Mataram (globalfmlombok.com) – Provinsi NTB memperoleh tambahan signifikan kuota Program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS) tahun 2026 dari pemerintah pusat. Setelah melobi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.
Alokasi BSPS untuk NTB meningkat menjadi 10 ribu unit, jauh di atas rencana awal sebanyak 6.418 unit.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, turut mendampingi Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri saat melakukan koordinasi dengan Menteri Ara di Jakarta.
“Alhamdulillah, setelah rapat bersama Menteri PKP, NTB mendapat kepastian tambahan alokasi BSPS menjadi 10 ribu unit pada 2026,” jelas Baiq. Nelly, Kamis, 2 Juli 2026.
Menurut Nelly, dalam rapat tersebut Menteri PKP memberikan arahan agar pelaksanaan BSPS tidak berjalan sendiri, melainkan dikolaborasikan dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya.
Di antaranya program sertifikasi tanah gratis dari ATR/BPN, akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga pembiayaan usaha dari Permodalan Nasional Madani (PNM).
Kolaborasi tersebut dinilai penting agar bantuan rehabilitasi rumah tidak hanya memperbaiki kondisi fisik hunian, tetapi juga memperkuat aspek legalitas aset dan meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga penerima manfaat.
Meski demikian, ia menegaskan tantangan terbesar dalam pelaksanaan program adalah memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta melakukan proses verifikasi dan validasi secara cermat terhadap calon penerima.
“Anggaran dan kegiatan berada di Kementerian PKP dan dieksekusi oleh Balai Perumahan sebagai UPT kementerian di NTB. Yang kami minta, saat proses verifikasi dan validasi di kabupaten/kota benar-benar didampingi agar penerimanya sesuai sasaran,” katanya.
Ia menjelaskan, BSPS merupakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan konsep swadaya. Artinya, pemerintah memberikan bantuan stimulan, sementara masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan atau perbaikan rumah.
Pengusulan calon penerima sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota melalui perangkat daerah yang menangani urusan perumahan. Hal ini karena sistem aplikasi pendataan berada di masing-masing daerah.
Adapun sasaran program adalah masyarakat pada kelompok ekonomi Desil 1 hingga Desil 4 yang datanya mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan basis data tersebut, pemerintah berharap penyaluran bantuan semakin tepat sasaran.
Nelly optimistis target pembangunan 10 ribu unit rumah dapat direalisasikan sepanjang kesiapan pemerintah daerah dan kementerian berjalan seiring.
“Tergantung kesiapan kita bersama dengan kementerian. Insyaallah bisa dilaksanakan tahun ini semuanya,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan program BSPS akan memberikan dampak langsung terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di NTB. Sebab, salah satu indikator pengukuran kemiskinan adalah kondisi tempat tinggal masyarakat, apakah telah memenuhi standar rumah layak huni atau masih tergolong tidak layak.
“Iya, tentu berdampak terhadap penurunan kemiskinan karena salah satu indikator kemiskinan adalah kondisi rumah layak huni atau tidak layak huni,” jelasnya.
Dalam program ini, Bappeda NTB tidak berperan sebagai pelaksana teknis, melainkan sebagai koordinator dan kolaborator agar berbagai program pemerintah pusat dapat terintegrasi dengan program pembangunan daerah, termasuk Program Desa Berdaya yang menjadi salah satu prioritas Pemprov NTB.
“Kami berperan sebagai kolaborator agar program-program pusat seperti BSPS dapat dirangkai dengan program Desa Berdaya sehingga manfaatnya lebih besar bagi masyarakat,” demikian Nelly. (bul)
