Praya (globalfmlombok.com) – Rencana pembangunan terminal Seaplane di Bendungan Batujai oleh investor asal Kanada diterpa isu penolakan oleh warga sekitar bendungan. Karena dinilai mengancam keberlangsungan hidup dan mata pencarian warga sekitar.
Menyikapi isu penolakan tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) segera bersikapi menyelesaikan isu yang muncul. Sebelum rencana pembangunan tersebut direalisasikan.
“Sekecil apapun gejolak yang muncul harus diselesaikan segera. Dan, itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” ujar Hj. Baiq Isvie Rupaeda, kepada Suara NTB saat ditemui di Gedung DPRD Loteng, Kamis (2/7/2026).
Dikatakannya, tidak serta merta pembangunan bisa dilaksanakan jika masih ada persoalan atau gejolak di tengah masyarakat. Bahwa pembangunan tidak bisa dijadikan alasan untuk kemudian bisa mengindahkan gejolak yang terjadi. Apalagi itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. ‘’Harus ada penyelesaian segera,’’ tegasnya.
Dalam hal ini penting sosialisasi diperkuat, agar masyarakat bisa memperoleh gambaran yang utuh tentang rencana pembangunan yang akan dilakukan. Sehingga tidak sampai memicu gejolak di tengah masyarakat. Bahwa stabilitas harus diutamakan sebelum rencana pembangunan dilaksanakan. “Selesaikan dulu gejolak yang ada. Baru kita bicara pembangunan,” tambah politisi Partai Golkar ini.
Disinggung terkait dukungan atas rencana pembangunan terminal seaplane tersebut, Isvie menegaskan pihaknya sangat mendukung. Dengan catatan tidak ada gejolak, karena tidak mungkin ada pembangunan jika masih ada gejolak. Maka tugas pemerintah daerah untuk mengamankan dan menjaga stabilitas supaya tidak sampai ada gejolak. “Kita dukungan, asal tidak ada gejolak,” imbuhnya.
Dikonfirmasi terpisah di saat ditemui awak media di Desa Bilebante, Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P.,M.A.P., mengatakan kalau rencana pembangunan terminal Sea plane di Bendungan Batujai masih panjang prosesnya. Pihak investor kini tengah menyusun dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai dasar dalam menyusun rencana pembangunan fasilitas yang dihajatkan untuk mendukung sector pariwisata itu nantinya. “Amdal-nya kan masih disusun,” tegasnya.
Terkait sosialisasi kepada masyarakat yang akan terkena dampak pembangunan, Pathul menegaskan pemerintah daerah pasti akan turun. Itu nantinya bagian dari ikhtiar dan tugas pemerintah daerah. Kalau soal perizinan dan lainnya itu ranahnya di kementerian. “Kalau soal perizianan sudah sampai mana, itu ada di kementerian terkait,” tandas Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini. (kir)
