Beranda blog Halaman 99

Fakta Persidangan Menguat, Dugaan Gratifikasi Tiga Anggota DPRD NTB Kian Terang

Mataram (globalfmlombok.com) – Sidang dugaan gratifikasi yang menjerat tiga anggota DPRD NTB kembali bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (20/4/2026). Dalam persidangan tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan lima anggota DPRD NTB sebagai saksi.

Kelima legislator itu yakni Harwoto (Golkar), Lalu Arif Rahman Hakim (NasDem), Marga Harun (PPP), Wahyu Apriawan Riski (PKB), dan Rangga Danu Meinaga Adhitama (Gerindra). Mereka merupakan pihak yang disebut menerima uang yang diduga berasal dari tiga terdakwa dalam perkara tersebut.

Dalam persidangan, Lalu Arif Rahman Hakim menjadi saksi pertama yang diperiksa. Ia mengaku pernah menerima uang dari terdakwa Indra Jaya Usman (IJU). Arif menjelaskan, pertemuan awal dengan IJU terjadi pada Maret 2025 terkait tawaran program melalui skema By Name By Address (BNBA) dengan nilai Rp2 miliar.

“Ini ada program diberikan untuk kita, masing-masing Rp2 miliar untuk 10 kegiatan. Dari tim gubernur,” ujar Arif menirukan pernyataan IJU di hadapan majelis hakim.

Arif juga mengungkapkan, pada 19 Juni 2025 dirinya diundang ke rumah IJU di Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat. Saat hendak pulang, ia diberi sebuah kantong berisi uang.

“Sampai rumah saya buka, ternyata isinya Rp200 juta,” katanya.

Keesokan harinya, Arif sempat menemui IJU di Gedung DPRD NTB untuk mengonfirmasi pemberian tersebut. Namun, menurut dia, IJU menyebut uang itu berkaitan dengan keputusan tim, di mana penerima diminta tidak menjalankan program tertentu.

Merasa tidak nyaman, Arif mengaku berinisiatif mengembalikan uang tersebut ke Kejaksaan Tinggi NTB secara bertahap.

“Saya anggap ini akan jadi masalah. Itu bukan hak saya,” ujarnya.

Saksi lainnya, Marga Harun, juga mengaku menerima uang Rp200 juta dari IJU. Ia menyebut uang itu disampaikan sebagai titipan dari Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, tanpa penjelasan lebih lanjut.

“Tidak ada penjelasan, hanya disebut titipan gubernur,” ungkap Marga.

Ia mengaku menerima uang tersebut di Kantor DPRD NTB sekitar Juni 2025, sebelum akhirnya mengembalikannya secara penuh ke Kejati NTB pada 31 Juli 2025.

Dalam persidangan, kuasa hukum terdakwa, Emil Siain, sempat mempertanyakan alasan para saksi tidak melaporkan penerimaan uang itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Para saksi berdalih tidak mengetahui bahwa uang tersebut merupakan gratifikasi saat pertama kali diterima.

“Bagaimana saya mau lapor, saya tidak tahu itu gratifikasi,” ujar Marga.

Majelis hakim juga menyoroti dampak penerimaan uang tersebut terhadap fungsi pengawasan anggota legislatif. Hakim anggota I Made Gede Trisnajaya Susila mempertanyakan hal itu kepada Arif.

“Apakah itu memengaruhi fungsi pengawasan?” tanya hakim.

“Ya, jelas akan memengaruhi,” jawab Arif.

Persidangan akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi lainnya untuk menguatkan konstruksi perkara dugaan gratifikasi yang menjerat tiga anggota DPRD NTB tersebut. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Fakta Persidangan Perkuat Dugaan Gratifikasi Tiga Anggota DPRD NTB

Dikpora NTB Siapkan Skema Pembayaran Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Lewat BOSP

Mataram (globalfmlombok.com) –

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB tengah menyiapkan skema pembayaran gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu melalui anggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Skema ini merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran (SE) Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026, yang mengacu pada Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 mengenai ASN Paruh Waktu.

Dalam SE tersebut pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen memberikan lampu hijau bagi daerah untuk memanfaatkan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk menambah besaran gaji guru PPPK Paruh Waktu.

Kepala Bidang Guru Tenaga Kependidikan dan Tenaga Keolahragaan (GTKTK) Dikpora Muazzam mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan proses skema relaksasi melalui anggaran BOSP tersebut.

“Ini kita sedang memproses relaksasi. Ada edaran kementerian tentang relaksasi dana BOS. Sehingga nanti ke depannya bisa jadi membolehkan kembali untuk dibayarkan kekurangannya (gaji guru PPPK) menggunakan dana BOS,” ujarnya, Senin (20/4) kepada Suara NTB.

Dikpora NTB telah membuat surat edaran lanjutan kepada sekolah untuk menyiapkan sejumlah persyaratan berupa data sekolah. Seperti, NISN, nama sekolah, alokasi dana BOS yang diperoleh, dan persentase penggunaan dana BOS selama ini.

Setelah data tersebut terkumpul, langkah selanjutnya adalah penginputan ke sistem yang telah disediakan.

“Kami sudah mengedarkan suratnya (SE), dan sekolah juga sudah menginput data,” tutur Muazzam.

Setelah penginputan rampung, Dikpora NTB akan membuat surat ke Gubernur untuk dianalisis kembali sekaligus meminta  persetujuan untuk permohonan relaksasi ke Kemendikdasmen.

Adapun tambahan kisaran gaji yang akan diterima guru PPPK Paruh Waktu melalui skema BOSP ini belum bisa dipastikan. Muazzam menyebut, penetapan jumlah tambahan gaji nanti disesuaikan dengan kemampuan sekolah serta mengacu pada Juknis dan Juklak penggunaan dana BOSP.

“Disesuaikan dengan kemampuan sekolah. Karena yang akan membayar kan sekolah dari persentase yang ada,” kata Plt. Kabid SMA itu.

Muazzam meminta para guru bersabar dengan kondisi saat ini. Ia memastikan, Dikpora NTB terus berupaya untuk memperjuangkan hak guru dengan maksimal.

“Saya minta kepada teman-teman untuk bersabar dulu. Insyaallah kita sedang berupaya dan mengusahakan yang terbaik untuk kita bersama,” pungkasnya. (sib)

Seorang Warga Hilang Terseret Arus di Air Terjun Tiu Bombong, Tim SAR Dikerahkan

Tanjung (globalfmlombok.com)—

Seorang warga bernama Rozi (25), asal Dusun Sepakok, Desa Santong, dilaporkan hilang setelah terseret arus saat mandi di kawasan Air Terjun Tiu Bombong, Desa Pendua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, Senin (20/4/2026).

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11.50 Wita ketika korban bersama dua rekannya sedang mandi di lokasi wisata tersebut. Tiba-tiba debit air meningkat secara mendadak, sehingga korban tidak sempat menyelamatkan diri dan terseret arus.

Laporan kejadian diterima sekitar pukul 13.30 Wita. Warga setempat sempat melakukan pencarian selama kurang lebih dua jam, namun korban belum berhasil ditemukan.

Kantor SAR Mataram kemudian mengerahkan tim rescue dari Unit Siaga SAR Bangsal menuju lokasi dengan membawa peralatan pencarian di air.

Koordinator Unit Siaga SAR Bangsal, I Gusti Komang Aryadana, mewakili Kepala Kantor SAR Mataram Muhamad Hariyadi, mengatakan hingga sore hari korban masih belum ditemukan.

“Hingga tadi sore korban belum ditemukan, pencarian akan kami lanjutkan besok pagi,” ujarnya.

Operasi pencarian melibatkan sejumlah unsur, antara lain Tim Rescue Unit Siaga SAR Bangsal, Polsek Kayangan, Koramil Gangga, Damkar Pos Kayangan, relawan, serta masyarakat setempat.

Tim SAR akan melanjutkan pencarian dengan harapan korban segera ditemukan.(ris/r)

Dua Wisatawan Hilang Terseret Arus saat Bermain Paddle Board di Gili Trawangan, Pencarian Diperluas

Tanjung (globalfmlombok.com) —

Dua wisatawan masih dalam pencarian setelah terseret arus saat bermain paddle board di perairan Pantai Sunset, Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Minggu (19/4/2026) sore.

Hingga Senin (20/4/2026), operasi pencarian memasuki hari kedua dengan melibatkan tim SAR gabungan yang memperluas area pencarian di sekitar lokasi kejadian.

Peristiwa tersebut bermula sekitar pukul 17.00 Wita ketika empat wisatawan terseret arus. Dua orang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat, yakni Hisbullah (24), warga Gerung, dan Tya (21), warga Lombok Utara. Sementara dua korban lainnya, Romi (23), warga Lembar, dan Arin, warga Gerung, hingga kini belum ditemukan.

Kantor SAR Mataram menerima laporan kejadian pada Minggu malam dan langsung mengerahkan Tim Rescue dari Unit Siaga SAR Bangsal bersama unsur kepolisian perairan menuju lokasi pada pukul 21.00 Wita. Namun, pencarian hari pertama belum membuahkan hasil.

Koordinator Unit Siaga SAR Bangsal, I Gusti Komang Aryadana, mewakili Kepala Kantor SAR Mataram Muhamad Hariyadi, mengatakan pencarian dilanjutkan pada hari kedua sejak pukul 06.00 Wita dengan strategi perluasan area.

“Tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan memperluas area menggunakan rigid buoyancy boat sesuai rencana operasi SAR yang telah disusun,” ujarnya.

Operasi pencarian melibatkan sejumlah unsur, antara lain Tim Rescue Kantor SAR Mataram, Unit Siaga SAR Bangsal, Polair Polda NTB, Polair Polres Lombok Utara, Polsek Pemenang, TNI AL, kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) Trawangan, lembaga adat, relawan, serta masyarakat setempat.

Tim SAR terus mengoptimalkan upaya pencarian dengan harapan kedua korban segera ditemukan.(ris/r)

Pelayanan Sistem “One Stop Service”, 5.798 Jemaah Haji asal NTB Terbang dalam 15 Kloter dari Embarkasi Lombok

Mataram (globalfmlombok.com)-

Pemerintah memastikan seluruh persiapan penyelenggaraan ibadah haji Embarkasi Lombok tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi telah rampung. Sebanyak 5.798 jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat (NTB) dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dalam 15 kelompok terbang (kloter).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah NTB, Lalu Muhamad Amin, Senin (20/4/2026), mengatakan kloter pertama akan mulai masuk Asrama Haji pada 21 April 2026 pukul 06.00 Wita dan diberangkatkan ke Madinah sehari kemudian melalui Bandara Internasional Lombok.

“Dari seluruh rangkaian persiapan keberangkatan jemaah haji NTB, dapat kami simpulkan bahwa status kesiapan saat ini telah siap,” ujarnya.

Ia menjelaskan, seluruh tahapan administrasi telah diselesaikan, mulai dari pembagian kloter, finalisasi manifest, kelengkapan paspor dan visa, hingga validasi data jemaah lansia, disabilitas, dan berisiko tinggi.

Setibanya di asrama, jemaah akan dilayani melalui sistem one stop service agar seluruh proses berlangsung dalam satu alur terintegrasi.

Dari sisi transportasi udara, Garuda Indonesia memastikan kesiapan hampir 100 persen dengan mengoperasikan pesawat Boeing 777-300ER berkapasitas 393 kursi.

Dari sisi keamanan, Erwin Rachmat, Perwakilan dari Polda NTB memastikan pengamanan penuh terhadap proses keberangkatan dan kepulangan jemaah haji.

Pengawalan akan dilakukan sejak jemaah berangkat dari kabupaten/kota masing-masing menuju Asrama Haji, hingga pengantaran ke Bandara Internasional Lombok.

“Polda siap melayani dan mengamankan jemaah haji yang berangkat maupun saat kembali nanti,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Karantina Kesehatan Kelas I Mataram, Herman Nugraha, mengatakan pihaknya menyiagakan layanan kesehatan 24 jam di Asrama Haji.

Setiap jemaah akan menjalani pemeriksaan kesehatan akhir sebelum diberangkatkan. Jika ditemukan gangguan ringan, akan dilakukan observasi. Sedangkan kondisi yang membutuhkan penanganan lanjutan akan dirujuk ke rumah sakit.

“Kami berharap seluruh jemaah kloter pertama masuk asrama dalam kondisi sehat dan siap berangkat,” ujarnya.

Selain kesehatan jemaah, pihaknya juga mengawasi sanitasi lingkungan asrama, kualitas makanan, serta melakukan disinfeksi seluruh area.

Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok, Lalu Madhan, menjelaskan pihaknya menyiapkan 171 kamar, terdiri dari 120 kamar untuk jemaah, 14 kamar cadangan, dan 45 kamar untuk panitia.(ris)

Stok Pangan Tertinggi Sepanjang Sejarah, Bulog NTB Libatkan Pelajar dalam Edukasi

Mataram (globalfmlombok.com)-

Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan edukasi langsung kepada para siswa SMK PP Negeri Mataram mengenai kuatnya cadangan pangan saat ini, dan peran negara dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.

Kegiatan edukasi ini dilakukan bersamaan dengan kunjungan para siwa dan guru SMK PP Negeri Mataram ke Gudang Bulog Dasan Cermen, Kota Mataram, Senin (20/4/2026).

Rombongan siswa dan guru diterima langsung Wakil Pimpinan Perum Bulog Kanwil NTB Rizal P Sukmadijaya, bersama jajaran manajemen dan pimpinan gudang Bulog Dasan Cermen.

Dalam kunjungan itu, para siswa mendapat penjelasan menyeluruh mengenai tata kelola pangan nasional, mulai dari proses pengadaan gabah dan beras, mekanisme penyimpanan di gudang, hingga distribusi kepada masyarakat.

Rizal juga menyampaikan kondisi cadangan beras pemerintah yang saat ini berada pada level sangat kuat. Secara nasional, stok beras yang dikuasai Bulog disebut telah menembus 4,88 juta ton. Jumlah tersebut,  dijelaskannya, menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah Republik ini berdiri.

“Saat ini stok yang tersimpan di Bulog merupakan stok terbesar sepanjang sejarah Perum Bulog berdiri,” tegasnya.

Dengan cadangan beras yang besar, Indonesia dinilai lebih siap menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan geopolitik global maupun gangguan rantai pasok pangan dunia.

Para siswa juga diajak memahami teknik pergudangan dan standar penyimpanan beras agar kualitas komoditas tetap terjaga selama masa simpan.

Rizal menjelaskan, pengelolaan gudang menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga mutu cadangan pangan pemerintah.

Seluruh mekanisme dipaparkan, dari bagaimana beras dan gabah masuk dari petani harus memenuhi standar kualitas, kemudian bagaimana beras dan gabah disimpan, dirawat , kemudian dikeluarkan kembali untuk penyaluran hingga kepada masyarakat.

Antusiasme siswa terlihat tinggi selama kunjungan berlangsung. Mereka aktif berdialog dan mengajukan pertanyaan seputar cadangan pangan, distribusi beras, hingga peluang kemitraan petani dengan Bulog.

Dalam kesempatan ini, Rizal juga memotivasi para siswa agar optimistis menatap masa depan di sektor pertanian dan pangan. Disampaikannya, lulusan sekolah berbasis pertanian memiliki prospek kerja yang luas, baik di instansi pemerintah, dunia usaha, maupun BUMN seperti Bulog.

“Kalau mau berkarier di Bulog juga bisa. Kalau mau bekerja sama dengan Bulog sebagai wirausahawan atau pendamping penyuluh pertanian di lapangan juga bisa. Peluangnya sangat terbuka untuk masa depan adik-adik,” katanya.

Ia menegaskan, bangsa Indonesia membutuhkan sumber daya manusia unggul untuk mengelola sektor pangan yang strategis.

Rizal membuka pola pikir dan mindset siswa tentang dunia pangan. Karena sektor pangan adalah sektor yang sangat strategis dan membutuhkan generasi emas ke depan.

Rizal mengatakan, edukasi kepada siwa tentang pangan dan masa depan ini merupakan gagasan Direktur Utama Perum Bulog, Rizal Ramadhani, agar generasi muda memahami lebih dekat fungsi dan peran Bulog dalam sistem pangan nasional.

“Memang ada gagasan dari Bapak Direktur Utama Perum Bulog untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada adik-adik kita generasi muda, khususnya tingkat sekolah menengah atas, supaya memahami bagaimana peran dan fungsi Bulog di dunia pangan,” ujarnya.

Menurutnya, sektor pangan saat ini menjadi salah satu fondasi utama pembangunan nasional yang terus diperkuat pemerintah. Karena itu, generasi muda perlu dikenalkan sejak dini terhadap pentingnya ketahanan pangan.

“Kita ingin mereka memahami fungsi Bulog seperti apa, karena saat ini sektor pangan menjadi pondasi yang diperkuat oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya nanti melalui generasi muda yang saat ini sedang sekolah dan belajar. Mereka harus menjadi generasi-generasi yang optimis, karena pangan adanya symbol kedaulatan republic ini,” tandasnya.(r)

8.000 Hektare Hutan di NTB Dirambah, Beralih Fungsi Jadi Lahan Jagung

Mataram (globalfmlombok.com) – Sekitar 8.000 hektare kawasan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dialihfungsikan menjadi lahan jagung. Aktivitas perambahan ini mayoritas terjadi di Pulau Sumbawa, terutama di wilayah Bima dan Dompu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Didik Mahmud Gunawan Hadi, mengungkapkan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Selain merusak fungsi hutan, perambahan juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di musim kemarau.

“Ito sudah kita antisipasi. Kami punya Bidang Gakkum yang membina Kesatuan Pengelola Hutan (KPH), dan sekarang secara masif melakukan sosialisasi,” ujarnya belum lama ini.

Untuk menekan potensi kebakaran, Pemprov NTB bersama sejumlah mitra terus memperkuat kolaborasi, khususnya dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pencegahan dan penanganan karhutla.

Ratusan personel pengamanan hutan (Pamhut) dan polisi hutan (Polhut) juga telah disiagakan untuk memperketat pengawasan di wilayah rawan.

“Semua Pamhut dan Polhut sudah kami siagakan. Kami juga terus meningkatkan kapasitas mereka dalam mengantisipasi karhutla,” kata Didik.

Ia memastikan, meskipun terjadi pengurangan jumlah KPH akibat penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru, pengawasan di lapangan tidak akan terganggu. Menurutnya, pengurangan hanya terjadi pada kelembagaan, sementara jumlah personel tetap dan cakupan kerja diperluas.

Selain kawasan hutan, pemerintah juga memantau wilayah perhutanan sosial. Saat ini, sekitar 26.000 hektare lahan di kawasan tersebut telah dimanfaatkan untuk tanaman jagung.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah mendorong penerapan sistem agroforestri dengan menanam komoditas bernilai ekonomi seperti buah-buahan dan kemiri. Selain memberikan keuntungan bagi masyarakat, pola ini juga dinilai mampu mengurangi risiko banjir dan kerusakan lingkungan.

“Kita arahkan ke agroforestri. Kalau di Bima dan Dompu, kemiri karena sudah ada pasarnya,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Planologi dan Produksi Hutan DLHK NTB, Burhan Bono, menyebut luas lahan kritis di NTB saat ini mencapai sekitar 180.000 hektare. Angka tersebut menurun sekitar 10.000 hektare dibandingkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022.

Namun demikian, upaya rehabilitasi lahan kritis masih menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi anggaran. Dengan kebutuhan biaya rehabilitasi berkisar Rp8 juta hingga Rp12 juta per hektare, total anggaran yang dibutuhkan mencapai triliunan rupiah.

“Kalau pemerintah sendiri yang kerjakan, butuh waktu lama. Tapi kalau mindset masyarakat berubah, dalam lima tahun bisa dipercepat,” ujarnya.

Ia menambahkan, program penghijauan kembali kawasan hutan kritis tidak sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pendanaan rehabilitasi berada di bawah pemerintah pusat melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS). (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Delapan Ribu Hektare Hutan NTB Dirambah Jadi Lahan Jagung

Komisi IV DPRD NTB Tinjau Progres Proyek Jalan Provinsi di Pulau Sumbawa

Mataram (globalfmlombok.com)Komisi IV DPRD NTB turun langsung melakukan peninjauan lapangan terhadap program peningkatan jalan provinsi di Pulau Sumbawa. Dua ruas yang menjadi fokus yakni long segmen Lenangguar–Lunyuk dan ruas Simpang Poto Tano–Seteluk.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, menyampaikan progres pengerjaan long segmen Lenangguar–Lunyuk telah mencapai sekitar 80 persen dan ditargetkan rampung pada Mei 2026. Saat ini, proyek tersebut telah memasuki tahap adendum ketiga dengan batas waktu penyelesaian hingga 20 Mei 2026.

Pekerjaan yang tersisa difokuskan pada tahap akhir, seperti pengaspalan di sejumlah titik, pemasangan tebing pengaman, serta penanganan ruas jalan yang sebelumnya telah dilakukan proses pemotongan (cutting).

“Kunjungan lapangan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan untuk memastikan proyek berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Sumbawa,” ujarnya.

Dalam peninjauan tersebut, Komisi IV juga menyoroti pentingnya ruas Simpang Poto Tano–Seteluk sebagai akses strategis di wilayah Sumbawa Barat. Jalan provinsi ini dinilai memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Sudirsah menegaskan, pembangunan infrastruktur dilakukan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas daerah, bukan secara tebang pilih. Menurutnya, proyek ini menjadi bukti komitmen pemerintah provinsi dalam menjaga keseimbangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

“Pembangunan jalan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi dalam menghadirkan pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah,” katanya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi IV DPRD NTB, Iwan Panjidinata. Ia mengapresiasi perhatian pemerintah provinsi terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Menurutnya, kehadiran infrastruktur jalan yang memadai tidak hanya berdampak pada kelancaran mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, termasuk di sektor perdagangan dan pariwisata.

“Ini menjadi harapan masyarakat yang selama ini menginginkan akses jalan yang lebih baik,” ujarnya. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Komisi IV DPRD NTB Turun Cek Progres Proyek Jalan Provinsi di Pulau Sumbawa

Menpar dan Menekraf Ajak Masyarakat Sukseskan Festival Rimpu Mantika 2026

Kota Bima (globalfmlombok.com) – Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widiyanti Putri Wardhana dan Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya mengajak masyarakat Bima, Dompu, serta wilayah Nusa Tenggara untuk menghadiri dan menyukseskan Festival Rimpu Mantika 2026.

Festival yang mengusung tema Preserving Culture and History tersebut akan digelar pada 25–27 April 2026 di Asi Mbojo. Kegiatan ini juga telah masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara (KEN).

Widiyanti menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Bima dan Dompu serta para pencinta pariwisata Indonesia di mana pun berada untuk menghadiri sekaligus menyukseskan Festival Rimpu Mantika 2026,” ujarnya, Sabtu (18/4).

Menurutnya, Festival Rimpu merupakan wujud komitmen dalam memperkuat sektor pariwisata berbasis kearifan lokal sekaligus meningkatkan daya saing destinasi daerah, khususnya di wilayah Dana Mbojo.

Ia juga mengajak masyarakat menjadikan momentum festival sebagai upaya melestarikan tradisi Rimpu sebagai aset pariwisata berkelanjutan.

“Wujudkan pariwisata yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing,” katanya.

Sementara itu, Teuku Riefky Harsya menyampaikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi kreatif melalui pelestarian budaya lokal. Ia mengajak masyarakat untuk turut ambil bagian dalam festival tersebut.

“Rimpu bukan sekadar busana, tetapi perpaduan antara tradisi dan fesyen yang mencerminkan identitas serta kearifan lokal masyarakat Bima,” ujarnya.

Menurutnya, pelestarian budaya seperti Rimpu juga berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif melalui karya dan produk lokal yang memiliki nilai tambah.

Festival Rimpu Mantika 2026 dijadwalkan berlangsung selama tiga hari dan diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, memperkuat promosi budaya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Bima dan sekitarnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Menpar dan Menekraf Minta Masyarakat Sukseskan Festival Rimpu

Eksploitasi Anak Ditemukan di Kawasan Udayana, LPA Soroti Lemahnya Pengawasan

Mataram (globalfmlombok.com)Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram menyoroti lemahnya pengawasan Pemerintah Kota Mataram terhadap aktivitas lapak di kawasan Udayana. Sorotan ini mencuat setelah ditemukannya dugaan praktik eksploitasi anak di bawah umur yang dipekerjakan di lokasi tersebut.

Temuan tersebut terungkap dalam operasi gabungan yang digelar pada Rabu (15/4/2026) untuk menertibkan pedagang kopi di kawasan Udayana. Operasi melibatkan Satpol PP Kota Mataram, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Sosial, LPA Kota Mataram, serta Unit PPA Polresta Mataram.

Ketua LPA Kota Mataram, Joko Jumadi, menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas usaha di ruang publik. Menurutnya, kawasan Udayana yang menjadi pusat rekreasi dan olahraga seharusnya terbebas dari praktik melanggar hukum.

“Bagaimana ini bisa terjadi, anak-anak dipekerjakan di sana. Ini menjadi tamparan bagi kita, apalagi terjadi di jantung kota,” ujarnya.

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat sekitar enam anak yang diduga bekerja di lapak kawasan tersebut. Dalam operasi penertiban, petugas mengamankan tiga anak yang kemudian dibawa untuk mendapatkan pendampingan dan rehabilitasi di rumah aman milik Pemerintah Provinsi NTB di Narmada, Lombok Barat.

“Anak-anak tersebut saat ini sedang dalam proses rehabilitasi. Usianya berkisar antara 14 hingga 16 tahun,” kata Joko.

Ia mengungkapkan, anak-anak tersebut diduga dipekerjakan dengan alasan tidak memiliki pengasuhan yang layak atau berada dalam kondisi terlantar. Padahal, sebelumnya LPA telah mengingatkan pengelola lapak agar tidak mempekerjakan anak di bawah umur, terutama setelah adanya kasus serupa di lokasi yang sama.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Mataram, Irwan Rahadi, menyatakan penertiban dilakukan berdasarkan koordinasi lintas instansi, khususnya DP3A, serta melibatkan aparat kepolisian dan lembaga perlindungan anak.

“Penindakan dilakukan karena adanya dugaan eksploitasi anak di bawah umur oleh pedagang kopi di lokasi tersebut,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika terbukti terjadi pelanggaran, pihaknya tidak akan ragu mengambil tindakan tegas, termasuk menertibkan hingga menghentikan aktivitas usaha di kawasan tersebut.

“Jika terbukti, itu akan menjadi dasar bagi kami untuk menertibkan dan bahkan mengosongkan aktivitas perdagangan di lokasi itu,” tegasnya.

Irwan menambahkan, dari hasil operasi gabungan, pelanggaran yang ditemukan hanya terkait eksploitasi anak, sementara pelanggaran lain tidak ditemukan.

Ke depan, LPA berharap pemerintah kota mengambil langkah konkret untuk memperketat pengawasan di ruang publik, sehingga praktik serupa tidak kembali terjadi dan perlindungan terhadap anak dapat diwujudkan secara maksimal. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Eksploitasi Anak Ditemukan di Kawasan Udayana, LPA Soroti Lemahnya Pengawasan