Beranda blog Halaman 98

Dishub Mataram Bakal Tindak Tegas Parkir Liar di Bahu Jalan Asrama Haji NTB

globalfmlombok.com
-
0
Dishub Mataram Bakal Tindak Tegas Parkir Liar di Bahu Jalan Asrama Haji NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap praktik parkir liar yang memanfaatkan bahu jalan di kawasan Asrama Haji NTB, Jalan Dr. Soedjono, Lingkar Selatan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin, mengatakan langkah awal yang dilakukan pihaknya adalah memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak menggunakan badan maupun bahu jalan sebagai lokasi parkir atau tempat berjualan karena dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.

“Kalau memang mengganggu, tentunya akan kami kondisikan. Ini juga sudah menjadi atensi pemerintah kota bersama pihak kepolisian,” ujarnya, Selasa (21/4).

Ia menegaskan, pihaknya tidak akan mentolerir praktik penataan parkir di bahu jalan atau trotoar secara sepihak, seperti dengan memberi pembatas menggunakan tali. Menurutnya, hal tersebut berpotensi menimbulkan penumpukan kendaraan dan memicu kemacetan di kawasan dengan mobilitas tinggi tersebut.

Untuk mengantisipasi hal itu, Dishub secara rutin menurunkan personel ke lapangan. Dalam satu hari, satu regu beranggotakan sekitar 21 orang disiagakan untuk mengatur lalu lintas di sejumlah titik rawan kemacetan.

“Setiap hari kami turunkan satu regu untuk berjaga dan menyebar di titik-titik rawan macet,” jelasnya.

Sementara itu, terkait pemanfaatan lahan pribadi sebagai lokasi parkir, Zulkarwin menyebut hal tersebut diperbolehkan dengan catatan harus mengantongi izin insidental. Namun, sistem pengelolaan parkir di lokasi tersebut tidak dapat dimasukkan dalam sistem daring milik Dishub.

“Kami sudah menggunakan sistem online melalui aplikasi Sijukir. Jika muncul titik parkir baru tanpa izin, itu berpotensi menjadi pungutan liar,” tegasnya.

Ia menjelaskan, titik parkir resmi beserta juru parkirnya telah terdata dalam aplikasi tersebut. Oleh karena itu, setiap penambahan titik parkir harus melalui mekanisme yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa hasil pengelolaan parkir di lahan pribadi tidak masuk kategori retribusi daerah, melainkan pajak. Untuk itu, pengelola parkir insidental akan diarahkan berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD).

“Karena menggunakan lahan pribadi, itu masuk kategori pajak, bukan retribusi. Nanti akan diarahkan ke BKD,” ujarnya.

Zulkarwin menegaskan, penggunaan bahu jalan untuk parkir tetap dilarang karena selain melanggar aturan, juga berpotensi memperparah kemacetan, terutama di kawasan dengan aktivitas tinggi seperti di sekitar Asrama Haji NTB. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Dishub Mataram akan Tindak Tegas Parkir Liar di Bahu Jalan Asrama Haji NTB “

Meski Stok Aman, Warga Mataram Keluhkan Sulit Dapat Elpiji 3 Kilogram

globalfmlombok.com
-
0
Meski Stok Aman, Warga Mataram Keluhkan Sulit Dapat Elpiji 3 Kilogram

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram memastikan ketersediaan gas elpiji subsidi ukuran 3 kilogram atau gas melon di wilayah Kota Mataram masih dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun di sisi lain, sejumlah warga mengaku kesulitan mendapatkan pasokan di tingkat pangkalan maupun pengecer.

Salah seorang warga, Anto, pedagang soto keliling yang biasa berjualan di seputaran Taman Sangkareang, mengaku dalam beberapa hari terakhir mulai kesulitan memperoleh elpiji 3 kilogram untuk kebutuhan usahanya.

“Agak sulit sekarang kita dapat gas. Kemarin saya dapatnya di Dasan Cermen, cukup jauh dari rumah di kawasan Sweta. Terpaksa harus punya stok, tidak berani kalau tidak ada,” ujarnya sambil melayani pembeli, Selasa (21/4/2026).

Menurut Anto, sebelumnya ia bisa dengan mudah membeli elpiji di toko kelontong atau pengecer di sekitar tempat tinggalnya. Namun belakangan ini, stok di sejumlah toko sering kosong sehingga memaksanya mencari hingga ke wilayah lain.

Selain sulit didapat, harga gas subsidi di tingkat pengecer juga mengalami kenaikan. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp20 ribu per tabung, kini naik menjadi Rp24 ribu hingga Rp25 ribu.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada pelaku usaha kecil seperti dirinya. Biaya operasional meningkat, sementara kebutuhan usaha tetap harus berjalan setiap hari. “Kalau harga naik, otomatis pengeluaran juga bertambah. Ini cukup berat bagi kami yang usaha kecil,” keluhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram melalui Kepala Bidang Bahan Pokok dan Penting, Sri Wahyunida, sebelumnya menegaskan bahwa stok elpiji 3 kilogram di Kota Mataram hingga saat ini masih dalam kondisi aman, baik di tingkat agen maupun pangkalan.

“Alhamdulillah, untuk Kota Mataram masih aman, baik dari sisi stok di pangkalan maupun agen,” ujarnya, pekan lalu.

Ia menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah pangkalan untuk memastikan ketersediaan barang serta stabilitas harga di lapangan. Berdasarkan hasil pengawasan, harga el 3 kilogram di tingkat pangkalan masih sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp18 ribu per tabung.

Sementara, distribusi dari agen ke pangkalan disebut tetap berjalan normal sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Hingga kini, tidak ada perubahan signifikan dalam alokasi distribusi. (pan)

Pastikan Penataan Angkutan Berjalan Baik, Anggota Komisi V DPR Tinjau Langsung Terminal Mandalika

globalfmlombok.com
-
0
Pastikan Penataan Angkutan Berjalan Baik, Anggota Komisi V DPR Tinjau Langsung Terminal Mandalika

Mataram (globalfmlombok.com)—

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan NTB 2, H. Abdul Hadi, melakukan pengawasan terhadap pelayanan transportasi darat di Terminal Tipe A Mandalika, Senin (20/4/2026).

Dalam kunjungan tersebut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meninjau sejumlah fasilitas terminal, mulai dari ruang tunggu penumpang, toilet, hingga tempat ibadah. Pengawasan ini dilakukan sebagai bagian dari tugasnya di Komisi V DPR RI untuk memastikan infrastruktur transportasi yang dibangun pemerintah memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Abdul Hadi menilai secara umum kondisi infrastruktur terminal telah rampung dan mengalami peningkatan signifikan. Ia menyebut aktivitas penumpang yang sebelumnya kurang tertata kini mulai lebih teratur, baik untuk keberangkatan maupun kedatangan.

Namun demikian, ia masih menemukan sejumlah angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), khususnya di Pulau Lombok, yang belum sepenuhnya tertib administrasi.

“Masih ada kendaraan yang izinnya sudah kedaluwarsa. Ini yang harus kita tata bersama. Ke depan, para pengusaha transportasi diharapkan bisa memanfaatkan fasilitas terminal ini,” ujarnya.

Selain itu, Abdul Hadi juga menerima berbagai masukan dari penumpang, sopir, dan pelaku usaha terkait kebutuhan penambahan fasilitas. Di antaranya penambahan toilet dan musala di area luar terminal, serta penataan pedagang dan penyedia jasa agar lebih rapi dan terkelola.

“Kita ingin semua pelayanan jasa tertata, tidak ada lagi rebutan penumpang yang menimbulkan ketidaknyamanan. Semua kendaraan harus memaksimalkan fasilitas yang sudah tersedia,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II NTB, Boy Nurdin, mengatakan sejak mulai beroperasi pada 1 Maret 2026, Terminal Mandalika menunjukkan tren positif dalam keteraturan dan sistem pelayanan.

“Terminal ini sudah beroperasi dengan baik. Keteraturan penumpang, termasuk sistem pembelian tiket, sudah tertib. Bahkan porter sudah diseragamkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya telah menerapkan sistem zonasi untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan. Penumpang tanpa tiket hanya diperbolehkan berada di area tertentu, sementara ruang tunggu disediakan khusus bagi penumpang bertiket.

Meski demikian, Boy mengakui keberadaan terminal bayangan masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Ia menilai perlu dukungan dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta operator transportasi agar seluruh aktivitas angkutan dapat terpusat di terminal resmi.

Terminal Tipe A Mandalika sendiri mulai beroperasi sejak 1 Maret 2026, bertepatan dengan arus mudik Lebaran. Meski belum diresmikan secara formal oleh Menteri Perhubungan, operasional terminal telah berjalan dan saat ini masih dalam tahap penyesuaian guna mendukung layanan transportasi darat yang aman dan nyaman di Nusa Tenggara Barat.(ris/r)

Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap, Tersangka Kasus Masker Covid-19 Segera Diserahkan ke Kejaksaan

globalfmlombok.com
-
0
Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap, Tersangka Kasus Masker Covid-19 Segera Diserahkan ke Kejaksaan

Mataram (globalfmlombok.com) –

Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram telah menyatakan berkas perkara milik para tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan masker Covid-19 tahun anggaran 2020 telah lengkap atau P-21.

Berkas perkara tersebut adalah milik tersangka Wirajaya Kusuma, Kamaruddin, M. Haryadi Wahyudin, Chalid Tomasoang Bulu, Dewi Noviany, dan Rabiatul Adawiyah.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Mataram, Ida Made Oka Wijaya, Selasa (21/4/2026) membenarkan bahwa jaksa peneliti telah menyatakan kasus tersebut lengkap (P-21).

“Sudah P-21. Untuk agenda pelimpahan barang bukti dan tersangka (pelimpahan tahap dua) masih koordinasi dengan penyidik,” sebutnya seperti dikutip dari Suara NTB.

Sebelum menyatakan berkas perkara P-21, jaksa peneliti memberikan sejumlah petunjuk untuk dilengkapi penyidik Polresta Mataram.

Jaksa memberi petunjuk untuk memeriksa kembali UMKM dalam pengadaan masker itu. Penyidik Porlesta Mataram juga diminta memeriksa ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB. Selanjutnya, memeriksa ahli keuangan dan melengkapi berkas pemeriksaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kasat Reskrim Polresta Mataram, AKP I Made Dharma Yulia Putra sebelumnya juga menyebutkan, jaksa memintanya untuk memisah berkas perkara enam tersangka menjadi lima berkas.

“Sebelumnya penanganan kasus ini dalam tiga berkas. Jaksa meminta agar diubah menjadi lima berkas,” ucapnya.

Jaksa meminta penyidik untuk memisah berkas perkara milik mantan Kepala Biro Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) NTB, Wirajaya Kusuma dan Kamaruddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Kemudian, jaksa juga meminta berkas M. Haryadi Wahyudin dan Chalid Tomasoang Bulu digabung.

Berkas perkara milik Dewi Noviany dan Rabiatul Adawiyah tetap terpisah. Sebelumnya, Wirajaya Kusuma, Chalid Tomasoang Bulu, M. Haryadi Wahyudin, dan Kamaruddin berada dalam satu berkas.(mit)

Jelang Terbang ke Tanah Suci, 2 Calon Jemaah Haji Kloter Pertama Dirujuk ke RSUP NTB

globalfmlombok.com
-
0
Jelang Terbang ke Tanah Suci, 2 Calon Jemaah Haji Kloter Pertama Dirujuk ke RSUP NTB

Mataram (globalfmlombok.com)–

Dua calon jemaah haji (CJH) asal dari Lombok Timur yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) pertama dirujuk ke Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB untuk menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.

Kepala Kanwil Kementerian Agama NTB, H. Lalu Muhammad Amin, menegaskan secara umum kondisi seluruh jemaah kloter pertama dalam keadaan sehat dan siap diberangkatkan. Pemeriksaan lanjutan terhadap dua jemaah dimaksud merupakan bagian dari prosedur standar untuk memastikan kelayakan terbang.

“Alhamdulillah, seluruh jemaah kita dari kloter 1 secara keseluruhan dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun ada beberapa yang sedang menjalani rujukan untuk proses pemeriksaan lanjutan, namun itu belum menjadikan atau belum diputuskan apakah tidak terbang,” ujarnya saat menerima calon Jemaah haji Kloter Pertama di Asrama Haji NTB, Selasa, 21 April 2026.

Menurut Amin, setiap jemaah yang membutuhkan pemeriksaan tambahan memang akan dirujuk oleh tim kesehatan sebagai bagian dari tahapan pelayanan haji.

“Kalau memang dibutuhkan atau diperlukan untuk pemeriksaan, maka ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tim kesehatan untuk dirujuk ke rumah sakit,” jelasnya.

Salah satu jemaah yang dirujuk diketahui memiliki riwayat patah tulang paha. Meski sebelumnya telah dinyatakan memenuhi syarat dan diberangkatkan ke embarkasi, kondisi kesehatannya tetap harus dipastikan kembali oleh tim medis.

“Memang ada satu yang terindikasi karena sebelumnya pernah mengalami patah tulang paha. Setelah pemeriksaan di sini, tentu harus kami koordinasikan dengan berbagai pihak untuk memastikan apakah layak atau tidak untuk diterbangkan,” katanya.

Jika nantinya ada keputusan bahwa jemaah tersebut tidak layak terbang, maka panitia akan melakukan mitigasi dengan mengisi kekosongan kursi sesuai prosedur yang berlaku.

Sementara satu jemaah lainnya yang juga dirujuk, Amin mengaku belum menerima laporan rinci terkait kondisi medisnya karena baru dirujuk.

“Yang satunya saya belum dapat informasi karena memang barusan dirujuk ke rumah sakit. Tetapi yang pasti, itu untuk memastikan kondisi kesehatannya menjelang pemberangkatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh calon jemaah haji kloter pertama berasal dari Kabupaten Lombok Timur. Total jemaah dalam kloter pertama berjumlah 387 orang.

Secara keseluruhan, proses penerimaan jemaah di embarkasi berjalan lancar, termasuk tahapan pemeriksaan kesehatan dan administrasi.

“Alhamdulillah, tidak ada masalah. Semua berjalan lancar, tertib terkendali. Jemaah saat ini sudah dapat beristirahat dengan tenang di kamarnya masing-masing,” pungkasnya.(bul)

Bertahan di Atas Satu Papan Paddle, Dua Korban Terseret Arus di Gili Trawangan Ditemukan Selamat

globalfmlombok.com
-
0
Bertahan di Atas Satu Papan Paddle, Dua Korban Terseret Arus di Gili Trawangan Ditemukan Selamat

Mataram (globalfmlombok.com) —

Dua korban yang sebelumnya dilaporkan terseret arus saat bermain paddle board di Gili Trawangan akhirnya ditemukan selamat pada hari ketiga operasi pencarian, Selasa (21/4/2026) pagi.

Kedua korban ditemukan sekitar pukul 09.00 WITA di perairan utara Gili Air oleh nelayan setempat. Informasi tersebut diterima Tim SAR Gabungan yang tengah melanjutkan pencarian.

Berdasarkan laporan yang dihimpun, kedua korban sempat bertahan di atas satu paddle board yang digunakan bersama. Mereka kemudian terbawa arus hingga memasuki jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Dalam kondisi tersebut, keduanya berupaya mengayuh mengikuti arah arus ke tenggara hingga akhirnya ditemukan.

Setelah dievakuasi oleh nelayan, kedua korban dibawa kembali ke Gili Trawangan dan mendapat penanganan awal di salah satu penginapan untuk memulihkan kondisi.

Koordinator Unit Siaga SAR Bangsal, I Gusti Komang Aryadana, mengatakan pihaknya segera menuju lokasi setelah menerima informasi penemuan korban.“Setelah menerima informasi, kami langsung merapat ke Gili Trawangan untuk memastikan kondisi korban,” ujarnya mewakili Kepala Kantor SAR Mataram, Muhamad Hariyadi.

Selanjutnya, setelah kondisi membaik, korban direncanakan akan dibawa ke Bangsal untuk dipertemukan dengan keluarga.

Peristiwa ini bermula pada Minggu (19/4/2026) sekitar pukul 17.00 WITA, ketika empat orang wisatawan bermain paddle board di perairan Gili Trawangan dan tiba-tiba terseret arus. Laporan kejadian diterima pada malam harinya.

Dari empat korban, dua orang lebih dahulu ditemukan selamat, yakni Hisbullah (24), warga Gerung, dan Tya (21), warga Lombok Utara. Sementara dua korban lainnya, Romi (24), warga Lembar, dan Arin, warga Gerung, sempat dalam pencarian sebelum akhirnya juga ditemukan selamat pada hari ketiga operasi SAR.

Operasi pencarian melibatkan berbagai unsur, antara lain Tim Rescue Kantor SAR Mataram, Unit Siaga SAR Bangsal, Polair Polda NTB, Polair Lombok Utara, Polsek Pemenang, TNI AL, Barasiaga, Pokmaswas Trawangan, lembaga adat, serta masyarakat setempat.(ris/r)

Pemprov NTB Antisipasi Kelangkaan BBM, Konsumsi Pertalite Mulai Meningkat

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov NTB Antisipasi Kelangkaan BBM, Konsumsi Pertalite Mulai Meningkat

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merespons kekhawatiran masyarakat terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi serta isu keterbatasan stok di sejumlah SPBU. Pemprov memastikan langkah antisipatif telah disiapkan guna mencegah kelangkaan maupun gejolak di tengah masyarakat.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin, mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan ketersediaan stok BBM tetap aman.

“Pemprov melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina terkait ketersediaan stok yang cukup,” ujarnya di Mataram, Senin (20/4/2026).

Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral guna mengantisipasi potensi gangguan pasokan di daerah. Pemprov juga menyiapkan mitigasi sosial dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH) dan Kesbangpol untuk mencegah potensi konflik akibat isu kelangkaan BBM.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua Hiswana Migas NTB, Reza Nurdin, menjelaskan penyesuaian harga BBM non subsidi telah berlaku sejak 18 April 2026, meski tidak semua jenis mengalami kenaikan.

Harga Pertamax 92 tetap Rp12.300 per liter, sementara Pertamax Green 95 berada di angka Rp12.900 per liter. Namun, kenaikan signifikan terjadi pada BBM segmen tertentu, seperti Pertamax Turbo 98 yang naik menjadi Rp19.400 per liter, Dexlite menjadi Rp23.600 per liter, serta Pertamina Dex menjadi Rp23.900 per liter.

Menurut Reza, kenaikan tersebut menyasar segmen kendaraan tertentu, seperti mobil premium dan mesin diesel kelas atas.

“Dex itu untuk mobil mewah seperti Pajero Sport, sedangkan Pertamax Turbo untuk kendaraan sport. Jadi yang naik ini memang segmen tertentu,” katanya.

Meski demikian, Hiswana Migas memastikan stok BBM subsidi seperti Pertalite dan Bio Solar di seluruh SPBU NTB dalam kondisi aman. Ia juga menepis adanya lonjakan signifikan antrean kendaraan akibat kenaikan harga BBM non subsidi.

“Masih normal. Antrean didominasi sepeda motor, tidak ada antrean panjang seperti isu sebelumnya,” ujarnya.

Namun, peningkatan konsumsi Pertalite tercatat di beberapa wilayah, terutama di Lombok Timur. Hal ini dipicu meningkatnya aktivitas pertanian saat musim panen padi dan jagung.

“Di Lotim naik sejak dua minggu terakhir karena musim panen. Secara umum, permintaan Pertalite naik sekitar 23–25 persen sejak pekan lalu,” jelasnya.

Distribusi BBM, lanjut Reza, tetap berjalan lancar tanpa kendala. Pasokan Pertalite dan Bio Solar disalurkan sesuai kebutuhan masing-masing SPBU tanpa keterlambatan.

Hiswana Migas juga menegaskan tidak ada perubahan mekanisme pembelian BBM. Pengguna kendaraan tetap menggunakan sistem barcode, sementara pembelian non kendaraan wajib dilengkapi surat rekomendasi melalui aplikasi XStar sesuai ketentuan BPH Migas.

Di sisi lain, situasi global, termasuk dinamika geopolitik di Timur Tengah, turut memicu kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan energi. Pantauan di sejumlah SPBU di Kota Mataram menunjukkan antrean mulai terlihat di jalur pengisian Pertalite pascakenaikan harga BBM non subsidi. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemprov NTB Antisipasi Kelangkaan BBM, Pembelian Pertalite Alami Kenaikan “

Rabu Pagi, CJH Embarkasi Lombok Mulai Diberangkatkan ke Tanah Suci

globalfmlombok.com
-
0
Rabu Pagi, CJH Embarkasi Lombok Mulai Diberangkatkan ke Tanah Suci

Praya (globalfmlombok.com) – Proses pemberangkatan Calon Jemaah Haji (CJH) embarkasi Lombok akan dimulai pada Rabu (22/4/2026) dini hari. Jemaah asal Lombok Timur menjadi kelompok pertama yang diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM).

Pengelola bandara, PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Lombok memastikan seluruh fasilitas dan layanan telah siap untuk mendukung kelancaran operasional pemberangkatan haji tahun ini.

General Manager Bandara Lombok, Aidhil Philip Julian, mengatakan total terdapat 15 kelompok terbang (kloter) CJH asal NTB yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Lombok. Dari jumlah tersebut, 10 kloter merupakan kloter utuh, sementara lima lainnya merupakan kloter campuran.

“Pemberangkatan akan dimulai pada 22 April hingga 10 Mei 2026, terbagi dalam 15 kloter,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Ia menjelaskan, proses pemberangkatan dibagi dalam dua tahap. Sebanyak 11 kloter pertama akan diterbangkan dari Lombok menuju Madinah, sedangkan empat kloter sisanya akan diberangkatkan langsung ke Mekkah.

Selama operasional haji, maskapai Garuda Indonesia akan mengoperasikan pesawat berbadan lebar jenis Boeing 777-300ER dengan kapasitas lebih dari 300 penumpang.

Untuk memastikan kelancaran, pihak bandara telah melakukan berbagai persiapan dan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait, mulai dari Otoritas Bandara Wilayah IV, Kementerian Haji dan Umrah, TNI/Polri, Perum LPPNPI, Imigrasi, Bea Cukai hingga Balai Kekarantinaan Kesehatan.

“Pengecekan fasilitas, kesiapan personel, serta penguatan koordinasi dengan seluruh stakeholder sudah dilakukan untuk memastikan proses berjalan aman dan lancar,” kata Aidhil.

Selain itu, simulasi penerbangan embarkasi dan debarkasi juga telah dilaksanakan pada 15 April 2026 guna menguji kesiapan fasilitas, prosedur operasional, serta rencana kontingensi jika terjadi kondisi darurat.

Hasil simulasi menunjukkan seluruh infrastruktur dan fasilitas BIZAM dalam kondisi siap dan memadai. Pengelola bandara pun berkomitmen memberikan pelayanan optimal demi kelancaran perjalanan jemaah, baik saat keberangkatan maupun kepulangan ke Tanah Air. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Rabu Pagi, CJH Embarkasi Lombok Mulai Diterbangkan ke Tanah Suci “

NTB–Jepang Jajaki Kerja Sama Lintas Sektor, Fokus Tenaga Kerja hingga Energi Hijau

globalfmlombok.com
-
0
NTB–Jepang Jajaki Kerja Sama Lintas Sektor, Fokus Tenaga Kerja hingga Energi Hijau

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemerintah Jepang mulai menjajaki peluang kerja sama di berbagai sektor strategis, mulai dari tenaga kerja, pariwisata, investasi industri pengolahan hingga energi.

Penjajakan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dengan Konsul Jenderal Jepang di Denpasar, Miyakawa Katsutoshi, di ruang kerja gubernur, Senin (20/4/2026).

“NTB memiliki semua yang dibutuhkan. Kami menunggu adanya kerja sama dan pembicaraan lanjutan dengan pemerintah dan pelaku usaha dari Jepang,” ujar Iqbal.

Dalam pertemuan tersebut, Pemprov NTB memaparkan berbagai potensi daerah, mulai dari sektor perikanan hingga pariwisata, serta arah kebijakan pembangunan yang mendukung masuknya investasi dan penguatan kerja sama internasional.

Sejumlah skema kerja sama juga mulai dibahas, di antaranya pengiriman tenaga kerja ke Jepang melalui pembiayaan bank daerah yang bekerja sama dengan perbankan Jepang. Selain itu, peluang kerja sama pendidikan dengan universitas di Jepang melalui skema beasiswa juga menjadi opsi, dengan jaminan penyerapan tenaga kerja setelah lulus.

Di sektor pariwisata, NTB menawarkan kesiapan infrastruktur serta sejumlah destinasi yang dinilai masih terbuka luas untuk investasi. Sementara di sektor energi, NTB mendorong kerja sama pada pengembangan energi hijau, termasuk potensi pembangkit listrik tenaga surya yang dapat menopang kebutuhan energi kawasan sekitar seperti Bali dan NTT.

Sementara itu, Miyakawa Katsutoshi menyambut positif peluang kerja sama tersebut. Ia mengakui selama ini Jepang masih lebih banyak mengarahkan investasi dan kunjungan wisata ke Bali. Namun, NTB dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis ke depan.

“Kami melihat NTB bisa menjadi partner kerja sama yang layak dalam beberapa sektor,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa penjajakan ini masih berada pada tahap awal. Pemerintah Jepang, kata dia, perlu melakukan koordinasi lebih lanjut dengan berbagai instansi terkait sebelum masuk pada pembahasan kerja sama yang lebih konkret.

“Untuk saat ini kami masih dalam tahap penjajakan. Kami ingin mengetahui lebih jauh potensi NTB sebelum membahas kerja sama secara spesifik,” katanya.

Berdasarkan data terakhir, jumlah warga Jepang yang tinggal di NTB masih relatif kecil, yakni sekitar 76 orang. Angka tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Bali yang telah menjadi tujuan utama investasi dan wisata warga Jepang.

Kondisi ini dinilai menjadi peluang sekaligus tantangan bagi NTB untuk meningkatkan daya tarik investasi dan memperluas jejaring kerja sama internasional di masa mendatang. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jepang dan NTB Berencana Jajaki Kerja Sama di Berbagai Sektor “

Puluhan Kilometer Jalan di Bima Rusak Parah, Penanganan Diperkirakan Capai Rp250 Miliar

globalfmlombok.com
-
0
Puluhan Kilometer Jalan di Bima Rusak Parah, Penanganan Diperkirakan Capai Rp250 Miliar

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membutuhkan anggaran sekitar Rp250 miliar untuk menangani seluruh ruas jalan provinsi di wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Dompu.

Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB mencatat, total panjang jalan yang mengalami kerusakan mencapai 309 kilometer dengan kategori rusak ringan. Sementara itu, sekitar 50 kilometer lainnya mengalami kerusakan parah.

Kepala Bidang Bina Marga PUPRPKP NTB, Rizal Amin, menjelaskan bahwa penanganan jalan rusak berat membutuhkan biaya yang sangat besar, yakni sekitar Rp5 miliar per kilometer.

“Anggarannya sangat besar, sehingga tidak semua bisa langsung ditangani. Namun, ada komitmen dari 2026 hingga 2030 untuk menyelesaikannya secara bertahap berdasarkan skala prioritas,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB, Senin (20/4/2026).

Ia merinci, 50 kilometer jalan rusak berat tersebut tersebar di delapan ruas, di antaranya Sempungu–Bajo, Dompu–Kiwu, Talabiu–Simpasai, Wilamaci–Karumbu, hingga ruas Bima–Tawali.

Menurut Rizal, keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala utama dalam percepatan penanganan. Karena itu, Pemprov NTB mengusulkan dukungan pemerintah pusat melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta sumber pendanaan lainnya.

“Dalam perencanaan, kami siapkan Detail Engineering Design (DED) beserta dokumen lingkungan sebagai bagian dari readiness criteria,” katanya.

Kerusakan jalan di wilayah Bima dan sekitarnya disebut dipicu berbagai faktor, mulai dari bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, hingga perambahan hutan. Selain itu, buruknya sistem drainase yang menyebabkan genangan air juga mempercepat kerusakan badan jalan.

Sambil menunggu penanganan menyeluruh, Pemprov NTB tetap melakukan perbaikan rutin melalui APBD untuk kerusakan ringan, seperti penambalan lubang dan pembenahan saluran drainase.

“Penanganan rutin tetap berjalan, baik untuk pemeliharaan maupun peningkatan jalan,” tambahnya.

Tidak hanya jalan, infrastruktur lain juga membutuhkan perhatian serius. Dua jembatan di wilayah Bima dilaporkan rusak parah dan belum tertangani. Salah satunya akibat banjir bandang pada Januari 2025, sementara satu lainnya rusak sejak 2022.

Perbaikan kedua jembatan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp30 miliar, masing-masing Rp15 miliar per jembatan.

Selain itu, penguatan infrastruktur pelabuhan di Bima juga terus didorong guna mendukung program prioritas nasional, termasuk ketahanan pangan dan pengembangan sektor pariwisata di NTB. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Puluhan Kilometer Jalan Rusak Parah di Bima, Penanganan Butuh Rp250 Miliar “

1...979899...389Halaman 98 dari 389