Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membutuhkan anggaran sekitar Rp250 miliar untuk menangani seluruh ruas jalan provinsi di wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Dompu.
Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB mencatat, total panjang jalan yang mengalami kerusakan mencapai 309 kilometer dengan kategori rusak ringan. Sementara itu, sekitar 50 kilometer lainnya mengalami kerusakan parah.
Kepala Bidang Bina Marga PUPRPKP NTB, Rizal Amin, menjelaskan bahwa penanganan jalan rusak berat membutuhkan biaya yang sangat besar, yakni sekitar Rp5 miliar per kilometer.
“Anggarannya sangat besar, sehingga tidak semua bisa langsung ditangani. Namun, ada komitmen dari 2026 hingga 2030 untuk menyelesaikannya secara bertahap berdasarkan skala prioritas,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB, Senin (20/4/2026).
Ia merinci, 50 kilometer jalan rusak berat tersebut tersebar di delapan ruas, di antaranya Sempungu–Bajo, Dompu–Kiwu, Talabiu–Simpasai, Wilamaci–Karumbu, hingga ruas Bima–Tawali.
Menurut Rizal, keterbatasan anggaran daerah menjadi kendala utama dalam percepatan penanganan. Karena itu, Pemprov NTB mengusulkan dukungan pemerintah pusat melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta sumber pendanaan lainnya.
“Dalam perencanaan, kami siapkan Detail Engineering Design (DED) beserta dokumen lingkungan sebagai bagian dari readiness criteria,” katanya.
Kerusakan jalan di wilayah Bima dan sekitarnya disebut dipicu berbagai faktor, mulai dari bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, hingga perambahan hutan. Selain itu, buruknya sistem drainase yang menyebabkan genangan air juga mempercepat kerusakan badan jalan.
Sambil menunggu penanganan menyeluruh, Pemprov NTB tetap melakukan perbaikan rutin melalui APBD untuk kerusakan ringan, seperti penambalan lubang dan pembenahan saluran drainase.
“Penanganan rutin tetap berjalan, baik untuk pemeliharaan maupun peningkatan jalan,” tambahnya.
Tidak hanya jalan, infrastruktur lain juga membutuhkan perhatian serius. Dua jembatan di wilayah Bima dilaporkan rusak parah dan belum tertangani. Salah satunya akibat banjir bandang pada Januari 2025, sementara satu lainnya rusak sejak 2022.
Perbaikan kedua jembatan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp30 miliar, masing-masing Rp15 miliar per jembatan.
Selain itu, penguatan infrastruktur pelabuhan di Bima juga terus didorong guna mendukung program prioritas nasional, termasuk ketahanan pangan dan pengembangan sektor pariwisata di NTB. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Puluhan Kilometer Jalan Rusak Parah di Bima, Penanganan Butuh Rp250 Miliar “
