Beranda blog Halaman 84

Sekda Lombok Tengah Berhalangan Hadiri Panggilan Kejaksaan

globalfmlombok.com
-
0
Sekda Lombok Tengah Berhalangan Hadiri Panggilan Kejaksaan

Praya (globalfmlombok.com)  – Rencana pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah (Loteng) H. Lalu Firman Wijaya, S.T., M.T., oleh jaksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng terkait penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Loteng, Kamis (30/4/2026) batal dilakukan. Sekda Loteng tidak hadir memenuhi panggilan, karena terkendala kegiatan lain.

Jaksa penyidik pun kini harus melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap orang nomor satu di jajaran birokrat Lombok Tengah tersebut.

“Info penyidik, (Sekda Lombok Tengah) belum datang karena sedang berhalangan. Sesuai ketentuan penyidik akan jadwalkan ulang pemanggilannya,” ungkap Kasi. Intelijen Alfa Dera, saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (30/4/2026) sore.

Alfa Dera menegaskan pemanggilan ulang akan disesuaikan dengan jadwal penyidik dan rencana penyidikan. Dalam hal ini penyidik tentu sudah membuat jadwal dan tahapan penyidikan, sehingga proses pemanggilan atau pemeriksaan terhadap pihak terkait dalam penanganan kasus disesuaikan dengan jadwal yang ada.

“Nanti akan kita infokan (pemanggilan ulang) ya,” tegasnya seraya menambahkan penyidik sampai saat ini masih terus bekerja untuk menyelesaikan proses penyidikan kasus yang sedang ditangani.

Kasus yang Ditangani Kejaksaan Negeri Lombok Tengah

Saat ditanya Sekda Lombok Tengah dipanggil terkait kasus apa, Alfa Dera menegaskan nanti akan dijelaskan secara teknis oleh Kasi. Pidsus Kejari Loteng. Pihaknya juga akan tetap memberikan informasi terkini terkait penanganan perkara yang sedang ditangani tersebut. “Ada update pasti diinfo,” imbuh mantan Kasi. Intelijen Kejari Depok ini.

Yang jelas tegasnya kembali, Kejari Loteng saat ini tengah fokus penyelesaian dua kasus dugaan korupsi. Masing-masing dugaan korupsi pengadaan barang berupa truk sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tahun 2021 senilai Rp5 miliar. Ditambah kasus dugaan korupsi pemberian insentif pemungutan Pajak Penerang Jalan (PPJ) tahun 2019-2023 yang merugikan Negara hingga Rp1,8 miliar.

Untuk kasus truk sampah di DLH Loteng sendiri saat ini sedang menunggu hasil audit kerugian Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTB. Sedangkan kasus PPJ sedang menunggu vonis hakim Pengadilan Tipikor Mataram. (Apakah kasus PPJ atau DLH) Nanti ya diinfokan pada waktunya,” ujar Alfa Dera.

Dalam penangan perkara, Kejari Loteng tidak akan pandang bulu. Siapapun yang terlibat akan ditindak sesuai dengan hokum yang berlaku. Asalnya, ada alat bukti yang kuat. “Jadi siapapun yang terlibat (akan ditindak). Semua sama di mata hukum sepanjang ada alat bukti,” pungkasnya. (kir)

 

36 Ribu Hektar Lahan Pertanian Ditetapkan Menjadi LP2B

globalfmlombok.com
-
0
36 Ribu Hektar Lahan Pertanian Ditetapkan Menjadi LP2B

Bima (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten Bima menetapkan 36 ribu hektar lahan pertanian sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Tujuannya mengantisipasi alih fungsi lahan.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima, Ir. H. Muhammad Natsir menyampaikan, potensi lahan sawah di Kabupaten Bima mencapai sekitar 60.000 hektar. Namun, yang telah ditetapkan sebagai lahan baku sawah atau lahan pertanian pangan berkelanjutan baru sekitar 36.000 hektar.

“Kalau lahan sawah potensinya kan sekitar sampai 60.000 hektar. Tapi kalau lahan baku sawah kita sekitar 36.000 hektar,” ujarnya, Kamis (30/4).

Ia mengakui, ekspansi kawasan permukiman tetap memengaruhi luas lahan pertanian, meski belum berdampak signifikan. Tekanan paling terasa terjadi di wilayah yang berkembang pesat.

“Ada pengurangan dari dinamika pertumbuhan pemukiman misalnya, tapi nggak signifikan. Kecuali daerah-daerah seperti Woha yang sudah ditetapkan sebagai daerah ibu kota,” katanya.

Pemkab Bima telah menetapkan LP2B di sejumlah lokasi, untuk mengantisipasi alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan kata Natsir, didominasi pembangunan kawasan permukiman.

Menurutnya,kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah pusat menjaga keberlanjutan lahan pangan. Setiap rencana alih fungsi harus melalui prosedur perizinan yang ketat.

“Jadi betul-betul pemerintah pusat ini memberi perlindungan pada lahan baku sawah yang tidak boleh dialihfungsikan kecuali dengan izin menteri dan itu prosedurnya sangat sulit sekali,” tegasnya.

Sejauh ini, pengurangan lahan dinilai belum memengaruhi produksi pangan di Kabupaten Bima. Pemerintah daerah menempatkan LP2B, guna menjaga kedaulatan pangan sekaligus mengendalikan ekspansi kawasan non pertanian. (hir)

Gubernur NTB Tetapkan Empat Pilar Pembangunan Desa

globalfmlombok.com
-
0
Gubernur NTB Tetapkan Empat Pilar Pembangunan Desa

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan desa sebagai pusat pembangunan daerah melalui penguatan empat pilar utama, yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, dan pelestarian lingkungan.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat menerima audiensi Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur di Kantor Gubernur NTB, Kamis (30/4/2026).

Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk menyerap aspirasi sekaligus menyelaraskan arah pembangunan berbasis desa.

“Pembangunan harus dimulai dari desa. Empat pilar ini menjadi fondasi utama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Miq Iqbal.

Pada pilar pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB memprioritaskan intervensi pada desa yang masuk kategori kantong kemiskinan, terutama di Lombok Timur sebagai wilayah dengan jumlah desa terbesar.

Program Desa Berdaya menjadi instrumen utama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, dengan pendekatan yang terintegrasi antara bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kapasitas desa.

Di sektor ketahanan pangan, desa didorong untuk mengoptimalkan potensi lokal, baik di bidang pertanian maupun peternakan, guna memastikan ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Sementara itu, pengembangan pariwisata desa diarahkan pada pemanfaatan potensi budaya dan kearifan lokal sebagai daya tarik ekonomi baru. Pendekatan ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung.

Gubernur menegaskan bahwa pembangunan desa harus berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Desa diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem dan memastikan keberlanjutan sumber daya Alam.

“Pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan. Desa harus menjadi kekuatan utama dalam menjaga keseimbangan ini,” ujarnya.

Selain empat pilar utama, Pemprov NTB juga memperkuat dukungan terhadap sektor ekonomi melalui peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti Bank NTB Syariah, dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pemerintah juga mendorong skema keberangkatan zero cost bagi PMI untuk memastikan mereka dapat bekerja ke luar negeri secara legal, aman, dan tanpa beban biaya awal.

“Lombok Timur merupakan penyumbang PMI terbesar. Kita ingin mereka berangkat tanpa utang dan memiliki masa depan yang lebih terencana,” jelas Miq Iqbal.

Selain itu, pembinaan pengelolaan keuangan bagi PMI juga disiapkan agar pendapatan yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara produktif, termasuk untuk investasi dan pengembangan usaha melalui akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Perwakilan FKKD Lombok Timur, Khairul Ihsan, S.H, M.H, menyampaikan kesiapan pemerintah desa untuk mendukung implementasi empat pilar pembangunan tersebut.

“Kami siap menjadi garda terdepan dalam menggerakkan potensi desa, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga pengembangan pariwisata berbasis budaya,” ujarnya.

Gubernur menegaskan, sinergi antara pemerintah provinsi dan desa menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

“Kalau desa kuat, maka daerah akan kuat. Dari desa, kita bangun NTB yang makmur dan berdaya saing,” pungkasnya. (r/ham)

Lalu Hadrian Irfani Salurkan 150 Ribu Beasiswa PIP untuk Siswa di Lombok Tahun Ini

globalfmlombok.com
-
0
Lalu Hadrian Irfani Salurkan 150 Ribu Beasiswa PIP untuk Siswa di Lombok Tahun Ini

Mataram (globalfmlombok.com)-

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani akan mendistribusikan sebanyak 150 ribu beasiswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa di Pulau Lombok.

Bantuan ini menyasar peserta didik mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTB II Pulau Lombok, Lalu Hadrian menjelaskan bahwa program PIP merupakan aspirasi legislatif yang bertujuan membantu siswa dari keluarga kurang mampu.

Penyaluran beasiswa ini telah berlangsung sejak 2024 dan akan terus dilanjutkan. Untuk tahun 2026, sebanyak 150 ribu beasiswa akan difokuskan pada wilayah Pulau Lombok.

“Untuk 2026, kami akan mendistribusikan sebanyak 150 ribu beasiswa dengan sebaran di wilayah Pulau Lombok,” ujar Lalu Hadrian.

Program ini telah menjangkau berbagai wilayah di Pulau Lombok, termasuk di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, dan Lombok Timur.

Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) NTB menegaskan bahwa program ini bertujuan meningkatkan semangat belajar siswa sekaligus menekan angka putus sekolah.

“Program ini sangat bermanfaat dan dirasakan langsung oleh para siswa. Selain itu, juga mampu meringankan beban orang tua,” kata Lalu Hadrian.

Menurutnya, bantuan pendidikan ini merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, sekaligus menjadi solusi strategis untuk menjamin keberlanjutan pendidikan generasi muda di daerah.

“Program ini dinilai efektif dalam mengurangi beban finansial wali murid serta meminimalkan risiko putus sekolah,” kata Lalu Hadrian menambahkan.(ris/r)

Kinerja Tetap Solid di Tengah Tantangan, Laba Bersih Adira Finance Tumbuh 26% di 1Q26

globalfmlombok.com
-
0
Kinerja Tetap Solid di Tengah Tantangan, Laba Bersih Adira Finance Tumbuh 26% di 1Q26

Mataram (globalfmlombok.com)

Mengawali tahun 2026, tekanan terhadap perekonomian global meningkat seiring eskalasi konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak dan mengganggu rantai pasok perdagangan.

Seiring dengan situasi tersebut, International Monetary Fund (IMF) merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2026 menjadi 3,1%, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar 3,3%.

Perkembangan ini perlu diwaspadai karena berpotensi menekan perekonomian domestik, terutama melalui peningkatan inflasi akibat imported inflation, dan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah, yang dapat mempengaruhi stabilitas sektor keuangan dan daya beli masyarakat.

Terlepas perekonomian dari Indonesia tantangan pada kuartal tersebut, I-2026 diproyeksikan tetap tumbuh sekitar 5,5%, didukung oleh permintaan domestik yang tetap kuat. Di tengah kondisi yang dinamis dan menantang selama kuartal I tahun 2026, kinerja industri otomotif nasional masih menunjukkan pertumbuhan yang moderat.

Penjualan industri sepeda motor baru ritel tercatat  tumbuh sebesar 8% menjadi 1,7 juta unit. Sebaliknya, penjualan industri mobil baru ritel tumbuh tipis sebesar 1% menjadi 212 ribu unit, seiring melemahnya permintaan pada segmen mobil penumpang.

Pembiayaan Tumbuh Positif di Tengah Moderasi Industri Otomotif

Di tengah pertumbuhan industri otomotif yang masih moderat, Adira Finance mencatatkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan baru yang solid. Sepanjang kuartal I-2026, pembiayaan baru Perusahaan tumbuh signifikan yaitu sebesar 52% (yoy) menjadi Rp11,9 triliun.

Seluruh segmen mencatatkan pertumbuhan, baik pada segmen otomotif maupun non-otomotif.

Direktur Utama Adira Finance, Dewa Made Susila, menyampaikan bahwa capaian ini mencerminkan efektivitas strategi Perseroan dalam menangkap peluang pasar secara selektif dengan fokus pada pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan baru, piutang pembiayaan yang dikelola Perusahaan turut meningkat sebesar 18% (yoy) menjadi Rp64,7 triliun. Pada saat yang sama, Perusahaan juga terus memperluas jangkauan operasional dengan mengoperasikan 879 jaringan usaha (termasuk cabang dan satelit) diseluruh indonesia yang diikuti dengan peningkatan jumlah pelanggan aktif dari 2,0 juta nasabah pada 1Q25 menjadi 2,6 juta nasabah pada 1Q26.

Profitabilitas Meningkat & Kualitas Aset Terjaga

Dari sisi keuangan, Perusahaan mencatatkan kinerja yang solid pada kuartal I-2026. Seiring dengan pertumbuhan aset yang dikelola, total pendapatan meningkat 7% (yoy) menjadi Rp3,2 triliun. Sementara itu, beban penyisihan penurunan nilai tercatat menurun 7% (yoy) menjadi sekitar Rp635 miliar, sejalan dengan pengelolaan risiko yang tetap disiplin dan kualitas portofolio yang terjaga.

Secara keseluruhan, beban usaha masih meningkat, namun dengan laju yang lebih terkendali. Dengan demikian, laba bersih Perusahaan tumbuh 26% (yoy) menjadi Rp484 miliar.

Direktur Keuangan Adira Finance, Sylvanus Gani Mendrofa, menyampaikan bahwa kinerja ini mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan pengelolaan risiko yang prudent, sehingga mampu mendorong peningkatan profitabilitas dengan kualitas aset yang tetap terjaga.

Terjaganya kualitas aset tersebut antara lain tercermin dari rasio Non-Performing Financing (NPF) Gross konsolidasian yang menurun menjadi 1,9% pada Maret 2026, dibandingkan 2,3% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Ke depan, Perusahaan akan terus menjaga momentum pertumbuhan melalui penguatan kualitas portofolio, penguatan hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis, peningkatan produktivitas di seluruh lini bisnis, serta disiplin biaya yang konsisten guna menjaga profitabilitas dan memperkuat daya tahan usaha.(r)

Pastikan Komitmen Pemprov, Kepala Dishub NTB Tinjau Pembangunan Pelabuhan Kilo

globalfmlombok.com
-
0
Pastikan Komitmen Pemprov, Kepala Dishub NTB Tinjau Pembangunan Pelabuhan Kilo

Mataram (globalfmlombok.com) – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ervan Anwar melakukan pemantauan pelaksanaan dan perkembangan pembangunan Pelabuhan Kilo, Dompu, Selasa, 28 April 2026.

Kepala Dishub NTB Ervan Anwar, menjelaskan, kunjungan ini, dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam memastikan pembangunan infrastruktur transportasi berjalan sesuai rencana.

Selain itu, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.Pelabuhan Kilo, tambahnya, diharapkan menjadi salah satu simpul transportasi penting yang dapat meningkatkan konektivitas wilayah. Termasuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat.

Dishub NTB terus berupaya mendorong pembangunan sarana dan prasarana transportasi, sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar.

Hingga saat ini, ungkapnya , pekerjaan yang sudah direalisasikan, berupaya pekerjaan persiapan. Kemudian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Pihaknya menargetkan rencana penyelesaian sampai dengan bulan April ini sebesar 0,496% dan terealisasi 0,557% atau (deviasi +0,061%). (ham)

DJP Nusra Ingatkan Modus Penipuan Pajak, Jangan Bagikan OTP dan Password

globalfmlombok.com
-
0
DJP Nusra Ingatkan Modus Penipuan Pajak, Jangan Bagikan OTP dan Password

Mataram (globalfmlombok.com)-

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (Kanwil DJP Nusra) mengimbau seluruh wajib pajak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Modus yang kerap digunakan pelaku antara lain meminta korban melakukan berbagi layar (share screen) atau mengarahkan untuk mengakses tautan tertentu guna memperoleh data sensitif.

Kanwil DJP Nusra dalam keterangan tertulisnya menegaskan bahwa DJP tidak pernah meminta data rahasia seperti kata sandi maupun kode one-time password (OTP) kepada wajib pajak. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengaku sebagai petugas pajak dan meminta informasi pribadi.

Di tengah penerapan pola kerja work from home (WFH), seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tetap membuka layanan tatap muka melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Selain itu, wajib pajak juga dapat memanfaatkan layanan non-tatap muka seperti Kring Pajak melalui telepon dan layanan WhatsApp KPP untuk konsultasi perpajakan.

Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Judiana Manihuruk, menyampaikan bahwa kinerja penerimaan pajak di wilayah Nusa Tenggara hingga 31 Maret 2026 menunjukkan tren positif. Peningkatan ini didorong oleh aktivitas ekonomi domestik yang terus membaik. Ia juga menyoroti perkembangan terbaru terkait pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan serta pembaruan fitur layanan untuk memudahkan wajib pajak.

Terkait batas akhir pelaporan SPT Tahunan, DJP memberikan relaksasi berupa penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 hingga 30 April 2026. Kebijakan ini diambil untuk mendukung masa transisi implementasi sistem Coretax serta mempertimbangkan periode libur hari raya pada Maret 2026.

Hingga 28 April 2026, jumlah wajib pajak di wilayah Nusa Tenggara Barat yang telah melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan tercatat sebanyak 179.064 wajib pajak atau mencapai 110,44 persen dari target.

Dalam upaya transformasi layanan, Kanwil DJP Nusra terus mendorong inovasi digital. Salah satunya melalui penambahan fitur pada aplikasi M-Pajak yang memungkinkan wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT Tahunan secara daring. Fitur ini diperuntukkan bagi wajib pajak karyawan dengan satu pemberi kerja serta SPT berstatus nihil dan normal.

Selain itu, DJP juga menghadirkan fitur Coretax Form pada sistem Coretax untuk mengantisipasi kendala jaringan internet saat pelaporan. Fitur ini dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi, baik yang berpenghasilan dari pekerjaan, usaha, maupun pekerjaan bebas, dengan ketentuan SPT berstatus nihil dan tidak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

Melalui berbagai inovasi tersebut, DJP berharap dapat meningkatkan kemudahan akses layanan sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

172 Kilometer Jalan Provinsi NTB Rusak, Perbaikan Tertahan Minimnya Anggaran

globalfmlombok.com
-
0
172 Kilometer Jalan Provinsi NTB Rusak, Perbaikan Tertahan Minimnya Anggaran

Mataram (globalfmlombok.com) – Sepanjang 172 kilometer jalan Provinsi NTB mengalami kerusakan. Penanganan tidak bisa langsung dilakukan karena terhalang minimnya anggaran. Sementara, untuk perbaikan 1 kilometer saja, daerah membutuhkan sekitar Rp5 miliar, dan untuk 172 kilometer membutuhkan sekitar Rp860 miliar.

Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan Kerusakan tersebut tersebar di berbagai wilayah, dengan kerusakan terpanjang berada di Pulau Sumbawa. Hal ini karena dari total 1.500 panjang jalan di NTB, 900 kilometernya jalan di wilayah Sumbawa, sisanya jalan di Pulau Lombok.

Menurutnya, kerusakan jalan tidak hanya dipicu oleh tingginya beban kendaraan, tetapi juga faktor lingkungan. Perubahan iklim, meningkatnya intensitas hujan, serta buruknya sistem drainase membuat air kerap menggenang dan merusak struktur jalan. Bahkan, di sejumlah titik terjadi pergeseran tanah yang memperparah kondisi badan jalan.

“Dulu jalan dibangun dengan kondisi iklim yang berbeda. Saat itu banjir belum separah sekarang. Akibatnya, hampir seluruh jalan provinsi dibangun tanpa sistem drainase yang baik dan menggunakan teknologi konvensional berupa aspal biasa,” ujarnya saat silaturahmi dengan Forum Wartawan Pemprov NTB di Pendopo Gubernur NTB, Rabu, 29 April 2026.

Hadir juga dalam silaturahmi ini, Sekda NTB Abul Chair dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB H. Ahsanul Khalik.

Iqbal juga mengakui keterbatasan anggaran dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu penyebab utama lambatnya penanganan. Dana pemeliharaan yang tersedia selama ini hanya cukup untuk kebutuhan operasional dasar, sementara peralatan berat yang dimiliki juga sangat terbatas.

Dengan kondisi ini, Pemprov NTB mulai melakukan konsolidasi dengan memanfaatkan peralatan yang ada di berbagai instansi. Misalnya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdapat dua kendaraan yang kini dipindah hak milik ke Dinas PUPRKP. Termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam memanfaatkan alat berat yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis di daerah, khususnya di NTB.

Selain itu, Pemprov NTB juga meningkatkan anggaran pemeliharaan jalan. Dibentuk juga tim khusus yaitu Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk mempercepat respons terhadap laporan kerusakan jalan. “Sistem pelaporan juga sedang dibangun secara digital. Jika ada laporan jalan rusak, tim langsung bergerak ke lokasi. Bila dalam 24 jam tidak ada tindakan, akan diberikan peringatan,” jelasnya.

Untuk menghemat anggaran, Pemprov NTB akan menggunakan teknologi stabilizer yang lebih tahan terhadap air dan lebih hemat biaya dibandingkan metode aspal konvensional. Menurutnya, kondisi tanah dan kerusakan jalan yang terjadi di Pulau Sumbawa memiliki karakteristik berbeda dibandingkan wilayah lainnya di NTB. Untuk itu, penanganan tidak bisa menggunakan aspal biasa, tapi butuh teknologi seperti well stabilizer yang saat ini banyak digunakan di Australia.

Teknologi tersebut pada awalnya dikembangkan untuk kebutuhan sektor pertambangan dan dikenal memiliki tingkat stabilitas tanah yang sangat tinggi, sehingga dinilai berpotensi diterapkan pada pembangunan infrastruktur jalan di wilayah dengan tekanan air yang tinggi.

Meski demikian, penggunaan teknologi tersebut masih dalam tahap pengkajian oleh tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB. Kajian dilakukan setelah tim teknis melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi kerusakan jalan di Pulau Sumbawa. (era)

Rimpu Mantika Hidupkan Ekonomi Perajin Tenun Bima

globalfmlombok.com
-
0
Rimpu Mantika Hidupkan Ekonomi Perajin Tenun Bima

Kota Bima (globalfmlombok.com)  – Festival Rimpu Mantika menjadi angin segar bagi perajin tenun di Bima. Kain khas masyarakat Bima ini, banyak diburu oleh masyarakat lokal maupun wisatawan domestik. Kegiatan ini mampu menghidupkan ekonomi perajin tenun.

Salah satu pedagang, Yuliawati mencatat penjualan tenun mencapai Rp12 juta. Hasil penjualan ini diperoleh dari berbagai produk tenun yang dipasarkan selama festival berlangsung. Selama festival produk bahan baju dari galendo paling diminati pengunjung.
“Alhamdulillah jualan saya laku lebih kurang Rp12 juta. Kebanyakan yang laku bakal baju dari galendo,” ujarnya, Selasa (28/4).

Ia menjelaskan, harga kain tenun yang dijual rata-rata berada di kisaran Rp700 ribu per lembar. Dari total transaksi tersebut, sejumlah produk berhasil terjual dalam berbagai jenis. Pendapatan yang diperoleh bukan keuntungan bersih, melainkan total penjualan dari berbagai jenis kain secara keseluruhan.

“Keuntungannya ada yang Rp100 ribu atau Rp200 ribu per lembar. Tapi kalau Sarung Nggoli untungnya cuma Rp25 ribu per lembar,” jelasnya.

Dalam menjalankan usahanya, Yuliawati tidak memproduksi kain sendiri, melainkan mengambil stok dari sejumlah perajin di berbagai sentra tenun di Kota Bima dan Kabupaten Bima. Pola kemitraan tersebut, dinilai ikut membantu pemasaran hasil produksi perajin lokal. Ia menyebut pengrajin yang menjadi mitranya berasal dari beberapa sentra tenun di Bima, seperti Rabadompu, Oi Fo’o, Nitu, dan Ntobo, serta dari wilayah Sape.“Saya mengambil dari perajin,” ujarnya.

Hasil penjualan selama festival sangat membantu keberlangsungan usahanya. Uang yang diperoleh langsung digunakan untuk menambah stok produk yang telah habis terjual.

“Alhamdulillah sangat terbantu sekali. Dengan uang yang ada saya kembali mengumpulkan stok untuk mengisi kekosongan di etalase,” katanya.

Yuliawati menuturkan telah menekuni usaha tenun sejak tahun 2003. Ia berharap kegiatan promosi seperti Festival Rimpu Mantika, dapat terus digelar secara rutin agar pemasaran kain tenun Bima semakin luas.

“Adakan event seperti ini setiap tahun dan ajak kami sebagai perajin untuk mengikuti pameran baik di Provinsi NTB maupun di luar provinsi,supaya kain tenun Bima semakin dikenal oleh orang banyak di luar,” harapnya.

Selain Yuliawati, pelaku usaha tenun lainnya, Mega Syarif, juga merasakan dampak positif dari pelaksanaan festival tersebut. Ia mengaku memperoleh penjualan sekitar Rp2,8 juta selama kegiatan berlangsung.

Mega menjelaskan, produk yang paling banyak terjual adalah sarung Tenun Nggoli yang diambil dari para penenun lokal. Harga sarung yang dijual berkisar Rp280 ribu per lembar.

“Yang terjual beberapa lembar sarung nggoli. Harganya sekitar Rp280 ribu per lembar. Barangnya saya ambil dari penenun,” katanya.

Ia menyebutkan, sarung yang dipasarkan berasal dari sejumlah sentra penenun di wilayah Bima. Selain Sarung Nggoli, ia juga menjual produk tenun lain berupa bahan kain untuk pembuatan baju dari Galendo.

Mega berharap pemerintah daerah terus memberikan dukungan terhadap pelaku usaha tenun, agar usaha yang dijalankannya dapat berkembang dan semakin dikenal luas.
“Harapannya semoga usaha kami semakin besar dan tenun Bima semakin dikenal banyak orang, bahkan sampai di luar daerah,” harapnya.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Kota Bima, Ruslan, SE., MM., mengatakan meningkatnya penggunaan Sarung Nggoli selama Festival Rimpu Mantika menjadi indikator positif bagi pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.

Menurutnya, penggunaan tenun secara massal dalam kegiatan seperti Pawai Rimpu, turut mendorong permintaan produk tenun dari masyarakat maupun wisatawan.

“Kami melihat permintaan sarung nggoli meningkat signifikan selama Festival Rimpu Mantika. Momentum ini terus kami dorong melalui pelatihan dan pendampingan bagi pengrajin agar kualitas produk tetap terjaga,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembinaan berkelanjutan sangat diperlukan agar produk tenun Bima mampu bersaing di pasar yang lebih luas, baik tingkat nasional maupun internasional.

Festival Rimpu Mantika sendiri mengusung tema “Ekonomi Kreatif Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi Daerah.” Tema tersebut diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif berbasis budaya lokal sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk tradisional, khususnya tenun khas Bima. (hir)

Sopir Anggota DPRD NTB Beberkan Penerimaan Uang dari Terdakwa Kasus Gratifikasi

globalfmlombok.com
-
0
Sopir Anggota DPRD NTB Beberkan Penerimaan Uang dari Terdakwa Kasus Gratifikasi

Mataram (globalfmlombok.com) – Sidang dugaan gratifikasi anggota DPRD NTB kembali digelar di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (29/4/2026).

Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan lima orang sebagai saksi. Dari enam orang saksi, lima merupakan anggota DPRD selaku penerima dugaan gratifikasi dari para terdakwa. Sedangkan satu orang merupakan sopir dari salah satu legislator itu.
Adapun empat anggota DPRD NTB, yakni Lalu Irwansyah Triadi, Salman, Humaidi, dan Yasin. Sedangkan satu lainnya adalah sopir Mustafa Bakri yang merupakan sopir Lalu Irwan.

Dalam sidang tersebut, Lalu Irwan dan Mustafa Bakri menjadi pihak pertama yang bersaksi. Dalam kesaksiannya Irwan mengaku mendapatkan sejumlah uang dari terdakwa Hamdan Kasim.

Kejadian bermula sekitar bulan Juni 2025. Awalnya Hamdan menghubungi Irwan dengan mengatakan “Ada rezeki aman” untuk dirinya.

Irwan dan Mustafa setelahnya datang ke rumah terdakwa yang berada di Kelurahan Karang Bedil, Kecamatan Punia, Kota Mataram. “Saat itu mengobrol di berugak di depan rumah Hamdan,” kata Irwan.

Ia pun mengaku hanya mengobrol tentang topik biasa saat itu. Tidak ada pembicaraan terkait program Desa Berdaya yang menjadi asal usul perkara ini.

Beberapa jam kemudian, keduanya pulang dari rumah Hamdan. Dari kesaksian Mustafa, Irwan lebih dahulu memasuki mobil ketimbang dirinya.

“Saat saya mau pasang sepatu, Hamdan masuk ke rumah. Dia keluar membawa keresek hitam,” jelas Mustafa.

Ia menyebutkan, saat itu Hamdan tidak menjelaskan apa pun. Terdakwa hanya mengatakan “Ini kasih bos mu,” kepada dirinya.

“(Uang itu) saya taruh di mobil. Tidak dibuka sama sekali Di rumah baru dibuka. Saya lihat uang pecahan 100, 10 bundel,” jelasnya.

Setelah mengetahui kresek hitam yang diberikan Hamdan berisi uang Rp100 juta, Mustafa kemudian menelepon Irwan. Irwan menyuruhnya untuk menyimpan uang tersebut.

Uang tersebut lanjutnya, tidak pernah berpindah tangan ke Lalu Irwan. Dua minggu kemudian setelah kasus ini ramai di media, Mustafa dengan inisiatifnya sendiri mengembalikan uang tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. “Pengembalian itu disetujui Irwansyah,” tambahnya.

Sementara itu, Hamdan Kasim membantah seluruh kesaksian dari Irwan dan Mustafa. Hamdan mengaku tidak pernah menitipkan sejumlah uang untuk Irwan. Dia juga menolak keduanya pernah bertandang ke kediamannya.

“Di rumah saya tidak punya berugak, datang sendiri saja untuk lihat,” pungkasnya. (mit)

1...838485...387Halaman 84 dari 387