Beranda blog Halaman 84

Hari Pertama Latihan di Sirkuit Mandalika, Sean Gelael Terlihat Sangat Totalitas

Praya (globalfmlombok.com)-

Tiga sesi Paid Test yang masing-masing berdurasi satu jam dimanfaatkan oleh Sean Gelael secara maksimal. Perkenalannya dengan Sirkuit Mandalika di ajang kompetitif seperti GT World Challenge Asia (GTWCA) jauh lebih penting.

Karena baru pertama kali inilah dia lebih memilih mencoba setelan mobil yang pas untuk dioptimalkan. Pada sesi pertama, Brand Ambassador Pertamax Turbo, SPBU Pertamina, dan Pertamina Fastron bahkan merasa tak perlu menggunakan ban baru.

Menariknya ketika satu setelan mobil dirasa cukup memuaskan baginya, Sean tidak melanjutkan 10 menit tersisa. Padahal saat itu banyak pebalap keluar lagi dan memakai ban baru untuk mencari catatan waktu bagus.

Waktu yang ada lebih baik digunakan oleh tim untuk menyiapkan mobil dengan setelan berbeda pada sesi 2. Sean memang akhirnya memakai ban baru, tapi lagi-lagi fokusnya adalah simulasi lomba.

Pada sesi terakhir, Sean masih menjalankan simulasi lomba dan juga memakai ban baru. Hanya saja dia berlatih pit stop secara khusus.

Maklum, sebagai pebalap di kelas Silver, Sean yang tergabung di tim Garage 75 ini mesti menerima penalti saat pit stop yang memang menjadi regulasi unik GTWCA.

Sean yang menggeber Ferrari 296 GT3 Evo itu mesti paling tidak berada di pit selama 110 detik, plus keharusan keluar dari mobil, tutup pintu, dan kembali masuk ke mobil.

Latihan terakhir itulah yang dijalani Sean selama sesi 3. “Saya belum pernah kena penalti seperti ini, jadi memang butuh latihan,” ujar Sean.

Selain itu Sean mengakui programnya sepanjang Kamis (30/4) itu bukan mencari lap time cepat. “Kami melakukan beberapa kali simulasi lomba dengan beragam setelan mobil,” tambahnya.

Oscar Jimenez, race engineer asal Spanyol yang baru kali ini bekerja sama dengan Sean mengakui bahwa semua program Kamis dijalani pebalapnya dengan baik.

“Sean memberikan input yang jelas kepada kami dan saya pun terkesan dengan caranya mengendarai mobil dan menjelaskan apa yang dibutuhkan agar performa bisa maksimal,” kata Oscar.

Race GTWCA Mandalika yang berdurasi satu jam masing-masing pada Sabtu (2/5) dan Minggu disiarkan langsung di kanal youtube @GTWorld. Sean berpartipasi di GTWCA Mandalika berkat dukungan dari KFC Indonesia, Pertamax Turbo, Pertamina Fastron, Telkomsel, dan Livin’ by Mandiri.(r)

2.722 Jemaah Haji NTB Sudah Terbang ke Tanah Suci, Kursi Pesawat Terisi Penuh

Mataram (globalfmlombok.com)-

Sebanyak 2.722 jemaah haji asal Nusa Tenggara Barat (NTB) telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Embarkasi Lombok hingga hari ke-10 pelaksanaan, yakni per 30 April 2026 pukul 18.00 WIB.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah NTB sekaligus Ketua PPIH Embarkasi Lombok, Lalu Muhamad Amin, menyampaikan bahwa jumlah tersebut merupakan akumulasi dari tujuh kelompok terbang (kloter) yang diberangkatkan secara bertahap ke Arab Saudi.

Berdasarkan laporan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Lombok per 30 April 2026, seluruh jemaah diberangkatkan bersama 28 petugas pendamping, sehingga total keseluruhan mencapai 2.750 orang. Seluruh proses keberangkatan berlangsung lancar tanpa adanya kursi kosong (open seat).

“Sampai hari ke-10, sebanyak tujuh kloter dengan total 2.722 jemaah telah diberangkatkan ke Tanah Suci,” ujar Lalu Amin.

Ia menegaskan bahwa tidak terdapat kendala signifikan selama proses pemberangkatan. Seluruh kursi penerbangan terisi penuh, sehingga semua jemaah dapat diberangkatkan sesuai jadwal.

Kelancaran ini, lanjutnya, mencerminkan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji, baik dari sisi teknis maupun administrasi.

PPIH Embarkasi Lombok juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi jemaah secara berkelanjutan guna memastikan kesehatan dan keselamatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Sementara itu, jumlah jemaah yang telah tiba di Asrama Haji Embarkasi Lombok hingga tanggal yang sama tercatat sebanyak 3.143 orang, yang terbagi dalam delapan kloter.

“Hal ini menunjukkan bahwa proses pemberangkatan jemaah haji masih akan terus berlanjut pada hari-hari berikutnya,” tambahnya.

Lalu Amin memastikan bahwa PPIH Embarkasi Lombok berkomitmen memberikan pelayanan terbaik demi kelancaran seluruh rangkaian ibadah haji tahun 2026.(ris)

Sekda Lombok Tengah Berhalangan Hadiri Panggilan Kejaksaan

Praya (globalfmlombok.com)  – Rencana pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah (Loteng) H. Lalu Firman Wijaya, S.T., M.T., oleh jaksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng terkait penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Loteng, Kamis (30/4/2026) batal dilakukan. Sekda Loteng tidak hadir memenuhi panggilan, karena terkendala kegiatan lain.

Jaksa penyidik pun kini harus melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap orang nomor satu di jajaran birokrat Lombok Tengah tersebut.

“Info penyidik, (Sekda Lombok Tengah) belum datang karena sedang berhalangan. Sesuai ketentuan penyidik akan jadwalkan ulang pemanggilannya,” ungkap Kasi. Intelijen Alfa Dera, saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (30/4/2026) sore.

Alfa Dera menegaskan pemanggilan ulang akan disesuaikan dengan jadwal penyidik dan rencana penyidikan. Dalam hal ini penyidik tentu sudah membuat jadwal dan tahapan penyidikan, sehingga proses pemanggilan atau pemeriksaan terhadap pihak terkait dalam penanganan kasus disesuaikan dengan jadwal yang ada.

“Nanti akan kita infokan (pemanggilan ulang) ya,” tegasnya seraya menambahkan penyidik sampai saat ini masih terus bekerja untuk menyelesaikan proses penyidikan kasus yang sedang ditangani.

Kasus yang Ditangani Kejaksaan Negeri Lombok Tengah

Saat ditanya Sekda Lombok Tengah dipanggil terkait kasus apa, Alfa Dera menegaskan nanti akan dijelaskan secara teknis oleh Kasi. Pidsus Kejari Loteng. Pihaknya juga akan tetap memberikan informasi terkini terkait penanganan perkara yang sedang ditangani tersebut. “Ada update pasti diinfo,” imbuh mantan Kasi. Intelijen Kejari Depok ini.

Yang jelas tegasnya kembali, Kejari Loteng saat ini tengah fokus penyelesaian dua kasus dugaan korupsi. Masing-masing dugaan korupsi pengadaan barang berupa truk sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tahun 2021 senilai Rp5 miliar. Ditambah kasus dugaan korupsi pemberian insentif pemungutan Pajak Penerang Jalan (PPJ) tahun 2019-2023 yang merugikan Negara hingga Rp1,8 miliar.

Untuk kasus truk sampah di DLH Loteng sendiri saat ini sedang menunggu hasil audit kerugian Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTB. Sedangkan kasus PPJ sedang menunggu vonis hakim Pengadilan Tipikor Mataram. (Apakah kasus PPJ atau DLH) Nanti ya diinfokan pada waktunya,” ujar Alfa Dera.

Dalam penangan perkara, Kejari Loteng tidak akan pandang bulu. Siapapun yang terlibat akan ditindak sesuai dengan hokum yang berlaku. Asalnya, ada alat bukti yang kuat. “Jadi siapapun yang terlibat (akan ditindak). Semua sama di mata hukum sepanjang ada alat bukti,” pungkasnya. (kir)

 

36 Ribu Hektar Lahan Pertanian Ditetapkan Menjadi LP2B

0

Bima (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten Bima menetapkan 36 ribu hektar lahan pertanian sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Tujuannya mengantisipasi alih fungsi lahan.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima, Ir. H. Muhammad Natsir menyampaikan, potensi lahan sawah di Kabupaten Bima mencapai sekitar 60.000 hektar. Namun, yang telah ditetapkan sebagai lahan baku sawah atau lahan pertanian pangan berkelanjutan baru sekitar 36.000 hektar.

“Kalau lahan sawah potensinya kan sekitar sampai 60.000 hektar. Tapi kalau lahan baku sawah kita sekitar 36.000 hektar,” ujarnya, Kamis (30/4).

Ia mengakui, ekspansi kawasan permukiman tetap memengaruhi luas lahan pertanian, meski belum berdampak signifikan. Tekanan paling terasa terjadi di wilayah yang berkembang pesat.

“Ada pengurangan dari dinamika pertumbuhan pemukiman misalnya, tapi nggak signifikan. Kecuali daerah-daerah seperti Woha yang sudah ditetapkan sebagai daerah ibu kota,” katanya.

Pemkab Bima telah menetapkan LP2B di sejumlah lokasi, untuk mengantisipasi alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan kata Natsir, didominasi pembangunan kawasan permukiman.

Menurutnya,kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah pusat menjaga keberlanjutan lahan pangan. Setiap rencana alih fungsi harus melalui prosedur perizinan yang ketat.

“Jadi betul-betul pemerintah pusat ini memberi perlindungan pada lahan baku sawah yang tidak boleh dialihfungsikan kecuali dengan izin menteri dan itu prosedurnya sangat sulit sekali,” tegasnya.

Sejauh ini, pengurangan lahan dinilai belum memengaruhi produksi pangan di Kabupaten Bima. Pemerintah daerah menempatkan LP2B, guna menjaga kedaulatan pangan sekaligus mengendalikan ekspansi kawasan non pertanian. (hir)

Gubernur NTB Tetapkan Empat Pilar Pembangunan Desa

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan desa sebagai pusat pembangunan daerah melalui penguatan empat pilar utama, yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan pariwisata, dan pelestarian lingkungan.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal saat menerima audiensi Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur di Kantor Gubernur NTB, Kamis (30/4/2026).

Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk menyerap aspirasi sekaligus menyelaraskan arah pembangunan berbasis desa.

“Pembangunan harus dimulai dari desa. Empat pilar ini menjadi fondasi utama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Miq Iqbal.

Pada pilar pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB memprioritaskan intervensi pada desa yang masuk kategori kantong kemiskinan, terutama di Lombok Timur sebagai wilayah dengan jumlah desa terbesar.

Program Desa Berdaya menjadi instrumen utama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, dengan pendekatan yang terintegrasi antara bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kapasitas desa.

Di sektor ketahanan pangan, desa didorong untuk mengoptimalkan potensi lokal, baik di bidang pertanian maupun peternakan, guna memastikan ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Sementara itu, pengembangan pariwisata desa diarahkan pada pemanfaatan potensi budaya dan kearifan lokal sebagai daya tarik ekonomi baru. Pendekatan ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara langsung.

Gubernur menegaskan bahwa pembangunan desa harus berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Desa diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga ekosistem dan memastikan keberlanjutan sumber daya Alam.

“Pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan. Desa harus menjadi kekuatan utama dalam menjaga keseimbangan ini,” ujarnya.

Selain empat pilar utama, Pemprov NTB juga memperkuat dukungan terhadap sektor ekonomi melalui peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti Bank NTB Syariah, dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pemerintah juga mendorong skema keberangkatan zero cost bagi PMI untuk memastikan mereka dapat bekerja ke luar negeri secara legal, aman, dan tanpa beban biaya awal.

“Lombok Timur merupakan penyumbang PMI terbesar. Kita ingin mereka berangkat tanpa utang dan memiliki masa depan yang lebih terencana,” jelas Miq Iqbal.

Selain itu, pembinaan pengelolaan keuangan bagi PMI juga disiapkan agar pendapatan yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara produktif, termasuk untuk investasi dan pengembangan usaha melalui akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Perwakilan FKKD Lombok Timur, Khairul Ihsan, S.H, M.H, menyampaikan kesiapan pemerintah desa untuk mendukung implementasi empat pilar pembangunan tersebut.

“Kami siap menjadi garda terdepan dalam menggerakkan potensi desa, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga pengembangan pariwisata berbasis budaya,” ujarnya.

Gubernur menegaskan, sinergi antara pemerintah provinsi dan desa menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

“Kalau desa kuat, maka daerah akan kuat. Dari desa, kita bangun NTB yang makmur dan berdaya saing,” pungkasnya. (r/ham)

Lalu Hadrian Irfani Salurkan 150 Ribu Beasiswa PIP untuk Siswa di Lombok Tahun Ini

Mataram (globalfmlombok.com)-

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani akan mendistribusikan sebanyak 150 ribu beasiswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa di Pulau Lombok.

Bantuan ini menyasar peserta didik mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan NTB II Pulau Lombok, Lalu Hadrian menjelaskan bahwa program PIP merupakan aspirasi legislatif yang bertujuan membantu siswa dari keluarga kurang mampu.

Penyaluran beasiswa ini telah berlangsung sejak 2024 dan akan terus dilanjutkan. Untuk tahun 2026, sebanyak 150 ribu beasiswa akan difokuskan pada wilayah Pulau Lombok.

“Untuk 2026, kami akan mendistribusikan sebanyak 150 ribu beasiswa dengan sebaran di wilayah Pulau Lombok,” ujar Lalu Hadrian.

Program ini telah menjangkau berbagai wilayah di Pulau Lombok, termasuk di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, dan Lombok Timur.

Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) NTB menegaskan bahwa program ini bertujuan meningkatkan semangat belajar siswa sekaligus menekan angka putus sekolah.

“Program ini sangat bermanfaat dan dirasakan langsung oleh para siswa. Selain itu, juga mampu meringankan beban orang tua,” kata Lalu Hadrian.

Menurutnya, bantuan pendidikan ini merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, sekaligus menjadi solusi strategis untuk menjamin keberlanjutan pendidikan generasi muda di daerah.

“Program ini dinilai efektif dalam mengurangi beban finansial wali murid serta meminimalkan risiko putus sekolah,” kata Lalu Hadrian menambahkan.(ris/r)

Kinerja Tetap Solid di Tengah Tantangan, Laba Bersih Adira Finance Tumbuh 26% di 1Q26

Mataram (globalfmlombok.com)

Mengawali tahun 2026, tekanan terhadap perekonomian global meningkat seiring eskalasi konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak dan mengganggu rantai pasok perdagangan.

Seiring dengan situasi tersebut, International Monetary Fund (IMF) merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2026 menjadi 3,1%, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar 3,3%.

Perkembangan ini perlu diwaspadai karena berpotensi menekan perekonomian domestik, terutama melalui peningkatan inflasi akibat imported inflation, dan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah, yang dapat mempengaruhi stabilitas sektor keuangan dan daya beli masyarakat.

Terlepas perekonomian dari Indonesia tantangan pada kuartal tersebut, I-2026 diproyeksikan tetap tumbuh sekitar 5,5%, didukung oleh permintaan domestik yang tetap kuat. Di tengah kondisi yang dinamis dan menantang selama kuartal I tahun 2026, kinerja industri otomotif nasional masih menunjukkan pertumbuhan yang moderat.

Penjualan industri sepeda motor baru ritel tercatat  tumbuh sebesar 8% menjadi 1,7 juta unit. Sebaliknya, penjualan industri mobil baru ritel tumbuh tipis sebesar 1% menjadi 212 ribu unit, seiring melemahnya permintaan pada segmen mobil penumpang.

Pembiayaan Tumbuh Positif di Tengah Moderasi Industri Otomotif

Di tengah pertumbuhan industri otomotif yang masih moderat, Adira Finance mencatatkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan baru yang solid. Sepanjang kuartal I-2026, pembiayaan baru Perusahaan tumbuh signifikan yaitu sebesar 52% (yoy) menjadi Rp11,9 triliun.

Seluruh segmen mencatatkan pertumbuhan, baik pada segmen otomotif maupun non-otomotif.

Direktur Utama Adira Finance, Dewa Made Susila, menyampaikan bahwa capaian ini mencerminkan efektivitas strategi Perseroan dalam menangkap peluang pasar secara selektif dengan fokus pada pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan baru, piutang pembiayaan yang dikelola Perusahaan turut meningkat sebesar 18% (yoy) menjadi Rp64,7 triliun. Pada saat yang sama, Perusahaan juga terus memperluas jangkauan operasional dengan mengoperasikan 879 jaringan usaha (termasuk cabang dan satelit) diseluruh indonesia yang diikuti dengan peningkatan jumlah pelanggan aktif dari 2,0 juta nasabah pada 1Q25 menjadi 2,6 juta nasabah pada 1Q26.

Profitabilitas Meningkat & Kualitas Aset Terjaga

Dari sisi keuangan, Perusahaan mencatatkan kinerja yang solid pada kuartal I-2026. Seiring dengan pertumbuhan aset yang dikelola, total pendapatan meningkat 7% (yoy) menjadi Rp3,2 triliun. Sementara itu, beban penyisihan penurunan nilai tercatat menurun 7% (yoy) menjadi sekitar Rp635 miliar, sejalan dengan pengelolaan risiko yang tetap disiplin dan kualitas portofolio yang terjaga.

Secara keseluruhan, beban usaha masih meningkat, namun dengan laju yang lebih terkendali. Dengan demikian, laba bersih Perusahaan tumbuh 26% (yoy) menjadi Rp484 miliar.

Direktur Keuangan Adira Finance, Sylvanus Gani Mendrofa, menyampaikan bahwa kinerja ini mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan pengelolaan risiko yang prudent, sehingga mampu mendorong peningkatan profitabilitas dengan kualitas aset yang tetap terjaga.

Terjaganya kualitas aset tersebut antara lain tercermin dari rasio Non-Performing Financing (NPF) Gross konsolidasian yang menurun menjadi 1,9% pada Maret 2026, dibandingkan 2,3% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Ke depan, Perusahaan akan terus menjaga momentum pertumbuhan melalui penguatan kualitas portofolio, penguatan hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis, peningkatan produktivitas di seluruh lini bisnis, serta disiplin biaya yang konsisten guna menjaga profitabilitas dan memperkuat daya tahan usaha.(r)

Pastikan Komitmen Pemprov, Kepala Dishub NTB Tinjau Pembangunan Pelabuhan Kilo

Mataram (globalfmlombok.com) – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ervan Anwar melakukan pemantauan pelaksanaan dan perkembangan pembangunan Pelabuhan Kilo, Dompu, Selasa, 28 April 2026.

Kepala Dishub NTB Ervan Anwar, menjelaskan, kunjungan ini, dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam memastikan pembangunan infrastruktur transportasi berjalan sesuai rencana.

Selain itu, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.Pelabuhan Kilo, tambahnya, diharapkan menjadi salah satu simpul transportasi penting yang dapat meningkatkan konektivitas wilayah. Termasuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat.

Dishub NTB terus berupaya mendorong pembangunan sarana dan prasarana transportasi, sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar.

Hingga saat ini, ungkapnya , pekerjaan yang sudah direalisasikan, berupaya pekerjaan persiapan. Kemudian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Pihaknya menargetkan rencana penyelesaian sampai dengan bulan April ini sebesar 0,496% dan terealisasi 0,557% atau (deviasi +0,061%). (ham)

DJP Nusra Ingatkan Modus Penipuan Pajak, Jangan Bagikan OTP dan Password

Mataram (globalfmlombok.com)-

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (Kanwil DJP Nusra) mengimbau seluruh wajib pajak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Modus yang kerap digunakan pelaku antara lain meminta korban melakukan berbagi layar (share screen) atau mengarahkan untuk mengakses tautan tertentu guna memperoleh data sensitif.

Kanwil DJP Nusra dalam keterangan tertulisnya menegaskan bahwa DJP tidak pernah meminta data rahasia seperti kata sandi maupun kode one-time password (OTP) kepada wajib pajak. Oleh karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengaku sebagai petugas pajak dan meminta informasi pribadi.

Di tengah penerapan pola kerja work from home (WFH), seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tetap membuka layanan tatap muka melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Selain itu, wajib pajak juga dapat memanfaatkan layanan non-tatap muka seperti Kring Pajak melalui telepon dan layanan WhatsApp KPP untuk konsultasi perpajakan.

Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Judiana Manihuruk, menyampaikan bahwa kinerja penerimaan pajak di wilayah Nusa Tenggara hingga 31 Maret 2026 menunjukkan tren positif. Peningkatan ini didorong oleh aktivitas ekonomi domestik yang terus membaik. Ia juga menyoroti perkembangan terbaru terkait pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan serta pembaruan fitur layanan untuk memudahkan wajib pajak.

Terkait batas akhir pelaporan SPT Tahunan, DJP memberikan relaksasi berupa penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 hingga 30 April 2026. Kebijakan ini diambil untuk mendukung masa transisi implementasi sistem Coretax serta mempertimbangkan periode libur hari raya pada Maret 2026.

Hingga 28 April 2026, jumlah wajib pajak di wilayah Nusa Tenggara Barat yang telah melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan tercatat sebanyak 179.064 wajib pajak atau mencapai 110,44 persen dari target.

Dalam upaya transformasi layanan, Kanwil DJP Nusra terus mendorong inovasi digital. Salah satunya melalui penambahan fitur pada aplikasi M-Pajak yang memungkinkan wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT Tahunan secara daring. Fitur ini diperuntukkan bagi wajib pajak karyawan dengan satu pemberi kerja serta SPT berstatus nihil dan normal.

Selain itu, DJP juga menghadirkan fitur Coretax Form pada sistem Coretax untuk mengantisipasi kendala jaringan internet saat pelaporan. Fitur ini dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi, baik yang berpenghasilan dari pekerjaan, usaha, maupun pekerjaan bebas, dengan ketentuan SPT berstatus nihil dan tidak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

Melalui berbagai inovasi tersebut, DJP berharap dapat meningkatkan kemudahan akses layanan sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

172 Kilometer Jalan Provinsi NTB Rusak, Perbaikan Tertahan Minimnya Anggaran

Mataram (globalfmlombok.com) – Sepanjang 172 kilometer jalan Provinsi NTB mengalami kerusakan. Penanganan tidak bisa langsung dilakukan karena terhalang minimnya anggaran. Sementara, untuk perbaikan 1 kilometer saja, daerah membutuhkan sekitar Rp5 miliar, dan untuk 172 kilometer membutuhkan sekitar Rp860 miliar.

Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan Kerusakan tersebut tersebar di berbagai wilayah, dengan kerusakan terpanjang berada di Pulau Sumbawa. Hal ini karena dari total 1.500 panjang jalan di NTB, 900 kilometernya jalan di wilayah Sumbawa, sisanya jalan di Pulau Lombok.

Menurutnya, kerusakan jalan tidak hanya dipicu oleh tingginya beban kendaraan, tetapi juga faktor lingkungan. Perubahan iklim, meningkatnya intensitas hujan, serta buruknya sistem drainase membuat air kerap menggenang dan merusak struktur jalan. Bahkan, di sejumlah titik terjadi pergeseran tanah yang memperparah kondisi badan jalan.

“Dulu jalan dibangun dengan kondisi iklim yang berbeda. Saat itu banjir belum separah sekarang. Akibatnya, hampir seluruh jalan provinsi dibangun tanpa sistem drainase yang baik dan menggunakan teknologi konvensional berupa aspal biasa,” ujarnya saat silaturahmi dengan Forum Wartawan Pemprov NTB di Pendopo Gubernur NTB, Rabu, 29 April 2026.

Hadir juga dalam silaturahmi ini, Sekda NTB Abul Chair dan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB H. Ahsanul Khalik.

Iqbal juga mengakui keterbatasan anggaran dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu penyebab utama lambatnya penanganan. Dana pemeliharaan yang tersedia selama ini hanya cukup untuk kebutuhan operasional dasar, sementara peralatan berat yang dimiliki juga sangat terbatas.

Dengan kondisi ini, Pemprov NTB mulai melakukan konsolidasi dengan memanfaatkan peralatan yang ada di berbagai instansi. Misalnya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdapat dua kendaraan yang kini dipindah hak milik ke Dinas PUPRKP. Termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam memanfaatkan alat berat yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis di daerah, khususnya di NTB.

Selain itu, Pemprov NTB juga meningkatkan anggaran pemeliharaan jalan. Dibentuk juga tim khusus yaitu Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk mempercepat respons terhadap laporan kerusakan jalan. “Sistem pelaporan juga sedang dibangun secara digital. Jika ada laporan jalan rusak, tim langsung bergerak ke lokasi. Bila dalam 24 jam tidak ada tindakan, akan diberikan peringatan,” jelasnya.

Untuk menghemat anggaran, Pemprov NTB akan menggunakan teknologi stabilizer yang lebih tahan terhadap air dan lebih hemat biaya dibandingkan metode aspal konvensional. Menurutnya, kondisi tanah dan kerusakan jalan yang terjadi di Pulau Sumbawa memiliki karakteristik berbeda dibandingkan wilayah lainnya di NTB. Untuk itu, penanganan tidak bisa menggunakan aspal biasa, tapi butuh teknologi seperti well stabilizer yang saat ini banyak digunakan di Australia.

Teknologi tersebut pada awalnya dikembangkan untuk kebutuhan sektor pertambangan dan dikenal memiliki tingkat stabilitas tanah yang sangat tinggi, sehingga dinilai berpotensi diterapkan pada pembangunan infrastruktur jalan di wilayah dengan tekanan air yang tinggi.

Meski demikian, penggunaan teknologi tersebut masih dalam tahap pengkajian oleh tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB. Kajian dilakukan setelah tim teknis melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi kerusakan jalan di Pulau Sumbawa. (era)