Beranda blog Halaman 76

Wagub NTB Dorong Peningkatan Kapasitas ASN untuk Perkuat Keamanan Data Pemerintah

globalfmlombok.com
-
0
Wagub NTB Dorong Peningkatan Kapasitas ASN untuk Perkuat Keamanan Data Pemerintah

MATARAM (globalfmlombok.com) – Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) internal di Aula Raja Langko, Kantor Inspektorat Provinsi NTB, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, serta Inspektur Provinsi NTB, Budi Herman.

Dalam arahannya, Wagub menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di bidang persandian dan pengelolaan data yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. Menurutnya, kompetensi ASN menjadi kunci dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital.

“Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ASN, terutama dalam pengamanan data dan pelaporan, sehingga informasi yang dikelola pemerintah daerah semakin akurat dan terpercaya,” ujarnya.

Ia meminta peserta memanfaatkan kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut secara optimal, serta mendorong agar pengetahuan yang diperoleh dapat ditularkan di daerah masing-masing. Wagub juga mengajak peserta aktif berdiskusi dengan para narasumber, termasuk tim dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Menurutnya, keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada kemampuan ASN dalam memperbarui pengetahuan, memahami regulasi, serta mengelola informasi secara tepat. Digitalisasi pemerintahan, kata dia, tidak hanya sebatas pembangunan aplikasi, tetapi juga memastikan sistem yang dibangun aman, andal, dan dapat dipercaya.

“Keamanan informasi menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan layanan pemerintahan serta melindungi data masyarakat. Tanpa sistem keamanan yang kuat, kepercayaan publik bisa menurun,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah terus mendorong penguatan tata kelola SPBE, termasuk integrasi sistem, interoperabilitas data, serta peningkatan indeks SPBE. Meski capaian NTB sudah tergolong baik, aspek keamanan dan manajemen risiko tetap perlu diperkuat.

Berbagai inisiatif transformasi digital di NTB juga terus dikembangkan, seperti penguatan layanan digital, integrasi data antarperangkat daerah, serta optimalisasi peran Dinas Kominfotik sebagai pengampu SPBE di daerah.

Sementara itu, Ketua Tim BSSN, Didik Hariyanto, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat keamanan sistem pemerintahan digital di NTB.

“Keamanan informasi bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi menjadi prasyarat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern,” ujarnya.

Ia menjelaskan, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi layanan, tetapi juga harus menjamin integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan data. Ancaman siber yang terus meningkat menuntut kesiapan sistem dan sumber daya manusia.

Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menerapkan sistem keamanan informasi guna menjamin keberlangsungan layanan publik.

Didik menambahkan, audit keamanan SPBE memiliki manfaat strategis, di antaranya meningkatkan kepercayaan publik, efisiensi anggaran melalui deteksi dini kerentanan, mendukung akurasi pengambilan kebijakan, serta meningkatkan nilai indeks SPBE daerah.

“Capaian indeks SPBE Provinsi NTB yang sudah berada pada kategori memuaskan 4,20 harus terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan, dan menjadi contoh bagi kabupaten/kota,” katanya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Perkuat Keamanan Data Pemerintah, Wagub NTB Dorong Peningkatan Kapasitas ASN “

Pemkab Dompu Dukung Pembangunan Dermaga Nelayan di Hu’u

globalfmlombok.com
-
0
Pemkab Dompu Dukung Pembangunan Dermaga Nelayan di Hu’u

Dompu (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten Dompu menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan dermaga nelayan di Desa Hu’u, Kecamatan Hu’u, yang diinisiasi oleh PT Sumbawa Timur Mining (STM).

Bupati Dompu, Bambang Firdaus, mengatakan keberadaan dermaga tersebut dinilai sangat penting untuk memudahkan aktivitas nelayan, khususnya dalam proses bongkar muat hasil tangkapan.

Selama ini, kata dia, para nelayan masih menghadapi keterbatasan sarana saat melaut. Mereka harus menggunakan gabus sebagai alat bantu untuk menuju perahu maupun saat kembali ke darat, bahkan kerap harus basah karena perahu tidak bisa bersandar langsung di pantai.

“Keberadaan dermaga ini akan sangat membantu nelayan dalam aktivitasnya. Selama ini mereka harus menggunakan alat seadanya untuk menepi,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Bambang menegaskan, sebagai bentuk dukungan, pemerintah daerah akan mengambil alih proses pengurusan perizinan pembangunan dermaga tersebut. Hal ini dilakukan agar proses perizinan dapat berjalan lebih efektif.

“Pemerintah daerah mengambil alih. Artinya pengusulannya nanti oleh Pemda, bukan atas nama STM. Kalau atas nama perusahaan, biasanya akan lebih sulit. Jadi kami yang mengurus perizinan, sementara STM mendukung dari sisi pendanaan,” katanya.

Menurut dia, realisasi pembangunan dermaga sangat bergantung pada kelengkapan perizinan. Untuk itu, ia meminta Asisten Pembangunan Setda Dompu mengoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar proses perizinan dapat dipercepat.

“Asisten II akan mengoordinir dengan dinas terkait agar semua tahapan ini bisa segera rampung,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung rencana pembangunan tersebut, mengingat manfaatnya yang dinilai besar bagi peningkatan kesejahteraan nelayan dan pengembangan sektor perikanan di daerah.

“Kami berharap dukungan dan doa dari semua pihak agar program ini berjalan sukses. Investasi STM juga berjalan lancar sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Dompu,” katanya. (ula)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Bangun Dermaga Nelayan “

Pemprov NTB Kirim 26 Ribu Sapi Kurban ke Jabodetabek hingga Kalimantan

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov NTB Kirim 26 Ribu Sapi Kurban ke Jabodetabek hingga Kalimantan

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemprov NTB memastikan pengiriman puluhan ribu sapi kurban ke berbagai daerah di Indonesia berjalan lancar. Total sekitar 26 ribu ekor sapi siap dikirim, dengan mayoritas tujuan wilayah Jabodetabek.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB, Muhamad Riady menyebutkan, dari total tersebut sekitar 24 ribu ekor dikirim khusus ke Jabodetabek, sementara sisanya tersebar ke sejumlah daerah lain seperti Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan.

“Secara umum pengiriman lancar. Tidak ada kemacetan seperti yang sempat beredar di media sosial. Kalau pun ada antrean, itu karena bercampur dengan kendaraan lain seperti truk jagung,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB, Selasa, 5 Mei 2026.

Selain memenuhi kebutuhan luar daerah, Pemprov NTB juga memastikan ketersediaan sapi kurban untuk masyarakat lokal tetap aman. Distribusi di dalam daerah dilakukan secara bertahap melalui lapak-lapak penjualan.

“Insyaallah kebutuhan dalam daerah juga siap. Nanti data final akan dihitung setelah seluruh proses kurban selesai,” tambahnya.

Distribusi sapi kurban telah dimulai sejak bulan lalu oleh para pelaku usaha peternakan menggunakan truk tronton dengan rute darat Bima–Lombok–Surabaya. Untuk mencegah kemacetan dan penumpukan kendaraan di pelabuhan, seperti Pelabuhan Poto Tano di Sumbawa dan Pelabuhan Gili Mas di Lombok Barat, Disnakkeswan NTB menerapkan sistem pengaturan jadwal pengiriman.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi lonjakan pengiriman menjelang Idul Adha. Riadi menegaskan pentingnya pengaturan tersebut agar arus distribusi tetap lancar. “Nah, yang kita khawatirkan nanti pas menjelang Idul Adha, jangan sampai dia menggerombol bergerak dalam waktu bersamaan. Sehingga menumpuk di pelabuhan, itu yang kita antisipasi sekarang dengan melakukan pengaturan,” katanya.

Selain jalur darat, pengiriman juga dilakukan melalui jalur laut, terutama untuk sapi dari wilayah Bima dan Dompu. Pemerintah telah mengoperasikan kapal ternak Cemara Nusantara dengan rute Bima–Tanjung Priok yang mampu mengangkut sekitar 500 ekor sapi dalam sekali perjalanan. Dalam satu minggu, kapal tersebut dapat berlayar hingga tiga kali dengan total kapasitas sekitar 1.500 ekor sapi.

Melihat tingginya kebutuhan distribusi, Disnakkeswan NTB mengusulkan peningkatan frekuensi pelayaran menjadi lima hingga enam kali per minggu dengan rute tambahan Bima–Surabaya, sehingga kapasitas angkut dapat mencapai 3.000 ekor sapi per minggu.

Sebelumnya, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal juga telah mengajukan permohonan kepada Kementerian Perhubungan untuk penambahan armada angkutan ternak. Usulan tersebut mencakup tambahan satu unit kapal ternak Cemara Nusantara untuk rute Bima–Tanjung Priok, serta satu unit kapal Roro berkapasitas 50–70 truk untuk rute Bima–Tanjung Priok atau Lembar–Tanjung Wangi/Pelabuhan Jangkar.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban guna mencegah penyebaran penyakit menular dan zoonosis. Disnakkeswan NTB bekerja sama dengan dinas terkait di kabupaten/kota untuk memastikan seluruh hewan yang dikirim dalam kondisi sehat.

Riadi menekankan bahwa pengawasan lalu lintas ternak serta mitigasi risiko di sepanjang rantai distribusi menjadi hal yang krusial. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel darah untuk uji laboratorium oleh Satuan Tugas Percepatan Pelayanan Lalu Lintas Hewan Kurban, guna menjamin kelayakan hewan sebelum didistribusikan. (era)

Usai Berakhir April, PT AMNT Ajukan Kembali Izin Ekspor Konsentrat ke Kementerian

globalfmlombok.com
-
0
Usai Berakhir April, PT AMNT Ajukan Kembali Izin Ekspor Konsentrat ke Kementerian

MATARAM (globalfmlombok.com) – PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) kembali mengajukan izin ekspor konsentrat ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyusul berakhirnya masa izin sebelumnya pada April 2026.

Asisten II Setda NTB, Lalu Mohammad Faozal, mengatakan perusahaan tambang tersebut mengajukan tambahan waktu ekspor selama enam bulan. Hal ini lantaran fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) milik Amman Mineral Industri (AMIN) hingga kini belum beroperasi secara optimal.

“Riilnya smelter itu sampai dengan hari ini belum rampung semua untuk bisa memproses hilirisasi produksi Amman,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, jika ekspor tidak dilakukan, hal itu berpotensi berdampak pada pertumbuhan ekonomi NTB. Pasalnya, sektor pertambangan selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah.

“Kalau dipaksakan tidak ekspor, kontribusi sektor ini bisa menurun dan berisiko menyebabkan kontraksi ekonomi pada triwulan berikutnya,” katanya.

Ia berharap pemerintah pusat dapat kembali memberikan kelonggaran, sebagaimana izin ekspor yang diberikan sebelumnya pada November 2025. Saat itu, izin diberikan dengan pertimbangan adanya kondisi force majeure yang berdampak pada penghentian operasional smelter sejak Juli 2025.

“Kita berharap dapat izin. Kalau alasan yang sama digunakan seperti sebelumnya, saya kira tidak ada alasan pusat untuk menolak,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM NTB, Samsudin, mengatakan hingga kini belum ada kepastian terkait perpanjangan izin ekspor konsentrat tersebut.

Ia menjelaskan, sebelum masa izin berakhir, pemerintah daerah biasanya melakukan rapat koordinasi bersama pihak AMNT dan kementerian terkait untuk mengevaluasi kinerja perusahaan.

“Hasil evaluasi itu yang akan menentukan apakah izin ekspor diperpanjang atau tidak,” katanya.

Menurutnya, durasi perpanjangan izin juga akan sangat bergantung pada hasil evaluasi menyeluruh, termasuk mempertimbangkan aspek sosial, politik, dan ekonomi.

“Kita evaluasi dulu dengan Kementerian ESDM, Pemprov, dan AMNT. Kalau memang tidak diperlukan perpanjangan ya tidak. Tetapi evaluasi itu penting untuk melihat kinerja secara keseluruhan,” ujarnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Berakhir April, PT AMNT Kembali Ajukan Izin Ekspor Konsentrat ke Kementerian “

Mendesak Dibangun Permanen, Jembatan Kayu Cemare Lembar Membahayakan Warga dan Pengunjung

globalfmlombok.com
-
0
Mendesak Dibangun Permanen, Jembatan Kayu Cemare Lembar Membahayakan Warga dan Pengunjung

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Warga Cemara Desa Lembar Selatan Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan kondisi jembatan kayu yang telah bertahun-tahun rusak parah. Pernah dijanjikan akan dibangun sejak Bupati Lobar dijabat H. Fauzan Khalid, tetapi tak kunjung terealisasi. Sekitar 1.400 jiwa warga setempat telah lama memimpikan agar jembatan kayu yang dibangun tahun 2014 silam tersebut dibangun permanen.

Kondisi jembatan kayu saat ini sangat memperihatinkan. Tak layak dilalui warga. Beberapa kayu pada bagian badan jembatan terlepas, sehingga membahayakan pengendara yang lewat. Warga secara swadaya memperbaiki jembatan itu, tetapi rusak lagi. Terlebih jembatan itu tidak saja dilalui warga setempat, tetapi sekitar seribu pengunjung tiap akhir pekan melewati jembatan kayu tersebut.

Kepala Dusun Cemare, Munawir kembali bersuara terkait kondisi jembatan tersebut, menyusul viralnya foto sebuah kendaraan yang terperosok ke dalam lubang jembatan kayu tersebut di media sosial. Menurutnya, kejadian itu bukan terjadi sekarang, tapi sekitar tahun 2018-2019 silam.
Menurutnya, viralnya foto itu, ada sisi positif dan negatifnya. Dari sisi positifnya, tentu dengan viralnya itu sebagai teguran pada Pemkab agar memperhatikan jembatan tersebut. “Ada sisi positif dan negatif foto jadul (lama) itu di-upload lagi, tapi tergantung pemerintah sekarang mau tanggapi atau tidak?” selorohnya.

Pihaknya berharap itu bisa menjadi pemantik, perhatian Pemkab Lobar agar segera menangani jembatan itu. Di satu sisi, dengan foto kendaraan terperosok dan kayu terangkat, cukup berdampak. Terutama para pedagang maupun pengunjung akan terpengaruh tidak berkunjung atau berjualan ke kawasan Pantai Cemare.

Dalam sepekan, pengunjung yang melewati jembatan itu bisa mencapai lebih dari 1000 orang. Di jembatan itu dipasang portal untuk mengatur arus kendaraan, termasuk kendaraan bermuatan besar. Namun, pengelolaannya perlu lebih diperkuat. Pihaknya bersama warga pun berkali-kali memperbaiki jembatan itu.

Termasuk rencananya dalam waktu dekat ini, warga berswadaya dibantu oleh pihak pengelola akan memperbaiki sedikit-sedikit bagian yang rusak. “Kami mau perbaiki sedikit-sedikit bagian (rusak) itu, demi kelancaran destinasi wisata kita disini juga,” ujarnya.

Namun, menurutnya, dengan anggaran Rp100 juta sekali pun, titik yang diperbaiki tidak signifikan. Seperti saat disumbang Baim Wong beberapa waktu lalu, nilai sumbangan itu seolah tak ada artinya untuk penanganan jembatan itu. Biaya untuk bahan-bahan besi bagian jembatan itu saja harganya belasan juta satu unit, sehingga perbaikan pun tidak bisa menyasar banyak bagian.
Belum lama ini, pihaknya juga telah memperbaiki dengan memasang beberapa kubik kayu, itu pun tidak cukup sehingga dipakai lah kayu yang lama. Namun, kayu yang dipasang baru justru rusak. Yang lebih awet kayu lama.

Penyebab kerusakan jembatan ini, karena tidak sesuai beban kendaraan dengan kapasitas jembatan tersebut. Banyak truk yang masuk membawa batu dan pasir.

Di satu sisi, masyarakat juga tidak ikut andil mau menjaga atau menyelamatkan jembatan tersebut. Akibatnya baru 15 hari saja diperbaiki, jembatan itu sudah goyang. “Di bawahnya itu saja sudah peyot,” imbuhnya.

Untuk itu, ia berharap pada masyarakat agar jangan sampai menyalahkan pihak lain, baik itu pengelola, maupun pihak dusun. Namun, ia mengajak masyarakat ikut menjaga jembatan tersebut.

Lebih lanjut dikatakannya, tim dari TNI pusat sudah tiga kali survei lokasi. Awalnya warga mengusulkan perbaikan dengan anggaran Rp200-300 juta, tapi dari pihak terkait menyampaikan tidak bisa diperbaiki tetapi perlu dibangun jembatan permanen. Pihaknya pun sangat setuju, bahkan ia menyampaikan hal ini telah lama didambakan warga.

Belum lama ini juga, kata dia, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal pun kebetulan pernah berkunjung melihat kondisi jembatan tersebut. Gubernur pun akan membantu kolaborasi terkait usulan penanganan jembatan itu ke pusat.

Terkait keberadaan jembatan gantung di daerah itu, yang dianggap kurang maksimal, menurut Kadus Cemare ini, justru jembatan gantung ini selain menjadi akses terutama yang pengguna motor. Jembatan gantung itu juga menjadi daya tarik wisata. Keberadaan jembatan itu justru menambah pengunjung yang datang ke Pantai Cemare tersebut.

“Tidak saja dipakai oleh warga, tapi menjadi daya tarik wisatawan, bertambah pengunjung ke sini, yang 1000 jadi lebih dari itu, karena adanya jembatan gantung ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Kadis PUPRPKP Lobar, Lalu Ratnawi mengatakan, terkait penanganan jembatan kayu Cemare sudah diusulkan pihaknya ke pemerintah pusat. “Dan tim Pusat sudah turun cek, semoga semuanya berjalan lancar,” katanya.

Ketika ditanya, apakah bisa dianggarkan penanganannya dari APBD, diakuinya, kalau ditangani dari APBD terlalu berat karena kebutuhan dananya sekitar Rp40 miliar lebih. (her)

Mahasiswa Lotim Demo, Upah Guru dan Buruh Disorot Jauh di Bawah Pegawai MBG

globalfmlombok.com
-
0
Mahasiswa Lotim Demo, Upah Guru dan Buruh Disorot Jauh di Bawah Pegawai MBG

Selong (globalfmlombok.com) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Lombok Timur (Lotim) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati dan Gedung DPRD Lombok Timur, Selasa (5/5/2026). Aksi tersebut menyoroti kesenjangan sosial, khususnya perbedaan pendapatan antara guru, buruh, dan petugas program Makan Bergizi Gratis (MBG) di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Salah satu massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam MPO, Agamawan Salam, menyebut masih banyak anak yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Menurutnya, upah orang tua yang bekerja sebagai buruh maupun guru honorer tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak.

Para demonstran menilai pendapatan guru dan buruh jauh lebih kecil dibandingkan pegawai program MBG. Mereka juga mengkritik kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan pada era Presiden Prabowo Subianto, serta menilai wacana Indonesia Emas belum diikuti realisasi yang konkret.

Dalam tuntutannya, massa meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyuarakan aspirasi ke pemerintah pusat, termasuk mendorong evaluasi hingga penghentian program MBG yang dinilai belum memberikan manfaat signifikan. Selain itu, mereka menyoroti kesulitan masyarakat dalam membiayai pendidikan anak.

Aksi tersebut juga menjadi refleksi peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh Internasional, yang menurut mahasiswa mencerminkan belum optimalnya peran negara dalam menjamin pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Massa aksi lainnya, Yandis, menegaskan bahwa kesejahteraan guru harus menjadi prioritas pemerintah. Ia mengingatkan agar profesi guru tidak dipandang sebelah mata, karena berpotensi menyebabkan kekurangan tenaga pendidik di masa depan.

Aksi berlangsung damai hingga siang hari. Saat berada di depan Kantor Bupati, massa sempat meminta bertemu langsung dengan bupati. Namun, karena kepala daerah tidak berada di tempat, massa kemudian bergerak menuju Gedung DPRD Lombok Timur setelah mengelilingi kawasan perkantoran tersebut. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Mahasiswa Lotim Demo, Soroti Upah Guru dan Buruh Jauh di Bawah Pegawai MBG “

Dikbud Berdalih Kendala Teknis, DPRD Soroti Guru PPPK Paruh Waktu Lobar Belum Terima Gaji

globalfmlombok.com
-
0
Dikbud Berdalih Kendala Teknis, DPRD Soroti Guru PPPK Paruh Waktu Lobar Belum Terima Gaji

Giri Menang (globalfmlombok.com)  – Sejumlah guru di Lombok Barat (Lobar) belum menerima gaji selama lima bulan sejak Januari 2026 hingga Mei 2026. Gaji mereka belum bisa dibayarkan lantaran perjanjian kerja (PK) sebagai PPPK Paruh Waktu tak kunjung diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar.

Kepala Dinas Dikbud Lobar, Lalu Najamudin mengaku memang ada guru yang belum menerima perjanjian kerja, karena belum bisa diterbitkan oleh pihaknya. “Bagaimana mau diterbitkan PK-nya kalau (NIP) belum keluar dari BKN,” kata Najamudin, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, ada urutan atau tahapan-tahapannya, yaitu NIP dikeluarkan BKN, lalu SK barulah PK oleh OPD. Terkait guru yang menurut informasi keluar NIP dan SK tapi PK belum diterbitkan, Najamudin beralasan jika peraturan teknis (Pertek) belum keluar dari BKN karena kemungkinan masih kendala teknis yang terjadi.

Pihaknya memastikan akan menerbitkan PK asalkan memenuhi ketentuan. PK ini kata dia sudah diterbitkan oleh Dinas, di mana sekitar 1.300 PK PPPK Paruh Waktu sudah ditandatanganinya. “Ada yang tertahan (belum terbit PK) memang, itu kan karena kendala teknis, bukan di kami,” imbuhnya.

Ditanya berapa PPPK Paruh Waktu yang PK-nya belum keluar PK, ia meminta konfirmasi data itu ke badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKD dan PSDM). Pihaknya memastikan tidak akan menghambat proses, terlebih para guru terus mengajar di sekolah.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Lobar, Muhamad Munip mengatakan, pihaknya menerima aduan dari guru PPPK yang telah keluar NIP dan menerima SK, tetapi PK-nya belum ada. Sesuai prosedur dalam PPPK Paruh Waktu ini, ada perjanjian kerja yang dibuat oleh OPD dengan aparatur PPPK Paruh Waktu, itu menjadi dasar diberikan gaji. “Tapi itu (PK) belum keluar, sehingga mereka belum digaji,” imbuhnya.

Untuk itu, pihaknya akan memanggil OPD terkait dalam hal ini Dikbud untuk mendapatkan data valid dan langkah penyelesaiannya, karena PPPK Paruh Waktu ini ada di OPD terkait. Sekaligus diminta penjelasan kenapa PK belum diterbitkan dan mencari solusi.

Terlebih mereka ini masih mengajar dari awal tahun sampai saat ini, selama lima bulan mereka bekerja. Pihaknya akan memanggil OPD bersama komisi I, pada Kamis (7/5) mendatang.
Sementara itu, Kepala BKD dan PSDM Lobar, Baiq Mustika Dwi Adni belum lama ini mengatakan terkait PK itu tergantung atau kembali ke masing-masing OPD. Yang jelas pihaknya telah menyelesaikan NIP dan SK, tinggal OPD memproses PK dari PPPK Paruh Waktu tersebut. Pihaknya pun mendorong SK ini segera dituntaskan. (her)

BPS: Ekonomi NTB Tumbuh 13,64 Persen pada Triwulan I 2026, Pengangguran Terbuka Menurun

globalfmlombok.com
-
0
BPS: Ekonomi NTB Tumbuh 13,64 Persen pada Triwulan I 2026, Pengangguran Terbuka Menurun

Mataram (globalfmlombok.com) —

Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tumbuh 13,64 persen secara tahunan (year-on-year) pada Triwulan I 2026. Pertumbuhan tersebut diikuti penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi 2,99 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB Wahyudin mengatakan, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp52,62 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp29,68 triliun.

“Pertumbuhan ekonomi NTB terutama ditopang sektor industri pengolahan yang melonjak hingga 60,25 persen. Kenaikan ini didorong meningkatnya aktivitas smelter yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.” kata Wahyudin saat menyampaikan rilis Selasa 5 Mei 2026.

Selain itu, sektor pertambangan dan penggalian juga tumbuh 31,80 persen, seiring peningkatan produksi konsentrat. Dari sisi pengeluaran, ekspor menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan mencapai 91,87 persen.

Secara triwulanan (quarter-to-quarter), ekonomi NTB mengalami kontraksi 1,30 persen dibanding Triwulan IV 2025. Penurunan ini dipengaruhi faktor musiman, terutama pada sektor industri dan ekspor.

Meski demikian, secara tahunan kinerja ekonomi NTB tetap menunjukkan tren ekspansi. Kondisi ini turut berdampak pada perbaikan ketenagakerjaan.

Jumlah penduduk bekerja pada Februari 2026 tercatat 3,14 juta orang, meningkat sekitar 51.200 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan kontribusi 32,86 persen. Di sisi lain, sektor industri pengolahan mulai menunjukkan peran dalam penciptaan lapangan kerja baru.

Tingkat pengangguran terbuka tercatat 2,99 persen, turun 0,23 poin persentase dibanding Februari 2025. Penurunan ini mencerminkan meningkatnya daya serap ekonomi terhadap tenaga kerja.

Kualitas ketenagakerjaan juga membaik, ditandai dengan meningkatnya proporsi pekerja formal menjadi 29,51 persen serta menurunnya angka setengah pengangguran.

BPS NTB menilai penguatan sektor pertanian dan industri, termasuk dampak program strategis pemerintah, berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi NTB tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga mulai berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan pengangguran dan membaiknya kualitas kerja.(ris/r)

Komdigi Batasi Akses Medsos untuk Anak di Bawah 16 Tahun, NTB Nyatakan Dukungan

globalfmlombok.com
-
0
Komdigi Batasi Akses Medsos untuk Anak di Bawah 16 Tahun, NTB Nyatakan Dukungan

Praya (globalfmlombok.com) —

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini merupakan upaya melindungi generasi muda dari berbagai risiko di ruang digital.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, pembatasan tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital.

“Anak di bawah 16 tahun tidak boleh sembarangan menggunakan media sosial agar lebih fokus belajar dan terlindungi dari risiko digital,” ujar Meutya saat kunjungan kerja di Lombok Tengah, Selasa (5/5/2026).

Menurut dia, sekitar 70 juta anak Indonesia berada dalam kelompok rentan di ruang digital. Karena itu, diperlukan regulasi yang kuat serta penguatan literasi digital.

Dalam dialog dengan pelajar, terungkap berbagai persoalan yang kerap dihadapi di dunia maya, mulai dari paparan konten tidak pantas, penipuan bermodus hadiah, hingga ancaman melalui pesan pribadi. Meutya mengingatkan pentingnya kewaspadaan dan keberanian untuk melapor jika menemukan hal mencurigakan.

“Segera blokir dan laporkan. Negara hadir untuk melindungi,” katanya.

Meski ada pembatasan, pemerintah tetap mendorong pemanfaatan internet untuk kegiatan produktif, terutama dalam mendukung proses pembelajaran.

Sementara itu, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Indah Dhamayanti Putri menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai langkah itu menjadi bentuk kehadiran negara dalam melindungi anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

“Kebijakan ini memberi landasan bagi orang tua untuk mengontrol penggunaan media sosial anak,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan infrastruktur digital di NTB, mengingat masih adanya wilayah blank spot.

“Kami berharap akses internet bisa menjangkau seluruh wilayah hingga pelosok desa,” kata Indah.

Pimpinan MTs Hidayatul Atfal, Ismail, menambahkan bahwa dunia pendidikan memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan tersebut. Menurut dia, digitalisasi perlu diimbangi dengan pengawasan dan penguatan karakter.

Kunjungan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pendidikan dalam membangun ekosistem digital yang aman dan sehat bagi anak.(r)

Sekda Loteng Penuhi Panggilan Jaksa, Diperiksa Terkait Sejumlah Kasus Dugaan Korupsi

globalfmlombok.com
-
0
Sekda Loteng Penuhi Panggilan Jaksa, Diperiksa Terkait Sejumlah Kasus Dugaan Korupsi

Praya (globalfmlombok.com) – Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah (Loteng), H. Lalu Firman Wijaya, S.T.M.T., akhirnya datang memenuhi panggilan jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng, pada Selasa (5/5/2026). Orang nomor satu di jajaran birokrasi Loteng ini datang untuk menjalani pemeriksaan terkait sejumlah kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Loteng yang saat ini sedang ditangani Kejari Loteng.

Sebelumnya, Sekda Loteng berhalangan hadir saat pemanggilan yang pertama, pada Kamis (30/4/2026). Informasi yang diperoleh Suara NTB menyebutkan Sekda Loteng hadir sekitar pukul 09.00 Wita. Sesampainya di gedung Kejari, Sekda Loteng masuk ruang pemeriksaan. Proses pemeriksaan berlangsung sekitar lima jam lebih.

Ia dimintai keterangan terkait beberapa kasus hukum yang sedang ditangani. Satu di antaranya kasus pengadaan dump truk sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Loteng serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

“Salah satunya soal itu (pengadaan dump truk sampah DLH Loteng),” aku Sekda Loteng H. Lalu Firman Wijaya, S.T.M.T., kepada awak media usai pemeriksaaan.

Ia mengatakan, dirinya dimintai keterangan karena jaksa membutuhkan tambahan informasi terkait kasus hukum yang sedang ditangani, mengingat statusnya sebagai Sekda Lombok Tengah. Selain keterangan, ada juga dokumen pendukung yang diserahkan ke jaksa penyidik.

“Kalau yang lain-lain sifatnya hanya koordinasi,” ujar Firman seraya menambahkan, selama pemeriksaan dirinya mendapat sekitar 20 pertanyaan oleh jaksa penyidik Kejari Loteng.

Sekda Loteng Diperiksa sebagai Saksi

Kasi. Intelijen Kejari Loteng Alfa Dera menambahkan Sekda Loteng diperiksa oleh penyidik Pidsus Loteng dalam kapasitas sebagai saksi. Dengan materi pemeriksaan seputaran pengelolaan aset barang milik negara. Ada juga terkait desa, karena ada hubungan dengan Inspektorat.

Alfa Dera menjelaskan, penanganan terhadap kasus-kasus hukum di Kejari Loteng sejauh terus berjalan. Semua pihak yang terkait dengan penanganan perkara secara maraton terus dipanggil dan diperiksa. Setiap hari ada saja pemeriksaan yang dilakukan. Ini semua dilakukan untuk mempercepat penyelesaian penanganan perkara tersebut. Terutama perkara yang sudah masuk tahap penyidikan, berkasnya terus dilengkapi.

“Hampir setiap hari jaksa melakukan pemanggilan saksi-saksi. Ini dalam rangka mempercepat pemberkasan perkara yang sedang proses penyidikan,” tandasnya. (kir)

 

1...757677...386Halaman 76 dari 386