Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan kesiapan anggaran pada proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026. Meski belanja pegawai tembus 33 persen, lebih dari ambang batas yang diberikan oleh pusat, dipastikan pengadaan anggaran untuk mengisi beberapa posisi strategis yang kekurangan pegawai.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim mengaku pihaknya tidak akan membiarkan pelayanan di daerah terganggu. Untuk itu, akan selalu tersedia anggaran agar pelayanan terus berjalan, khususnya di posisi tenaga kesehatan.

“Kalau akan mengganggu pelayanan karena keterbatasan pegawai ya tentu itu akan jadi prioritas juga,” ujarnya pekan kemarin.

Selain tenaga kesehatan, pihaknya bersama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Biro Organisasi Setda NTB tengah menyisir beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kekurangan pegawai. Setelah itu, selanjutnya BKD bersama dengan Biro Organisasi mengusulkan formasi tersebut dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah.

“Setelah BKD dan Biro Organisasi menyelesaikan itu, baru kita lihat berapa pegawai yang menjadi prioritas. Misalnya di kesehatan kan. Baru kita usulkan, tapi berbarengan dengan formulasi penghitungan angka. Berapa sih kemampuan daerah untuk membayar pegawai,” jelas mantan Kepala Biro Organisasi Setda NTB ini.

Tidak hanya memperhatikan kebutuhan pegawai, Nursalim mengaku pihaknya saat ini juga tengah fokus menekan angka belanja pegawai. Apalagi, pusat memberikan batas waktu bagi seluruh provinsi dan kabupaten/kota untuk mengurangi porsi belanja pegawai hingga maksimal 30 persen.

Adanya pegawai yang telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) sekitar 400-500 orang setiap tahunnya, Nursalim mengaku tetap memastikan ketersediaan anggaran, tapi diutamakan untuk pegawai-pegawai yang bergerak di bidang pelayanan langsung seperti tenaga kesehatan.

Terpisah, Kepala BKD NTB, Tri Budiprayitno mengatakan pihaknya saat ini sedang menghimpun data di masing-masing OPD berkaitan dengan kebutuhan pengisian jabatan. Pihaknya juga berkoordinasi dengan BKAD terkait dengan penyesuaian anggaran.

Pada tahun 2026 ini, akan ada sekitar 545 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov NTB yang memasuki BUP. Kemungkinan besar, Pemprov NTB akan membuka formasi sejumlah tersebut.

Dengan belanja pegawai yang lebih dari 30 persen bahkan NTB terancam mendapat sanksi pusat, Tri mengaku banyak kemungkinan-kemungkinan pembukaan rekrutmen CPNS NTB. Bisa di bawah 500 formasi, bisa juga nihil. Semua bergantung pada kondisi keuangan daerah. Adapun jika 545 orang tersebut merupakan ASN dengan posisi strategis, otomatis daerah akan tetap membuka rekrutmen.

Selain itu, Pemprov NTB juga akan melakukan evaluasi terhadap formasi yang sebelumnya tidak terisi. Posisi dengan kualifikasi terlalu tinggi dinilai perlu disesuaikan agar lebih realistis dan dapat terpenuhi.

“Kalau sebelumnya membutuhkan dokter subspesialis dan tidak terisi, mungkin ke depan bisa diturunkan menjadi spesialis atau bahkan dokter umum, agar kebutuhan layanan tetap terpenuhi,” tambahnya.

Di sisi lain, pemerintah juga mempertimbangkan keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sebelumnya telah direkrut sebanyak 9.411 orang. Jumlah ini dinilai cukup signifikan dan harus diperhitungkan dalam perencanaan kebutuhan ASN ke depan.

Hingga saat ini, jadwal seleksi ASN masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Mantan Kadispora NTB itu menegaskan langkah utama yang sedang dilakukan adalah pemetaan kebutuhan formasi secara menyeluruh agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah. (era)

Mataram (globalfmlombok.com)

Memasuki masa peralihan menuju musim kemarau, wilayah Nusa Tenggara Barat diperkirakan masih berpotensi mengalami hujan dalam intensitas sedang hingga tinggi pada 10 hari ke depan. Kondisi tersebut disampaikan BMKG dalam laporan iklim dasarian II Mei 2026.

Prakirawan Stasiun Klimatologi NTB Made Budi Setiawan dalam keterangan tertulisnya mengatakan, BMKG mencatat curah hujan di NTB pada dasarian I Mei 2026 secara umum berada pada kategori rendah hingga menengah, yakni berkisar 0-150 milimeter per dasarian. Curah hujan tertinggi tercatat di Pos Hujan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, dengan intensitas mencapai 115 milimeter per dasarian.

Sifat hujan di berbagai wilayah NTB pada periode tersebut bervariasi, mulai kategori bawah normal hingga atas normal. Sementara itu, monitoring Hari Tanpa Hujan (HTH) berturut-turut di NTB secara umum masih berada pada kategori sangat pendek hingga menengah, yakni antara satu hingga 20 hari.

BMKG menjelaskan, dinamika atmosfer saat ini masih mendukung peluang terjadinya hujan di NTB. Hasil pemantauan menunjukkan fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) berada pada fase netral dengan indeks minus 0,117, namun diprediksi bergerak menuju fase positif mulai Mei 2026.

Di sisi lain, anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3.4 menunjukkan kondisi El Nino lemah dengan indeks plus 0,93. Fenomena tersebut diperkirakan berkembang menjadi El Nino moderat pada periode Mei-Juni-Juli 2026.

Secara umum, aliran massa udara di sebagian besar Indonesia didominasi angin timuran. Suhu muka laut di sebagian besar perairan Indonesia berada pada kondisi normal hingga hangat, sedangkan perairan selatan Jawa, Bali, dan NTB tercatat lebih dingin.

Untuk dasarian II Mei 2026 atau periode 11-20 Mei, BMKG memperkirakan peluang hujan dengan intensitas lebih dari 50 milimeter per dasarian mencapai 40 persen hingga di atas 90 persen dan berpotensi terjadi hampir di seluruh wilayah NTB.

Bahkan, peluang hujan dengan intensitas lebih dari 100 milimeter per dasarian diperkirakan mencapai 70 persen hingga lebih dari 90 persen di Kota Mataram, sebagian Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa Barat, dan Sumbawa.

Sementara itu, hujan dengan intensitas lebih dari 150 milimeter per dasarian juga berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Tengah dengan peluang mencapai 70 persen hingga lebih dari 90 persen.

Meski demikian, BMKG menyatakan belum mengeluarkan peringatan dini terkait curah hujan tinggi maupun kekeringan meteorologis di NTB.

BMKG tetap mengimbau masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti angin kencang, banjir, dan tanah longsor, terutama di wilayah yang masih berada pada masa transisi musim hujan menuju musim kemarau.

Selain itu, masyarakat juga diminta memanfaatkan hujan yang masih terjadi untuk mengantisipasi potensi kekeringan saat musim kemarau berlangsung, menjaga kebersihan lingkungan, serta memperhatikan kondisi saluran dan debit air di sekitar tempat tinggal.(ris/r)