Praya (globalfmlombok.com) – Rencana pembangunan by pass Lembar-Kayangan oleh Pemerintah Provinsi NTB saat ini terus dimatangkan. Dengan fokus saat ini menyelesaikan DED (Detail Engineering Design) jalan yang nantinya akan menghubungkan Pelabuhan Lembar, Lombok Barat (Lobar)–Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur (Lotim) tersebut.

‘’Koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga terus dilakukan untuk mematangkan desain serta sumber anggaran pembangunan jalan by pass tersebut,’’ ujar Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal saat dikonfirmasi Suara NTB di Kampus Poltekpar Lombok, Sabtu (6/6).

Gubernur menegaskan, kalau rencana pembangunan jalan port to port tersebut masih terus berproses. Pihaknya pun menargetkan tahun 2027 groundbreaking pembangunan jalur tersebut sudah dilaksanakan.

“Jadi tahun ini kita fokus menyelesaikan DED-nya dulu. Setelah itu, ditargetkan sesegara mungkin groundbreaking bisa dilakukan,” tegasnya. Karena targetnya pembangunan jalur by pass Lembar-Kayangan tersebut bisa selesai akhir tahun 2028 mendatang atau awal tahun 2029.

Disinggung sumber anggaran pembangunan jalur by pass tersebut, Gubernur NTB mengatakan juga sedang dibahas, apakah akan menggunakan anggaran provinsi atau sumber anggaran lainnya. Untuk itu, koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR juga terus dilakukan. “Dari mana sumber anggaran pembangunannya, nanti akan disampaikan,” ujarnya.

Yang menarik lanjut mantan Dubes RI untuk Turki ini ialah konsep pembangunan jalur by pass tersebut akan mengadopsi konsep pembangunan berbasis lingkungan atau peduli lingkungan. Di mana setiap ada pohon yang ditebang dampak dari pembangunan jalan tersebut, maka harus diganti dengan cara penanaman pohon baru.

Dan, jumlah pohon baru yang ditanam tidak boleh sama. Tetapi harus lebih banyak dari jumlah pohon yang ditebang. “Jadi kalau ada satu pohon yang ditebang karena pembangunan jalan ini, maka harus diganti dengan penanaman pohon baru minimal dua kali lipatnya,” imbuhnya.
Langkah itu untuk memastikan, pembangunan jalan tersebut tidak merusakan keseimbangan lingkungan. Karena pastinya akan ada saja pohon yang ditebang. Terutama di wilayah-wilayah yang terkena jalur pembangunan by pass tersebut. Sehingga sebagai bentuk penyelamatan lingkungan, setiap pohon yang ditebang harus ada penggantinya. (kir)

Praya (globalfmlombok.com) – Pemulihan kondisi kawasan hutan yang rusak menjadi salah satu perhatian khusus Pemerintah Provinsi NTB saat ini. Upaya-upaya pecepatan pemulihan kondisi hutan pun terus dilakukan. Selain dengan mengintensifkan gerakan menanam kembali atau reboisasi di kawasan hutan, Pemprov NTB kini juga sudah memberikan kewenangan kepada kabupaten/kota di NTB, khususnya di Pulau Sumbawa dalam hal pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan.

Pelimpahan beberapa kewenangan terkait pengelolaan hutan tersebut diharapkan bisa memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pemerintah daerah setempat dalam upaya percepatan pemulihan kawasan hutan yang mengalami deforentasi di daerah tersebut.
Demikian diungkapkan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, saat peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia bersama Menteri Lingkugan Hidup, secara daring di ruang amphiteater Poltekpar Lombok, Sabtu 6 Juni 2026.

Diakuinya, kondisi hutan di NTB saat ini cukup parah kerusakan. Dampak dari deforestasi yang massif terjadi dalam bebepara tahun terakhir. Akibat dari pembukaan lahan kawasan hutan oleh masyarakat untuk keperluan pertanian. Terutama di Pulau Sumbawa, di mana banyak hutan dan area perbukitannya sudah gundul.

Dampaknya pun sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. Di mana hampir setiap tahun, bencana banjir selalu terjadi. Khususnya di wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima. Termasuk wilayah Dompu dan juga Sumbawa. “Kerusakan hutan membuat bencana banjir terus terjadi berulang-ulang di NTB. Bahkan, bisa dikatakan provinsi yang banjirnya terjadwal setiap tahun itu NTB,” sebutnya.

Melihat kondisi tersebut maka pemulihan kondisi hutan mendesak dilakukan. Dalam hal ini pemerintah provinsi tentu tidak bisa sendiri. Dukungan dan peran serta pemerintah kabupaten/kota juga sangat diharapkan. Termasuk juga dengan Kementerian Kehutanan, komunikasi dan koordinasi terus dilakukan.

Dengan Pemkab Sumbawa misalnya, Pemprov NTB sudah ada MoU yang memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah setempat melakukan upaya dan langkah perlindungan kawasan hutan. Dengan begitu pemerintah kabupaten bisa bergerak lebih fleksibel dalam melakukan upaya perlindungan serta pemulihan kawasan hutan. Langkah yang sama juga dilakukan bersama Pemkab Dompu maupun Bima.

“Khususnya di Pulau Sumbawa, perusahaan yang beroperasi termasuk perusahan tambang juga sudah kita ingatkan agar memberikan perhatian terhadap pemulihan kawasan hutan. Jadi kalau CSR yang mau disalurkan itu diarahkan untuk program pemulihan hutan. Dengan menghutankan kembali daerah yang alami deforestrasi,” ujarnya.

Menurutnya, untuk mengembalikan kondisi kawasan hutan yang sudah rusak seperti sekarang ini, tidak ada cara lain hanya dengan melakukan penanam pohon. Terutama pohon-pohon produktif. Dan, untuk itu tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Dukungan dari berbagai pihak sangat diharapkan. Baik itu secara persoalan maupun kelompok.

Dalam beberapa tahun terakhir, pihaknya melihat upaya atau gerakan pemulihan kawasan hutan sudah mulai massif dilakukan. Dalam setahun terakhir saja, Pemprov NTB mencatat sudah ada sekitar 1 juta pohon yang ditanam. Baik itu oleh kelompok-kelompok masyarakat pemerhati lingkungan, pemerintah maupun lembaga social dan usaha yang ada di daerah ini.

Hal itu menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap kondisi hutan sudah mulai tumbuh. “Kalau bicara berapa juta pohon lagi yang harus ditanam untuk mengembalikan kondisi hutan, saya belum punya analisis kebutuhannya. Tapi yang paling bagaimana sekarang upaya penanaman pohon di kawasan hutan terus dilakukan. Agar kondisi hutan kita bisa kembali pulih,” ajak mantan Dubes RI untuk Turki ini. (kir)

Mataram (globalfmlombok.com) – Persoalan perizinan dan tata kelola pertambangan di Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menjadi sorotan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali menemukan ketidaksesuaian dalam kegiatan pertambangan yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan sumber daya air. Temuan tersebut bahkan telah berulang sejak 2023 dan hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB, Didik Mahmud Gunawan Hadi, mengatakan salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan hasil pengawasan, aktivitas tambang galian C di wilayah tersebut tidak berjalan sesuai dokumen lingkungan yang telah disetujui.

Menurut Didik, dalam dokumen lingkungan yang diajukan, area penambangan tidak mencakup kawasan sungai. Namun di lapangan ditemukan aktivitas pertambangan yang melintasi sempadan sungai sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.

“Jadi mereka nambangnya tidak sesuai dengan aturan yang baik dan benar. Seharusnya ada di Perpres 55 dan pengawasan Inspektur Tambang,” ujarnya, Jumat (5/6).

Selain pelanggaran oleh perusahaan yang telah mengantongi izin, tim pengawas juga menemukan sejumlah aktivitas pertambangan yang belum memiliki izin. Namun, penindakan terhadap tambang ilegal menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Sebagai tindak lanjut atas temuan pengawasan dan rekomendasi BPK, Pemprov NTB telah menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Di wilayah Korleko, sedikitnya 11 perusahaan tambang telah dikenai sanksi.

“Kurang lebih ada 11 tambang yang sudah dikenakan sanksi administratif di wilayah Korleko,” katanya.

Didik menjelaskan pengawasan pertambangan dilakukan berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah disusun pemerintah daerah. Saat ini fokus pengawasan masih diarahkan pada lokasi yang menjadi temuan BPK, terutama kawasan Korleko yang dinilai memiliki tingkat kerawanan pelanggaran cukup tinggi.

Pemprov NTB, lanjutnya, akan mengedepankan langkah pembinaan agar para pelaku usaha memperbaiki pelanggaran yang ditemukan. Namun apabila perusahaan tidak mematuhi perintah pemerintah, sanksi yang lebih tegas dapat diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami adalah instansi pembina dan pengawas. Jadi kami lakukan pembinaan terlebih dahulu. Tetapi jika ada paksaan pemerintah yang tidak dipatuhi, tentu ada tahapan lanjutan sampai pada penghentian kegiatan sesuai prosedur,” tegasnya.

DLHK NTB juga memastikan setiap laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran lingkungan akan ditindaklanjuti melalui proses verifikasi lapangan oleh tim pengawas.

Sementara itu, besaran sanksi keuangan yang dikenakan kepada perusahaan berbeda-beda sesuai tingkat pelanggaran yang ditemukan. Salah satu perusahaan tercatat dikenakan denda hingga Rp85 juta.

“Nilainya bervariasi tergantung jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Ada yang mencapai Rp85 juta,” pungkasnya. (r)

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mematangkan rencana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru bernama NTB Capital. Saat ini, proses pembentukan holding investasi dan manajemen aset daerah tersebut telah mencapai sekitar 50 persén.

Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) NTB, Izzudin Mahili mengatakan progres saat ini berada pada tahap penyusunan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagai dasar hukum pembentukan BUMD holding tersebut.

“Jadi NTB Capital sekarang ini dalam proses penyusunan draft raperda. Setelahnya Ya kan pasti pembahasan, baru nanti kita finalisasi baru masukkan ke Dewan. Melengkapi kajian-kajian kelayakan, kemudian naskah akademik, kan begitu,” ujarnya, Jumat (5/6/2026).

Menurutnya, setelah penyusunan draf rampung, masih terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui, mulai dari pembahasan bersama DPRD NTB, evaluasi pemerintah pusat, hingga proses finalisasi regulasi. “50 persen, kan nanti pembahasan Dewan, evaluasi Mendagri,” lanjutnya.
Pemprov NTB menargetkan seluruh proses administratif dan regulasi pembentukan NTB Capital dapat diselesaikan pada 2026. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan masa transisi kelembagaan pada awal 2027.

NTB Capital dirancang sebagai perusahaan holding yang akan berfungsi sebagai wadah investasi sekaligus manajemen aset daerah. Kehadiran perusahaan ini diharapkan dapat menjadi jembatan bagi investor yang ingin berinvestasi di NTB namun selama ini terkendala proses birokrasi dan perizinan.

“Rata-rata investor kesulitan dengan proses-proses terkait perizinan, kemudian pengurusan-pengurusan yang lain-lain. Nah inilah yang ditawarkan NTB Capital nanti,” jelasnya.

Melalui holding tersebut, investor disebut cukup fokus pada realisasi investasi, sementara berbagai kebutuhan administratif, sosial, hingga pemanfaatan aset akan difasilitasi oleh NTB Capital. Selain mempermudah investasi, perusahaan daerah ini juga ditargetkan mampu meningkatkan nilai aset milik pemerintah daerah yang selama ini dinilai belum optimal.

“Aset daerah kita banyak potensial, tapi value-nya masih kurang. Nah nanti dengan NTB Capital ini sebagai manajemen aset daerah diharapkan value itu akan meningkat,” tambahnya.

Mantan Biro Administrasi Pembangunan NTB itu menilai, minat investor terhadap NTB cukup tinggi. Ketertarikan tersebut datang dari berbagai sektor strategis, mulai dari pariwisata, pertambangan, hingga perikanan dan kelautan.

“Oh banyak, banyak itu, dari sisi pariwisata saja. Kemudian dari pertambangan, dari perikanan kelautan banyak. Cuma kan konkretnya sekarang untuk masuk ke NTB ini mereka harus melalui banyak proses,” ungkapnya.

Rencananya, NTB Capital nantinya akan membawahi sejumlah anak perusahaan yang bergerak di sektor-sektor unggulan daerah. Salah satunya adalah PT Gerbang NTB Emas (GNE), yang direncanakan masuk sebagai anak usaha setelah perusahaan tersebut benar-benar sehat baik manajemen maupun keuangannya selama tiga tahun berturut-turut.

Selain itu, ada juga anak perusahaan lain akan difokuskan pada sektor pariwisata, energi, perikanan dan kelautan, hingga pengembangan digitalisasi dan teknologi informasi. Meski begitu, pembentukan holding ini, sambung Izzudin bukan bertujuan memperbanyak jumlah BUMD, melainkan memperkuat tata kelola perusahaan daerah agar lebih efisien dan profesional.

“Masyarakat itu bukan ingin BUMD itu banyak. Tapi ingin BUMD-nya itu lebih kuat, lebih efisien, lebih profesional. Nah inilah holding ini. Jadi kalau sudah dikelola oleh profesional, pasti dia akan kuat, dia akan efisien, dia akan menghasilkan,” pungkasnya. (era)