Beranda blog Halaman 59

Karang Taruna dan Pelaku UKM di Loteng Bakal Dapat Jaminan Keselamatan Kerja

globalfmlombok.com
-
0
Karang Taruna dan Pelaku UKM di Loteng Bakal Dapat Jaminan Keselamatan Kerja

Praya (globalfmlombok.com) – PEMERINTAH Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) tengah mempertimbangkan untuk memberikan fasilitas jaminan keselamatan kerja bagi anggota karang taruna serta pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Loteng. Dengan cara mendaftarkan anggota karang taruna dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara gratis. Seperti yang sebelumnya dilakukan kepada perangkat desa di daerah ini.

Hal itu diungkapkan Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P., M.A.P., saat peluncuran Paritrana Award Universal Coverage Jamsostek (UCJ) tingkat keluhan dan desa di Ballroom Kantor Bupati Loteng, Rabu (13/5/2026).

Dengan langkah tersebut diharapkan akan semakin banyak masyarakat Loteng yang mendapat program perlindungan keselamatan kerja.

Dengan begitu, ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, masyarakat sudah terlindungi oleh program BPJS Ketenagaakerjaan. “Karang taruna dan pelaku UKM ini juga perlu dipikirkan bagaimana supaya bisa juga mendapat layanan program BPJS ketenagaankerjaan ke depan,” sebut Pathul.

Hal itu akan dilakukan Bupati, karena karang taruna maupun pelaku UKM juga termasuk tenaga kerja yang berpotensi mengalami kecelakaan kerja. Karena itu, layanan program BPJS ketenagaankerjaan penting untuk mereka. Terlebih bagi mereka yang berstatus kepala keluarga. Ketika terjadi kecelakaan mereka sudah terlindungi, termasuk anggota keluarganya.
Semua orang tentu tidak ingin mengalami kecelakaan kerja. Namun, setidaknya kalau sudah jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, ketika terjadi kecelakaan ada perlindungan berupa santunan yang bisa mengurangi beban dampak dari kecelakaan kerja yang terjadi.

Dalam hal ini, pihaknya juga mendorong pemerintah desa dan kelurahaan agar bisa menyiapkan program perlindungan keselamatan kerja yang sama. Ini agar cakupan layanan keselamatan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan di Loteng bisa semakin luas. Kalau pun anggaran desa belum memadai, pemerintah desa atau kelurahan bisa lebih masif melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Hal ini supaya masyarakat semakin sadar pentingnya ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu cara melindungi diri dari potensi kerugian akibat kecelakaan kerja atau kejadian yang tidak diinginkan dalam aktivitas seharian lainnya.

“Melalui Paritrana Award ini kita dorong upaya masif desa dan kelurahan dalam memberikan penyadaraan akan pentingnya ikut program BPJS ketenagakerjaan bagi masyarakat,” tegasnya.
Terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB, Nasrullah Umar, mengatakan di Loteng saat ini ada sekitar 500 ribu tenaga kerja yang berkerja di berbagai sektor. Baik itu sektor formal maupun informal. Dari jumlah tersebut baru sekitar 202 ribu pekerja yang ikut program BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk yang dibiayai oleh Pemkab Loteng sendiri sebanyak sekitar 18 ribu peserta. Mulai dari pegawai pemerintah, perangkat desa, nelayan hingga kader posyandu.

Diakuinya, progam BPJS Ketenagakerjaan memang belum begitu familiar di telinga masyarakat di daerah ini. Karena itu, belum banyak yang ikut atau menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Terutama yang berasal dari peserta mandiri. Berbeda dengan BPJS kesehatan yang pesertanya sudah sangat banyak.

Padahal kalau bicara manfaat, BPJS Ketenagakerjaan tidak kalah dengan BPJS Kesehatan. Hanya waktu pemanfatannya saja yang berbeda. “Kalau BPJS kesehatan digunakan saat sakit. Sedangkan BPJS ketenagakerjaan digunakan saat terjadi kecelakaan kerja. Jadi keduanya penting,” sebutnya. (kir)

Polisi Usut Dugaan Pencabulan oleh Siswa SMK di Lombok Tengah

globalfmlombok.com
-
0
Polisi Usut Dugaan Pencabulan oleh Siswa SMK di Lombok Tengah

Mataram (globalfmlombok.com) – Polres Lombok Tengah (Loteng) mulai melakukan pengusutan terhadap perkara dugaan pencabulan yang dilakukan seorang siswa di sebuah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Lombok Tengah.

Kepala Satreskrim Polres Lombok Tengah, AKP Punguan Hutahaean, Kamis (14/5/2026) membenarkan pihaknya telah mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan pencabulan yang sempat viral di media sosial itu.

“Kami telah melakukan penyelidikan awal langsung di SMKN terkait siang kemarin,” katanya.

Pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian lanjutnya, baru bersifat interogasi lisan untuk mendapatkan gambaran peristiwa. Serta untuk mengetahui mengapa video dugaan pencabulan itu dapat tersebar di media sosial.

“Langkah selanjutnya, kami aman meminta keterangan pihak terkait dengan sistem peradilan anak,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram, Joko Jumadi mengatakan saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Lombok Tengah.

Koordinasi tersebut untuk memulai pemeriksaan dan pendampingan kepada korban. “Nanti mereka (UPTD PPA) yang akan melakukan pendampingan psikologi kepada korban,” ucap Joko.

Ia menolak keras terkait pihak sekolah yang ingin menyelesaikan kasus ini dengan cara mediasi. Tanpa membawa perkara ke ranah hukum. “Maksudnya agar ada pembelajarannya. Bila ini hanya dimediasi, saya khawatir hal itu dinormalisasi,” tegasnya.

Menurutnya, tindakan memegang bagian privat seseorang sudah masuk ranah pencabulan. Perbuatan tersebut juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan (TPKS).

Meskipun terduga pelaku juga masih di usia anak, lanjutnya, proses hukum harus tetap berjalan. “Agar ia menyadari kesalahannya. Jangan karena anak dia dimaafkan dan proses hukum dihilangkan,” tuturnya.

Ia menegaskan, memproses hukum perkara ini tidak semerta-merta langsung menjebloskan anak ke penjara.

Sebelumnya, video yang memperlihatkan seorang siswa meraba bagian privat teman perempuannya di ruang kelas viral di media sosial.

Berdasarkan video yang beredar, siswa tersebut tampak santai saat berdiri sembari mengulurkan tangan kirinya ke arah area sensitif si perempuan. Sontak, siswi yang tubuhnya diraba itu terlihat kaget.

Video tersebut diunggah ulang oleh sejumlah akun media sosial. Unggahan tersebut kini telah dicabut oleh si pemilik akun. (mit)

Pemda Didorong Segera Penuhi Pembayaran Tunggakan Gaji PPPK

globalfmlombok.com
-
0
Pemda Didorong Segera Penuhi Pembayaran Tunggakan Gaji PPPK

Mataram (globalfmlombok.com) – Anggota DPRD Provinsi NTB dari Dapil VI, Abdul Ra’uf menyoroti keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu ditingkat Kabupaten Kota di NTab. Salah satunya di Kabupaten Bima yang sudah terlambat sampai lima bulan lamanya tak kunjung cair hak gaji mereka.

Abdul Ra’uf mengatakan bahwa sepengetahuannya pemerintah kabupaten bima bersama DPRD sebenarnya telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp63 miliar untuk pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu tersebut. Namun karena persoalan administrasi yang berbelit, gaji para PPPK tersebut menjadi tersendat.

“Bisa saja pemerintah daerah sedang menghadapi tekanan kas akibat tingginya belanja rutin, keterlambatan transfer pusat, atau pendapatan daerah yang belum maksimal sehingga proses pencairan harus dilakukan secara bertahap dan penuh kehati-hatian,” ujar Rauf.

Menurutnya keterlambatan pembayaran gaji kemungkinan besar disebabkan bukan masalah ada atau tidak adanya anggaran melainkan persoalan teknis di dalam sistem keuangan dan administrasi pemerintahan. Dalam tata kelola keuangan daerah, anggaran yang tersedia di APBD tidak selalu berarti uang kas langsung siap dibayarkan.

Akan tetapi apapun persoalannya, politisi partai Demokrat itu menyayangkan tidak adanya penjelasan yang lengkap dari pemerintah sehingga menciptakan kesimpang siuran informasi ditengah masyarakat. Hal itu bisa mempengaruhi reputasi pemerintah.

“Keterlambatan selama berbulan-bulan tanpa penjelasan resmi justru memunculkan spekulasi dan keresahan di tengah para pegawai yang menggantungkan hidup dari penghasilan bulanan itu,” ungkap dnggota dewan dari Dapil Kota Bima, Kabupaten Bima dan kabupaten Dompu

Dikatakannya, jika pemerintah terbuka menjelaskan kendala yang dihadapi serta menyampaikan skema pembayaran yang jelas. Maka situasi mungkin tidak akan berkembang menjadi kegelisahan publik.

Di sisi lain, ia memberikan apresiasi pada pemerintahan kabupaten bima dan DPRD kabupaten bima karena telah menunjukkan keberpihakan melalui pengalokasian anggaran Rp63 miliar tersebut. Ia menegaskan secara politik anggaran, keberadaan PPPK Paruh Waktu tetap diperhatikan.

“Kini yang dibutuhkan masyarakat bukan lagi janji, melainkan kepastian kapan hak mereka dibayarkan. Karena di balik keterlambatan itu, ada ribuan keluarga yang sedang menunggu uang belanja, biaya sekolah anak, dan kebutuhan hidup sehari-hari,” pungkasnya. (ndi)

Pengusaha Muda NTB Bandingkan Manfaat Berusaha, Ketimbang Investasi di Pasar Modal

globalfmlombok.com
-
0
Pengusaha Muda NTB Bandingkan Manfaat Berusaha, Ketimbang Investasi di Pasar Modal

Mataram (globalfmlombok.com) – Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia sekaligus pengusaha muda NTB, Lalu Fatahillah, menilai generasi muda saat ini sebaiknya lebih didorong untuk masuk ke sektor usaha riil dibanding hanya berfokus pada investasi di pasar modal.

Menurutnya, kondisi ketenagakerjaan saat ini masih menjadi tantangan besar karena masih banyak generasi muda yang belum mendapatkan pekerjaan. Dalam situasi tersebut, keberadaan usaha baru dinilai lebih memberikan dampak langsung terhadap perekonomian karena mampu membuka lapangan kerja baru.

“Kalau pandangan pribadi saya, di tengah kondisi sekarang yang masih banyak anak muda belum bekerja, lebih baik kita membuka sektor riil. Dari sana lapangan pekerjaan bisa terbuka lebih luas,” ujarnya.

Ia mengatakan, ketika sebuah usaha baru tumbuh, dampaknya tidak hanya dirasakan pemilik usaha semata. Perusahaan yang berkembang akan terus merekrut tenaga kerja baru sehingga menciptakan efek berantai bagi perekonomian daerah.

“Kalau perusahaan baru berkembang, otomatis dia akan merekrut lagi, merekrut lagi. Perputaran ekonomi juga akan semakin besar,” katanya.

Selain membuka lapangan kerja, pengusaha juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menularkan semangat kewirausahaan kepada masyarakat. Menurut pengusaha property ini, edukasi tentang dunia usaha penting agar masyarakat semakin terbuka terhadap peluang menjadi entrepreneur.

“Kita sebagai pengusaha punya tanggung jawab moral dan sosial untuk menyebarkan ilmu entrepreneur agar masyarakat terbuka wawasannya,” ujarnya.

Ia menilai, bekerja di sektor usaha riil memberikan dampak ekonomi yang lebih nyata karena aktivitas bisnis dapat langsung terlihat melalui proses produksi, distribusi hingga transaksi di masyarakat.

“Secara ekonomi dampaknya lebih terlihat. Ada proses belanja, transaksi, produksi, semuanya berjalan dan manfaatnya langsung dirasakan,” katanya.

Meski demikian, Fatahillah tidak menampik bahwa pasar modal juga bisa jadi salah satu instrumen investasi. Namun menurutnya, masyarakat harus memahami terlebih dahulu fungsi investasi sebagai bagian dari pengelolaan keuangan pribadi.

Ia menambahkan, baik investasi di pasar modal maupun pengembangan bisnis memiliki risiko masing-masing. Karena itu, masyarakat perlu memahami profil risiko dan tujuan keuangan sebelum mengambil keputusan.

“Semua ada risikonya. Kalau bermain di pasar modal tentu harus melihat portofolio dan memahami risikonya. Tapi bagi saya, membangun usaha adalah pilihan hidup,” katanya.
Namun secara pribadi, ia tetap lebih memilih mengembangkan usaha di sektor riil karena dinilai memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

“Kalau saya pribadi tetap lebih memilih sektor riil karena manfaatnya jauh lebih terasa bagi banyak orang,” tegasnya.

Fatahillah berharap semakin banyak generasi muda di NTB berani terjun ke dunia usaha agar dapat memperkuat perekonomian daerah sekaligus membantu mengurangi angka pengangguran. Menurutnya, semakin banyak pelaku usaha baru yang tumbuh, semakin besar pula peluang terciptanya lapangan kerja di daerah sendiri. (bul)

Putra NTB Sabolah Resmi Diangkat Jadi Komisaris MGPA

globalfmlombok.com
-
0
Putra NTB Sabolah Resmi Diangkat Jadi Komisaris MGPA

Mataram (globalfmlombok.com) – Putra daerah NTB asal Kabupaten Lombok Tengah, Sabolah resmi ditunjuk sebagai Komisaris PT Mandalika Grand Prix Association (MGPA) melalui InJourney yang berada di bawah naungan Danantara.

Penunjukan tersebut menjadi bagian dari perombakan struktur manajemen MGPA, sebagai pengelola kawasan Sirkuit Mandalika. Pergantian juga terjadi pada jajaran direksi dan komisaris perusahaan. Dalam susunan baru, posisi Komisaris Utama diisi Marrel, sementara jabatan komisaris ditempati Ara dan Sabolah.

Adapun jajaran direksi dipimpin legenda balap nasional Ananda Mikola sebagai Direktur Utama, didampingi Dony Mahardjono dan Poppy Senduk sebagai direktur. Ananda Mikola menggantikan Priandhi Satria yang sebelumnya menjabat Direktur Utama MGPA sejak 2022 hingga 2026.

Menanggapi penunjukan tersebut, Sabolah menyampaikan rasa syukur sekaligus berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan baik demi kemajuan daerah dan bangsa. “Mohon doa, semoga amanah ini bisa saya jalankan dengan baik. Mohon dukungan dan support dari semua pihak,” ujarnya, Rabu malam (13/5/2026).

Ia menegaskan, posisi yang diembannya merupakan bentuk pengabdian untuk memberikan kontribusi nyata, khususnya dalam memperkuat posisi NTB di mata dunia melalui pengembangan kawasan Mandalika. “Ini adalah tugas pengabdian dari negara untuk sebaik mungkin dapat berkontribusi bagi negara dan tentu untuk menduniakan NTB,” katanya.

Menurut Sabolah, Sirkuit Mandalika kini telah berkembang menjadi ikon internasional yang tidak hanya dikenal sebagai tuan rumah MotoGP, tetapi juga menjadi pusat berbagai kegiatan berskala nasional hingga internasional.

“Sirkuit Mandalika adalah sirkuit kelas dunia yang sudah dikenal mancanegara dengan berbagai event tiap tahunnya. Dahulu kita tahu hanya untuk balapan MotoGP, tetapi beberapa tahun terakhir sudah banyak event lain yang terlaksana, baik skala lokal, nasional maupun internasional,” tuturnya.

Ia menilai, tantangan berikutnya bagi MGPA adalah memperbanyak kegiatan dan event internasional agar kawasan Mandalika semakin dikenal luas sekaligus memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat NTB. “Kedepan tugas kita insyaAllah memperbanyak event agar Mandalika makin dikenal dunia dan tentu memberikan dampak kepada perputaran ekonomi daerah,” tegasnya.

Sabolah juga menekankan pentingnya sinergi antara MGPA dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah agar pengembangan kawasan Mandalika berjalan selaras dengan arah pembangunan daerah.

“InsyaAllah akan semaksimal mungkin melakukan koordinasi intensif dengan Pak Gubernur NTB dan Bupati Lombok Tengah agar sejalan dengan visi beliau, yaitu NTB Makmur Mendunia,” ucap Sabolah.

Menurutnya, pengembangan Mandalika dan visi besar pembangunan daerah hanya bisa dicapai melalui kolaborasi seluruh pihak. “Visi besar yang ujungnya untuk kemanfaatan kepada masyarakat harus dilakukan secara bersama-sama dalam kolaborasi,” pungkasnya. (ndi)

Inflasi Masih di Atas Nasional, BI NTB Perkuat Operasi Stabilisasi Harga Jelang Iduladha

globalfmlombok.com
-
0
Inflasi Masih di Atas Nasional, BI NTB Perkuat Operasi Stabilisasi Harga Jelang Iduladha

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi NTB bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat sinergi menjaga stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 2026.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi TPID Provinsi NTB bertema “Pengendalian Harga Jelang HBKN Iduladha” yang digelar pada Selasa, 12 Mei 2026.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi NTB masih berada dalam rentang target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen, baik secara tahunan (year on year/yoy) maupun inflasi tahun kalender (year to date/ytd). Meski demikian, laju inflasi NTB masih tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sehingga perlu diantisipasi.

Sejumlah komoditas pangan dinilai berpotensi mengalami kenaikan harga menjelang Iduladha. Komoditas tersebut antara lain daging ayam ras, cabai rawit, serta minyak goreng yang umumnya mengalami peningkatan permintaan saat momentum hari besar keagamaan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Hario K. Pamungkas, mengatakan pihaknya telah menjalankan berbagai langkah konkret untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan di NTB sejak awal tahun.

Hingga Mei 2026, BI NTB telah mendukung pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di 37 titik di berbagai wilayah di NTB sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Selain itu, BI NTB juga bersinergi dengan Badan Pangan Nasional dalam program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dengan mendatangkan cabai rawit sebanyak 2,48 ton dari Enrekang saat momentum Ramadan dan Idulfitri 2026.

Langkah tersebut dilakukan untuk menekan gejolak harga cabai rawit yang sempat meningkat akibat keterbatasan pasokan di daerah.

Tak hanya fokus pada distribusi, BI NTB juga turut memperkuat produksi pangan melalui penyaluran berbagai sarana dan prasarana pertanian kepada petani guna menjaga keberlanjutan pasokan komoditas strategis.

“Hingga Mei 2026, kami telah mendukung stabilisasi harga melalui Gerakan Pangan Murah di 37 titik, fasilitasi distribusi cabai rawit, serta penyaluran sarana dan prasarana kepada petani,” ujar Hario.

Menjelang Iduladha, BI NTB memastikan akan terus memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah dan seluruh anggota TPID agar gejolak harga pangan tetap terkendali.

Beberapa strategi yang akan terus dilakukan antara lain memperkuat distribusi pangan antarwilayah, menjaga kelancaran pasokan, memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang tepat lokasi, tepat waktu, dan tepat sasaran, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak.

Langkah ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan inflasi NTB tetap terkendali di tengah meningkatnya permintaan pangan menjelang Hari Raya Idul Adha. (bul)

 

Pastikan Bahan Pangan di Pasar Tidak Berbahaya

globalfmlombok.com
-
0
Pastikan Bahan Pangan di Pasar Tidak Berbahaya

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram menunjuk Pasar Perumnas, Kelurahan Tanjung Karang Permai sebagai pasar aman. Proses penilaian telah rampung. Pasar tradisional diharapkan tidak menjual bahan pangan yang berbahaya bagi masyarakat.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, H. Miftahhurrahman dikonfirmasi pada, Rabu (13/5/2026) menjelaskan, penilaian pasar pangan aman oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan telah rampung. Aspek penilaian yang dilihat dari keamanan produk, higienistas serta kandungan bahan pangan. Pemkot Mataram mengusulkan Pasar Perumnas karena lokasinya berdekatan langsung dengan masyarakat. “Kita usulkan Pasar Perumnas, karena pasarnya berdekatan langsung dengan masyarakat,” terangnya.

Pemkot Mataram sebelumnya kata Miftah, telah mengusulkan Pasar Dasan Agung dan Pasar ACC Ampenan untuk mengikuti penilaian pasar pangan aman. Menurutnya, program ini bukan semata-mata untuk mengikuti penilaian saja melainkan prinsip dasarnya adalah pasar tradisional harus memberikan jaminan bahwa produk yang dijual aman dan tidak mengandung bahan berbahaya. “Prinsip dasarnya memperhatikan kebersihan, sanitasi dan pengaturan zona pedagang. Termasuk tidak ada kandungan bahan berbahaya seperti boraks dan lain-lain,” terangnya.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram menegaskan, pasar pangan aman sebenarnya mendorong sekaligus mengedukasi pedagang, agar produk yang dijual tidak beresiko terhadap kesehatan. Masyarakat atau konsumen yang berbelanja merasa aman serta nyaman untuk datang ke pasar tradisional. (cem)

Pembahasan Royalti Mataram Mall Belum Ada Titik Temu

globalfmlombok.com
-
0
Pembahasan Royalti Mataram Mall Belum Ada Titik Temu

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram bersama PT Pasifik Cilinaya Fantasi (PCF) dan kuasa hukum menggelar pertemuan lanjutan terkait pembayaran royalti Mataram Mall di Ruang Kenari Kantor Wali Kota Mataram, Rabu (13/5/2026).

Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan mengenai selisih perhitungan appraisal royalti. Bahkan, peluang dilakukannya penilaian ulang atau re-appraisal masih terbuka.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani selaku juru bicara Pemkot Mataram mengatakan, pembahasan masih berada pada tahap saling mempelajari dokumen dan data perhitungan masing-masing pihak.

“Pertemuan tadi hanya sampai pada level tukar-menukar data perhitungan. Kami belum sepakat soal besaran royalti,” ujarnya.

Terkait kemungkinan appraisal ulang, Ramadhani menilai peluang tersebut tetap ada meskipun cukup berat untuk direalisasikan. Hal itu mengingat sisa masa kontrak kerja sama yang tinggal kurang dari satu bulan.

“Saya pikir kecil kemungkinannya, walaupun tetap ada potensi,” katanya.

Meski belum ada kesepakatan, kedua belah pihak sepakat untuk kembali mengevaluasi data yang ada guna memastikan tidak terdapat kekeliruan informasi. Pertemuan lanjutan yang dinilai krusial dijadwalkan berlangsung pada Senin, 18 Mei 2026.

Sementara itu, penasihat hukum PT PCF, Bambang Widjojanto, enggan memberikan banyak komentar terkait hasil pertemuan tersebut. Menurutnya, terdapat kesepakatan antara pihak perusahaan dan Pemkot Mataram agar isi pembahasan tidak dipublikasikan secara rinci.

“Tadi kesepakatannya bukan untuk konsumsi publik. Saya melanggar dong kalau menjawab,” ujarnya.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu juga memahami bahwa selama ini informasi yang berkembang di publik lebih banyak berasal dari satu pihak, yakni Pemkot Mataram. Karena itu, hasil pertemuan disepakati untuk tidak diumbar ke publik dan difokuskan pada penyelesaian internal kedua belah pihak.

“Saya tidak enak karena kesepakatan di dalam tadi diselesaikan di sana,” katanya.

Sebagai informasi, pengelolaan Mataram Mall dilakukan oleh PT PCF melalui skema bangun guna serah dengan Pemerintah Kota Mataram selaku pemilik lahan. Kerja sama tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 8 Tahun 1996.

Kontrak kerja sama antara Pemkot Mataram dan PT PCF dijadwalkan berakhir pada 11 Juli 2026 sesuai butir kesatu perjanjian.

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga mengungkapkan, nilai royalti yang seharusnya disetorkan ke kas daerah mencapai sekitar Rp1,2 miliar per tahun. Namun, pihak pengelola selama ini disebut baru menyetorkan sekitar Rp350 juta per tahun.

Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp850 juta per tahun yang hingga kini masih menjadi pembahasan antara kedua pihak.

“Royalti yang harus dibayar itu nilainya sekitar Rp1,2 miliar per tahun, sementara yang dibayarkan sekitar Rp350 juta. Jadi selisihnya itu yang kita bahas. Ini yang belum ada kata sepakat antara pihak perusahaan dengan hasil appraisal,” ujar Ramayoga.

Persoalan selisih royalti tersebut bukan hal baru, melainkan akumulasi selama lima tahun terakhir sejak 2021 hingga menjelang berakhirnya kontrak pada 2026. Pemkot Mataram menegaskan pemenuhan kewajiban royalti menjadi poin krusial sebelum kerja sama resmi berakhir. (pan)

Lapak Hewan Kurban di Mataram Mulai Diperiksa

globalfmlombok.com
-
0
Lapak Hewan Kurban di Mataram Mulai Diperiksa

Mataram (globalfmlombok.com) – Menjelang Iduladha, Dinas Pertanian (Distan) Kota Mataram mulai mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah titik penjualan. Pemeriksaan perdana dilakukan di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, guna memastikan hewan yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat dan layak kurban.

Dari hasil pemeriksaan sementara, petugas menemukan beberapa hewan mengalami gangguan pada bagian mata. Meski demikian, secara umum kondisi hewan kurban dinyatakan sehat dan tidak ditemukan indikasi penyakit berbahaya.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Lalu Johari, mengatakan Pemerintah Kota Mataram telah membentuk tim pemeriksa yang disebar di enam kecamatan. Total terdapat 36 personel yang bertugas melakukan pengawasan kesehatan hewan kurban hingga menjelang Iduladha.

“Sudah ada timnya. Kita ada enam tim dan anggotanya 36 orang,” ujarnya, Kamis (14/5).

Ia menjelaskan, tim pemeriksa tidak hanya melibatkan jajaran Pemkot Mataram, tetapi juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi NTB dan kalangan perguruan tinggi. Salah satu institusi yang turut terlibat adalah Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma).

Menurut Johari, pemeriksaan difokuskan untuk mengantisipasi munculnya penyakit menular pada hewan ternak, seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), antraks, maupun penyakit menular lainnya. Namun hingga saat ini, pihaknya memastikan belum ada hewan kurban yang terindikasi penyakit tersebut.

“Sementara ini tidak ada, masih aman. Kita temukan yang sifatnya bisa langsung ditangani petugas,” katanya.

Selain memeriksa kondisi fisik hewan, petugas juga memastikan hewan kurban telah memenuhi syarat, mulai dari usia yang cukup, kondisi mata yang tidak berair, hingga kaki yang tidak pincang. Pemeriksaan dilakukan agar hewan yang dijual benar-benar sehat dan layak dikurbankan.

Distan Kota Mataram juga mencatat jumlah lapak penjualan hewan kurban yang telah terdata mencapai sekitar 75 lapak. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah seiring munculnya lapak-lapak baru milik pedagang musiman.

Johari menambahkan, hewan yang telah dinyatakan sehat nantinya akan diberikan stiker atau tanda khusus sebagai bukti telah lolos pemeriksaan kesehatan dari petugas.

“Hewan yang sehat akan diberikan stiker atau tanda khusus sebagai bukti telah melewati pemeriksaan,” jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram itu menyebutkan pemeriksaan akan berlangsung hingga sehari sebelum Hari Raya Iduladha.

Tidak hanya pemeriksaan fisik luar, petugas juga akan melakukan pemeriksaan organ dalam hewan saat proses pemotongan kurban berlangsung. Langkah itu dilakukan untuk memastikan tidak ada kontaminasi penyakit, termasuk cacing hati.

“Selain itu, kami juga melakukan pemeriksaan organ dalam hewan, seperti hati. Ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kontaminasi cacing hati,” pungkasnya. (pan)

Pengusaha Beras Lokal Terancam Bangkrut

globalfmlombok.com
-
0
Pengusaha Beras Lokal Terancam Bangkrut

Mataram (globalfmlombok.com) – Pengusaha beras lokal di Kota Mataram, terancam gulung tikar alias bangkrut. Kenaikkan harga gabah dan plastik menambah biaya produksi. Sementara, pemerintah tidak menaikkan harga eceran beras premium.

Salah seorang pengusaha beras lokal Kota Mataram yang enggan disebutkan identitasnya mengeluhkan, bisnis beras premium bukan menjadi hal yang menarik dikelola oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Kebijakan pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras premium Rp14.900, justru tidak menguntungkan bagi pengusaha beras. Sementara, harga plastik dan gabah basah melonjak drastis, sehingga biaya produksi membengkak. “Harga gabah basah di petani Rp7.600 -Rp7.700 per kilogram. Plastik naik gila-gilaan. Kita bukannya untung malah jadi buntung,” katanya mengeluh dikonfirmasi pada, Rabu (13/5).

Beras yang dijual atau dititip di toko di bawah harga HET. Pengusaha lokal terkadang memberikan harga dengan selisih Rp400-Rp500 per kilogram. Kondisi ini justru memparah bisnis beras lokal.
Ia menuntut pemerintah merevisi HET beras premium. Kebijakan ini justru akan menguntungkan segelintiran pengusaha terutama yang memiliki penggilingan, karena bisa memainkan harga. “Jadi pengusaha beras yang punya penggilingan diuntungkan. Kalau kami pengusaha kecil justru tidak dapat apa-apa,” katanya.

Pihaknya mengkhawatirkan jika kondisi ini berlarut-larut, maka tidak saja pengusaha beras lokal yang dirugikan melainkan masyarakat. Pasalnya, beras premium tidak bisa dipasok ke toko atau supermarket.

Menurutnya, satgas pangan semestinya tidak mengintervensi atau mengontrol pengusaha kecil melainkan mengatur pengusaha skala besar. Pengusaha kecil kata dia, hanya mengikuti kebijakan pemerintah. “Kalau kami ada kenaikkan berarti kita naikkan harganya. Kalau harga turun maka kita turunkan juga harganya,” ujarnya.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida mengatakan, keluhan pengusaha beras lokal akan disampaikan ke Pemprov NTB. Pihaknya akan mencoba mencari benang merah dari permasalahan tersebut. Penggilingan padi lebih banyak di Lombok Tengah, sehingga diharapkan pelaku UMKM dikumpulkan untuk mencari solusi.

Jangan sampai kata Nida, beras premium lokal kosong di toko atau ritel modern. “Kita khawatirkan tidak menutupi biaya produksi,” ujarnya.

Pihaknya tidak bisa mengubah HET beras premium, karena kebijakan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. (cem)

1...585960...386Halaman 59 dari 386