Beranda blog Halaman 57

Ratusan SPPG di NTB Sempat Ditutup Sementara, BGN Evaluasi Pengadaan IPAL dan SLHS

globalfmlombok.com
-
0
Ratusan SPPG di NTB Sempat Ditutup Sementara, BGN Evaluasi Pengadaan IPAL dan SLHS

Tanjung (globalfmlombok.com)-

Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi total pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) pasca-ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTB ditutup sementara akibat IPAL tidak memenuhi standar dan belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Kepala BGN RI, Dadan Hindayana mengatakan tahun ini pihaknya mulai melakukan peningkatan kualitas dan efektivitas dapur. Salah satu fokus dalam peningkatan kualitas SPPG yaitu peningkatan pembangunan dan pengelolaan limbah.

“Seperti ini misalnya contoh ya, yang baru dibangun sekarang IPAL-nya sudah bagus sekali,” ujarnya saat dikonfirmasi di Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Selasa, 12 Mei 2026.

Menurutnya, pembangunan SPPG di tahun 2025 lalu belum mewajibkan pengelolaan limbah yang baik. Namun, mulai tahun ini setiap SPPG haru memiliki IPAL yang memadai. Begitupun dengan SLHL, wajib hukumnya bagi setiap dapur memiliki sertifikat Laik Higiene Sanitasi tersebut.

Begitupun dengan kekhawatiran masyarakat terhadap kasus keracunan makanan dan persoalan sanitasi dapur, BGN memastikan akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta seluruh mitra penyelenggara program MBG.

“Itu hanya seminggu dua minggu. Nah kemudian seluruhnya juga wajib mendapatkan sertifikat laik higieni dan sanitasi dari Pemda masing-masing. Dan itu sangat tergantung dari Pemda masing-masing kecepatan mengeluarkan sertifikat,” jelasnya.

Selain menyinggung soal evaluasi pengadaan SPPG. Dadan juga menyoroti banyaknya masyarakat yang tertipu karena tergiur membangun dapur MBG. Akademisi di Institut Pertanian Bogor (IPB) itu mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu berhari-hati. Jangan gampang tergiur dengan iming-iming yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional.

“Oleh sebab itu dari awal kita meminta agar seluruh yang ingin ikut terlibat mendapat lewat portal terpusat dan baru membangun kalau sudah ada izin dari BGN,” katanya.

Terkait soal pembangunan dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T), BGN menargetkan pembangunan sekitar 9.000 SPPG di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Hingga saat ini, sekitar 1.400 unit telah selesai dibangun, sementara lebih dari 7.000 unit lainnya masih dalam tahap pengembangan.

“Program ini nantinya akan melayani sekitar 3 juta penerima manfaat di daerah terpencil, sementara mayoritas penerima manfaat berada di daerah aglomerasi dengan jumlah mencapai 79 hingga 80 juta orang,” katanya.

Ia menjelaskan, perbedaan utama antara SPPG reguler dan SPPG di daerah terpencil terletak pada jumlah penerima manfaat dan pola penempatannya. Di kawasan padat pemukiman, satu dapur umumnya melayani 2.000 hingga 3.000 penerima manfaat, termasuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sementara itu, di wilayah terpencil, jumlah penerima manfaat berada di bawah seribu orang dan lokasi pembangunan ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah yang sulit dijangkau.

Adapun dalam upaya percepatan pembangunan, BGN kini mulai menggunakan sistem bangunan modular untuk sejumlah SPPG di wilayah 3T. Menurutnya, metode modular dinilai lebih cepat dibangun sekaligus tetap menjaga standar higienitas fasilitas.

“Teknologi modular membuat kapasitas pembangunan bisa lebih cepat terpenuhi dengan kualitas yang tetap higienis,” pungkasnya. (era)

 

Artikel ini merupakan konten konvergensi media yang sebelumnya telah dipublikasikan melalui kanal daring suarantb.com dengan judul “Ratusan SPPG di NTB Sempat Dihentikan Sementara, BGN Evaluasi Total Pengadaan IPAL dan SLHS”

Gaji PPPK Paruh Waktu di Lobar Berpeluang Naik, DPRD Siapkan Dukungan Anggaran

globalfmlombok.com
-
0
Gaji PPPK Paruh Waktu di Lobar Berpeluang Naik, DPRD Siapkan Dukungan Anggaran

Giri Menang (globalfmlombok.com) –

Sejumlah fraksi di DPRD Lombok Barat (Lobar) siap menambah alokasi anggaran untuk menaikkan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Lantaran gaji yang mereka terima jauh di bawah standar kelayakan, berkisar Rp760 ribu hingga Rp1 juta. Sebagai perbandingan, PPPK penuh waktu menerima gaji di atas Rp3 juta.

“Kami di DPRD sebenarnya akan sangat bisa untuk melakukan upaya perjuangan, misalnya untuk peningkatan gaji pegawai (PPPK Paruh Waktu),” terang Wakil ketua DPRD Lobar Tarmizi, Selasa (12/5/2026).

Diketahui bersama, kata dia, belanja PPPK penuh waktu dialokasikan di belanja pegawai dan gaji PPPK Paruh Waktu di belanja barang jasa. Belanja ini, kata dia, akan dinaikkan.

Tarmizi menegaskan, belanja pegawai di Lobar terendah di NTB dengan 34 persen. Dengan jumlah belanja pegawai ini, kata dia, tentu patut diapresiasi. Namun, Pemkab Lobar perlu memikirkan bagaimana kesejahteraan dari PPPK Paruh Waktu.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Lobar, Hendra Harianto. Ia berharap agar PPPK Paruh Waktu yang akan diangkat mendapatkan penghargaan dari Pemkab. “Terkait dengan kesejahteraan mereka, gaji mereka minimal sesuai UMK (Upah Minimum Kabupaten) di Kabupaten,” tegas politisi PKB ini.

Menurutnya, kalau dilihat dari kebutuhan sehari-hari, gaji ini dinilai tak layak. Untuk itu, pihaknya pun akan meminta Pemda dalam hal ini BKD dan BPKAD untuk sama-sama mencari solusi terbaik bagi calon PPPK Paruh Waktu ini. Sebab peluang kenaikan gaji itu cukup terbuka, mengingat terjadi kenaikan belanja pegawai hingga Rp985 miliar dan barang jasa mencapai Rp612 miliar pada APBD tahun 2026.

Pihaknya pun perlu duduk bersama dengan Pemkab untuk membahas seperti apa formulasi penggajian PPPK Paruh Waktu ini. “Makanya kami akan coba panggil BKD maupun BPKAD, bersama-sama kita bahas,” imbuhnya.

Berkoordinasi dengan Pusat

DPRD Lobar juga mendesak pemerintah pusat untuk membiayai atau menganggarkan belanja PPPK dari APBN. Desakan ini karena gaji PPPK sangat membebani fiskal daerah yang semakin terbatas dampak pemangkasan anggaran.

Pemerintah pusat juga perlu mengkaji ulang kebijakan batas belanja pegawai daerah yang kini tertekan, karena batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen pada 2027 sebagaimana amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Wakil ketua DPRD Lobar, Tarmizi mengatakan, isu pemberhentian PPPK dampak pemberlakuan 30 persen belanja pegawai masih sebatas rumor atau isu liar. “Tetapi pada prinsipnya, tidak ada wacana pemberhentian PPPK tersebut baik dari Pemkab. Dan sebenarnya kan masih banyak opsi, solusi yang bisa ditawarkan, termasuk juga arahnya bagiamana secara pembiayaan atau kemampuan keuangan itu kepada pemerintah pusat untuk meng-cover (anggarkan) itu semua (gaji PPPK),” ujarnya.

Menurtunya, pada dasarnya sudah dibahas antara Kementerian Keuangan, Kemendagri dan Kemenpan RB terkait beban daerah terhadap belanja pegawai ini. Pihaknya pun di DPRD berupaya berkonsultasi untuk menyampaikan langsung persoalan ini ke kementerian.

Terlebih dari informasi yang diperoleh juga, kemungkinan besar aturan soal pembatasan belanja pegawai ini ditunda mengingat kondisi fiskal daerah. Hal ini menjadi bagian yang perlu dipastikan ke kementerian terkait.

Pihaknya akan berangkat ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan kementerian, dan berharap ada juga pendampingan dari komisi II. Sebab dari sisi kelembagaan dan semua partai, tentu memiliki visi yang sama untuk membantu Pemkab dan pegawai.

Pemkab pun sudah melakukan berbagai upaya ke arah itu, dengan intens berkonsultasi dengan pihak Kementerian maupun dewan. Selain itu, ia juga mendukung upaya Pemkab dalam hal ini Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini untuk menggenjot PAD sebagai salah satu solusi.
Politisi Nasdem asal Batulayar itu mengapresiasi belanja pegawai di Lombok Barat terendah di antara kabupaten/kota yang ada di NTB. (her)

Artikel ini merupakan konten konvergensi media yang sebelumnya telah dipublikasikan melalui kanal daring suarantb.com dengan judul “DPRD Siap Tambah Anggaran Naikkan Gaji PPPK Paruh Waktu Lobar”

Solid di Awal Tahun, XLSMART Catat Pendapatan Rp 11,84 Triliun pada Kuartal I 2026

globalfmlombok.com
-
0
Solid di Awal Tahun, XLSMART Catat Pendapatan Rp 11,84 Triliun pada Kuartal I 2026

Jakarta (globalfmlombok.com)—

PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk mencatatkan kinerja positif pada kuartal pertama 2026 di tengah persaingan industri telekomunikasi dan digital yang semakin kompetitif. Memasuki fase baru pasca merger, perusahaan terus memperkuat kualitas jaringan dan memperluas layanan digital untuk mendukung kebutuhan konektivitas masyarakat.

Sepanjang kuartal I 2026, XLSMART membukukan pendapatan sebesar Rp 11,84 triliun atau tumbuh 38 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perusahaan juga mencatat normalized EBITDA sebesar Rp 5,43 triliun dengan margin EBITDA 46 persen.

Sementara itu, laba bersih yang dinormalisasi (normalized PAT) mencapai Rp 1,37 triliun atau melonjak 254 persen secara tahunan.

Kontribusi terbesar terhadap pendapatan masih berasal dari layanan data dan digital yang mencapai 91,8 persen dari total pendapatan perusahaan. Pertumbuhan tersebut ditopang peningkatan kualitas pasar, optimalisasi portofolio pelanggan, serta meningkatnya penggunaan layanan data bernilai tambah.

Kenaikan itu turut tercermin dari blended average revenue per user (ARPU) yang naik menjadi Rp 47,3 ribu.

Presiden Direktur dan CEO XLSMART, Rajeev Sethi, mengatakan perusahaan saat ini fokus memperkuat kualitas jaringan dan memperluas pengalaman layanan 5G di berbagai wilayah Indonesia.

“Kami ingin memastikan setiap pelanggan dapat menikmati konektivitas yang lebih cepat, stabil, dan seamless untuk mendukung kebutuhan digital yang terus berkembang,” ujar Rajeev dalam keterangan resmi.

Menurut dia, integrasi jaringan dan ekspansi 5G menjadi fondasi utama perusahaan dalam membangun pengalaman digital generasi berikutnya. Dengan infrastruktur yang semakin terintegrasi, perusahaan optimistis mampu menghadirkan layanan yang lebih baik bagi pelanggan.

Dari sisi teknologi jaringan, XLSMART juga memperoleh pengakuan global melalui penghargaan Ookla Speedtest Awards 2025 sebagai Fastest 5G Network di Indonesia. Selain itu, perusahaan masuk dalam daftar TIME Best Companies Asia-Pacific 2026 yang menilai perusahaan berdasarkan kepuasan karyawan, keberlanjutan, dan pertumbuhan bisnis.

Dalam upaya memperkuat kualitas layanan nasional, hingga kuartal I 2026 perusahaan telah mengintegrasikan sekitar 40,3 ribu site ke jaringan XLSMART serta menambah sekitar 4,9 ribu site baru di sejumlah wilayah strategis.

Perusahaan juga menyelesaikan sekitar 77 persen target tower dismantling sebagai bagian dari efisiensi operasional pasca merger.

Penguatan jaringan tersebut berdampak pada peningkatan trafik layanan data yang tumbuh 36 persen secara tahunan menjadi 3.867 petabytes. Kenaikan trafik dipicu meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital seperti streaming video, mobile gaming, hingga layanan berbasis cloud.

Selain itu, XLSMART terus mempercepat modernisasi jaringan melalui peningkatan kapasitas layanan dan ekspansi 5G di berbagai kota utama. Hingga akhir Maret 2026, layanan 5G perusahaan telah tersedia di 43 kota dan akan terus diperluas sepanjang tahun ini.

Selama periode Ramadan dan Idulfitri 2026, perusahaan juga mengklaim mampu menjaga kualitas layanan meski trafik data meningkat hingga 21 persen.

Saat ini XLSMART didukung lebih dari 253 ribu BTS yang menjadi fondasi penguatan konektivitas nasional dan percepatan transformasi digital di Indonesia.

Adapun belanja modal (capitalized capex) hingga kuartal I 2026 tercatat sebesar Rp 2,25 triliun. Dana tersebut difokuskan untuk integrasi jaringan, ekspansi layanan 5G, modernisasi infrastruktur, serta peningkatan pengalaman pelanggan di berbagai wilayah Indonesia.

Selain penguatan jaringan, perusahaan juga terus mengembangkan strategi multi-brand melalui layanan XL Prepaid, AXIS, SMARTFREN, XL PRIORITAS, XL SATU, dan Enterprise guna menjangkau berbagai segmen pelanggan.

Rajeev menegaskan, perusahaan optimistis dapat memainkan peran strategis dalam mempercepat transformasi digital nasional melalui jaringan yang semakin luas dan terintegrasi.

“Kami percaya konektivitas berkualitas merupakan fondasi penting untuk menghubungkan setiap orang Indonesia menuju kehidupan yang lebih baik,” katanya.(r)

Inilah Daftar Pemenang Puteri Anak dan Puteri Remaja Indonesia NTB 2026

globalfmlombok.com
-
0
Inilah Daftar Pemenang Puteri Anak dan Puteri Remaja Indonesia NTB 2026

Mataram (globalfmlombok.com) –

Pemilihan Puteri Anak dan Puteri Remaja Indonesia NTB 2026 sukses digelar meriah di Indoor Panggung Taman Budaya NTB, Senin malam (11/5/2026). Ajang tahunan yang memasuki pelaksanaan ke-7 ini kembali menjadi wadah pengembangan bakat, karakter, dan potensi generasi muda di Nusa Tenggara Barat.

Sebanyak 32 finalis terbaik dari 10 kabupaten/kota di NTB tampil bersaing dalam grand final tersebut. Jumlah itu terdiri dari 20 peserta kategori Puteri Remaja dan 12 peserta kategori Puteri Anak. Seluruh peserta telah melalui tahapan seleksi, pembekalan materi, hingga masa karantina sebelum tampil di malam puncak.

Ajang ini tidak hanya menitikberatkan pada penampilan, tetapi juga kemampuan komunikasi, wawasan, etika, serta jiwa kepemimpinan peserta. Selama masa karantina, para finalis dibekali kemampuan public speaking, kepemimpinan, hingga pemahaman budaya NTB sebagai bekal menjadi duta generasi muda daerah.

Pada malam grand final, Ni Putu Devika Sharisa Kalyani berhasil dinobatkan sebagai Puteri Remaja Indonesia NTB 2026. Penobatan tersebut turut disaksikan Founder Puteri Anak Indonesia dan Puteri Remaja Indonesia, Gerry Dahlan, yang hadir langsung dari Jakarta.

Sementara itu, gelar Puteri Anak Indonesia NTB 2026 diraih Gina Talitha Jannah. Prosesi penobatan kategori anak berlangsung haru saat mahkota diserahkan langsung oleh pemegang gelar sebelumnya, Aurelia Siti Hajar B.

Ketua panitia, Herlita Rizky Dwiana Putri, mengatakan ajang Puteri Anak dan Puteri Remaja NTB merupakan sarana strategis untuk memperkenalkan potensi daerah dan pariwisata NTB melalui peran generasi muda.

“Ajang ini diharapkan mampu melahirkan generasi muda NTB yang percaya diri, berprestasi, dan memiliki karakter kuat untuk membawa nama baik daerah hingga tingkat nasional maupun internasional,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Paguyuban Puteri Anak dan Puteri Remaja Indonesia NTB, Buniamin Farahat. Ia berharap kegiatan tersebut terus menjadi ruang positif bagi anak dan remaja untuk berkembang serta menjadi teladan di masyarakat.

Keberhasilan penyelenggaraan acara ini turut didukung sejumlah sponsor dan mitra, di antaranya Dinas Dikpora NTB, Taman Budaya NTB, Mataram Square Hotel, Rivera, Gekskin Klinik, hingga sejumlah pelaku usaha lokal lainnya.

Daftar Pemenang Puteri Remaja Indonesia NTB 2026

  • Puteri Remaja Indonesia NTB 2026: Ni Putu Devika Sharisa Kalyani
  • Puteri Remaja Indonesia NTB Pariwisata 2026: Brigita Kirana Putri Wibawa
  • Puteri Remaja Indonesia NTB Lingkungan 2026: Baiq Nindi Mulia Putri
  • Puteri Remaja Indonesia NTB Kebudayaan 2026: Intan Fatiha Farhan
  • Puteri Remaja Indonesia NTB Pendidikan 2026: Ayra Alifah Paradisa

Daftar Pemenang Puteri Anak Indonesia NTB 2026

  • Puteri Anak Indonesia NTB 2026: Gina Talitha Jannah
  • Puteri Anak Indonesia NTB Pariwisata 2026: Ni Kadek Saras Sehan Dewi
  • Puteri Anak Indonesia NTB Lingkungan 2026: Berlian Putri Sonia
  • Puteri Anak Indonesia NTB Kebudayaan 2026: Aqila Zevanna Rahman
  • Puteri Anak Indonesia NTB Pendidikan 2026: Siska Rahmadani

Jelang Idul Adha 1447 H, TPID NTB Siapkan Lima Jurus Kendalikan Inflasi

globalfmlombok.com
-
0
Jelang Idul Adha 1447 H, TPID NTB Siapkan Lima Jurus Kendalikan Inflasi

Mataram (globalfmlombok.com) –

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 1447 Hijriah. Sejumlah komoditas pangan strategis yang mulai mengalami kenaikan harga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Langkah itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-NTB yang digelar Selasa (12/5/2026). Pemprov meminta seluruh TPID kabupaten/kota bergerak lebih responsif menghadapi dinamika harga yang mulai terjadi di sejumlah daerah.

Pemerintah daerah menyiapkan lima strategi utama dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjelang Idul Adha. Mulai dari memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pokok strategis, memperkuat kerja sama antar daerah, mempercepat pemantauan harga harian, memperluas operasi pasar, hingga membangun sistem pengendalian inflasi berbasis data dan teknologi.

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan angka statistik ekonomi, tetapi menyangkut langsung kondisi masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan memiliki makna apabila masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok akibat harga yang tidak terkendali,” tegasnya.

Menurutnya, inflasi tahunan NTB pada April masih tergolong terkendali, meski angkanya sedikit berada di atas rata-rata nasional. Namun kondisi tersebut tetap harus diwaspadai karena permintaan bahan pokok biasanya meningkat menjelang Iduladha.

Ia menilai tantangan pengendalian inflasi saat ini tidak hanya berasal dari sisi produksi, tetapi juga distribusi, tata niaga hingga kecepatan pengambilan keputusan di lapangan.

“Kadang barang tersedia tetapi terlambat sampai ke pasar. Kadang stok cukup, tetapi informasi tidak sampai ke masyarakat sehingga memicu kepanikan. Bahkan ada kenaikan harga yang bukan disebabkan kelangkaan, tetapi spekulasi dan distribusi yang tidak efisien,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS NTB, Wahyudin mengungkapkan inflasi NTB saat ini berada di angka 3,27 persen. Meski masih relatif terkendali, sejumlah komoditas mulai menunjukkan tren kenaikan harga di Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, dan Kota Bima.

“Kami melihat beberapa komoditas sudah mulai bergerak naik dibandingkan bulan sebelumnya, terutama minyak goreng dan daging ayam ras,” jelasnya.

Selain minyak goreng dan daging ayam ras, komoditas lain yang mulai mengalami kenaikan harga yakni bawang merah dan gas elpiji tiga kilogram.

BPS juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat berencana memperluas cakupan penghitungan inflasi nasional mulai 2028. Jika selama ini penghitungan inflasi di NTB hanya dilakukan di tiga kota, ke depan seluruh kabupaten/kota akan masuk dalam wilayah penghitungan inflasi.

“Ke depan seluruh kabupaten/kota akan didorong tidak hanya menghitung IPH, tetapi juga inflasi daerah secara menyeluruh,” ujarnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB, Hario Kartiko Pamungkas menekankan pentingnya operasi pasar murah dilakukan secara tepat sasaran dan tepat waktu.

“Kalau ada komoditas yang mulai mengalami kenaikan harga, maka intervensi harus langsung menyasar komoditas tersebut,” katanya.

Ia juga mendorong optimalisasi kerja sama antar daerah di NTB agar distribusi komoditas pangan dapat berjalan lebih efektif antara daerah surplus dan daerah yang mengalami kekurangan pasokan.

“Jangan sampai daerah surplus dan daerah defisit berjalan sendiri-sendiri. Distribusi harus terkoneksi agar pasokan tetap terjaga dan harga stabil,” ujarnya.

Selain itu, BI meminta pemerintah daerah aktif melakukan pemantauan langsung ke pasar dan distributor guna memastikan distribusi berjalan lancar serta mencegah terjadinya panic buying di tengah masyarakat menjelang Idul Adha.(ris/r)

Gelar Forbisda, HIPMI Ingin Pengusaha Muda NTB Lebih Adaptif Hadapi Persaingan Global

globalfmlombok.com
-
0
Gelar Forbisda, HIPMI Ingin Pengusaha Muda NTB Lebih Adaptif Hadapi Persaingan Global

Mataram (globalfmlombok.com)—

Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Nusa Tenggara Barat mendorong generasi muda di daerah itu lebih adaptif menghadapi persaingan global melalui penguasaan teknologi dan penguatan literasi bisnis.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Forum Bisnis Daerah (Forbisda) HIPMI NTB 2026 yang digelar di Mataram, Selasa (12/5/2026).

Ketua Umum BPD HIPMI NTB, Ismed Maulana, mengatakan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda, khususnya Generasi Z, justru semakin tumbuh di tengah dinamika ekonomi saat ini. Menurut dia, perkembangan teknologi digital membuka peluang besar bagi anak muda untuk masuk ke dunia usaha.

“Saat ini Gen Z memiliki ketertarikan yang sangat kuat untuk menjadi pengusaha. Mereka sangat mahir memainkan teknologi dan digitalisasi. Ini sebenarnya era yang sangat bagus bagi anak muda untuk terjun ke dunia bisnis,” ujar Ismed.

Ia menegaskan HIPMI NTB akan terus memperkuat kapasitas anggotanya melalui peningkatan pengetahuan dan literasi bisnis. Para pengusaha muda dinilai tidak cukup hanya memiliki usaha, tetapi juga harus memahami strategi pengelolaan dan pengembangan bisnis di era modern.

“Kami di HIPMI mendorong knowledge sebanyak mungkin. Kami ingin mereka tidak hanya sekadar punya usaha, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang bagaimana mengelola dan mengembangkan bisnis,” katanya.

HIPMI NTB juga berharap sinergi antara dukungan akses pembiayaan dari pemerintah dan penguasaan teknologi oleh pengusaha muda dapat menciptakan lapangan kerja baru sekaligus memperkuat struktur ekonomi daerah menghadapi tantangan global.

Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, berharap HIPMI mampu menjadi jembatan bagi pengusaha lokal untuk naik kelas dan memperluas daya saing usaha daerah.

Dalam arahannya, Iqbal mendorong HIPMI mengambil peran strategis meningkatkan serapan Kredit Usaha Rakyat (KUR), terutama melalui Bank NTB Syariah. Menurut dia, akses pembiayaan menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat modal usaha para pelaku bisnis pemula di NTB.

“Kita ingin usaha lokal naik kelas. Anak-anak muda harus berkontribusi nyata dalam membangun daerah,” ujar Iqbal.

Ia menilai keberadaan HIPMI dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui kreativitas dan inovasi generasi muda dalam menciptakan peluang usaha baru.(ris)

Kelola Sampah Jadi Bernilai, PLN EPI Grup Bina Warga Kawasan Wisata Bagek Kembar Mataram

globalfmlombok.com
-
0
Kelola Sampah Jadi Bernilai, PLN EPI Grup Bina Warga Kawasan Wisata Bagek Kembar Mataram

Mataram (globalfmlombok.com) –

PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) bersama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna menggulirkan program pengembangan dan pendampingan pengelolaan sampah terpadu di kawasan wisata Pantai Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (12/5).

Program tersebut dijalankan sebagai upaya menekan timbulan sampah pesisir sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular dan pemberdayaan masyarakat.

Program yang berada di sekitar kawasan proyek gasifikasi PLTMGU Lombok Peaker itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) hingga PLN Group.

Sekretaris Perusahaan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) Mamit Setiawan mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan dalam mendukung pengembangan kawasan wisata pesisir yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

“Program ini merupakan bagian dari komitmen TJSL PLN EPI dalam mendukung pengembangan wisata pesisir yang bersih, berkelanjutan, dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Kami ingin menghadirkan dampak nyata tidak hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi peningkatan kapasitas dan ekonomi masyarakat sekitar,” ujarnya.

Menurut Mamit, peningkatan aktivitas wisata di kawasan pesisir turut memicu kenaikan volume sampah sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Karena itu, PLN EPI bersama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna menjalankan sejumlah program seperti pelatihan pemilahan sampah organik dan anorganik, penguatan kelembagaan Pokdarwis, pengembangan budidaya maggot, serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah terpadu.

“Program ini juga menjadi upaya bersama dalam mendorong penerapan konsep ekonomi sirkular, di mana sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah semata, melainkan sebagai sumber daya yang dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti pupuk organik maupun budidaya maggot,” katanya.

Sementara itu, Manajer PLN UP3 Mataram Hengky Purbo Lesmono mengatakan keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tersedianya infrastruktur energi, tetapi juga dari dampak positif yang dirasakan masyarakat dan lingkungan sekitar.

“PLN UIW NTB memiliki komitmen kuat untuk terus hadir sebagai perusahaan yang tidak hanya menyediakan listrik yang andal, tetapi juga menjadi bagian dari solusi sosial dan lingkungan di tengah masyarakat,” ujar Hengky.

Lurah Tanjung Karang Permai Nani Nurkomala menilai persoalan sampah di kawasan wisata pesisir membutuhkan keterlibatan seluruh pihak karena berkaitan langsung dengan kebersihan lingkungan dan kenyamanan wisatawan.

“Sekecil apa pun upaya kita dalam mengelola sampah akan sangat berarti. Kita semua adalah penghasil sampah, sehingga kita juga memiliki tanggung jawab untuk mengelolanya dengan baik,” kata Nani.

Ia menambahkan edukasi terkait pemilahan sampah organik dan anorganik perlu terus dilakukan agar volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dapat ditekan.

Kepala Seksi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram I Made Wibisana Gunaksa mengatakan Kota Mataram pada 2025 menghasilkan sekitar 311 ton sampah per hari dan sebagian besar masih bergantung pada TPA.

“Dari 311 ton itu, lebih dari 70 persen masih mengandalkan TPA. Hanya sekitar 28 persen yang bisa dikelola oleh masyarakat dan pemerintah kota. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” ujar I Made Wibisana.

Menurut dia, pengelolaan sampah dari hulu menjadi langkah penting untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA sekaligus menekan emisi gas rumah kaca, khususnya gas metana dari timbunan sampah.

“Kegiatan ini sangat mendukung upaya pengurangan emisi karbon dan gas metana dari sampah yang menumpuk di TPA. Pengolahan sampah menjadi salah satu langkah nyata dalam mengurangi dampak perubahan iklim,” katanya.

Ketua Pokdarwis Bagek Kembar H. Sukendi mengapresiasi dukungan PLN EPI dan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna dalam membantu penguatan pengelolaan sampah di kawasan wisata Pantai Bagek Kembar.

“Program ini sangat membantu masyarakat dan pelaku wisata di kawasan pesisir. Kami berharap edukasi dan pendampingan seperti ini terus berlanjut agar masyarakat semakin sadar bahwa sampah yang dikelola dengan baik dapat menjaga lingkungan sekaligus memberikan nilai ekonomi,” ujar H. Sukendi

Program pengelolaan sampah terpadu ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung prinsip environmental, social, and governance (ESG), khususnya melalui pengurangan emisi, penguatan ekonomi sirkular, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.(r)

 

 

Berawal dari Chat di Medsos, Seorang Anak Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual di Dompu

globalfmlombok.com
-
0
Berawal dari Chat di Medsos, Seorang Anak Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual di Dompu

Dompu (globalfmlombok.com) –

Seorang anak usia 12 tahun di Kabupaten Dompu, diduga menjadi korban rudapaksa oleh pemuda yang baru dikenal melalui media sosial.

Kronologi kejadian, pelaku awalnya mengajak korban makan di salah satu lokasi, tetapi justru korban dibawa ke rumahnya. Korban tidak dapat mengelak karena mendapat ancaman akan dicekik. Korban mengalami persetubuhan hingga tiga kali sebelum akhirnya diantar pulang pada Minggu (10/05)

Kasi Humas Polres Dompu, Iptu I Nyoman Suardika kepada wartawan, Selasa (12/5) mengungkapkan, pihaknya kembali menangani kasus rudapaksa dengan korban anak di bawah umur dengan pelaku berinisial DW (24) warga Kilo.

Kasus ini bermula dari kenalan di media sosial. Setelah lama berkomunikasi, pelaku kemudian menawari korban makan bakso. Korban kemudian dijemput pada Sabtu (9/5) malam sekitar pukul 22.00 WITA. Pelaku justru membawa korban ke rumahnya dan korban dipaksa melakukan hubungan badan dengan ancaman kekerasan. “Menurut keterangan korban dirinya mendapat ancaman akan dicekik apabila menolak permintaan terlapor,” ungkap Suardika.

Kasus ini kemudian dilaporkan pihak keluarga ke Polsek. Untuk menghindari kemarahan keluarga korban, petugas langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Unit PPA Polres Dompu. “Saat ini, kasusnya sedang dalam proses penanganan kepolisian. Keluarga korban diimbau untuk tetap tenang dan mempercayakan kepada kepolisian mengusutnya,” katanya mengingatkan.

Selain itu, Polres Dompu juga sedang menangani kasus pencabulan yang menimpa gadis usia 16 tahun yang dilaporkan keluarganya pada Minggu (10/5). Korban yang masih sekolah ini diduga dihamili tetangga korban berinisial A (41).

Kasus ini bermula saat korban sedang sendirian di rumahnya pada Desember 2025 lalu. Pelaku kemudian masuk ke kamar korban dan diduga merudapaksa korban disertai ancaman pembunuhan. Karena ancaman pembunuhan itu membuat korban memilih untuk memendam kasus yang dialaminya.

Kasus ini terungkap setelah pihak keluarga mencurigai perubahan fisik pada korban. Setelah diinterogasi, korban akhirnya mengaku sedang hamil akibat perbuatan A. Dugaan rudapaksa itu terjadi hingga dua kali. Kini kasusnya juga sedang ditangani Unit PPA Polres Dompu. (ula)

Artikel ini merupakan konten konvergensi media yang sebelumnya telah dipublikasikan melalui kanal daring suarantb.com dengan judul “Kenal Melalui Medsos, Seorang Anak Diduga Jadi Korban Rudapaksa”

Gubernur NTB Targetkan Konsumsi Ikan Meningkat Lewat Budidaya Perikanan

globalfmlombok.com
-
0
Gubernur NTB Targetkan Konsumsi Ikan Meningkat Lewat Budidaya Perikanan

Mataram (globalfmlombok.com)-

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, mendorong pengembangan budidaya perikanan di Nusa Tenggara Barat sebagai langkah strategis untuk meningkatkan konsumsi ikan dan memperkuat kualitas gizi masyarakat. Hal itu disampaikan saat melantik Ketua dan Pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Provinsi NTB periode 2026–2031 di Mataram, Selasa (12/5/2026).

Menurut Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal itu, NTB memiliki peluang besar dalam pengembangan budidaya perikanan yang perlu didorong secara kolaboratif bersama FORIKAN, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“Kesempatan kita memperluas budidaya perikanan sangat besar. Bersama FORIKAN kita bisa mendorong budidaya perikanan berkembang lebih luas,” ujarnya.

Iqbal mengungkapkan, Pemerintah Provinsi NTB saat ini tengah menyiapkan Peraturan Gubernur terkait penguatan sektor pangan dan gizi masyarakat yang direncanakan terbit pada Juli mendatang. Dalam skema tersebut, kebutuhan bahan pangan diharapkan dapat dipasok melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Ia menilai peningkatan konsumsi ikan merupakan investasi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Dampaknya mungkin tidak langsung terlihat hari ini, tetapi 15 tahun mendatang akan sangat besar terhadap kualitas kesehatan masyarakat Indonesia,” katanya.

Iqbal mencontohkan Jepang sebagai negara yang sejak lama menaruh perhatian terhadap pemenuhan gizi masyarakat, termasuk konsumsi ikan yang kaya protein dan kalsium. Menurut dia, pola konsumsi tersebut penting untuk mencegah berbagai persoalan kesehatan di masa depan.

Karena itu, FORIKAN NTB didorong membangun sinergi dengan berbagai pihak guna memperkuat gerakan gemar makan ikan di daerah. Salah satu program yang diusulkan ialah gerakan konsumsi ikan minimal satu kali dalam sepekan di lingkungan masyarakat dan sekolah.

Menurut dia, gerakan tersebut perlu didukung kesiapan budidaya ikan di tingkat desa dan kecamatan, baik ikan laut maupun ikan air tawar seperti nila, patin, dan lele.

“Ikan laut memang kaya omega tiga, tetapi ikan air tawar juga memiliki nilai gizi yang baik dan sangat dianjurkan sesuai kebutuhan daerah masing-masing,” ujarnya.

Selain peningkatan produksi, Gubernur juga menekankan pentingnya inovasi menu berbasis ikan agar semakin diminati masyarakat, terutama anak-anak.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah riset dan pengembangan menu yang sehat, bergizi, terjangkau, tetapi tetap disukai anak-anak,” katanya.

Sementara itu, Ketua FORIKAN NTB periode 2026–2031, Sinta Agathia, mengatakan pihaknya akan terus memperkuat inovasi dan kolaborasi untuk meningkatkan konsumsi ikan, khususnya di kalangan anak-anak.

Ia menyoroti masih tingginya angka gizi buruk di sejumlah wilayah pesisir yang sebenarnya dekat dengan sumber protein ikan. Karena itu, FORIKAN akan memperkuat edukasi masyarakat sekaligus mendorong pengembangan olahan ikan yang menarik dan bernilai gizi.

“Ada banyak inovasi menu berbasis ikan yang memiliki kandungan gizi baik. Inovasi seperti ini perlu kita dukung untuk membantu mengurangi masalah gizi sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Sinta, FORIKAN juga akan terus turun langsung ke masyarakat melalui berbagai kegiatan edukasi dan kampanye gemar makan ikan demi mewujudkan generasi NTB yang lebih sehat, cerdas, dan unggul.(ris/r)

Sekda NTB Lantik 35 Pejabat Fungsional, Tekankan Birokrasi Fleksibel dan Adaptif

globalfmlombok.com
-
0
Sekda NTB Lantik 35 Pejabat Fungsional, Tekankan Birokrasi Fleksibel dan Adaptif

Mataram (globalfmlombok.com) – 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melantik 35 pejabat fungsional di lingkungan Pemprov NTB, Selasa (12/5/2026). Pelantikan yang dipimpin Sekretaris Daerah NTB, Abul Chair, itu menjadi bagian dari penguatan reformasi birokrasi berbasis kinerja dan pelayanan publik.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB tersebut diikuti pejabat fungsional dari berbagai organisasi perangkat daerah, biro, dan rumah sakit milik Pemprov NTB.

Sebanyak 35 pejabat yang dilantik berasal dari sejumlah instansi strategis, di antaranya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Bappeda, BPBD, Satpol PP, Biro Organisasi, Biro Hukum dan HAM, RSUD Provinsi NTB, RS Mandalika, RS Mata NTB, hingga RSJ Mutiara Sukma.

Dalam sambutannya, Abul Chair menegaskan pejabat fungsional memiliki peran penting dalam mempercepat transformasi birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut dia, pola kerja birokrasi saat ini tidak lagi dapat bertumpu pada sistem yang kaku dan berjenjang. Aparatur sipil negara (ASN) dituntut bekerja lebih cepat, adaptif, dan kolaboratif untuk menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin dinamis.

“Sekarang sistem kerja birokrasi tidak lagi hanya berjenjang dan administratif. Kita bergerak menuju sistem kerja yang lebih sederhana, berbasis tim, fleksibel, dan fokus pada hasil kerja organisasi,” ujar Abul Chair.

Ia mengatakan reformasi birokrasi tidak cukup hanya dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, tetapi juga harus diikuti perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Karena itu, pejabat fungsional diminta tidak sekadar menjalankan rutinitas administratif, melainkan mampu menghadirkan inovasi, solusi, dan percepatan pelayanan publik sesuai bidang tugas masing-masing.

Abul Chair juga menekankan pentingnya pengelolaan kinerja ASN yang akuntabel dan terukur. Menurut dia, masyarakat kini menuntut pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan responsif.

“ASN harus siap bekerja secara flexible, changeable, dan moveable. Pengelolaan kinerja juga harus semakin akuntabel dan terukur,” katanya.

Selain memperkuat kapasitas teknis, seluruh pejabat yang dilantik diminta menjaga nilai-nilai ASN BerAKHLAK, meningkatkan kompetensi, serta membangun budaya kerja kolaboratif lintas sektor guna mendukung percepatan pembangunan daerah.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun birokrasi modern yang profesional, responsif, dan adaptif terhadap tuntutan transformasi digital serta reformasi pelayanan publik.

1...565758...381Halaman 57 dari 381