Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat langkah menjadikan Tambora sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) dengan menempatkan konservasi lingkungan sebagai fondasi utama pembangunan kawasan. Salah satu penguatan penting dilakukan melalui perlindungan kawasan Teluk Saleh yang dinilai menjadi penyangga utama ekosistem dan biodiversitas Geopark Tambora.

Komitmen tersebut disampaikan langsung Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat mempresentasikan pengajuan Geopark Tambora di hadapan tim panelis UNESCO secara daring, Rabu (13/5/2026).

Dalam presentasi itu, Gubernur Miq Iqbal didampingi Sekretaris Bappeda NTB Baiq Yunita Puji Widiani, General Manager Badan Pengelola Geopark Tambora Makdis Sari, serta General Manager Rinjani UNESCO Global Geopark Qwadru P. Wicaksono.

Di hadapan panelis UNESCO, Gubernur menegaskan bahwa NTB tidak memulai pengelolaan geopark dari titik nol. Pengalaman mengelola Rinjani UNESCO Global Geopark menjadi modal penting dalam memperkuat tata kelola Tambora menuju standar geopark dunia.

“We don’t start from the scratch. Kami sudah memiliki pengalaman bagaimana mengelola geopark sebagai pusat konservasi lingkungan, pelestarian geologi, dan pemberdayaan masyarakat,” terang mantan Duta Besar Republik Indonesia di Turki ini.
Menurutnya, Tambora merupakan forgotten gem yang selama ini belum sepenuhnya dikenal dunia, padahal memiliki kekayaan geologi, sejarah, budaya, dan biodiversitas yang sangat besar.
Berbeda dengan Rinjani yang dikenal sebagai destinasi wisata pegunungan dunia, Tambora menyimpan jejak salah satu letusan vulkanik terbesar dalam sejarah modern manusia. Letusan Gunung Tambora tahun 1815 tidak hanya mengubah bentang alam Pulau Sumbawa, tetapi juga memengaruhi iklim dunia dan memicu fenomena The Year Without Summer di Eropa akibat penyebaran abu vulkanik ke atmosfer bumi.

“Tambora bukan hanya tentang gunung api. Ia adalah bagian penting dari sejarah dunia,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kawasan Geopark Tambora mencakup tiga wilayah budaya besar, yakni Bima, Dompu, dan Sumbawa, yang menjadi bagian penting dalam penguatan konservasi berbasis masyarakat dan pelestarian budaya lokal.

Selain nilai sejarah dan budaya, kawasan Tambora juga berada di wilayah timur garis Wallace (Wallace Line), yang dikenal memiliki tingkat biodiversitas tinggi dengan banyak spesies flora dan fauna endemik.

Miq Iqbal mengungkapkan, sedikitnya 275 spesies telah berhasil diidentifikasi di kawasan tersebut, meskipun jumlah sebenarnya diyakini jauh lebih besar dan sebagian berada dalam kondisi terancam akibat kerusakan hutan serta aktivitas ilegal.

“Karena itu konservasi menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan kawasan ini,” jelasnya.

Komitmen tersebut diperkuat melalui kebijakan konservasi Teluk Saleh yang menjadi habitat hiu paus (whale shark) serta kawasan penting ekosistem laut di Pulau Sumbawa.

Menurut Gubernur, perlindungan Teluk Saleh menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan kawasan geopark tetap berjalan seimbang dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.

“Konservasi bukan pelengkap pembangunan, tetapi fondasi utama pembangunan kawasan,” tegasnya.

Sementara itu, General Manager Badan Pengelola Geopark Tambora, Makdis Sari, menegaskan bahwa Tambora memiliki nilai universal yang sangat kuat sebagai warisan geologi dunia.

“Tambora bukan sekadar gunung berapi. Ia adalah arsip hidup dari peristiwa geologis yang mengubah sejarah manusia,” ujarnya.

Menurut Makdis, jejak letusan Tambora tahun 1815 hingga kini masih dapat ditelusuri melalui berbagai bukti ilmiah, geologi, dan budaya yang menjadikan kawasan tersebut memiliki nilai penting bagi ilmu pengetahuan dunia.

Pengajuan Tambora sebagai UNESCO Global Geopark menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat posisi daerah sebagai pusat konservasi, geopark dunia, dan pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan di Indonesia timur. (r/ham)

Mataram (globalfmlombok.com) – Di tengah suasana santai makan siang dengan suguhan khas Lombok, percakapan tentang negara dan kewajibannya kepada rakyat mengalir hangat di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Rabu (13/5/2026).

TIDAK ada sekat formal yang kaku. Yang hadir justru dialog penuh keakraban antara Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Dadan Hindayana, dan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, tentang bagaimana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir, bertumbuh, dan perlahan menjangkau masyarakat hingga ke wilayah-wilayah pinggiran.

Di atas meja makan yang dipenuhi Sate Rembiga, Ayam Taliwang, telur goreng, serta pelecing kangkung khas Lombok, pembicaraan tentang tantangan besar pelayanan publik terasa begitu manusiawi. Sesekali diselingi tawa dan seloroh ringan, namun tetap sarat makna tentang kesungguhan negara menghadirkan hak dasar masyarakat: akses terhadap pangan bergizi yang layak.

Kepala BGN RI Dadan Hindayana hadir bersama rombongan dari Jakarta dan tim Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Lombok. Sementara Gubernur NTB didampingi Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik dan Ketua Satgas MBG NTB H. Fathul Gani. Pertemuan yang dikemas dalam suasana silaturahmi itu berlangsung cair, jauh dari nuansa birokrasi formal, namun justru memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif di daerah.

Saat mencicipi pelecing kangkung, Dadan spontan memuji cita rasa kangkung Lombok yang menurutnya berbeda dengan daerah lain. Gubernur Miq Iqbal pun menyambut dengan gurauan khas tuan rumah bahwa ke Lombok tanpa menikmati pelecing terasa belum lengkap. Bahkan, menurutnya, kangkung Lombok tetap memiliki rasa yang berbeda dengan kangkung di daerah lain.
Percakapan ringan itu kemudian berkembang menjadi diskusi mendalam mengenai perjalanan Program MBG yang diakui tidak mudah sejak awal dijalankan.

Dadan mengungkapkan, sebagai lembaga baru dengan program berskala nasional yang sangat besar, BGN menghadapi banyak keraguan pada fase awal pelaksanaan. Namun semangat Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghadirkan layanan makan bergizi bagi masyarakat menjadi dorongan utama untuk mencari pola terbaik agar program bisa bergerak cepat dan tepat sasaran.

“Kalau pemerintah harus membangun dapur sendiri semuanya, tentu akan berat dan membutuhkan waktu lama. Sementara Presiden meminta program ini segera berjalan. Dari situlah lahir pola kemitraan bersama masyarakat melalui yayasan,” ungkap Dadan.

Ia juga mengakui perjalanan program tidak selalu mulus. Tingginya antusiasme masyarakat, percepatan pelaksanaan, hingga berbagai persoalan teknis sempat menjadi sorotan publik dan media. Namun menurutnya, kritik merupakan bagian dari proses membangun pelayanan publik berskala besar.

“Kalau memulai kebaikan besar untuk masyarakat, kita memang harus siap menerima kritik dan sorotan. Yang terpenting adalah terus memperbaiki dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTB sejak awal juga menghadapi tantangan dalam memastikan program strategis nasional tersebut dapat bergerak cepat di daerah. Namun konsolidasi yang kuat bersama pemerintah kabupaten/kota membuat progres pelaksanaan MBG di NTB terus menunjukkan hasil positif.

Menurut data Badan Gizi Nasional per 9 Mei 2026, NTB saat ini telah memiliki 820 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Program ini juga melibatkan 39.023 relawan dan telah menjangkau 1.832.808 penerima manfaat di NTB. Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah SPPG terbanyak, yakni 258 unit, disusul Lombok Tengah 179 unit dan Lombok Barat 126 unit.

Capaian tersebut bahkan mendapat apresiasi langsung dari Kepala BGN RI yang menyebut NTB sebagai salah satu daerah dengan progres pelaksanaan MBG terbaik secara nasional, bahkan telah melampaui target awal yang ditetapkan pemerintah pusat.

Meski demikian, Gubernur NTB menegaskan masih terdapat sejumlah wilayah pinggiran yang belum sepenuhnya terlayani program MBG. Bukan kawasan terpencil kategori 3T, melainkan daerah yang secara geografis berada jauh dari pusat kota, sehingga belum banyak menarik minat mitra penyelenggara.

“Di beberapa desa sebenarnya sudah ada sekolah dan pondok pesantren yang sangat memungkinkan untuk dilayani satu SPPG. Program ini sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut,” ujar Miq Iqbal.

Menanggapi hal itu, Dadan Hindayana memastikan BGN akan segera menindaklanjuti laporan pemerintah daerah agar titik-titik layanan baru dapat dipetakan dan dipercepat pelaksanaannya.
Silaturahmi sederhana di Pendopo NTB itu pada akhirnya memperlihatkan satu hal penting: pelayanan publik terbaik sering kali lahir bukan hanya dari rapat resmi dan meja birokrasi, melainkan juga dari percakapan yang jujur, suasana yang hangat, dan kesadaran bersama bahwa negara memiliki kewajiban menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Program Makan Bergizi Gratis pun menjadi penanda penting bahwa untuk pertama kalinya dalam hampir delapan dekade kemerdekaan, negara hadir secara lebih nyata melalui layanan pangan bergizi yang menjangkau masyarakat secara luas dan masif. (r/ham)

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemprov NTB memberikan surat peringatan kepada kapal rute penyeberangan Padangbai-Lembar yang diduga menyewakan kasur kepada penumpang. Praktik sewa-menyewa di dalam kapal tidak diperbolehkan lagi berdasarkan surat imbauan Nomor 500.11/226/Dishub/III.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Ervan Anwar mengaku pihaknya sudah memberikan peringatan pada manajemen kapal yang bersangkutan untuk tidak lagi melakukan praktik tersebut. Dikatakan, praktik sewa-menyewa itu dilakukan oleh oknum Anak Buah Kapal (ABK).
“Itu sudah kita tegur, perusahaannya kita tegur untuk menilai. Karena kita kan ada surat untuk melarang, segala fasilitas yang disiapkan untuk penumpang tidak boleh disewa,” ujarnya.

Apabila teguran Dishub tidak diindahkan, Ervan menegaskan akan memberikan sanksi tegas, berupa menunda pelayaran hingga mencabut izin pihak yang bersangkutan. Sebab menurutnya, seluruh fasilitas di dalam kapal tidak boleh disewakan. Kecuali fasilitas-fasilitas premium misalnya fasilitas untuk penumpang VIP.

“Nanti, tahapannya, jadwalnya dia kita pending, lalu lama-lama kita cabut, kita bekukan, gitu. Ya, namanya oknum,” katanya.

Diketahui, Ombudsman RI Perwakilan NTB mengungkapkan praktik pungutan liar berupa penyewaan kasur kepada penumpang di atas kapal penyeberangan lintas Lembar-Padangbai. Berdasarkan hasil penelusuran Tim Pemeriksa Ombudsman NTB, sejumlah penumpang mengeluhkan adanya oknum yang menawarkan fasilitas tempat tidur di atas kapal dengan tarif tidak resmi. Tarifnya mencapai Rp50 ribu per kasur.

Asisten Ombudsman RI Perwakilan NTB, Ratih Wulandari menegaskan, pelayanan publik yang berkualitas harus secara transparan dan bebas dari pungutan ilegal.

“Tidak boleh ada biaya siluman di luar tiket resmi yang sudah dibayar oleh masyarakat. Praktik seperti ini harus dihentikan, karena merugikan pengguna jasa dan mencoreng citra pelayanan transportasi publik,” tegasnya. (era)