Giri Menang (globalfmlombok.com) – Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, mendorong Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) NTB untuk terus berkembang, memperluas jejaring internasional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi guna mendukung pembangunan daerah yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Musyawarah Provinsi (Musprov) XI Inkindo NTB di Ballroom Hotel Merumatta Senggigi, Kamis (14/5/2026).

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka evaluasi kinerja organisasi sekaligus pemilihan kepengurusan baru.

Musprov dibuka oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, didampingi Gubernur NTB, Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Inkindo, serta jajaran pengurus Inkindo dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pentingnya perubahan pola pikir di kalangan konsultan agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Ia juga mengungkapkan telah menginisiasi kerja sama antara Inkindo Indonesia dan Turki sebagai upaya memperluas jejaring dan peningkatan kapasitas konsultan Indonesia.

“Inkindo harus bangkit bersama, mengubah mindset agar mampu mendunia dengan perkembangan teknologi yang dapat diterapkan di daerah,” ujarnya.

Menurut Gubernur, dunia konsultansi memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pembangunan daerah. Karena itu, konsultan dituntut mampu menghadirkan inovasi dan solusi yang sesuai dengan kondisi geografis dan kebutuhan daerah.

Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur jalan yang selama ini masih menghadapi persoalan kerusakan dan longsor akibat lemahnya sistem drainase serta penggunaan teknologi yang kurang sesuai.

“Banyak teknologi yang tidak cocok dengan kondisi geografis kita sehingga hasil pembangunan menjadi tidak stabil,” katanya.

Gubernur juga mengungkapkan bahwa biaya pembangunan jalan di NTB saat ini mencapai sekitar Rp5 miliar per kilometer. Karena itu, diperlukan pendekatan dan metode pembangunan yang lebih efisien dan tepat guna.

“Kita membutuhkan cara-cara baru dalam pembangunan, baik infrastruktur maupun jasa konsultansi, sehingga pembangunan lebih efisien dan tepat guna,” ungkapnya.

Ia turut menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk mendukung pertumbuhan konsultan lokal agar mampu berkembang dan bersaing di daerah sendiri.

“Ayo berjuang bersama melalui kolaborasi dan sinergi agar kita berkembang bersama menuju NTB Makmur Mendunia,” ajaknya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP RI, Fahri Hamzah, menekankan pentingnya tradisi keilmuan dalam dunia konsultansi. Menurutnya, konsultan tidak hanya berorientasi pada proyek, tetapi juga harus mampu menjadi pemikir dan pemberi solusi bagi pemerintah.

“Semua kita harus menjadi ilmuwan, menjadi pemikir. Konsultan harus memiliki tradisi ilmu pengetahuan yang kuat, bukan sekadar tradisi proyek,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat saat ini tengah menjalankan program pembangunan dan renovasi tiga juta rumah yang membutuhkan keterlibatan serius dari para konsultan agar pembangunan kawasan permukiman lebih tertata dan manusiawi.

“Inkindo harus menjadi arsitek peradaban masa depan yang membantu pemerintah berpikir menyelesaikan proyek-proyek kemanusiaan,” katanya.

Ketua DPP Inkindo NTB, Lalu Karman Lutfi, dalam laporannya menyampaikan bahwa tema Musprov XI Inkindo NTB sejalan dengan visi “NTB Makmur Mendunia” yang diusung Pemerintah Provinsi NTB.

Ia menyoroti tantangan yang dihadapi konsultan lokal, khususnya konsultan menengah dan kecil, yang dinilai masih kesulitan bersaing dengan konsultan luar daerah akibat minimnya keberpihakan dalam pelaksanaan pembangunan.

“Hal ini membuat konsultan daerah, khususnya kelas menengah dan kecil, sulit mendapatkan kesempatan dalam pembangunan,” ujarnya.

Melalui Musprov XI tersebut, Inkindo NTB berharap adanya dukungan regulasi dan keberpihakan terhadap konsultan lokal agar mampu tumbuh dan bersaing di tingkat nasional.

“Konsultan daerah harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal sehingga visi NTB Makmur Mendunia benar-benar terwujud,” katanya.

Ketua Umum DPN Inkindo, Ir. Erie Heryadi, M.H., menambahkan bahwa organisasi profesi harus memiliki program strategis jangka panjang dan mampu menjadi mitra pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan.

Ia juga berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan regulasi yang memberi ruang dan perlindungan bagi konsultan lokal di tengah persaingan global yang semakin kompetitif.

“Inkindo harus terus bersinergi membangun NTB Makmur Mendunia. Di tengah era globalisasi dan efisiensi saat ini, konsultan harus mampu bertahan melalui kerja sama dan inovasi,” pungkasnya. (r/ham)

Mataram (globalfmlombok.com) – Anggaran pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2026 minim. Meski masih ada ratusan kilometer jalan provinsi yang butuh penanganan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) NTB hanya kebagian Rp1,8 miliar untuk peningkatan jalan. Dan 50 unit bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Kepala Dinas PUPRKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya mengatakan di tahun ini pihaknya hanya melakukan penataan lingkungan di jalan Udayana, samping kantor Imigrasi, Kota Mataram.
“Ada anggaran, tapi minim,” ujarnya belum lama ini.

Sementara untuk alokasi anggaran 50 unit RTLH di NTB, ia belum menyebutkan. Hal ini menyusul adanya perubahan titik bantuan karena beberapa rumah yang sebelumnya diusulkan tidak berada di kawasan kumuh. “Jadi kami kembalikan ke perencanaan di Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) untuk disesuaikan kembali,” katanya.

Tahun 2025 lalu, Pemprov NTB bisa membangun sekitar 174 RTLH lewat APBD untuk masyarakat yang berada di kawasan kumuh. Tahun ini, turun menjadi 50 unit saja. Kendati APBD belum mampu membangun ratusan unit RTLH, bantuan rumah bisa diusahakan lewat bantuan APBN dengan total usulan 1.610 unit rumah.

Dengan rincian Lombok Barat 153 unit, Lombok Tengah 339 unit, Lombok Timur 463 unit, Kabupaten Sumbawa 20 unit, Kabupaten Dompu 80 unit, Kabupaten Bima 250 unit, Sumbawa Barat 20 unit, Lombok Utara 20 unit, Kota Mataram 115 unit dan Kota Bima 115 unit.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal membenarkan minimnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur di tahun ini. Ia membeberkan sebanyak 31 titik ruas jalan di Provinsi NTB mengalami kerusakan. Hal itu diketahui setelah pihaknya melakukan survei selama kurang lebih tiga bulan. Ia menemukan, rata-rata kerusakan disebabkan oleh bencana alam hidrometeorologi.

Banyaknya ruas jalan yang rusak di NTB ini menjadi perhatian, pasalnya anggaran untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur nihil. Hanya 5,4 persen dari Rp5,6 triliun APBD NTB tahun 2026. Persentase itu jauh lebih kecil dibandingkan ketentuan anggaran infrastruktur yang seharusnya minimal 40 persen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Iqbal mengaku, pihaknya memberikan perhatian terhadap jalan-jalan NTB yang mengalami kerusakan. Khususnya jalan strategis yang akan dilalui untuk logistik dan pariwisata. Namun, dalam praktiknya pembangunan atau perbaikan jalan menggunakan aspal dinilai sudah tidak efektif, hal ini menyusul rusaknya jalan NTB disebabkan oleh bencana alam.

“Sehingga kita sekarang fokus berpikir bagaimana menemukan teknologi baru yang lebih murah. Mudah-mudahan dalam sebulan-dua bulan ini kita bisa sampai kepada konklusi, kira-kira teknologi baru yang lebih murah,” ujarnya.

Sementara, dengan minimnya anggaran untuk perbaikan infrastruktur, Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Baihaqi membenarkan alokasi belanja modal di NTB sangat minim. Hal ini disebabkan kondisi fiskal yang juga melemah, hanya Rp5,6 triliun.

Kendati demikian, ia percaya pembangunan di daerah tidak turut terganjal. Ia mencontohkan, sejak tahun lalu NTB tidak lagi menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, namun revitalisasi beberapa bangunan sekolah tetap dilakukan karena langsung dikerjakan oleh pusat.

“Selama ini kan lewat DAK, nyantol di APBD. Nah mulai 2025 kemarin sudah tidak lagi lewat DAK. Tetapi pembangunannya ada di daerah kita,” katanya.

Pun belanja untuk pembangunan infrastruktur, sambungnya tidak hanya dialokasikan di anggaran infrastruktur. Tetapi ada juga di belanja barang dan jasa. Selain itu, anggaran juga dititipkan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti halnya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk pembangunan irigasi pertanian, di Dinas PUPR-Perkim, dan beberapa dinas teknis lainnya.

“Contoh kayak pembangunan jalan lingkungan segala macam, secara fisik jadi infrastruktur kan. Tapi karena tergantung pada komponen akun belanjanya saja. Dia tidak masuk dalam komponen belanja infrastruktur. Cuma secara riil untuk fisiknya dari belanja itu,“ jelasnya.

Adapun dengan rendahnya belanja modal di NTB hingga jauh di bawah rata-rata nasional, Baihaqi menilai kondisi ini tidak akan menyebabkan terjadinya ketimpangan di daerah. Pembangunan, katanya masih bisa dilakukan, hanya saja akun untuk belanja infrastruktur tidak ditempatkan pada belanja modal dan belanja infrastruktur.

“Karena memang orang hanya melihat pembangunan di komponen modal saja. Lagi, komponen belanja juga ada alokasi belanja infrastruktur. Pasti kok ada pembangunan,” pungkasnya. (era)