Beranda blog Halaman 50

Dana Revitalisasi dan Digitalisasi Pendidikan di NTB Capai Rp763,5 Miliar

Selong (globalfmlombok.com) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., meresmikan program Revitalisasi dan Digitalisasi Pendidikan se-Nusa Tenggara Barat (NTB) di SMKN 1 Sikur pada hari Minggu (17/5/2026).

Total bantuan yang dialokasikan untuk Provinsi NTB pada tahun 2025 mencapai angka fantastis, yakni Rp763,5 miliar. Dana tersebut terbagi menjadi Rp527,5 miliar untuk revitalisasi 531 sekolah dan Rp236 miliar untuk program digitalisasi.

Bantuan revitalisasi pendidikan menyasar berbagai jenjang, mulai dari PAUD hingga SLB. Rinciannya meliputi 69 PAUD, 227 SD, 107 SMP, 60 SMA, serta 11 SKB (Satuan Pendidikan Nonformal).

Khusus untuk Lombok Timur (Lotim), sebanyak 87 sekolah menerima bantuan total Rp105 miliar dengan perincian 7 PAUD, 36 SD, 9 SMP, 12 SMA, dan 4 SLB.

Sementara untuk Kabupaten Sumbawa, 37 sekolah mendapat alokasi Rp38 miliar yang terdiri dari 6 PAUD, 9 SMP, dan 10 SMA.

Dalam hal digitalisasi, Pemprov NTB mendapatkan bantuan untuk menyediakan 7.080 penyediaan perangkat pintar seperti Interactive Flat Panel/Smartboard, penggunaan platform interaktif, hingga pengelolaan administrasi sekolah berbasis data. Bantuan tersebar di 7.000 lebih sekolah senilai Rp236 miliar. Khusus untuk Lombok Timur, bantuan digitalisasi senilai Rp47 miliar.

Menteri Abdul Mu’ti menegaskan bahwa revitalisasi dan digitalisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. “Dengan demikian kita dapat meningkatkan mutu pendidikan guna membangun SDM Indonesia yang unggul, cerdas, mandiri, berakhlak mulia, dan berkomitmen untuk pembangunan bangsa,” ujarnya.

Selain pembangunan fisik, Menteri Abdul Mu’ti menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidik. Tahun 2025 dialokasikan beasiswa untuk 12.500 guru yang belum S1 dengan nilai masing-masing Rp3 juta per semester. Sementara untuk jenjang D4 dan S1, disediakan bantuan Rp150 ribu per orang melalui sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk memenuhi kualifikasi.

“Guru adalah kunci keberhasilan pendidikan. Teknologi secanggih apa pun tidak bisa menggantikan peran guru. Fokus perhatian kita adalah pemenuhan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru,” tegasnya.

Program peningkatan kompetesi juga mencakup pelatihan AI (Artificial Intelligence) dan Coding yang akan menjadi pelajaran pilihan di sekolah-sekolah yang siap. Ke depan, jika sarana dan prasarana terpenuhi, AI dan Coding bisa menjadi mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan.

Dalam pidatonya, Menteri menekankan pentingnya penguatan budaya dan infrastruktur karakter. Program ini diperkuat dengan penertiban kebijakan tiga kegiatan: menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk nasionalisme, doa bersama sebelum belajar-mengajar, serta pembiasaan hidup sehat seperti makan bergizi, gemar belajar, dan disiplin tidur.

Untuk meningkatkan motivasi, tahun 2025 akan diadakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SLTA, dan menyusul SMP serta SD pada 2026. Menteri menjelaskan bahwa TKA bukan menjadi penentu kelulusan (partisipasi 98 persen), melainkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

“Memang ada realitas capaian nilai TKA yang belum sesuai harapan. Tapi itu bukan akhir segalanya, melainkan jadi bahan evaluasi,” ujarnya. Hasil TKA bahkan telah digunakan oleh salah satu perguruan tinggi di Belanda sebagai syarat penerimaan mahasiswa dari Indonesia. TKA untuk jenjang SMP akan menjadi syarat penerimaan murid baru SMA melalui jalur prestasi.
Bahasa Inggris Jadi Pelajaran Wajib di SD.

Menteri Abdul Mu’ti mengumumkan bahwa mulai tahun 2027, Bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa kelas III SD ke atas. Saat ini sedang digalakkan pelatihan Bahasa Inggris untuk guru-guru SD.

Menteri menekankan pentingnya memiliki “Tiga M”: Pertama Mental yang siap untuk maju. Mantap dengan stamina spiritual dan mental yang kuat. Ketiga, Misi yang lurus dalam melaksanakan pendidikan.

“Pendidikan tak bisa dilakukan sendiri, harus dikepung semua pihak. Diharapkan dukungan semua agar semua program bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Kepala SMKN 1 Sikur, Hasbi Ahmad, menyampaikan rasa syukur dan bangganya kepada Presiden Prabowo Subianto serta Mendikdasmen atas bantuan revitalisasi yang diberikan. Tahun 2025, sekolahnya mendapatkan tiga Ruang Kelas Baru (RKB) yang sudah bisa dirasakan manfaatnya.

Ia menjelaskan bahwa SMKN 1 Sikur memiliki 51 rombongan belajar dengan 1.610 siswa, namun sarana prasarana ruang belajar baru tersedia 29 ruang—masih kekurangan 22 ruang belajar. Dari 11 kompetensi keahlian, baru tiga yang memiliki ruang praktik, sehingga masih kekurangan delapan ruang praktik kompetensi.

“Kehadiran Gubernur dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi angin segar bagi pembangunan pendidikan di NTB,” ujar Hasbi Ahmad. (rus)

Berangkat Ilegal ke Malaysia, 10 PMI Asal NTB Dideportasi

Mataram (globalfmlombok.com) – Sebanyak 10 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dideportasi oleh Departemen Imigrasi Malaysia. Mereka diketahui berangkat secara ilegal atau tidak sesuai prosedur resmi penempatan PMI.

Keberangkatan para PMI tersebut tidak tercatat dalam data Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia maupun instansi terkait penempatan PMI di NTB.

Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja (Penta) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, H. Isnanto Karyawan mengatakan, pihaknya akan menjemput lima PMI deportasi tersebut di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Minggu (17/5/2026).

Selain lima PMI deportasi dari Malaysia, terdapat juga seorang perempuan asal Lombok Barat yang kembali dari Singapura setelah menyelesaikan kontrak kerja selama tiga tahun.

“Yang dijemput di Lembar ada lima orang, terdiri dari tiga orang asal Lombok Timur, satu orang dari Lombok Tengah, dan satu perempuan dari Sedayu, Lombok Barat,” ujarnya kepada Suara NTB, Minggu (17/5/2026).

Sementara empat PMI lainnya memilih pulang secara mandiri menggunakan biaya pribadi maupun bantuan keluarga. Bahkan, satu PMI asal Lombok Tengah difasilitasi keluarganya menggunakan tiket pesawat atas nama anggota keluarga.

Berdasarkan informasi sementara dari pihak penghubung di Malaysia, sebagian besar PMI tersebut bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Deportasi dilakukan karena sejumlah persoalan, mulai dari pelanggaran kontrak kerja hingga masalah hukum.

Sebagian PMI disebut melarikan diri dari tempat kerja sehingga diamankan oleh pihak imigrasi Malaysia.

“Informasi awal, ada yang bermasalah dengan kontrak kerja dan ada juga yang tersangkut persoalan hukum sehingga diamankan imigrasi Malaysia,” jelasnya.

Meski demikian, pihaknya masih menunggu keterangan langsung dari para PMI untuk memastikan penyebab deportasi tersebut.

Pemerintah Provinsi NTB bersama Badan Penghubung di Jakarta serta pihak terkait di Malaysia disebut terus melakukan pemantauan dan pendampingan proses kepulangan para PMI hingga tiba di daerah asal masing-masing.

Selain melakukan penjemputan di Pelabuhan Lembar, Disnakertrans NTB juga telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten di Lombok Timur dan Lombok Tengah untuk menyiapkan kendaraan bagi para PMI menuju kampung halaman mereka.

“Jadi Lombok Tengah, Lombok Timur siapkan mobil untuk menyiapkan pulang ke Lombok Timur dan Lombok Tengah,” pungkasnya. (r)

Putra Daerah Jadi Komisaris MGPA, Gubernur Iqbal: Simbol Integrasi Mandalika dengan Warga

Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengaku bangga setelah aktivis senior PMII NTB, Sabolah Al Kalamby dipercaya menjabat Komisaris PT Mandalika Grand Prix Association (MGPA), pengelola Pertamina Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Pengangkatan Sabolah sebagai komisaris oleh InJourney Tourism Development Corporation diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara pengelola Sirkuit Mandalika dengan masyarakat di sekitar kawasan.

“Saya mengucapkan selamat dan ikut bangga salah satu anak muda terbaik di Lombok Tengah diberi kepercayaan duduk di manajemen pengelola Sirkuit Mandalika,” ujar Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu (17/5/2026).

Iqbal menilai, Sabolah memiliki kedekatan emosional dengan kawasan Mandalika karena merupakan putra asli lingkar Mandalika yang tumbuh besar di kawasan tersebut.

Menurut mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki itu, kehadiran Sabolah di jajaran komisaris MGPA menjadi simbol penguatan integrasi antara pengembangan kawasan Mandalika dengan masyarakat lokal.

“Beliau adalah anak asli Lingkar Mandalika. Karena itu beliau adalah simbol penguatan integrasi Kawasan Mandalika dengan masyarakat di lingkar Mandalika dan masyarakat NTB pada umumnya,” katanya.

Iqbal juga menitipkan pesan kepada ITDC, MGPA dan jajaran pejabat baru agar pembangunan di kawasan Mandalika harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Sebelumnya, ITDC melakukan restrukturisasi jajaran direksi dan komisaris MGPA guna memperkuat pengembangan sport tourism serta penyelenggaraan event internasional di Mandalika.

Sabolah Al Kalamby menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pengembangan Mandalika sebagai salah satu ikon pariwisata NTB dan Indonesia.

“Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama kepada Bapak Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal atas dukungan dan komitmen beliau untuk terus berkolaborasi dalam mengembangkan Mandalika sebagai salah satu ikon NTB dan Indonesia di mata dunia,” ujarnya.

Menurut dia, pengembangan Mandalika tidak cukup hanya fokus pada suksesnya penyelenggaraan event internasional, tetapi juga harus mampu menghadirkan dampak ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat NTB, khususnya warga di sekitar kawasan.

Karena itu, salah satu fokus yang akan terus didorong adalah memperbesar keterlibatan sumber daya manusia lokal dalam setiap event yang digelar di Sirkuit Mandalika.

Dia mencontohkan, pada pelaksanaan MotoGP dan berbagai event internasional lainnya, putra-putri daerah NTB mulai dilibatkan sebagai marshal maupun tenaga pendukung kegiatan.

“Event MotoGP sudah ada keterlibatan putra-putri daerah, dan pada event-event lainnya kami juga akan terus mengupayakan agar partisipasi masyarakat lokal semakin besar,” tutupnya. (r)

Mendikdasmen Dorong Civitas ITKes Muhammadiyah Selong Jadi Pelopor dan Inovator

Selong (globalfmlombok.com) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’thi mendorong civitas akademika ITKes Muhammadiyah Selong agar tidak hanya menjadi pengikut, tetapi mampu tampil sebagai pelopor dan inovator dalam berbagai bidang.

Pesan itu disampaikan Abdul Mu’ti saat menghadiri peletakan batu pertama gedung rektorat ITKes Muhammadiyah Selong, Minggu (17/5/2026).

“Jangan jadi makmum terus, menjadi follower itu bagus tetapi menjadi founder itu lebih bagus. Tadi Pak Ketua PDA menyampaikan ‘bikunal awwalun’, itu kan orang-orang yang memang meletakkan dasar-dasar perjuangan di masa awal. Itu tidak mudah,” ujarnya.

Sekretaris DPP Muhammadiyah itu menilai, semangat pembaruan harus terus dijaga oleh seluruh kader Muhammadiyah. Ia pun mengajak civitas akademika menerapkan prinsip ATM atau Amati, Tiru, Modifikasi sebagai bagian dari inovasi.

“Jadi jangan anti perubahan. Belajarlah dari yang lain, yang baik kita ikuti, yang tidak baik tidak usah kita ikuti. Itu namanya inovator,” katanya.

Menurutnya, karakter pembaruan Muhammadiyah mencakup tiga dimensi utama, yakni pembaruan pemikiran, pembaruan dalam keberagamaan, dan pembaruan gerakan.

Dalam kesempatan itu, Abdul Mu’ti juga menyinggung pentingnya digitalisasi dalam praktik keagamaan, termasuk sistem pembayaran zakat melalui otodebet.

“Sekarang zakatnya pakai otodebet. Setelah dapat gaji langsung otomatis terpotong. Itu namanya digitalisasi beragama. Menurut saya justru itu yang benar,” paparnya.

Ia menilai, sistem tersebut dapat mempermudah pengelolaan zakat sekaligus membuat distribusi dana lebih terukur dan modern.

Selain itu, Abdul Mu’ti juga menyoroti persoalan putus sekolah dan pernikahan dini yang masih terjadi di NTB. Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata-mata disebabkan faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi budaya dan pemahaman agama yang kurang tepat.

“Jangan berpikir tidak sekolah itu karena masalah ekonomi saja. Ternyata sebagian besar itu budaya. Apa itu? Kawin muda. NTB termasuk itu,” tegasnya.

Ia menambahkan, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencari pekerjaan, tetapi juga membentuk karakter, visi, dan kemampuan sosial seseorang.

“Pendidikan tidak hanya soal pekerjaan, tapi soal bagaimana orang punya visi, punya kepribadian, belajar bernegosiasi, belajar sabar,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor ITKes Muhammadiyah Selong, Dr. H. Moh. Juhad M.AP menyampaikan optimismenya terhadap pengembangan kampus melalui pembangunan gedung rektorat baru tersebut.

Menurutnya, saat ini ITKes Muhammadiyah Selong memiliki enam program studi dengan jumlah mahasiswa sekitar 1.000 orang. Ke depan, pihak kampus menargetkan peningkatan jumlah mahasiswa sekaligus perubahan status menjadi universitas.

“Kami juga membuka peluang kerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk pemerintah daerah, untuk memberikan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu,” katanya.

Menanggapi hal itu, Abdul Mu’ti menyarankan agar kampus membuka program studi baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan alumni Muhammadiyah. (r)

Komitmen Kredit dan Pembiayaan UMKM di KK-NTB 2026 Capai Rp20,5 Miliar

Mataram (globalfmlombok.com)—

Komitmen kredit dan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam ajang Karya Kreatif Nusa Tenggara Barat (KK-NTB) 2026 mencapai Rp20,55 miliar. Nilai tersebut meningkat 6,42 persen dibandingkan komitmen pembiayaan pada pelaksanaan KK-NTB tahun 2025.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (KPwBI NTB), Hario Kartiko Pamungkas, mengatakan komitmen pembiayaan itu merupakan hasil pembicaraan antara perbankan dengan pelaku UMKM maupun calon debitur selama pelaksanaan KK-NTB 2026 di Lombok Epicentrum Mall (LEM), Mataram, pada 15–17 Mei 2026.

“Berdasarkan laporan yang masuk kepada kami, komitmen kredit dan pembiayaan yang diberikan perbankan kepada UMKM mencapai Rp20 miliar 550 juta. Angka ini meningkat dibandingkan pelaksanaan KK-NTB tahun lalu,” ujar Hario saat menutup kegiatan KK-NTB 2026 di Lombok Epicentrum Mall  Mataram, Minggu 17 Mei 2026.

Ia menjelaskan, peningkatan komitmen pembiayaan tersebut menunjukkan tingginya minat perbankan dalam mendukung pengembangan UMKM di NTB. Menurut dia, akses pembiayaan menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat kapasitas usaha pelaku UMKM agar mampu berkembang dan bersaing.

Hario berharap komitmen yang telah terbangun selama kegiatan tidak berhenti pada tahap penjajakan semata, melainkan dapat direalisasikan menjadi akad kredit maupun akad pembiayaan.

“Harapannya, komitmen ini benar-benar terealisasi sehingga dapat menjadi dukungan nyata bagi UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” katanya.

Karya Kreatif Nusa Tenggara Barat (KKNTB) 2026 adalah ruang kolaborasi untuk memperkuat UMKM dan ekonomi kreatif daerah. Melalui penguatan kualitas produk, inkubasi usaha, perluasan akses pasar, hingga promosi kopi dan budaya lokal, Pemerintah Provinsi NTB bersama Bank Indonesia terus mendorong UMKM NTB naik kelas dan siap menembus pasar nasional hingga global.(ris)

KK-NTB 2026 Ditutup, Banyak Pelajaran Penting, Transaksi UMKM Lebih dari Rp600 Juta

Mataram (globalfmlombok.com)—

Gelaran Karya Kreatif Nusa Tenggara Barat (KK-NTB) 2026 resmi ditutup pada Minggu (17/5/2026) setelah berlangsung selama tiga hari di Lombok Epi centrum Mall (LEM), Mataram. Ajang promosi UMKM yang digelar Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi NTB itu mencatat peningkatan transaksi yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (KPwBI NTB), Hario Kartiko Pamungkas, mengatakan omzet penjualan UMKM selama pelaksanaan kegiatan mencapai Rp645 juta hingga Sabtu sekitar pukul 14.30 Wita. Nilai tersebut meningkat 64,67 persen dibandingkan penyelenggaraan KK-NTB tahun 2025.

“Alhamdulillah, dalam tiga hari pelaksanaan kegiatan ini, penjualan UMKM mencapai Rp645 juta dan mengalami peningkatan cukup tinggi dibandingkan tahun lalu,” ujar Hario saat penutupan KK-NTB 2026.

Hario menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurut dia, kolaborasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi NTB, Dekranasda, pemerintah kabupaten/kota, hingga pelaku usaha menjadi faktor penting dalam kesuksesan acara.

KK-NTB 2026 diikuti 119 UMKM dari berbagai sektor usaha. Peserta terdiri atas 29 UMKM wastra, empat UMKM home decor, lima UMKM kriya, serta 42 UMKM yang mengikuti bazar dan booth pameran. Selain itu, kegiatan juga melibatkan 19 UMKM binaan Bale NTB, delapan Dekranasda kabupaten/kota, serta enam petani kopi lokal yang berkolaborasi dengan enam coffee shop di Kota Mataram.

Menurut Hario, KK-NTB menjadi salah satu bentuk komitmen Bank Indonesia dalam menyediakan platform strategis untuk mempromosikan produk unggulan NTB, mulai dari wastra, fesyen siap pakai, kriya, dekorasi rumah, hingga kuliner dan kopi lokal.

Dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan, Bank Indonesia juga mencatat sejumlah pelajaran penting bagi pengembangan UMKM ke depan. Salah satunya adalah pentingnya kolaborasi antarpelaku usaha.

“Sekarang bukan lagi zamannya berkompetisi sendiri-sendiri, tetapi bagaimana membangun kolaborasi agar bisa tumbuh bersama,” katanya.

Semangat kolaborasi itu, lanjut Hario, diwujudkan melalui kerja sama antara petani kopi lokal NTB dengan coffee shop di Kota Mataram. Kolaborasi tersebut diharapkan semakin memperkuat identitas NTB sebagai salah satu daerah penghasil kopi di Indonesia.

Selain kolaborasi, pelaku UMKM juga dinilai perlu terus beradaptasi dengan perubahan tren dan perkembangan teknologi. Hario mengatakan perubahan selera konsumen, terutama dari generasi muda seperti Gen Z dan Gen Alpha, menuntut UMKM untuk terus berinovasi mengikuti perkembangan mode dan kebutuhan pasar.

Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital, termasuk penggunaan transaksi nontunai melalui QRIS untuk mempermudah transaksi dan memperluas pasar UMKM.

“Dengan pembayaran digital yang semakin mudah, diharapkan omzet UMKM juga ikut meningkat,” ujarnya.

Hal lain yang dinilai penting adalah konsistensi dalam mengembangkan usaha. Menurut Hario, pelaku UMKM membutuhkan daya juang dan kesabaran agar mampu bertahan dan terus berkembang di tengah persaingan usaha yang semakin dinamis.

“Tidak semua keberhasilan bisa diraih secara instan. Perlu konsistensi, perjuangan, dan kesabaran agar cita-cita usaha dapat tercapai,” katanya.(ris)

Gubernur Dorong RSUP NTB Bertransformasi Menuju Layanan Kesehatan Modern

Mataram  (globalfmlombok.com)—

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, mendorong RSUP NTB melakukan transformasi menyeluruh guna menghadirkan layanan kesehatan yang lebih cepat, modern, manusiawi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Arahan tersebut disampaikan Gubernur saat rapat khusus bersama Direktur RSUP NTB drg. H. Asrul Sani dan jajaran wakil direktur di Pendopo Gubernur, Rabu (13/5/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik.

Ahsanul Khalik mengatakan, Gubernur menekankan bahwa rumah sakit pemerintah tidak cukup hanya memiliki bangunan besar dan fasilitas lengkap, tetapi juga harus mampu menghadirkan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Rumah sakit hari ini tidak cukup hanya besar secara fisik. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat merasakan pelayanan yang cepat, manusiawi, nyaman, dan memberi kepastian,” ujar Ahsanul Khalik mengutip arahan Gubernur.

Menurut Dr Aka, sapaan Khalik, ukuran keberhasilan rumah sakit saat ini tidak lagi hanya ditentukan dari kapasitas gedung maupun jumlah fasilitas, melainkan dari kecepatan pelayanan, kenyamanan pasien, kepastian sistem layanan, hingga kemampuan rumah sakit memberikan pelayanan yang responsif dan manusiawi.

Salah satu fokus pembenahan diarahkan pada layanan klinis dan penataan alur pasien agar lebih efektif. RSUP NTB berencana melakukan redistribusi kapasitas tempat tidur layanan anak dari ruang dengan tingkat keterisian rendah ke ruang dengan kebutuhan lebih tinggi seperti Gili Nanggu dan Antares. Langkah itu ditargetkan dapat mengurangi kepadatan di instalasi gawat darurat (IGD) dan menekan antrean pasien rawat inap.

Selain itu, RSUP NTB mulai menyiapkan penerapan penuh sistem dual-track pathway atau pemisahan jalur pasien infeksius dan non-infeksius sejak pintu masuk rumah sakit. Sistem tersebut diharapkan mampu menekan risiko infeksi nosokomial sekaligus mempercepat waktu respons pelayanan hingga di bawah enam jam.

Penguatan layanan kritis juga menjadi perhatian utama melalui peningkatan kesiapan fasilitas intensive care unit (ICU) dan sistem pemantauan pasien dengan tingkat keparahan tinggi guna menekan angka kematian pasien intensif.

Di bidang digitalisasi, Gubernur meminta manajemen RSUP NTB mempercepat transformasi digital agar layanan rumah sakit menjadi lebih cepat, pasti, dan terintegrasi.

Manajemen rumah sakit saat ini tengah menyiapkan penguatan sistem pendaftaran daring, rekam medis elektronik, manajemen antrean, hingga dashboard pengendalian rumah sakit dan standar pelayanan minimal secara real time. Sistem tersebut diharapkan mendukung pengambilan keputusan berbasis data sekaligus meningkatkan kecepatan layanan kepada pasien.

RSUP NTB juga melakukan sinkronisasi data aset dan sumber daya manusia ke sistem nasional Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari penguatan status layanan paripurna rumah sakit tipe A.

Selain pembenahan sistem pelayanan, perhatian juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan melalui berbagai pelatihan layanan kritis. Pemerintah Provinsi NTB turut mendorong perbaikan fasilitas pendukung bagi tenaga kesehatan, mulai dari ruang istirahat, sarana olahraga, layanan penitipan anak (day care), hingga penguatan sistem ambulans profesional.

Direktur RSUP NTB drg. H. Asrul Sani mengatakan transformasi rumah sakit saat ini tidak lagi hanya berfokus pada pembenahan internal, melainkan membangun sistem pelayanan yang lebih cepat, terukur, modern, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, RSUP NTB juga terus memperkuat budaya pelayanan, kualitas SDM, dan sistem kerja yang lebih responsif agar perubahan pelayanan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Dalam aspek tata kelola keuangan, RSUP NTB menargetkan peningkatan pendapatan rumah sakit, mewujudkan kondisi tanpa utang, mengurangi ketergantungan terhadap subsidi APBD, serta membangun organisasi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Dengan transformasi yang terus dilakukan, RSUP NTB diarahkan menjadi rumah sakit yang modern, profesional, sehat dalam tata kelola, dan mampu memberikan pelayanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat NTB.(ris/r)

Utang RSUP NTB Lunas Terbayar, Kini Fokus Penguatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Mataram (globalfmlombok.com)-

Setelah bertahun-tahun menjadi beban yang ikut menekan ruang gerak pelayanan rumah sakit, utang kontraktual RSUP NTB senilai Rp91,45 miliar akhirnya tuntas diselesaikan.

Pelunasan tersebut menjadi titik penting bagi RSUP NTB untuk keluar dari tekanan fiskal sekaligus mulai membangun fondasi baru menuju tata kelola rumah sakit yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Sehari setelah rapat khusus yang dipimpin Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Ruang Kerja Pendopo Gubernur pada Rabu (13/5/2026), RSUP NTB menandai dimulainya babak baru pembenahan organisasi dan penguatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pertemuan tersebut dihadiri Direktur RSUP NTB drg. H. Asrul Sani, M.Kes., bersama jajaran Wakil Direktur dan turut didampingi Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB Ahsanul Halik.

Berdasarkan data manajemen per 6 Mei 2026, total kewajiban utang kontraktual tahun anggaran 2025 tercatat sebesar Rp91.445.484.400,83.

Proses pelunasan dilakukan secara bertahap hingga seluruh kewajiban berhasil diselesaikan. Pada masa direksi sebelumnya, pembayaran utang berhasil dituntaskan sebesar Rp44.766.375.492,17.

Sementara pada masa direksi baru saat ini dilakukan percepatan penyelesaian sisa kewajiban sebesar Rp46.679.108.908,66 hanya dalam waktu satu bulan hingga pembayaran mencapai 100 persen.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB Ahsanul Khalik atau yang akrab disapa Aka menjelaskan bahwa Bapak Gubernur NTB memberikan apresiasi atas capaian tersebut, namun sekaligus menekankan agar keberhasilan itu tidak berhenti sebagai penyelesaian administratif semata.

Menurutnya, pelunasan utang harus menjadi momentum memperkuat tata kelola rumah sakit, memulihkan kepercayaan publik, dan membangun sistem pelayanan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

“Bapak Gubernur menekankan bahwa setelah persoalan utang diselesaikan, RSUP NTB harus mulai bergerak lebih cepat melakukan pembenahan. Ukuran keberhasilan rumah sakit bukan hanya besar gedungnya, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar merasakan pelayanan yang cepat, nyaman, manusiawi, dan memberi rasa aman,” ujarnya menyampaikan arahan Gubernur.

Penyelesaian kewajiban tersebut dinilai menjadi titik penting karena stabilitas keuangan rumah sakit memiliki hubungan langsung dengan kelancaran pelayanan, mulai dari pengadaan alat kesehatan, dukungan operasional, hingga kepastian kerja sama dengan berbagai mitra layanan kesehatan.

Dengan berakhirnya beban utang, RSUP NTB kini memiliki ruang fiskal yang jauh lebih sehat untuk memperkuat stabilitas operasional, menjaga keberlanjutan pelayanan, serta melakukan pembenahan organisasi secara lebih terukur.

“Kalau utang sudah selesai, maka perlahan kita bangkit. Kita ingin RSUP NTB tidak hanya menjadi rumah sakit yang besar, tetapi menjadi rumah sakit yang sehat, kuat, maju, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” demikian penegasan Bapak Gubernur, jelasnya.

Lebih lanjut, Aka menyampaikan bahwa Direktur RSUP NTB drg. H. Asrul Sani, M.Kes., dalam rapat tersebut juga menjelaskan bahwa manajemen rumah sakit saat ini mulai menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga kondisi fiskal tetap sehat melalui pengendalian belanja, penataan arus kas, percepatan penyelesaian klaim BPJS, serta pengembangan sumber-sumber pendapatan baru yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Selain itu, manajemen RSUP NTB juga mulai menyiapkan strategi diversifikasi pendapatan melalui evaluasi kerja sama, appraisal aset, optimalisasi aset yang belum produktif, serta pengembangan berbagai revenue center baru guna memperkuat kemandirian fiskal rumah sakit ke depan.

Menurutnya, dengan fondasi fiskal yang mulai sehat dan tata kelola yang terus diperbaiki, RSUP NTB optimistis dapat tumbuh menjadi institusi layanan kesehatan yang semakin sehat, mandiri, dan berkelanjutan.

Kini, setelah beban masa lalu mulai ditinggalkan, RSUP NTB perlahan mulai membangun fondasi baru menuju rumah sakit yang lebih sehat, mandiri, dan semakin dipercaya masyarakat.

Sebab bagi Pemerintah Provinsi NTB, pelunasan utang bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari kebangkitan RSUP NTB menuju masa depan pelayanan kesehatan yang lebih kuat dan berkelanjutan.(ris/r)

Realisasi Investasi NTB Tembus 17 Persen, Pemprov Optimistis Target Rp68 Triliun Tercapai

Mataram (globalfmlombok.com) – Realisasi investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada triwulan pertama tahun 2026 mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Tahun ini, capaian investasi telah menembus 17 persen atau meningkat sekitar lima persen dibanding periode yang sama tahun 2025 yang hanya berada di angka 12 persen.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NTB, Irnadi Kusuma mengaku optimistis target investasi sebesar Rp68 triliun yang diberikan Kementerian Investasi dapat terealisasi hingga akhir tahun.

“Kalau dulu kan hanya 12 persen. Sekarang meningkat signifikan,” ujarnya kepada Suara NTB, Minggu (17/5/2026).

Menurut Irnadi, peningkatan realisasi investasi tahun ini dipengaruhi meningkatnya kesadaran para pelaku usaha dalam melaporkan nilai investasi mereka. Hal itu terjadi setelah pemerintah aktif melakukan pendampingan dan jemput bola kepada perusahaan-perusahaan investasi di daerah.

“Kalau sebelumnya kan mereka masih diam-diam saja. Kita sekarang ini sudah mulai pendampingan dan kita jemput bola ke masing-masing pelaku investasi, perusahaan. Kita turun langsung untuk membantu mereka melaporkan,” jelasnya.

Ia menyebutkan, nilai investasi di NTB masih didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dengan sektor pertambangan menjadi penyumbang terbesar, disusul sektor pariwisata.

Meski belum menghitung secara rinci total realisasi investasi dalam bentuk nominal, Irnadi memperkirakan capaian 17 persen dari target Rp68 triliun setara sekitar Rp11,56 triliun.

“Nah saya lupa jumlahnya itu berapa. Kita hitung saja dari 68 triliun kalau dibagi 17 persennya itu berapa. Ada angkanya di kantor, lupa saya,” katanya.

Di tengah tingginya target investasi, Pemprov NTB masih menghadapi tantangan terkait belum rampungnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sejumlah kabupaten/kota.

RDTR menjadi dasar penting dalam penyusunan acuan izin pemanfaatan ruang, pedoman pembangunan hingga pengendalian tata ruang yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).

Irnadi mengakui, hampir seluruh daerah di NTB masih belum menyelesaikan RDTR. Padahal, tanpa RDTR, izin investasi di wilayah yang menjadi target pengembangan tidak dapat diterbitkan melalui sistem OSS.

“Ini kita dorong agar kabupaten/kota bisa menyelesaikan. Kami terus berkoordinasi juga lewat teman-teman PUPR,” katanya.

Untuk mengejar target investasi Rp68 triliun, Pemprov NTB kini mulai membidik sejumlah proyek strategis. Salah satunya rencana pembangunan seaplane atau pesawat air di Bendungan Batujai, Kabupaten Lombok Tengah.

Menurut Irnadi, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memberikan perhatian khusus terhadap pengawalan investasi di daerah. Bahkan, gubernur disebut telah bertemu langsung dengan calon investor proyek tersebut.

Pembangunan seaplane dinilai akan memperkuat konektivitas pariwisata menuju Lombok, terutama bagi wisatawan dari Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan daerah lainnya.

“Ini untuk konektivitas, memperkuat arus pariwisata supaya angka kunjungan meningkat karena yang kita kejar sekarang wisatawan yang menengah ke atas atau high tourism,” ujarnya.

Selain proyek seaplane, Pemprov NTB juga membidik investasi di sektor pembangkit listrik, termasuk proyek dari Berkah Energi Lombok dengan nilai investasi mencapai Rp3,1 triliun.

“Secara umum nilai investasinya ini besar-besar. Kalau untuk seaplane belum bisa saya sebutkan, nanti mulai dilakukan tahapan perizinan,” pungkasnya. (r)

Fasilitas Kesehatan di NTB Bertambah, RS UMMAT PKU Muhammadiyah Lombok Timur Diresmikan

Selong (globalfmlombok.com) —

Penguatan layanan kesehatan masyarakat di Nusa Tenggara Barat kembali mendapat dukungan melalui peresmian Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Mataram (RS UMMAT) PKU Muhammadiyah Lombok Timur oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, bersama Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, Minggu 17 Mei 2026.

Kehadiran rumah sakit tersebut diharapkan memperluas akses layanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Lombok Timur dan kawasan penyangga sekitarnya, sekaligus memperkuat kontribusi Muhammadiyah dalam pembangunan sektor kesehatan di NTB.

Peresmian berlangsung di kompleks RS UMMAT PKU Muhammadiyah Lombok Timur dan dihadiri jajaran Muhammadiyah, tokoh masyarakat, unsur tenaga kesehatan, serta berbagai elemen pendidikan dan sosial kemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan harus berjalan seiring dengan penguatan budaya hidup sehat di tengah masyarakat. Menurutnya, tantangan kesehatan saat ini tidak hanya berkaitan dengan layanan medis, tetapi juga perubahan pola hidup masyarakat, terutama pada generasi muda.

Ia menyoroti meningkatnya kasus diabetes, obesitas, gangguan penglihatan, hingga persoalan kesehatan lain yang dipicu rendahnya aktivitas fisik dan penggunaan gawai secara berlebihan pada anak usia sekolah.

“Membangun masyarakat yang berbudaya sehat jauh lebih penting daripada sekadar membangun rumah sakit. Karena itu, edukasi hidup sehat harus terus diperkuat,” ujarnya.

Sebagai bagian dari penguatan pola hidup sehat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus mendorong berbagai program pembiasaan di lingkungan sekolah, salah satunya melalui gerakan Senam Anak Indonesia Hebat.

Abdul Mu’ti juga mengapresiasi Muhammadiyah NTB yang dinilai berhasil menghadirkan rumah sakit dengan semangat pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

Menurutnya, kualitas layanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh fasilitas dan teknologi, tetapi juga oleh sikap tenaga medis dalam melayani pasien.

“Kunci layanan kesehatan adalah keramahan dan ketulusan dalam melayani masyarakat. Layani masyarakat dengan senyuman dan empati,” pesannya.

Ia menambahkan, Muhammadiyah juga terus memperkuat kontribusinya di sektor kesehatan nasional melalui pengembangan industri kesehatan, termasuk pembangunan pabrik infus dan penguatan kemandirian industri obat-obatan.

Selain itu, Abdul Mu’ti mendorong pengembangan klinik satelit hingga tingkat desa agar akses layanan kesehatan masyarakat semakin dekat dan merata.

Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran RS UMMAT PKU Muhammadiyah Lombok Timur yang diyakini akan menjadi salah satu pusat layanan kesehatan terpercaya di daerah.

Menurutnya, Muhammadiyah memiliki modal sosial yang kuat berupa kepercayaan publik, budaya pengabdian, serta tata kelola organisasi yang baik dan konsisten.

“Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat kedermawanan dan jiwa relawan yang tinggi, dan salah satu penggerak utamanya sejak lama adalah Muhammadiyah,” ungkapnya.

Gubernur menilai rumah sakit Muhammadiyah selama ini selalu memiliki ciri pelayanan yang kuat dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.

“Di mana pun rumah sakit Muhammadiyah hadir, selalu mendapat tempat di hati masyarakat. Kepercayaan itu harus terus dijaga dengan pelayanan yang baik, profesional, dan penuh empati,” tutup Gubernur.(ris/r)