Beranda blog Halaman 48

Komitmen Kredit dan Pembiayaan UMKM di KK-NTB 2026 Capai Rp20,5 Miliar

globalfmlombok.com
-
0
Komitmen Kredit dan Pembiayaan UMKM di KK-NTB 2026 Capai Rp20,5 Miliar

Mataram (globalfmlombok.com)—

Komitmen kredit dan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam ajang Karya Kreatif Nusa Tenggara Barat (KK-NTB) 2026 mencapai Rp20,55 miliar. Nilai tersebut meningkat 6,42 persen dibandingkan komitmen pembiayaan pada pelaksanaan KK-NTB tahun 2025.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (KPwBI NTB), Hario Kartiko Pamungkas, mengatakan komitmen pembiayaan itu merupakan hasil pembicaraan antara perbankan dengan pelaku UMKM maupun calon debitur selama pelaksanaan KK-NTB 2026 di Lombok Epicentrum Mall (LEM), Mataram, pada 15–17 Mei 2026.

“Berdasarkan laporan yang masuk kepada kami, komitmen kredit dan pembiayaan yang diberikan perbankan kepada UMKM mencapai Rp20 miliar 550 juta. Angka ini meningkat dibandingkan pelaksanaan KK-NTB tahun lalu,” ujar Hario saat menutup kegiatan KK-NTB 2026 di Lombok Epicentrum Mall  Mataram, Minggu 17 Mei 2026.

Ia menjelaskan, peningkatan komitmen pembiayaan tersebut menunjukkan tingginya minat perbankan dalam mendukung pengembangan UMKM di NTB. Menurut dia, akses pembiayaan menjadi salah satu faktor penting untuk memperkuat kapasitas usaha pelaku UMKM agar mampu berkembang dan bersaing.

Hario berharap komitmen yang telah terbangun selama kegiatan tidak berhenti pada tahap penjajakan semata, melainkan dapat direalisasikan menjadi akad kredit maupun akad pembiayaan.

“Harapannya, komitmen ini benar-benar terealisasi sehingga dapat menjadi dukungan nyata bagi UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” katanya.

Karya Kreatif Nusa Tenggara Barat (KKNTB) 2026 adalah ruang kolaborasi untuk memperkuat UMKM dan ekonomi kreatif daerah. Melalui penguatan kualitas produk, inkubasi usaha, perluasan akses pasar, hingga promosi kopi dan budaya lokal, Pemerintah Provinsi NTB bersama Bank Indonesia terus mendorong UMKM NTB naik kelas dan siap menembus pasar nasional hingga global.(ris)

KK-NTB 2026 Ditutup, Banyak Pelajaran Penting, Transaksi UMKM Lebih dari Rp600 Juta

globalfmlombok.com
-
0
KK-NTB 2026 Ditutup, Banyak Pelajaran Penting, Transaksi UMKM Lebih dari Rp600 Juta

Mataram (globalfmlombok.com)—

Gelaran Karya Kreatif Nusa Tenggara Barat (KK-NTB) 2026 resmi ditutup pada Minggu (17/5/2026) setelah berlangsung selama tiga hari di Lombok Epi centrum Mall (LEM), Mataram. Ajang promosi UMKM yang digelar Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi NTB itu mencatat peningkatan transaksi yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (KPwBI NTB), Hario Kartiko Pamungkas, mengatakan omzet penjualan UMKM selama pelaksanaan kegiatan mencapai Rp645 juta hingga Sabtu sekitar pukul 14.30 Wita. Nilai tersebut meningkat 64,67 persen dibandingkan penyelenggaraan KK-NTB tahun 2025.

“Alhamdulillah, dalam tiga hari pelaksanaan kegiatan ini, penjualan UMKM mencapai Rp645 juta dan mengalami peningkatan cukup tinggi dibandingkan tahun lalu,” ujar Hario saat penutupan KK-NTB 2026.

Hario menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurut dia, kolaborasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi NTB, Dekranasda, pemerintah kabupaten/kota, hingga pelaku usaha menjadi faktor penting dalam kesuksesan acara.

KK-NTB 2026 diikuti 119 UMKM dari berbagai sektor usaha. Peserta terdiri atas 29 UMKM wastra, empat UMKM home decor, lima UMKM kriya, serta 42 UMKM yang mengikuti bazar dan booth pameran. Selain itu, kegiatan juga melibatkan 19 UMKM binaan Bale NTB, delapan Dekranasda kabupaten/kota, serta enam petani kopi lokal yang berkolaborasi dengan enam coffee shop di Kota Mataram.

Menurut Hario, KK-NTB menjadi salah satu bentuk komitmen Bank Indonesia dalam menyediakan platform strategis untuk mempromosikan produk unggulan NTB, mulai dari wastra, fesyen siap pakai, kriya, dekorasi rumah, hingga kuliner dan kopi lokal.

Dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan, Bank Indonesia juga mencatat sejumlah pelajaran penting bagi pengembangan UMKM ke depan. Salah satunya adalah pentingnya kolaborasi antarpelaku usaha.

“Sekarang bukan lagi zamannya berkompetisi sendiri-sendiri, tetapi bagaimana membangun kolaborasi agar bisa tumbuh bersama,” katanya.

Semangat kolaborasi itu, lanjut Hario, diwujudkan melalui kerja sama antara petani kopi lokal NTB dengan coffee shop di Kota Mataram. Kolaborasi tersebut diharapkan semakin memperkuat identitas NTB sebagai salah satu daerah penghasil kopi di Indonesia.

Selain kolaborasi, pelaku UMKM juga dinilai perlu terus beradaptasi dengan perubahan tren dan perkembangan teknologi. Hario mengatakan perubahan selera konsumen, terutama dari generasi muda seperti Gen Z dan Gen Alpha, menuntut UMKM untuk terus berinovasi mengikuti perkembangan mode dan kebutuhan pasar.

Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital, termasuk penggunaan transaksi nontunai melalui QRIS untuk mempermudah transaksi dan memperluas pasar UMKM.

“Dengan pembayaran digital yang semakin mudah, diharapkan omzet UMKM juga ikut meningkat,” ujarnya.

Hal lain yang dinilai penting adalah konsistensi dalam mengembangkan usaha. Menurut Hario, pelaku UMKM membutuhkan daya juang dan kesabaran agar mampu bertahan dan terus berkembang di tengah persaingan usaha yang semakin dinamis.

“Tidak semua keberhasilan bisa diraih secara instan. Perlu konsistensi, perjuangan, dan kesabaran agar cita-cita usaha dapat tercapai,” katanya.(ris)

Gubernur Dorong RSUP NTB Bertransformasi Menuju Layanan Kesehatan Modern

globalfmlombok.com
-
0
Gubernur Dorong RSUP NTB Bertransformasi Menuju Layanan Kesehatan Modern

Mataram  (globalfmlombok.com)—

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, mendorong RSUP NTB melakukan transformasi menyeluruh guna menghadirkan layanan kesehatan yang lebih cepat, modern, manusiawi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Arahan tersebut disampaikan Gubernur saat rapat khusus bersama Direktur RSUP NTB drg. H. Asrul Sani dan jajaran wakil direktur di Pendopo Gubernur, Rabu (13/5/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik.

Ahsanul Khalik mengatakan, Gubernur menekankan bahwa rumah sakit pemerintah tidak cukup hanya memiliki bangunan besar dan fasilitas lengkap, tetapi juga harus mampu menghadirkan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Rumah sakit hari ini tidak cukup hanya besar secara fisik. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat merasakan pelayanan yang cepat, manusiawi, nyaman, dan memberi kepastian,” ujar Ahsanul Khalik mengutip arahan Gubernur.

Menurut Dr Aka, sapaan Khalik, ukuran keberhasilan rumah sakit saat ini tidak lagi hanya ditentukan dari kapasitas gedung maupun jumlah fasilitas, melainkan dari kecepatan pelayanan, kenyamanan pasien, kepastian sistem layanan, hingga kemampuan rumah sakit memberikan pelayanan yang responsif dan manusiawi.

Salah satu fokus pembenahan diarahkan pada layanan klinis dan penataan alur pasien agar lebih efektif. RSUP NTB berencana melakukan redistribusi kapasitas tempat tidur layanan anak dari ruang dengan tingkat keterisian rendah ke ruang dengan kebutuhan lebih tinggi seperti Gili Nanggu dan Antares. Langkah itu ditargetkan dapat mengurangi kepadatan di instalasi gawat darurat (IGD) dan menekan antrean pasien rawat inap.

Selain itu, RSUP NTB mulai menyiapkan penerapan penuh sistem dual-track pathway atau pemisahan jalur pasien infeksius dan non-infeksius sejak pintu masuk rumah sakit. Sistem tersebut diharapkan mampu menekan risiko infeksi nosokomial sekaligus mempercepat waktu respons pelayanan hingga di bawah enam jam.

Penguatan layanan kritis juga menjadi perhatian utama melalui peningkatan kesiapan fasilitas intensive care unit (ICU) dan sistem pemantauan pasien dengan tingkat keparahan tinggi guna menekan angka kematian pasien intensif.

Di bidang digitalisasi, Gubernur meminta manajemen RSUP NTB mempercepat transformasi digital agar layanan rumah sakit menjadi lebih cepat, pasti, dan terintegrasi.

Manajemen rumah sakit saat ini tengah menyiapkan penguatan sistem pendaftaran daring, rekam medis elektronik, manajemen antrean, hingga dashboard pengendalian rumah sakit dan standar pelayanan minimal secara real time. Sistem tersebut diharapkan mendukung pengambilan keputusan berbasis data sekaligus meningkatkan kecepatan layanan kepada pasien.

RSUP NTB juga melakukan sinkronisasi data aset dan sumber daya manusia ke sistem nasional Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari penguatan status layanan paripurna rumah sakit tipe A.

Selain pembenahan sistem pelayanan, perhatian juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kesehatan melalui berbagai pelatihan layanan kritis. Pemerintah Provinsi NTB turut mendorong perbaikan fasilitas pendukung bagi tenaga kesehatan, mulai dari ruang istirahat, sarana olahraga, layanan penitipan anak (day care), hingga penguatan sistem ambulans profesional.

Direktur RSUP NTB drg. H. Asrul Sani mengatakan transformasi rumah sakit saat ini tidak lagi hanya berfokus pada pembenahan internal, melainkan membangun sistem pelayanan yang lebih cepat, terukur, modern, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, RSUP NTB juga terus memperkuat budaya pelayanan, kualitas SDM, dan sistem kerja yang lebih responsif agar perubahan pelayanan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Dalam aspek tata kelola keuangan, RSUP NTB menargetkan peningkatan pendapatan rumah sakit, mewujudkan kondisi tanpa utang, mengurangi ketergantungan terhadap subsidi APBD, serta membangun organisasi yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Dengan transformasi yang terus dilakukan, RSUP NTB diarahkan menjadi rumah sakit yang modern, profesional, sehat dalam tata kelola, dan mampu memberikan pelayanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat NTB.(ris/r)

Utang RSUP NTB Lunas Terbayar, Kini Fokus Penguatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

globalfmlombok.com
-
0
Utang RSUP NTB Lunas Terbayar, Kini Fokus Penguatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Mataram (globalfmlombok.com)-

Setelah bertahun-tahun menjadi beban yang ikut menekan ruang gerak pelayanan rumah sakit, utang kontraktual RSUP NTB senilai Rp91,45 miliar akhirnya tuntas diselesaikan.

Pelunasan tersebut menjadi titik penting bagi RSUP NTB untuk keluar dari tekanan fiskal sekaligus mulai membangun fondasi baru menuju tata kelola rumah sakit yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Sehari setelah rapat khusus yang dipimpin Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Ruang Kerja Pendopo Gubernur pada Rabu (13/5/2026), RSUP NTB menandai dimulainya babak baru pembenahan organisasi dan penguatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pertemuan tersebut dihadiri Direktur RSUP NTB drg. H. Asrul Sani, M.Kes., bersama jajaran Wakil Direktur dan turut didampingi Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB Ahsanul Halik.

Berdasarkan data manajemen per 6 Mei 2026, total kewajiban utang kontraktual tahun anggaran 2025 tercatat sebesar Rp91.445.484.400,83.

Proses pelunasan dilakukan secara bertahap hingga seluruh kewajiban berhasil diselesaikan. Pada masa direksi sebelumnya, pembayaran utang berhasil dituntaskan sebesar Rp44.766.375.492,17.

Sementara pada masa direksi baru saat ini dilakukan percepatan penyelesaian sisa kewajiban sebesar Rp46.679.108.908,66 hanya dalam waktu satu bulan hingga pembayaran mencapai 100 persen.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB Ahsanul Khalik atau yang akrab disapa Aka menjelaskan bahwa Bapak Gubernur NTB memberikan apresiasi atas capaian tersebut, namun sekaligus menekankan agar keberhasilan itu tidak berhenti sebagai penyelesaian administratif semata.

Menurutnya, pelunasan utang harus menjadi momentum memperkuat tata kelola rumah sakit, memulihkan kepercayaan publik, dan membangun sistem pelayanan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

“Bapak Gubernur menekankan bahwa setelah persoalan utang diselesaikan, RSUP NTB harus mulai bergerak lebih cepat melakukan pembenahan. Ukuran keberhasilan rumah sakit bukan hanya besar gedungnya, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar merasakan pelayanan yang cepat, nyaman, manusiawi, dan memberi rasa aman,” ujarnya menyampaikan arahan Gubernur.

Penyelesaian kewajiban tersebut dinilai menjadi titik penting karena stabilitas keuangan rumah sakit memiliki hubungan langsung dengan kelancaran pelayanan, mulai dari pengadaan alat kesehatan, dukungan operasional, hingga kepastian kerja sama dengan berbagai mitra layanan kesehatan.

Dengan berakhirnya beban utang, RSUP NTB kini memiliki ruang fiskal yang jauh lebih sehat untuk memperkuat stabilitas operasional, menjaga keberlanjutan pelayanan, serta melakukan pembenahan organisasi secara lebih terukur.

“Kalau utang sudah selesai, maka perlahan kita bangkit. Kita ingin RSUP NTB tidak hanya menjadi rumah sakit yang besar, tetapi menjadi rumah sakit yang sehat, kuat, maju, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” demikian penegasan Bapak Gubernur, jelasnya.

Lebih lanjut, Aka menyampaikan bahwa Direktur RSUP NTB drg. H. Asrul Sani, M.Kes., dalam rapat tersebut juga menjelaskan bahwa manajemen rumah sakit saat ini mulai menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga kondisi fiskal tetap sehat melalui pengendalian belanja, penataan arus kas, percepatan penyelesaian klaim BPJS, serta pengembangan sumber-sumber pendapatan baru yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Selain itu, manajemen RSUP NTB juga mulai menyiapkan strategi diversifikasi pendapatan melalui evaluasi kerja sama, appraisal aset, optimalisasi aset yang belum produktif, serta pengembangan berbagai revenue center baru guna memperkuat kemandirian fiskal rumah sakit ke depan.

Menurutnya, dengan fondasi fiskal yang mulai sehat dan tata kelola yang terus diperbaiki, RSUP NTB optimistis dapat tumbuh menjadi institusi layanan kesehatan yang semakin sehat, mandiri, dan berkelanjutan.

Kini, setelah beban masa lalu mulai ditinggalkan, RSUP NTB perlahan mulai membangun fondasi baru menuju rumah sakit yang lebih sehat, mandiri, dan semakin dipercaya masyarakat.

Sebab bagi Pemerintah Provinsi NTB, pelunasan utang bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari kebangkitan RSUP NTB menuju masa depan pelayanan kesehatan yang lebih kuat dan berkelanjutan.(ris/r)

Realisasi Investasi NTB Tembus 17 Persen, Pemprov Optimistis Target Rp68 Triliun Tercapai

globalfmlombok.com
-
0
Realisasi Investasi NTB Tembus 17 Persen, Pemprov Optimistis Target Rp68 Triliun Tercapai

Mataram (globalfmlombok.com) – Realisasi investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada triwulan pertama tahun 2026 mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Tahun ini, capaian investasi telah menembus 17 persen atau meningkat sekitar lima persen dibanding periode yang sama tahun 2025 yang hanya berada di angka 12 persen.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NTB, Irnadi Kusuma mengaku optimistis target investasi sebesar Rp68 triliun yang diberikan Kementerian Investasi dapat terealisasi hingga akhir tahun.

“Kalau dulu kan hanya 12 persen. Sekarang meningkat signifikan,” ujarnya kepada Suara NTB, Minggu (17/5/2026).

Menurut Irnadi, peningkatan realisasi investasi tahun ini dipengaruhi meningkatnya kesadaran para pelaku usaha dalam melaporkan nilai investasi mereka. Hal itu terjadi setelah pemerintah aktif melakukan pendampingan dan jemput bola kepada perusahaan-perusahaan investasi di daerah.

“Kalau sebelumnya kan mereka masih diam-diam saja. Kita sekarang ini sudah mulai pendampingan dan kita jemput bola ke masing-masing pelaku investasi, perusahaan. Kita turun langsung untuk membantu mereka melaporkan,” jelasnya.

Ia menyebutkan, nilai investasi di NTB masih didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dengan sektor pertambangan menjadi penyumbang terbesar, disusul sektor pariwisata.

Meski belum menghitung secara rinci total realisasi investasi dalam bentuk nominal, Irnadi memperkirakan capaian 17 persen dari target Rp68 triliun setara sekitar Rp11,56 triliun.

“Nah saya lupa jumlahnya itu berapa. Kita hitung saja dari 68 triliun kalau dibagi 17 persennya itu berapa. Ada angkanya di kantor, lupa saya,” katanya.

Di tengah tingginya target investasi, Pemprov NTB masih menghadapi tantangan terkait belum rampungnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sejumlah kabupaten/kota.

RDTR menjadi dasar penting dalam penyusunan acuan izin pemanfaatan ruang, pedoman pembangunan hingga pengendalian tata ruang yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).

Irnadi mengakui, hampir seluruh daerah di NTB masih belum menyelesaikan RDTR. Padahal, tanpa RDTR, izin investasi di wilayah yang menjadi target pengembangan tidak dapat diterbitkan melalui sistem OSS.

“Ini kita dorong agar kabupaten/kota bisa menyelesaikan. Kami terus berkoordinasi juga lewat teman-teman PUPR,” katanya.

Untuk mengejar target investasi Rp68 triliun, Pemprov NTB kini mulai membidik sejumlah proyek strategis. Salah satunya rencana pembangunan seaplane atau pesawat air di Bendungan Batujai, Kabupaten Lombok Tengah.

Menurut Irnadi, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memberikan perhatian khusus terhadap pengawalan investasi di daerah. Bahkan, gubernur disebut telah bertemu langsung dengan calon investor proyek tersebut.

Pembangunan seaplane dinilai akan memperkuat konektivitas pariwisata menuju Lombok, terutama bagi wisatawan dari Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan daerah lainnya.

“Ini untuk konektivitas, memperkuat arus pariwisata supaya angka kunjungan meningkat karena yang kita kejar sekarang wisatawan yang menengah ke atas atau high tourism,” ujarnya.

Selain proyek seaplane, Pemprov NTB juga membidik investasi di sektor pembangkit listrik, termasuk proyek dari Berkah Energi Lombok dengan nilai investasi mencapai Rp3,1 triliun.

“Secara umum nilai investasinya ini besar-besar. Kalau untuk seaplane belum bisa saya sebutkan, nanti mulai dilakukan tahapan perizinan,” pungkasnya. (r)

Fasilitas Kesehatan di NTB Bertambah, RS UMMAT PKU Muhammadiyah Lombok Timur Diresmikan

globalfmlombok.com
-
0
Fasilitas Kesehatan di NTB Bertambah, RS UMMAT PKU Muhammadiyah Lombok Timur Diresmikan

Selong (globalfmlombok.com) —

Penguatan layanan kesehatan masyarakat di Nusa Tenggara Barat kembali mendapat dukungan melalui peresmian Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Mataram (RS UMMAT) PKU Muhammadiyah Lombok Timur oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, bersama Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, Minggu 17 Mei 2026.

Kehadiran rumah sakit tersebut diharapkan memperluas akses layanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Lombok Timur dan kawasan penyangga sekitarnya, sekaligus memperkuat kontribusi Muhammadiyah dalam pembangunan sektor kesehatan di NTB.

Peresmian berlangsung di kompleks RS UMMAT PKU Muhammadiyah Lombok Timur dan dihadiri jajaran Muhammadiyah, tokoh masyarakat, unsur tenaga kesehatan, serta berbagai elemen pendidikan dan sosial kemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pembangunan fasilitas kesehatan harus berjalan seiring dengan penguatan budaya hidup sehat di tengah masyarakat. Menurutnya, tantangan kesehatan saat ini tidak hanya berkaitan dengan layanan medis, tetapi juga perubahan pola hidup masyarakat, terutama pada generasi muda.

Ia menyoroti meningkatnya kasus diabetes, obesitas, gangguan penglihatan, hingga persoalan kesehatan lain yang dipicu rendahnya aktivitas fisik dan penggunaan gawai secara berlebihan pada anak usia sekolah.

“Membangun masyarakat yang berbudaya sehat jauh lebih penting daripada sekadar membangun rumah sakit. Karena itu, edukasi hidup sehat harus terus diperkuat,” ujarnya.

Sebagai bagian dari penguatan pola hidup sehat, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus mendorong berbagai program pembiasaan di lingkungan sekolah, salah satunya melalui gerakan Senam Anak Indonesia Hebat.

Abdul Mu’ti juga mengapresiasi Muhammadiyah NTB yang dinilai berhasil menghadirkan rumah sakit dengan semangat pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

Menurutnya, kualitas layanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh fasilitas dan teknologi, tetapi juga oleh sikap tenaga medis dalam melayani pasien.

“Kunci layanan kesehatan adalah keramahan dan ketulusan dalam melayani masyarakat. Layani masyarakat dengan senyuman dan empati,” pesannya.

Ia menambahkan, Muhammadiyah juga terus memperkuat kontribusinya di sektor kesehatan nasional melalui pengembangan industri kesehatan, termasuk pembangunan pabrik infus dan penguatan kemandirian industri obat-obatan.

Selain itu, Abdul Mu’ti mendorong pengembangan klinik satelit hingga tingkat desa agar akses layanan kesehatan masyarakat semakin dekat dan merata.

Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan optimismenya terhadap kehadiran RS UMMAT PKU Muhammadiyah Lombok Timur yang diyakini akan menjadi salah satu pusat layanan kesehatan terpercaya di daerah.

Menurutnya, Muhammadiyah memiliki modal sosial yang kuat berupa kepercayaan publik, budaya pengabdian, serta tata kelola organisasi yang baik dan konsisten.

“Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat kedermawanan dan jiwa relawan yang tinggi, dan salah satu penggerak utamanya sejak lama adalah Muhammadiyah,” ungkapnya.

Gubernur menilai rumah sakit Muhammadiyah selama ini selalu memiliki ciri pelayanan yang kuat dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.

“Di mana pun rumah sakit Muhammadiyah hadir, selalu mendapat tempat di hati masyarakat. Kepercayaan itu harus terus dijaga dengan pelayanan yang baik, profesional, dan penuh empati,” tutup Gubernur.(ris/r)

Terdakwa Dugaan Korupsi Insentif PPJ Putuskan Banding

globalfmlombok.com
-
0
Terdakwa Dugaan Korupsi Insentif PPJ Putuskan Banding

Praya (globalfmlombok.com) – Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi insentif pemungutan Pajak Penerang Jalan (PPJ) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2019-2023 memutuskan untuk menempuh upaya banding atas vonis Pengadilan Negeri Tipikor Mataram, dalam kasus yang diduga merugikan Negara sebesar Rp1,8 miliar tersebut. Atas keputusan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng menyatakan siap menghadapi upaya banding ketiga terdakwa tersebut.

“Kita hormati langkah para terdakwa untuk banding. Dalam hal ini kita juga percaya kalau hakim Pengadilan Tinggi (PT) Mataram punya komitmen yang sama untuk memberantas korupsi,” sebut Kasi. Intelijen Kejari Loteng Alfa Dera, kepada Suara NTB, Sabtu (16/5).

Dengan upaya banding tersebut, maka kasus dugaan korupsi insentif pemungutan PPJ yang menjerat tiga terdakwa masing-masing LK (Kepala Bapenda Loteng 2019-2022), Ja (Kepala Bapenda Loteng 2022) serta LBS (mantan bendara Bapenda Loteng) belum dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Berpeluang Dikembangkan
Disinggung langkah lanjutan terkait kasus PPJ, Alfa mengatakan jaksa juga masih terus mengkaji fakta-fakta yang muncul di persidangan. Dengan kata lain, jika memang ada alat bukti pendukung yang kuat kasus PPJ masih berpeluang untuk dikembangkan. Tidak hanya berhenti di tiga terdakwa itu saja.

Dalam pengembangannya itu nanti, semua pihak yang terkait bisa dipanggil dan dimintai keterangannya. Termasuk kepala daerah. “Kalau memang ada dua alat bukti pendukung, kemungkinan untuk itu (pemanggilan kepala daerah) tetap ada,” imbuhnya.

Hanya saja, untuk saat ini pihaknya masih fokus untuk menghadapi proses banding yang dilakukan tidak terdakwa kasus PPJ Loteng. Kalau semua proses hkum selesai, baru pihaknya akan menentukan langkah lebih lanjut. “Fokus kita ini, menghadapi upaya banding para terdakwa kasus PPJ,” ujar Alfa.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram memvonis bersalah tiga terdakwa kasus korupsi insentif pemunguan PPJ pada sidang putusan akhir April lalu. Terdakwa LK mendapat vonis tertinggi yakni kurungan selama 6 tahun dan denda sebesar Rp200 juta. Dengan kewajiban mengembalikan kerugian negara masing-masing sebesar Rp1.556.844.610

Kemudian terdakwa Ja divonis kurungan selama 5 tahun denda Rp150 juta. Ditambah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp332.502.585. Adapun terdakwa LBS hanya divonis penjara selama 4 tahun dengan denda Rp50 juta. “Yang paling kita apresiasi hakim PN Tipikor Mataram ini ini yakni dikabulkannya tuntutan kita untuk penyitaan asset,” tandasnya. (kir)

Polisi Gagalkan Aktifitas Pengeboman Ikan di Selat Balabai

globalfmlombok.com
-
0
Polisi Gagalkan Aktifitas Pengeboman Ikan di Selat Balabai

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Satuan Polisi Air dan Udara (Sat Polairud) Polres Sumbawa menggagalkan upaya penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (destruktif fishing) di Perairan Selat Balabai, tepatnya di antara Pulau Medang dan Pulau Moyo pada, Jumat (15/5) dini hari.

“Ada tiga orang yang kita amankan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut termasuk berkoordinasi dengan unit Penjinak Bom (Jibom) untuk memastikan diduga bahan peledak,” kata Kasat Polairud, Iptu Baiq Shinta Dewi Ratna Negari, Sabtu (16/5).

Baiq Shinta melanjutkan, pengungkapan terhadap kasus ini berawal dari patroli rutin yang dilakukan di wilayah perairan tersebut. Sekitar pukul 03.00 WITA, petugas mendapati sebuah kapal yang dicurigai akan melakukan aktivitas pengeboman ikan.

Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan sejumlah botol dan jerigen berisi campuran pupuk ammonium nitrat. Selain itu, ditemukan juga minyak tanah yang diduga akan digunakan untuk praktik bom ikan serta sejumlah alat tangkap lainnya.

“Barang bukti yang diamankan antara lain 83 botol bekas ukuran 1,5 liter berisi pupuk campur minyak, lima jerigen ukuran lima liter, empat jerigen ukuran dua liter, satu unit kapal GT 5,” ucapnya.
Saat ini, Unit Gakkum Sat Polairud masih melakukan penyelidikan dan pendalaman guna mengungkap secara terang peristiwa tersebut. Terhadap tiga orang terduga pelaku saat ini sifatnya masih diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam penanganan kasus ini, penyidik juga dijadwalkan melakukan pemeriksaan ahli Jibom untuk memastikan bahan yang mereka gunakan dalam menangkap ikan. “Kasusnya masih terus kita dalami dan sampai saat ini tiga orang terduga pelaku masih kita amankan untuk diperiksa lebih lanjut,” ujarnya. (ils)

ODGJ Diduga Bakar Rumah di Kecamatan Belo

globalfmlombok.com
-
0
ODGJ Diduga Bakar Rumah di Kecamatan Belo

Bima (globalfmlombok.com) – Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) diduga membakar rumah warga di RT 06/RW 02 Desa Lido, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, Sabtu (16/5). Sejumlah 15 unit rumah panggung, satu rumah semi permanen, dan satu gudang terbakar. Kerugian ditaksir mencapai Rp1,5 miliar.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bima, Ruslan mengatakan kebakaran pertama kali terjadi sekitar pukul 02.40 WITA. Rumah warga diduga sengaja dibakar oleh seorang warga bernama Haerul (38), petani asal Desa Lido yang diduga mengalami gangguan kejiwaan.

“Pelaku ingin membakar adiknya yang berada di dalam rumah, namun adiknya berhasil menyelamatkan diri sehingga api menjalar ke seluruh bagian rumah dan membakar seluruh isi rumah,” ujarnya, Sabtu (16/5).

Menurut Ruslan, kondisi permukiman yang padat dan mayoritas rumah berbahan kayu menyebabkan api cepat membesar dan merembet ke bangunan lain di sekitarnya.
Pihaknya mendapatkan sekitar pukul 03.15 WITA melalui pusat panggilan dari warga Desa Lido bernama Abdullah. Lima unit mobil pemadam kemudian diterjunkan ke lokasi.

“Pukul 03.28 WITA, dua unit Mobil Pemadam Kebakaran Kabupaten Bima, satu unit Pemadam Kebakaran Kecamatan Belo, satu unit Damkar Palibelo dan satu unit Damkar Monta tiba di TKP langsung melakukan upaya pemadaman,” ujar Ruslan.

Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 06.30 WITA, setelah petugas dibantu warga melakukan pemadaman selama hampir tiga jam. Pendinginan dilanjutkan hingga pukul 06.50 WITA.
Ruslan menambahkan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, 17 kepala keluarga terdampak akibat kebakaran yang menghanguskan rumah beserta seluruh isi bangunan.

Bupati Bima Ady Mahyudi meninjau langsung lokasi kebakaran dan menyerahkan bantuan tanggap darurat berupa logistik, kebutuhan pangan, dan uang tunai kepada warga terdampak.

“Kami turut prihatin dan merasakan duka yang dialami masyarakat. Kehilangan tempat tinggal dalam waktu singkat tentu menjadi cobaan yang berat. Pemerintah daerah hadir untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat terdampak,” ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus membantu warga korban kebakaran. Bupati menyadari bahwa bantuan yang diberikan pemerintah tidak sepenuhnya menggantikan kerugian yang dialami oleh masyarakat. Namun demikian, bantuan yang disalurkan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah kepada masyarakat. “Kami akan terus berupaya membantu warga yang terdampak musibah,” imbuhnya. (hir)

Diduga Belum Kantongi Izin, Pembangunan Penginapan dan Perumahan di Lobar Disetop Sementara

globalfmlombok.com
-
0
Diduga Belum Kantongi Izin, Pembangunan Penginapan dan Perumahan di Lobar Disetop Sementara

Giri Menang (globalfmlombok.com)  – Pembangunan sebuah penginapan dan perumahan di wilayah Lombok Barat (Lobar) disetop sementara oleh Satpol PP, lantaran diduga belum mengantongi izin. Pihak pengelola berdalih telah mengurus izin, tetapi mereka nekat membangun sebelum izinnya terbit.
Penyetopan sementara ini ini dilakukan Satpol-PP PP sebagai upaya penegakkan Perda dan melindungi pihak investor agar menaati aturan yang berlaku. Kasatpol PP Lobar I Ketut Rauh mengatakan, pihaknya mendapatkan aduan dari masyarakat terkait sejumlah pembangunan yang belum mengantongi izin resmi.

D iantaranya, pembangunan sebuah penginapan di wilayah Sekotong. Pihaknya menindaklanjuti aduan itu dengan turun ke lokasi yang dimaksud. “Kami tindak lanjuti aduan itu, turun ke lokasi. Ternyata memang tidak dilengkapi dengan izin,” tegas Rauh.

Saat turun ke lokasi, pihaknya meminta pengelola menunjukkan izin membangun tetapi tidak bisa ditunjukkan. Kendati pihak pengelola berdalih sedang mengurus izin, tetapi izin belum keluar, sehingga dianggap belum ada izinnya.

“Walupun izin sedang diurus, dari kacamata Satpol PP bersangkutan tidak bisa menunjukkan izin, kami anggap belum ada izinnya. Karena itu kami minta penghentian sementara kegiatan, sambil menunggu izin keluar,” tegas Rauh.

Pihaknya tidak ingin ketika mereka sudah membangun tetapi izin belum keluar, mereka tentu akan rugi. Sebab yang namanya mengurus izin, bisa keluar atau bisa juga tidak. Selain itu, langkah ini sebagai upaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di samping, agar pengelola bangunan bisa menaati aturan.

Selain penginapan, pihaknya juga menerima aduan warga Gerung terkait aktivitas pembangunan perumahan yang diduga belum mengantongi izin. Pihaknya bersama Dinas Pertanian dan kecamatan pun turun ke lokasi untuk memastikan aktivitas pengurukan lahan tersebut.
“Tim meminta aktivitas dihentikan sementara sambil menunggu izin resmi dari pihak yang berwenang,” tegas Rauh.

Pihaknya mengimbau kepada pihak pengembang atau developer untuk mengikuti aturan yang berlaku dalam melaksanakan aktivitas pembangunan di wilayah Lobar. (her)

1...474849...380Halaman 48 dari 380