Beranda blog Halaman 47

Pemprov NTB Mulai Reformasi Sektor Pendidikan, Fokus Pemerataan SMK hingga “Link and Match” Industri

Mataram (globalfmlombok.com)—

Pemerintah Provinsi NTB mulai menjalankan reformasi besar di sektor pendidikan melalui pemerataan kualitas SMK, sinkronisasi data anak putus sekolah, penguatan pendidikan inklusif, hingga penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri atau link and match industri.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Terbatas Bidang Pendidikan yang dipimpin langsung Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, di ruang kerja Gubernur NTB, Senin (18/5), bersama Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri.

Rapat turut dihadiri Sekda NTB, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial dan P3A, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas PUPR dan PKP, serta Juru Bicara Pemprov NTB.

Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa persoalan pendidikan tidak bisa lagi ditangani secara parsial dan sektoral. Seluruh perangkat daerah diminta bekerja secara terintegrasi agar pembangunan pendidikan NTB selaras dengan kebutuhan masyarakat dan program prioritas nasional.

Menurut Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, yang akrab disapa Aka, Gubernur telah membuka komunikasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI serta sejumlah kementerian terkait guna memperluas akses NTB terhadap program strategis pemerintah pusat.

“Ada pembicaraan khusus dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI serta sejumlah kementerian terkait yang membuka ruang besar bagi NTB untuk mengakses berbagai program strategis nasional di bidang pendidikan,” ujar Aka.

Salah satu terobosan yang siap dijalankan adalah pemerataan kualitas SMK melalui skema Golden Ticket dan Silver Ticket. Program ini dirancang untuk menempatkan kepala sekolah berprestasi di SMK yang masih tertinggal, terutama di wilayah pinggiran.

Kepala sekolah yang dinilai berhasil membangun prestasi, memperkuat kemitraan industri, serta menghasilkan lulusan yang terserap dunia kerja atau mampu membuka usaha mandiri akan diberikan kesempatan memimpin sekolah lain yang belum berkembang. Mereka juga dapat membawa dua guru terbaik sebagai tim pendamping dengan dukungan insentif atau tunjangan penghasilan khusus.

“Pak Gubernur ingin budaya kerja baik dan keberhasilan di satu sekolah dapat ditransfer ke sekolah lain sehingga kualitas SMK kita tumbuh lebih merata,” jelas Aka.

Program tersebut akan diuji coba terlebih dahulu di sejumlah SMK sebelum diterapkan lebih luas. Dikpora NTB juga diminta segera menyusun petunjuk teknis dan regulasi pendukung yang nantinya diperkuat melalui Peraturan Gubernur maupun Keputusan Gubernur.

Selain reformasi tata kelola sekolah, Pemprov NTB juga mulai menyesuaikan arah pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan potensi ekonomi daerah.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB diminta memperkuat peningkatan keterampilan yang terintegrasi dengan pendidikan menengah melalui sertifikasi kompetensi lulusan SMK, penguatan Global Classes, program magang Jepang, hingga pengembangan SMA double track.

Program tersebut diarahkan untuk menyiapkan generasi muda NTB agar mampu mengisi peluang kerja nasional maupun global, termasuk di negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja terampil seperti Jepang.

Pemerintah Provinsi NTB juga menargetkan ratusan alumni SMK mendapatkan pelatihan, sertifikasi kompetensi, penguatan bahasa asing, dan magang industri secara bertahap mulai 2026–2027.

Gubernur juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap jurusan SMK agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dil masing-masing daerah.

“Daerah pertambangan misalnya harus memiliki jurusan yang relevan dengan kebutuhan industri pertambangan. Begitu juga daerah lain harus menyesuaikan dengan potensi wilayahnya masing-masing sehingga ada SMK yang memiliki kekhususan sesuai karakter daerahnya,” tegasnya.

Selain masalah kualitas pendidikan, rapat tersebut juga mengungkap persoalan serius terkait tingginya angka anak putus sekolah di NTB yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan.

Pemprov NTB menemukan adanya persoalan sinkronisasi data antara sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan sistem pendataan pesantren melalui EMIS di bawah Kementerian Agama. Akibatnya, banyak santri yang melanjutkan pendidikan di pondok pesantren tidak tercatat dalam sistem Dapodik dan dianggap sebagai anak putus sekolah.

“Pak Gubernur menegaskan bahwa yang harus diselesaikan bukan hanya soal angka statistik, tetapi bagaimana memastikan seluruh anak NTB benar-benar tetap mendapatkan akses pendidikan,” kata Aka.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Pemprov NTB akan membentuk tim kecil lintas sektor dari pejabat fungsional guna melakukan sinkronisasi data pendidikan sekaligus memperkuat pendataan anak rawan putus sekolah.

Program pendidikan alternatif melalui PKBM, SMA/SMK Terbuka, kelas jarak jauh, hingga program PEPSI juga akan diperkuat agar anak-anak yang benar-benar putus sekolah dapat kembali melanjutkan pendidikan.

Dalam rapat itu, Dinas Sosial dan P3A turut diminta memperkuat pendataan anak disabilitas, pekerja anak, dan kelompok rentan lainnya agar seluruh warga mendapatkan akses pendidikan yang setara.

Pemprov NTB juga membuka peluang pembangunan SLB baru di sejumlah wilayah berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan bersama pemerintah pusat. Peran kader posyandu nantinya akan diperluas untuk membantu pendataan anak rawan putus sekolah hingga pekerja anak di tingkat desa dan kelurahan.

“Pak Gubernur ingin pendidikan di NTB tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi benar-benar terhubung dengan kebutuhan dunia kerja, kondisi sosial masyarakat, dan masa depan anak-anak NTB,” pungkas Aka.(ris/r)

Bawa Rp8,34 Miliar Pakai KRI Pulau Rimau, Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 Sasar Lima Pulau 3T di NTB

Giri Menang (globalfmlombok.com)-

Bank Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat kembali bersinergi dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam pelaksanaan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 guna memperkuat kedaulatan ekonomi di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T).

Ekspedisi yang berlangsung pada 18–24 Mei 2026 itu resmi dilepas di Pelabuhan Gili Mas, Senin (18/5/2026). Tim ERB menggunakan KRI Pulau Rimau-724 untuk menjangkau lima pulau 3T di NTB, yakni Pulau Moyo, Pusu Langgudu, Medang, Maringkik, dan Gili Gede.

Acara pelepasan dihadiri Kepala Perwakilan BI NTB Hario K. Pamungkas, jajaran TNI AL, Pemerintah Provinsi NTB, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Analis Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Raden Aga Nugraha, mengatakan BI menyiapkan modal kerja penukaran uang sebesar Rp8,34 miliar dalam ekspedisi tahun ini. Nilai tersebut meningkat sekitar 3,15 persen dibandingkan pelaksanaan ERB pada 2025.

“Ekspedisi ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang untuk memastikan ketersediaan Rupiah layak edar di seluruh wilayah NKRI,” ujar Aga saat acara pelepasan.

Menurut dia, tantangan geografis serta beragamnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap Rupiah menjadi alasan pentingnya pelaksanaan edukasi dan layanan kas keliling di wilayah 3T.

BI mencatat, sejak 2012 hingga 2025, program ERB hasil kolaborasi dengan TNI AL telah melaksanakan 150 kegiatan kas keliling dan menjangkau 766 pulau di berbagai wilayah Indonesia.

Komandan Pangkalan TNI AL Mataram, Kolonel Laut (P) Asep Tri Prabowo, menegaskan dukungan penuh TNI AL terhadap pelaksanaan ERB 2026. Ia menyebut sinergi bersama BI merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan ekonomi melalui penggunaan Rupiah di wilayah terpencil.

Aga menambahkan, program ERB juga memperoleh pengakuan internasional melalui penghargaan Currency Initiative Award dalam ajang Central Banking Awards 2024 di London. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Indonesia menjangkau wilayah geografis yang kompleks melalui kolaborasi BI dan TNI AL.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTB melalui Asisten II Setda NTB Lalu M. Faozal mengapresiasi konsistensi BI dan TNI AL dalam menghadirkan layanan keuangan hingga pelosok daerah.

“Kegiatan ini menunjukkan negara hadir secara adil. Ketersediaan Rupiah layak edar di wilayah terpencil menjadi fondasi penting bagi inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, ERB tidak hanya menghadirkan layanan penukaran uang, tetapi juga membawa misi edukasi “Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah” sekaligus memperkuat rasa nasionalisme masyarakat di wilayah 3T.

Pelaksanaan ERB 2026 di NTB merupakan rangkaian ke-6 dari total 18 kegiatan nasional yang dijadwalkan berlangsung sepanjang tahun ini. Pemerintah berharap sinergi antara pemerintah daerah, BI, dan TNI AL dapat terus mendukung sektor strategis NTB, seperti pariwisata, pertanian, dan UMKM melalui sistem keuangan yang sehat dan inklusif.(ris/r)

Tak Ada Anggaran PJU, Sejumlah Titik Jalan Provinsi NTB Gelap Gulita

Mataram (globalfmlombok.com) – Sejumlah titik jalan provinsi di NTB belum dilengkapi dengan Penerangan Jalan Umum (PJU). Akibatnya, banyak jalan yang gelap gulita di malam hari, sehingga mengganggu jalannya pengendara. Pengurangan penerangan jalan ini tidak hanya di kawasan umum biasa, bahkan di kawasan wisata super prioritas Bypass Mandalika juga mengalami hal yang serupa. Hampir di sepanjang jalan dari Bypass Bandara hingga Bundaran Sengkol minim penerangan.

Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar mengaku untuk menerangi sepanjang jalan provinsi, butuh sekitar Rp1,5-2 triliun. Panjang jalan provinsi di NTB sekitar 1,4 ribu kilometer. 500 kilometernya di Pulau Lombok, sisanya di Pulau Sumbawa.

“Dari Ampenan sampai Sape yang kita butuh triliunan. Tapi sekarang kan belum ada anggaran,” ujarnya pekan kemarin.

Untuk penerangan jalan di Bypass Mandalika, Ervan mengaku Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
“Kita sudah surati, memperbaiki yang mati, mengganti yang rusak,” katanya.

Ia mengatakan pihak-pihak tersebut sudah meninjau titik PJU yang rusak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, tetapi baru dari BPTD yang sudah memberikan laporan bahwa ada ratusan lampu yang rusak.

Di tahun 2025 lalu, pada tahun 2025, Pemprov NTB memasang 447 titik lampu penerangan jalan umum (PJU), diruas jalan yang ada di Lombok-Sumbawa sepanjang tahun 2025 ini. Hal Ini sebagai upaya Pemprov NTB dalam menjamin keselamatan pengendara, saat melintasi jalan-jalan yang ada di Lombok-Sumbawa ketika malam hari.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam APBD Dishub NTB, setiap unit lampu PJU memiliki nilai kontrak sekitar Rp38–40 juta. Pemasangan dilakukan secara bertahap dan terbagi di dua pulau utama.

Untuk Pulau Lombok, PJU dipasang di sejumlah ruas prioritas, antara lain ruas Jalan Rembiga–Pemenang 20 titik. Jalan Kediri–Praya sebanyak 47 titik. Jalan Wakul–Ketangga 23 titik. Jalan Praya–Keruak 40 titik. Jalan Phuta–Mula 40 titik. Jalan Kuta–Montong Ajan 20 titik. Jalan Tanjung Teros–Korleko–Pringgabaya 50 titik.

Sementara itu di Pulau Sumbawa pemasangan PJU dilakukan di Jalan Sultan Kaharuddin Sila sebanyak 20 titik. Jalan Imam Bonjol Dompu 21 titik. Jalan Sila–Bano Bima 20 titik. Jalan Sila–Bajo Bima 1 titik. Jalan Talabiu–Simpasai Kabupaten Bima 18 titik. Jalan Karumbu–Sape Kabupaten Bima 20 titik. Terakhir Jalan Tawali–Sape Bima dipasang 23,7 titik. (era)

Seorang Mahasiswi Unram Ditemukan Meninggal Dunia di Sebuah Kamar Kos di Gomong

Mataram (globalfmlombok.com) – Seorang mahasiswi Universitas Mataram (Unram) berinisial NDR (21) ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar kos di wilayah Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Senin, 18 Mei 2026.

Kapolsek Selaparang, Iptu Zulharman Lutfi, mengatakan, korban merupakan mahasiswi Unram asal Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat.

Ia menyebutkan, korban pertama kali ditemukan tak bernyawa oleh rekannya yang merasa curiga karena tidak bisa menghubungi korban sejak beberapa waktu sebelumnya.

Berdasarkan keterangan teman korban, korban sempat menghubunginya melalui aplikasi WhatsApp pada 16 Mei 2026 sekitar pukul 02.00 Wita. Namun saat itu saksi masih berada di Jakarta dalam perjalanan menuju Lombok.

Setelah tiba di Lombok pada 17 Mei 2026 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi mencoba kembali menghubungi korban, tetapi handphone korban sudah tidak aktif. Sekitar pukul 21.00 Wita, saksi bersama sepupunya mendatangi kamar kos korban.

“Saat tiba di lokasi, kamar korban dalam keadaan gelap. Saksi beberapa kali mengetuk pintu namun tidak ada respons. Karena sepeda motor korban juga tidak terlihat, saksi sempat mengira korban sedang keluar,” jelasnya.

Karena merasa curiga, saksi kemudian kembali bersama beberapa rekannya untuk memastikan kondisi korban. Saat mengintip melalui ventilasi kamar menggunakan senter, mereka melihat korban dalam posisi terlentang dan mencium bau tidak sedap dari dalam kamar.

Saksi kemudian melaporkan temuan tersebut kepada kepala lingkungan setempat yang selanjutnya menghubungi Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta pihak kepolisian.

Jenazah Mahasiswi Unram Dievakuasi

Mendapat laporan tersebut, Polsek Selaparang bersama Unit Identifikasi Polresta Mataram langsung melakukan evakuasi dan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara dan lokasi kamar kos sudah dipasang garis polisi. Untuk proses autopsi masih menunggu persetujuan pihak keluarga,” terangnya.

Zulharman menegaskan, hingga saat ini pihak kepolisian belum dapat menyimpulkan penyebab kematian korban dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Kami belum bisa memastikan penyebab kematian korban. Saat ini lokasi sudah diamankan dan sejumlah barang bukti juga telah kami amankan untuk kepentingan penyelidikan,” tutupnya. (mit)

Gelap Bukan Alasan Ngegas! Ini Beberapa Tips Aman Berkendara Aman Biar Happy

Mataram (globalfmlombok.com)–

Berkendara pada malam hari di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki tantangan tersendiri. Selain kondisi minim penerangan, beberapa ruas jalan juga masih belum memiliki marka jalan yang jelas. Hal ini meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor yang membutuhkan visibilitas optimal.

Di sejumlah wilayah NTB, seperti jalan antar kabupaten, jalur pedesaan, hingga akses menuju kawasan wisata, pengendara kerap menghadapi kondisi jalan gelap tanpa lampu penerangan yang memadai. Ditambah lagi, marka jalan yang sudah pudar atau bahkan tidak tersedia membuat batas jalur sulit dikenali, terutama saat berpapasan dengan kendaraan lain.

Menurut Satria Wiman Jaya, kondisi tersebut menuntut pengendara untuk lebih waspada dan meningkatkan teknik berkendara yang aman.

“Berkendara di malam hari dengan penerangan minim dan marka jalan yang tidak jelas sangat berisiko. Pengendara harus mengandalkan fokus, teknik, serta kesiapan kendaraan agar tetap aman di perjalanan,” ujarnya.

Berikut beberapa tips aman berkendara di kondisi tersebut:

  1. Pastikan Sistem Penerangan Optimal

Lampu utama, lampu jauh (high beam), dan lampu sein harus berfungsi dengan baik. Gunakan lampu jauh saat jalan benar-benar gelap, namun tetap bijak agar tidak menyilaukan pengendara dari arah berlawanan.

  1. Kurangi Kecepatan

Jalan tanpa marka membuat batas jalur tidak terlihat jelas. Mengurangi kecepatan membantu pengendara lebih mudah mengantisipasi kondisi jalan dan kendaraan lain.

  1. Jaga Jarak Aman

Dengan visibilitas terbatas, menjaga jarak aman menjadi kunci untuk menghindari tabrakan, terutama saat kendaraan di depan melakukan pengereman mendadak.

  1. Gunakan Perlengkapan Reflektif

Helm dan jaket dengan bahan reflektif membantu pengendara lain lebih mudah melihat posisi Anda di jalan gelap.

  1. Fokus dan Hindari Distraksi

Kondisi jalan yang menantang membutuhkan konsentrasi penuh. Hindari penggunaan ponsel atau aktivitas lain yang dapat mengalihkan perhatian.

  1. Kenali Karakter Jalan NTB

Beberapa jalan di NTB memiliki kondisi berkelok, naik-turun, hingga permukaan yang tidak rata. Pada malam hari, potensi bahaya meningkat karena sulit terlihat.

  1. Manfaatkan Garis Bayangan dan Patokan Visual

Jika marka jalan tidak terlihat, gunakan tepi jalan, bayangan kendaraan lain, atau reflektor sebagai panduan posisi berkendara.

Satria juga menambahkan bahwa meningkatkan keterampilan berkendara sangat penting, terutama dalam menghadapi berbagai kondisi jalan.

“Pengendara disarankan untuk terus mengasah kemampuan melalui pelatihan safety riding agar lebih siap menghadapi kondisi jalan yang beragam, seperti yang sering ditemui di NTB,” tambahnya.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran keselamatan, kampanye terbaru bertajuk “Jago Cari Aman Biar Happy” turut diperkenalkan kepada masyarakat. Kampanye ini mengajak pengendara, khususnya generasi muda, untuk menjadikan keselamatan sebagai gaya hidup saat berkendara—tidak hanya sekadar aturan, tetapi juga kebutuhan agar perjalanan tetap nyaman, aman, dan menyenangkan.

Dengan memahami kondisi jalan serta menerapkan teknik berkendara yang tepat, diharapkan masyarakat dapat tetap aman dan nyaman saat berkendara di malam hari, meskipun dengan keterbatasan penerangan dan marka jalan.(r)

Tampil Memukau, BI NTB Hadirkan 7 Tarian di Uang Rupiah pada Penutupan KK-NTB 2026

Mataram (globalfmlombok.com)-

Bank Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat menghadirkan pertunjukan seni bertema Rupiah dalam malam penutupan Karya Kreatif Nusa Tenggara Barat (KK-NTB) 2026 di Lombok Epicentrum Mall, Minggu (17/5/2026) malam. Pergelaran tersebut menampilkan tujuh tarian tradisional nusantara yang selama ini tergambar di sisi belakang uang kertas Rupiah.

Pertunjukan itu sukses memukau ratusan pengunjung yang memadati atrium pusat perbelanjaan. Setiap tarian merepresentasikan kekayaan budaya Indonesia sesuai pecahan uang Rupiah yang beredar.

Tarian yang ditampilkan meliputi Tari Tifa dari Papua dan Maluku pada pecahan Rp1.000, Tari Piring dari Sumatera Barat pada pecahan Rp2.000, serta Tari Gambyong dari Jawa Tengah pada pecahan Rp5.000.

Selain itu, ditampilkan pula Tari Pakarena dari Sulawesi Selatan pada pecahan Rp10.000, Tari Gong dari Kalimantan Timur pada pecahan Rp20.000, Tari Legong dari Bali pada pecahan Rp50.000, hingga Tari Topeng Betawi dari DKI Jakarta pada pecahan Rp100.000.

Penampilan teatrikal dengan koreografi yang anggun membuat pengunjung terpukau. Pergelaran tersebut dibawakan para penari dari Sanggar Adeva Devayoni binaan Oscar, yang seluruhnya merupakan putra-putri NTB.

Selain menjadi hiburan, pertunjukan itu juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi “Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah” kepada masyarakat. Melalui pendekatan seni budaya, BI NTB berupaya menanamkan pemahaman mengenai identitas nasional yang melekat pada mata uang Republik Indonesia.

Penutupan KK-NTB 2026 sekaligus menandai berakhirnya rangkaian kegiatan yang berlangsung selama tiga hari di Atrium Lombok Epicentrum Mall, Kota Mataram. Pameran UMKM yang digelar BI bersama Pemerintah Provinsi NTB tersebut mencatat sejumlah capaian positif.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB Hario K Pamungkas mengatakan, selama penyelenggaraan acara, omzet penjualan pelaku UMKM mencapai Rp645,9 juta atau meningkat 64,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, komitmen kredit dan pembiayaan perbankan bagi UMKM tercatat mencapai Rp20,55 miliar.

Rangkaian kegiatan KKNTB 2026 juga dimeriahkan dengan bazar kuliner Sasambo, peragaan busana, pameran kopi lokal melalui Lombok Coffee Hub, hingga berbagai pertunjukan seni dan edukasi Rupiah.

Melalui kegiatan tersebut, BI NTB berharap produk UMKM lokal semakin dikenal luas sekaligus memperkuat kecintaan masyarakat terhadap budaya dan Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara.(ris)

Oknum Brimob hingga Casis Polisi di NTB Dilaporkan Atas Kasus Dugaan Kekerasan Seksual

Mataram (globalfmlombok.com) – Seorang calon siswa (Casis) Polri dan dua oknum anggota kepolisian di NTB dilaporkan atas kasus dugaan kekerasan seksual. Laporan tersebut kini berproses di tiga tempat, Polda NTB, Polresta Mataram, dan Polres Lombok Tengah.

Perwakilan Koalisi Anti Kekerasan Seksual NTB, Joko Jumadi pada Minggu (17/5/2026) mengatakan, tiga terlapor tersebut diantaranya seorang Casis Polri, seorang anggota Brimob Polda NTB, dan seorang anggota Bidang IT Polda NTB. “Waktu dan tempat kejadian berbeda-beda. Penanganannya juga berbeda,” katanya.

Kasus pertama ditangani Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dit PPA-PPO) Polda NTB. Seorang anggota Bidang IT Polda NTB menjadi terlapor dalam perkara ini.

Joko menyebutkan, penanganan di Polda NTB dimulai sejak Februari 2025 lalu. Oknum polisi itu diduga melakukan persetubuhan terhadap korban. Modusnya, terduga pelaku mengajak korban bertemu setelah berkenalan lewat media sosial.

“Waktu mereka ketemu, turun hujan. Lalu korban diajak ke kos terlapor. Saya sebut ada dugaan pemerkosaan karena memang ada ancaman dan tipu daya,” jelasnya.

Perkara tersebut kini telah berada di tahap penyidikan, kata dia. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid mengaku belum mendapat informasi terkait perkara ini. “Saya belum dapat infonya,” ucap Kholid.

Kasus kedua ditangani Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Polresta Mataram. Di sini, terlapor adalah seorang anggota Brimob Polda NTB. Dalam perkara ini, terlapor diduga melakukan perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur.

Terduga pelaku diduga menjalin hubungan asmara dengan korban. Mereka diduga melakukan hubungan badan dan terduga pelaku merekamnya. Belakangan, orang tua korban mengetahui hal tersebut dan melaporkannya ke polisi.

Menanggapi perkara tersebut, Kasi Humas Polresta Mataram, Iptu Subhan juga mengaku belum menerima laporan lengkap terkait kasus tersebut. “Saya coba cek dulu di Unit PPA Sat Reskrim,” sebutnya.

Kasus terakhir ditangani Polres Lombok Tengah. Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah, AKP Punguan Hutahaean membenarkan tengah menangani perkara tersebut.

Perkara dengan seorang Casis Polri sebagai terlapor itu kini telah masuk ke tahap penyidikan pihak kepolisian. Punguan mengaku belum ada penetapan tersangka. “Kami baru memeriksa lima orang termasuk terlapor,” bebernya.

Dalam perkara ini, terlapor diduga melakukan revenge porn. Yakni menyebarkan foto tak senonoh milik korban. Terduga pelaku sebelumnya sempat berpacaran dengan korban yang masih berstatus pelajar SMA. Ia menyebarkan foto milik korban setelah keduanya berpisah. Merasa keberatan, korban kemudian melaporkan peristiwa itu ke pihak kepolisian. (mit)

Dana Revitalisasi dan Digitalisasi Pendidikan di NTB Capai Rp763,5 Miliar

Selong (globalfmlombok.com) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., meresmikan program Revitalisasi dan Digitalisasi Pendidikan se-Nusa Tenggara Barat (NTB) di SMKN 1 Sikur pada hari Minggu (17/5/2026).

Total bantuan yang dialokasikan untuk Provinsi NTB pada tahun 2025 mencapai angka fantastis, yakni Rp763,5 miliar. Dana tersebut terbagi menjadi Rp527,5 miliar untuk revitalisasi 531 sekolah dan Rp236 miliar untuk program digitalisasi.

Bantuan revitalisasi pendidikan menyasar berbagai jenjang, mulai dari PAUD hingga SLB. Rinciannya meliputi 69 PAUD, 227 SD, 107 SMP, 60 SMA, serta 11 SKB (Satuan Pendidikan Nonformal).

Khusus untuk Lombok Timur (Lotim), sebanyak 87 sekolah menerima bantuan total Rp105 miliar dengan perincian 7 PAUD, 36 SD, 9 SMP, 12 SMA, dan 4 SLB.

Sementara untuk Kabupaten Sumbawa, 37 sekolah mendapat alokasi Rp38 miliar yang terdiri dari 6 PAUD, 9 SMP, dan 10 SMA.

Dalam hal digitalisasi, Pemprov NTB mendapatkan bantuan untuk menyediakan 7.080 penyediaan perangkat pintar seperti Interactive Flat Panel/Smartboard, penggunaan platform interaktif, hingga pengelolaan administrasi sekolah berbasis data. Bantuan tersebar di 7.000 lebih sekolah senilai Rp236 miliar. Khusus untuk Lombok Timur, bantuan digitalisasi senilai Rp47 miliar.

Menteri Abdul Mu’ti menegaskan bahwa revitalisasi dan digitalisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh. “Dengan demikian kita dapat meningkatkan mutu pendidikan guna membangun SDM Indonesia yang unggul, cerdas, mandiri, berakhlak mulia, dan berkomitmen untuk pembangunan bangsa,” ujarnya.

Selain pembangunan fisik, Menteri Abdul Mu’ti menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidik. Tahun 2025 dialokasikan beasiswa untuk 12.500 guru yang belum S1 dengan nilai masing-masing Rp3 juta per semester. Sementara untuk jenjang D4 dan S1, disediakan bantuan Rp150 ribu per orang melalui sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk memenuhi kualifikasi.

“Guru adalah kunci keberhasilan pendidikan. Teknologi secanggih apa pun tidak bisa menggantikan peran guru. Fokus perhatian kita adalah pemenuhan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru,” tegasnya.

Program peningkatan kompetesi juga mencakup pelatihan AI (Artificial Intelligence) dan Coding yang akan menjadi pelajaran pilihan di sekolah-sekolah yang siap. Ke depan, jika sarana dan prasarana terpenuhi, AI dan Coding bisa menjadi mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan.

Dalam pidatonya, Menteri menekankan pentingnya penguatan budaya dan infrastruktur karakter. Program ini diperkuat dengan penertiban kebijakan tiga kegiatan: menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk nasionalisme, doa bersama sebelum belajar-mengajar, serta pembiasaan hidup sehat seperti makan bergizi, gemar belajar, dan disiplin tidur.

Untuk meningkatkan motivasi, tahun 2025 akan diadakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang SLTA, dan menyusul SMP serta SD pada 2026. Menteri menjelaskan bahwa TKA bukan menjadi penentu kelulusan (partisipasi 98 persen), melainkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

“Memang ada realitas capaian nilai TKA yang belum sesuai harapan. Tapi itu bukan akhir segalanya, melainkan jadi bahan evaluasi,” ujarnya. Hasil TKA bahkan telah digunakan oleh salah satu perguruan tinggi di Belanda sebagai syarat penerimaan mahasiswa dari Indonesia. TKA untuk jenjang SMP akan menjadi syarat penerimaan murid baru SMA melalui jalur prestasi.
Bahasa Inggris Jadi Pelajaran Wajib di SD.

Menteri Abdul Mu’ti mengumumkan bahwa mulai tahun 2027, Bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa kelas III SD ke atas. Saat ini sedang digalakkan pelatihan Bahasa Inggris untuk guru-guru SD.

Menteri menekankan pentingnya memiliki “Tiga M”: Pertama Mental yang siap untuk maju. Mantap dengan stamina spiritual dan mental yang kuat. Ketiga, Misi yang lurus dalam melaksanakan pendidikan.

“Pendidikan tak bisa dilakukan sendiri, harus dikepung semua pihak. Diharapkan dukungan semua agar semua program bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

Kepala SMKN 1 Sikur, Hasbi Ahmad, menyampaikan rasa syukur dan bangganya kepada Presiden Prabowo Subianto serta Mendikdasmen atas bantuan revitalisasi yang diberikan. Tahun 2025, sekolahnya mendapatkan tiga Ruang Kelas Baru (RKB) yang sudah bisa dirasakan manfaatnya.

Ia menjelaskan bahwa SMKN 1 Sikur memiliki 51 rombongan belajar dengan 1.610 siswa, namun sarana prasarana ruang belajar baru tersedia 29 ruang—masih kekurangan 22 ruang belajar. Dari 11 kompetensi keahlian, baru tiga yang memiliki ruang praktik, sehingga masih kekurangan delapan ruang praktik kompetensi.

“Kehadiran Gubernur dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menjadi angin segar bagi pembangunan pendidikan di NTB,” ujar Hasbi Ahmad. (rus)

Berangkat Ilegal ke Malaysia, 10 PMI Asal NTB Dideportasi

Mataram (globalfmlombok.com) – Sebanyak 10 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dideportasi oleh Departemen Imigrasi Malaysia. Mereka diketahui berangkat secara ilegal atau tidak sesuai prosedur resmi penempatan PMI.

Keberangkatan para PMI tersebut tidak tercatat dalam data Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia maupun instansi terkait penempatan PMI di NTB.

Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja (Penta) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, H. Isnanto Karyawan mengatakan, pihaknya akan menjemput lima PMI deportasi tersebut di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, Minggu (17/5/2026).

Selain lima PMI deportasi dari Malaysia, terdapat juga seorang perempuan asal Lombok Barat yang kembali dari Singapura setelah menyelesaikan kontrak kerja selama tiga tahun.

“Yang dijemput di Lembar ada lima orang, terdiri dari tiga orang asal Lombok Timur, satu orang dari Lombok Tengah, dan satu perempuan dari Sedayu, Lombok Barat,” ujarnya kepada Suara NTB, Minggu (17/5/2026).

Sementara empat PMI lainnya memilih pulang secara mandiri menggunakan biaya pribadi maupun bantuan keluarga. Bahkan, satu PMI asal Lombok Tengah difasilitasi keluarganya menggunakan tiket pesawat atas nama anggota keluarga.

Berdasarkan informasi sementara dari pihak penghubung di Malaysia, sebagian besar PMI tersebut bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit. Deportasi dilakukan karena sejumlah persoalan, mulai dari pelanggaran kontrak kerja hingga masalah hukum.

Sebagian PMI disebut melarikan diri dari tempat kerja sehingga diamankan oleh pihak imigrasi Malaysia.

“Informasi awal, ada yang bermasalah dengan kontrak kerja dan ada juga yang tersangkut persoalan hukum sehingga diamankan imigrasi Malaysia,” jelasnya.

Meski demikian, pihaknya masih menunggu keterangan langsung dari para PMI untuk memastikan penyebab deportasi tersebut.

Pemerintah Provinsi NTB bersama Badan Penghubung di Jakarta serta pihak terkait di Malaysia disebut terus melakukan pemantauan dan pendampingan proses kepulangan para PMI hingga tiba di daerah asal masing-masing.

Selain melakukan penjemputan di Pelabuhan Lembar, Disnakertrans NTB juga telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten di Lombok Timur dan Lombok Tengah untuk menyiapkan kendaraan bagi para PMI menuju kampung halaman mereka.

“Jadi Lombok Tengah, Lombok Timur siapkan mobil untuk menyiapkan pulang ke Lombok Timur dan Lombok Tengah,” pungkasnya. (r)

Putra Daerah Jadi Komisaris MGPA, Gubernur Iqbal: Simbol Integrasi Mandalika dengan Warga

Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengaku bangga setelah aktivis senior PMII NTB, Sabolah Al Kalamby dipercaya menjabat Komisaris PT Mandalika Grand Prix Association (MGPA), pengelola Pertamina Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Pengangkatan Sabolah sebagai komisaris oleh InJourney Tourism Development Corporation diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara pengelola Sirkuit Mandalika dengan masyarakat di sekitar kawasan.

“Saya mengucapkan selamat dan ikut bangga salah satu anak muda terbaik di Lombok Tengah diberi kepercayaan duduk di manajemen pengelola Sirkuit Mandalika,” ujar Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu (17/5/2026).

Iqbal menilai, Sabolah memiliki kedekatan emosional dengan kawasan Mandalika karena merupakan putra asli lingkar Mandalika yang tumbuh besar di kawasan tersebut.

Menurut mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki itu, kehadiran Sabolah di jajaran komisaris MGPA menjadi simbol penguatan integrasi antara pengembangan kawasan Mandalika dengan masyarakat lokal.

“Beliau adalah anak asli Lingkar Mandalika. Karena itu beliau adalah simbol penguatan integrasi Kawasan Mandalika dengan masyarakat di lingkar Mandalika dan masyarakat NTB pada umumnya,” katanya.

Iqbal juga menitipkan pesan kepada ITDC, MGPA dan jajaran pejabat baru agar pembangunan di kawasan Mandalika harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Sebelumnya, ITDC melakukan restrukturisasi jajaran direksi dan komisaris MGPA guna memperkuat pengembangan sport tourism serta penyelenggaraan event internasional di Mandalika.

Sabolah Al Kalamby menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pengembangan Mandalika sebagai salah satu ikon pariwisata NTB dan Indonesia.

“Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama kepada Bapak Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal atas dukungan dan komitmen beliau untuk terus berkolaborasi dalam mengembangkan Mandalika sebagai salah satu ikon NTB dan Indonesia di mata dunia,” ujarnya.

Menurut dia, pengembangan Mandalika tidak cukup hanya fokus pada suksesnya penyelenggaraan event internasional, tetapi juga harus mampu menghadirkan dampak ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat NTB, khususnya warga di sekitar kawasan.

Karena itu, salah satu fokus yang akan terus didorong adalah memperbesar keterlibatan sumber daya manusia lokal dalam setiap event yang digelar di Sirkuit Mandalika.

Dia mencontohkan, pada pelaksanaan MotoGP dan berbagai event internasional lainnya, putra-putri daerah NTB mulai dilibatkan sebagai marshal maupun tenaga pendukung kegiatan.

“Event MotoGP sudah ada keterlibatan putra-putri daerah, dan pada event-event lainnya kami juga akan terus mengupayakan agar partisipasi masyarakat lokal semakin besar,” tutupnya. (r)