Beranda blog Halaman 46

Mahasiswi Unram Ditemukan Tak Bernyawa, Polisi Dalami Adanya Dugaan Pembunuhan

globalfmlombok.com
-
0
Mahasiswi Unram Ditemukan Tak Bernyawa, Polisi Dalami Adanya Dugaan Pembunuhan

Mataram (globalfmlombok.com) – Polresta Mataram melakukan pendalaman terhadap kasus meninggalnya seorang mahasiswi Universitas Mataram (Unram) di kamar kos wilayah, Gomong Sakura, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Senin (18/5/2026).

Pendalaman tersebut untuk menyelidiki apakah ada dugaan pembunuhan dalam kasus penemuan jenazah perempuan berinisial NDR (21) asal Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa itu.

Kasat Reskrim Polresta Mataram, AKP I Made Dharma Yulia Putra, mengatakan bahwa saat ini jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Mataram untuk proses visum luar. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan keluarga korban untuk proses autopsi.

“Kami masih lakukan pendalaman. Masih periksa saksi-saksi,” sebutnya.

Ia menyebutkan, setelah penemuan jenazah itu, pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Mereka juga telah mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian.

Dari pantauan Suara NTB, polisi mengamankan sejumlah barang milik korban seperti kipas angin, cok roll dan bantal. Dari pantauan lapangan juga diketahui bahwa ada sejumlah barang korban yang hilang. Seperti, motor, laptop dan handphone.

Selain mengamankan barang bukti dari kamar kos korban, polisi juga telah mengambil sejumlah rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian.

Sebagai informasi, korban pertama kali ditemukan tak bernyawa oleh sepupunya yang merasa curiga karena tidak bisa menghubungi korban sejak beberapa waktu sebelumnya.

Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, korban sempat menghubunginya melalui aplikasi WhatsApp pada 16 Mei 2026 sekitar pukul 02.00 Wita. Namun, saat itu saksi masih berada di Jakarta dalam perjalanan menuju Lombok.

Setelah tiba di Lombok pada 17 Mei 2026 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi mencoba kembali menghubungi korban, tetapi handphone korban sudah tidak aktif. Sekitar pukul 21.00 Wita, saksi bersama sepupunya mendatangi kamar kos korban.

Saat tiba di lokasi, kamar korban dalam keadaan gelap. Saksi beberapa kali mengetuk pintu namun tidak ada respons. Karena sepeda motor korban juga tidak terlihat, saksi sempat mengira korban sedang keluar.

Karena merasa curiga, saksi kemudian kembali bersama beberapa rekannya untuk memastikan kondisi korban. Saat mengintip melalui ventilasi kamar menggunakan senter, mereka melihat korban dalam posisi terlentang dan mencium bau tidak sedap dari dalam kamar.

Saksi kemudian melaporkan temuan tersebut kepada kepala lingkungan setempat yang selanjutnya menghubungi Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta pihak kepolisian.

Mendapat laporan tersebut, Polsek Selaparang bersama Unit Identifikasi Polresta Mataram langsung melakukan evakuasi dan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Jenazah korban setelahnya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Lokasi kejadian juga sudah dipasang garis polisi. (mit)

Kasus Dugaan Penyebaran Data Pribadi Gubernur Iqbal Naik Penyidikan

globalfmlombok.com
-
0
Kasus Dugaan Penyebaran Data Pribadi Gubernur Iqbal Naik Penyidikan

Mataram (globalfmlombok.com) – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB menaikkan kasus dugaan penyebaran data pribadi Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal ke tahap penyidikan.

Sebelumnya, Gubernur Iqbal melaporkan Direktur NTB Care, RWB ke polisi. Laporan itu terkait dugaan penyebaran data pribadi melalui akun Facebook dengan username Saraa Azahra.

Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol FX Endriardi, Senin (18/5/2026) mengatakan peningkatan status perkara dilakukan setelah penyidik melaksanakan gelar perkara.

“Gelar perkara kemarin Rabu 13 Mei 2026. Penyidik telah gelar perkara. Kesimpulannya kami menaikkan ke tahap penyidikan,” ujarnya.

Menurut Endriardi, naiknya perkara ke tahap penyidikan menandakan penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana. Namun, pihaknya belum membeberkan bukti yang menjadi dasar peningkatan status penanganan kasus tersebut.

“Itu materi gelar perkara. Hanya untuk konsumsi penyidik,” katanya.

Perkara ini sebelumnya teregistrasi dengan nomor B/285/IV/RES.2.5./2026/Ditreskrimsus tertanggal 16 April 2026. RWB juga sempat dimintai klarifikasi oleh penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda NTB pada Senin, 20 April 2026.

Dalam pengusutan perkara tersebut, polisi menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi serta sejumlah ketentuan dalam KUHP dan KUHAP.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTB melalui Kepala Dinas Kominfotik NTB, Ahsanul Khalik menegaskan laporan yang diajukan Gubernur Iqbal dilakukan dalam kapasitas pribadi sebagai warga negara, bukan mewakili institusi pemerintah daerah.

Menurutnya, perkara itu tidak bisa disederhanakan sebagai bentuk pembungkaman kritik. Ia menilai kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penyebaran data pribadi tanpa izin di ruang digital yang dilakukan berulang kali dan disertai narasi merendahkan serta provokatif.

Ahsanul menyebut unggahan RWB di media sosial memuat kata-kata dan penyebutan nama yang dipelintir secara tidak pantas. Bahkan, terdapat pula ajakan kepada publik untuk tidak membayar pajak dengan narasi serupa.

“Ini bukan peristiwa tunggal, tetapi pola yang berulang dan menunjukkan intensi tertentu. Namun yang perlu digaris bawahi, tidak semua hal tersebut dilaporkan. Kritik yang keras sekalipun tetap dibiarkan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada sikap anti kritik,” jelasnya.

Ia menambahkan, menyimpulkan langkah hukum tersebut sebagai bentuk intimidasi atau pembungkaman demokrasi merupakan penyederhanaan yang kurang tepat karena mengabaikan aspek pelanggaran hak individu yang dilindungi hukum.

“Kita sepakat bahwa demokrasi membutuhkan kritik. Namun kritik tidak boleh kehilangan adab, apalagi sampai melanggar hak orang lain. Kebebasan berekspresi tetap memiliki batas hukum dan etika,” pungkasnya. (r)

Tertinggi Kedua di Indonesia, BPS Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Melambat pada Triwulan II 2026

globalfmlombok.com
-
0
Tertinggi Kedua di Indonesia, BPS Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Melambat pada Triwulan II 2026

Mataram (globalfmlombok.com) – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat capaian impresif pada awal 2026 dengan menempati posisi kedua sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mencatat pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan I-2026 mencapai 13,64 persen, berada tepat di bawah Maluku Utara yang tumbuh sebesar 19,64 persen.

Meski demikian, Kepala BPS NTB, Dr. H. Wahyudin, MM, memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan II-2026 berpotensi melambat, seiring menurunnya kontribusi sektor pertanian pasca panen raya serta belum keluarnya izin ekspor konsentrat tambang.

“Iya, industri masih tetap berjalan walaupun belum ada izin ekspor (hasil tambang AMNT). Sampai 30 April izin ekspor selesai dan sudah diupayakan untuk diperpanjang mulai Mei, tetapi sampai sekarang belum keluar,” ujarnya pada Suara NTB, Senin (18/5/2026).

Menurut Wahyudin, meski aktivitas ekspor masih tertahan, operasional smelter di NTB tetap berjalan karena masih terdapat pasokan produksi untuk kebutuhan pengolahan domestik. Hanya saja, produksi diperkirakan belum dapat berjalan secara maksimal karena keterbatasan ruang ekspor.

“Smelternya tetap jalan karena masih ada produksi. Mungkin mereka menahan produksi karena belum ada ekspor. Kapasitas smelter juga belum berjalan penuh,” katanya.

Pada triwulan pertama, pertumbuhan ekonomi NTB ditopang kuat oleh sektor pertanian yang mencatat pertumbuhan di atas 10 persen, didorong musim panen raya pada awal tahun. Namun, kondisi tersebut dinilai tidak akan berlangsung lama karena masa panen mulai berakhir sejak Maret hingga April.

“Pertanian kemarin sangat menopang, pertumbuhannya lebih dari 10 persen. Tapi setelah panen raya berakhir, tentu kontribusinya mulai menurun,” jelasnya.

Meski demikian, Wahyudin menilai NTB masih memiliki peluang menjaga pertumbuhan ekonomi agar tidak turun terlalu dalam pada triwulan kedua. Ia menekankan pentingnya penguatan sektor perdagangan, program pemerintah yang mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, hingga optimalisasi sektor pariwisata.

Menurutnya, sejumlah program pemerintah yang mulai berjalan pada triwulan II turut memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi daerah.

“Itu cukup lumayan karena menyerap tenaga kerja dan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Selain itu, sektor pariwisata dinilai berpotensi menjadi penopang pertumbuhan ekonomi pada pertengahan tahun. Memasuki periode libur panjang pada Juni hingga Agustus, NTB diperkirakan akan mengalami peningkatan kunjungan wisatawan, terutama ke kawasan unggulan seperti Mandalika, Gunung Rinjani, dan destinasi wisata lainnya di Nusa Tenggara Barat.

“Triwulan kedua mulai masuk musim pariwisata. Juni, Juli, Agustus biasanya momentum liburan, ini bisa menjadi penggerak ekonomi NTB,” katanya.

Dengan kombinasi sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata, NTB diharapkan tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif meski menghadapi tantangan perlambatan pada sektor pertanian dan ekspor tambang. (bul)

Sekolah Harus Taati Juknis SPMB

globalfmlombok.com
-
0
Sekolah Harus Taati Juknis SPMB

Mataram (globalfmlombok.com) – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Mataram mendorong seluruh sekolah menaati petunjuk teknis (Juknis) Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Tujuannya untuk memastikan penerimaan siswa baru berlangsung jujur, adil, dan transparan.

Kepala MKKS SMA Kota Mataram, Sunoto pada Senin (18/5/2026), menegaska, sekolah diminta menaati aturan teknis pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru. Hal itu menurutnya agar penyelenggaraan SPMB berlangsung lancar dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Saya sebagai Ketua MKKS selalu memberi masukan dan meminta perhatian khusus agar semua pihak mentaati juknis SPMB. Kalau kita semua taat, insyaAllah aman,” ujarnya.

Menurut Sunoto, kebiasaan sekolah melakukan improvisasi dalam penerimaan siswa baru menjadi “penyakit” setiap tahunnya. Sejumlah sekolah sering kali melakukan perubahan di tengah jalan dengan berbagai alasan. Misalnya, tindakan mengubah kesepakatan yang telah ditentukan terutama menerima siswa lebih dari jumlah kuota yang ditentukan.

“Menurut pengamatan kita (sekolah) sering tidak konsisten. Sering ada penyimpangan itu tidak taat betul terhadap juknis SPMB,” ungkap Sunoto.

Ia berpandangan, ketidakpatuhan terhadap Juknis yang telah disepakati tidak hanya mengakibatkan ketidakefektifan pembelajaran dalam kelas akibat kapasitas berlebihan (overload), tapi juga menyebabkan sekolah berkembang kesulitan mendapatkan siswa.

Karena itu, Sunoto mendesak semua sekolah untuk melaksanakan SPMB sesuai ketentuan yang berlaku, agar penyelenggaraan penerimaan murid baru tahun ini berjalan dengan asas jujur, keadilan, dan bertanggung jawab.
“Itulah pentingnya, apapun kondisinya, kita taat pada juknis SPMB itu akan menyelamatkan semua pihak,” pungkasnya. (sib)

DBH AMNT Merosot, NTB Hanya Terima Rp62 Miliar

globalfmlombok.com
-
0
DBH AMNT Merosot, NTB Hanya Terima Rp62 Miliar

Mataram (globalfmlombok.com) – DANA Bagi Hasil (DBH) keuntungan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) kepada Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2025 jauh dari target. Jika sebelumnya Pemprov NTB menargetkan penerimaan hingga Rp111 miliar, realisasi yang diterima daerah hanya sebesar Rp62 miliar.

Turunnya penerimaan dari sektor tambang itu dipicu belum optimalnya operasional PT AMNT selama tahun 2025. Perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tersebut sempat tidak melakukan ekspor konsentrat tembaga selama dua triwulan. Selain itu, fasilitas smelter juga belum beroperasi maksimal.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Dr. H. Nursalim, S.Sos., M.M., mengatakan target pendapatan daerah memang dipasang setinggi mungkin. Namun, realisasi tetap sangat bergantung pada kondisi operasional perusahaan tambang.

“Ya namanya target. Target kita kan sebesar itu, tetapi kalau semakin dia beroperasi PT AMNT, ya bagi hasil keuntungan kita akan semakin tinggi,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB, Senin (18/5/2026).

Penurunan pendapatan dari sektor tambang itu membuat Pemprov NTB kembali melakukan penyesuaian belanja daerah agar tidak terjadi defisit APBD di akhir tahun. Sejumlah pos belanja yang dinilai belum mendesak berpotensi dipangkas, termasuk perjalanan dinas.

“Yang tidak urgent akan dilihat secara komprehensif oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” katanya.

Selain melakukan efisiensi belanja, Pemprov NTB juga mulai menghitung potensi sumber pendapatan baru. Salah satunya dari 16 blok Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang Perdanya segera disahkan.

“Artinya dua sisi, pendapatan dilihat potensi naiknya. Kemudian dari sisi belanja juga dilihat mana yang perlu dihemat,” lanjutnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan penurunan DBH dari PT AMNT membuat pemerintah harus kembali menyesuaikan postur anggaran melalui APBD Perubahan.

“Kemungkinan nanti kami lakukan di perubahan. Kondisi-kondisi terakhir itu selalu kita upayakan, itulah adanya APBD Perubahan,” ujarnya.

Menurut dia, hingga kini opsi yang paling realistis untuk menjaga kesehatan fiskal daerah adalah menyesuaikan belanja dengan kemampuan pendapatan. Belanja perjalanan dinas menjadi salah satu pos yang berpotensi dikurangi.

Namun demikian, Pemprov NTB masih menunggu potensi tambahan pendapatan lain setelah revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah diberlakukan.

Berdasarkan perhitungan sementara, sumber pendapatan baru belum mampu menutupi kekurangan pendapatan dari PT AMNT. Dari enam blok IPR yang diproyeksikan mulai berjalan, pendapatan untuk provinsi diperkirakan hanya sekitar Rp29 miliar.

“Kadis ESDM perkirakan pendapatan sekitar Rp29 miliar. Sementara yang kurang di angka Rp50-an miliar lebih,” katanya.

Selain menggali sumber pendapatan baru, Pemprov NTB juga menyoroti rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Padahal, sektor tersebut dinilai penting untuk menopang pendapatan daerah sekaligus pemeliharaan infrastruktur jalan.

“Masih banyak warga yang belum rajin membayar pajak kendaraan, padahal itu kewajiban karena mereka menggunakan fasilitas jalan yang dipelihara negara,” tandasnya. (r)

Pemprov NTB Usulkan Revitalisasi Sejumlah SLB ke Kemendikdasmen

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov NTB Usulkan Revitalisasi Sejumlah SLB ke Kemendikdasmen

Mataram (globalfmlombok.com) – PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan perbaikan sejumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Usulan itu disampaikan saat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti melakukan kunjungan kerja ke NTB pada Minggu (17/5/2026).

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri mengatakan, Pemprov NTB telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait rencana revitalisasi tersebut. Saat ini, proses pendataan sekolah yang diusulkan masih dilakukan untuk memenuhi persyaratan administrasi yang diminta pemerintah pusat.

“Ini diserahkan ke dinas untuk didata kembali, luas lahan, kepemilikan dan sebagainya termasuk muridnya,” ujarnya, Senin (18/5/2026).

Berdasarkan data Pemprov NTB, jumlah SLB di wilayah ini mencapai 20 unit yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Sekolah tersebut terdiri atas SLB negeri dan swasta yang melayani jenjang pendidikan mulai dari TK Luar Biasa hingga Sekolah Menengah Luar Biasa.

Tahun ini, Kemendikdasmen menjanjikan penambahan jumlah penerima program revitalisasi sekolah pada 2026. Khusus untuk NTB, sekitar 1.600 sekolah direncanakan mendapatkan program revitalisasi sebagai bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Indah mengatakan revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada perubahan fisik bangunan, tetapi juga diharapkan berdampak terhadap kualitas proses belajar mengajar di ruang kelas.

Menurut dia, ruang belajar yang lebih layak dan nyaman akan mendukung peningkatan kenyamanan peserta didik saat mengikuti pembelajaran.

Ia menjelaskan, prioritas revitalisasi tahun ini memang diarahkan untuk sekolah yang berada di wilayah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar, serta daerah terdampak bencana seperti Aceh dan Sumatera.

Pada 2025 lalu, Kemendikdasmen mengalokasikan anggaran sebesar Rp527 miliar untuk sekolah-sekolah di NTB. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 69 satuan PAUD, 227 SD, 107 SMP, 60 SMA, 17 SMK, 20 SLB, dan 11 PKBM/SKB.

Program revitalisasi itu menjadi bagian dari upaya mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo. Secara nasional, pemerintah pusat telah merevitalisasi 16.167 unit sekolah dan tahun ini kembali mengusulkan 11.744 unit sekolah untuk diperbaiki.

Selain revitalisasi, NTB juga memperoleh bantuan program digitalisasi pendidikan. Pemprov NTB mendapatkan dukungan penyediaan 7.080 perangkat pintar berupa interactive flat panel atau smartboard, platform pembelajaran interaktif, hingga pengelolaan administrasi sekolah berbasis data.

Bantuan digitalisasi tersebut akan disalurkan ke lebih dari 7.000 sekolah dengan nilai anggaran mencapai Rp236 miliar. (r)

Pemprov NTB Mulai Reformasi Sektor Pendidikan, Fokus Pemerataan SMK hingga “Link and Match” Industri

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov NTB Mulai Reformasi Sektor Pendidikan, Fokus Pemerataan SMK hingga “Link and Match” Industri

Mataram (globalfmlombok.com)—

Pemerintah Provinsi NTB mulai menjalankan reformasi besar di sektor pendidikan melalui pemerataan kualitas SMK, sinkronisasi data anak putus sekolah, penguatan pendidikan inklusif, hingga penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri atau link and match industri.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Terbatas Bidang Pendidikan yang dipimpin langsung Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, di ruang kerja Gubernur NTB, Senin (18/5), bersama Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri.

Rapat turut dihadiri Sekda NTB, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial dan P3A, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas PUPR dan PKP, serta Juru Bicara Pemprov NTB.

Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa persoalan pendidikan tidak bisa lagi ditangani secara parsial dan sektoral. Seluruh perangkat daerah diminta bekerja secara terintegrasi agar pembangunan pendidikan NTB selaras dengan kebutuhan masyarakat dan program prioritas nasional.

Menurut Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, yang akrab disapa Aka, Gubernur telah membuka komunikasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI serta sejumlah kementerian terkait guna memperluas akses NTB terhadap program strategis pemerintah pusat.

“Ada pembicaraan khusus dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI serta sejumlah kementerian terkait yang membuka ruang besar bagi NTB untuk mengakses berbagai program strategis nasional di bidang pendidikan,” ujar Aka.

Salah satu terobosan yang siap dijalankan adalah pemerataan kualitas SMK melalui skema Golden Ticket dan Silver Ticket. Program ini dirancang untuk menempatkan kepala sekolah berprestasi di SMK yang masih tertinggal, terutama di wilayah pinggiran.

Kepala sekolah yang dinilai berhasil membangun prestasi, memperkuat kemitraan industri, serta menghasilkan lulusan yang terserap dunia kerja atau mampu membuka usaha mandiri akan diberikan kesempatan memimpin sekolah lain yang belum berkembang. Mereka juga dapat membawa dua guru terbaik sebagai tim pendamping dengan dukungan insentif atau tunjangan penghasilan khusus.

“Pak Gubernur ingin budaya kerja baik dan keberhasilan di satu sekolah dapat ditransfer ke sekolah lain sehingga kualitas SMK kita tumbuh lebih merata,” jelas Aka.

Program tersebut akan diuji coba terlebih dahulu di sejumlah SMK sebelum diterapkan lebih luas. Dikpora NTB juga diminta segera menyusun petunjuk teknis dan regulasi pendukung yang nantinya diperkuat melalui Peraturan Gubernur maupun Keputusan Gubernur.

Selain reformasi tata kelola sekolah, Pemprov NTB juga mulai menyesuaikan arah pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan potensi ekonomi daerah.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB diminta memperkuat peningkatan keterampilan yang terintegrasi dengan pendidikan menengah melalui sertifikasi kompetensi lulusan SMK, penguatan Global Classes, program magang Jepang, hingga pengembangan SMA double track.

Program tersebut diarahkan untuk menyiapkan generasi muda NTB agar mampu mengisi peluang kerja nasional maupun global, termasuk di negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja terampil seperti Jepang.

Pemerintah Provinsi NTB juga menargetkan ratusan alumni SMK mendapatkan pelatihan, sertifikasi kompetensi, penguatan bahasa asing, dan magang industri secara bertahap mulai 2026–2027.

Gubernur juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap jurusan SMK agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dil masing-masing daerah.

“Daerah pertambangan misalnya harus memiliki jurusan yang relevan dengan kebutuhan industri pertambangan. Begitu juga daerah lain harus menyesuaikan dengan potensi wilayahnya masing-masing sehingga ada SMK yang memiliki kekhususan sesuai karakter daerahnya,” tegasnya.

Selain masalah kualitas pendidikan, rapat tersebut juga mengungkap persoalan serius terkait tingginya angka anak putus sekolah di NTB yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan.

Pemprov NTB menemukan adanya persoalan sinkronisasi data antara sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan sistem pendataan pesantren melalui EMIS di bawah Kementerian Agama. Akibatnya, banyak santri yang melanjutkan pendidikan di pondok pesantren tidak tercatat dalam sistem Dapodik dan dianggap sebagai anak putus sekolah.

“Pak Gubernur menegaskan bahwa yang harus diselesaikan bukan hanya soal angka statistik, tetapi bagaimana memastikan seluruh anak NTB benar-benar tetap mendapatkan akses pendidikan,” kata Aka.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Pemprov NTB akan membentuk tim kecil lintas sektor dari pejabat fungsional guna melakukan sinkronisasi data pendidikan sekaligus memperkuat pendataan anak rawan putus sekolah.

Program pendidikan alternatif melalui PKBM, SMA/SMK Terbuka, kelas jarak jauh, hingga program PEPSI juga akan diperkuat agar anak-anak yang benar-benar putus sekolah dapat kembali melanjutkan pendidikan.

Dalam rapat itu, Dinas Sosial dan P3A turut diminta memperkuat pendataan anak disabilitas, pekerja anak, dan kelompok rentan lainnya agar seluruh warga mendapatkan akses pendidikan yang setara.

Pemprov NTB juga membuka peluang pembangunan SLB baru di sejumlah wilayah berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan bersama pemerintah pusat. Peran kader posyandu nantinya akan diperluas untuk membantu pendataan anak rawan putus sekolah hingga pekerja anak di tingkat desa dan kelurahan.

“Pak Gubernur ingin pendidikan di NTB tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi benar-benar terhubung dengan kebutuhan dunia kerja, kondisi sosial masyarakat, dan masa depan anak-anak NTB,” pungkas Aka.(ris/r)

Bawa Rp8,34 Miliar Pakai KRI Pulau Rimau, Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 Sasar Lima Pulau 3T di NTB

globalfmlombok.com
-
0
Bawa Rp8,34 Miliar Pakai KRI Pulau Rimau, Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2026 Sasar Lima Pulau 3T di NTB

Giri Menang (globalfmlombok.com)-

Bank Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat kembali bersinergi dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam pelaksanaan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 guna memperkuat kedaulatan ekonomi di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T).

Ekspedisi yang berlangsung pada 18–24 Mei 2026 itu resmi dilepas di Pelabuhan Gili Mas, Senin (18/5/2026). Tim ERB menggunakan KRI Pulau Rimau-724 untuk menjangkau lima pulau 3T di NTB, yakni Pulau Moyo, Pusu Langgudu, Medang, Maringkik, dan Gili Gede.

Acara pelepasan dihadiri Kepala Perwakilan BI NTB Hario K. Pamungkas, jajaran TNI AL, Pemerintah Provinsi NTB, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Analis Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Raden Aga Nugraha, mengatakan BI menyiapkan modal kerja penukaran uang sebesar Rp8,34 miliar dalam ekspedisi tahun ini. Nilai tersebut meningkat sekitar 3,15 persen dibandingkan pelaksanaan ERB pada 2025.

“Ekspedisi ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang untuk memastikan ketersediaan Rupiah layak edar di seluruh wilayah NKRI,” ujar Aga saat acara pelepasan.

Menurut dia, tantangan geografis serta beragamnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap Rupiah menjadi alasan pentingnya pelaksanaan edukasi dan layanan kas keliling di wilayah 3T.

BI mencatat, sejak 2012 hingga 2025, program ERB hasil kolaborasi dengan TNI AL telah melaksanakan 150 kegiatan kas keliling dan menjangkau 766 pulau di berbagai wilayah Indonesia.

Komandan Pangkalan TNI AL Mataram, Kolonel Laut (P) Asep Tri Prabowo, menegaskan dukungan penuh TNI AL terhadap pelaksanaan ERB 2026. Ia menyebut sinergi bersama BI merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan ekonomi melalui penggunaan Rupiah di wilayah terpencil.

Aga menambahkan, program ERB juga memperoleh pengakuan internasional melalui penghargaan Currency Initiative Award dalam ajang Central Banking Awards 2024 di London. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Indonesia menjangkau wilayah geografis yang kompleks melalui kolaborasi BI dan TNI AL.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTB melalui Asisten II Setda NTB Lalu M. Faozal mengapresiasi konsistensi BI dan TNI AL dalam menghadirkan layanan keuangan hingga pelosok daerah.

“Kegiatan ini menunjukkan negara hadir secara adil. Ketersediaan Rupiah layak edar di wilayah terpencil menjadi fondasi penting bagi inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, ERB tidak hanya menghadirkan layanan penukaran uang, tetapi juga membawa misi edukasi “Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah” sekaligus memperkuat rasa nasionalisme masyarakat di wilayah 3T.

Pelaksanaan ERB 2026 di NTB merupakan rangkaian ke-6 dari total 18 kegiatan nasional yang dijadwalkan berlangsung sepanjang tahun ini. Pemerintah berharap sinergi antara pemerintah daerah, BI, dan TNI AL dapat terus mendukung sektor strategis NTB, seperti pariwisata, pertanian, dan UMKM melalui sistem keuangan yang sehat dan inklusif.(ris/r)

Tak Ada Anggaran PJU, Sejumlah Titik Jalan Provinsi NTB Gelap Gulita

globalfmlombok.com
-
0
Tak Ada Anggaran PJU, Sejumlah Titik Jalan Provinsi NTB Gelap Gulita

Mataram (globalfmlombok.com) – Sejumlah titik jalan provinsi di NTB belum dilengkapi dengan Penerangan Jalan Umum (PJU). Akibatnya, banyak jalan yang gelap gulita di malam hari, sehingga mengganggu jalannya pengendara. Pengurangan penerangan jalan ini tidak hanya di kawasan umum biasa, bahkan di kawasan wisata super prioritas Bypass Mandalika juga mengalami hal yang serupa. Hampir di sepanjang jalan dari Bypass Bandara hingga Bundaran Sengkol minim penerangan.

Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar mengaku untuk menerangi sepanjang jalan provinsi, butuh sekitar Rp1,5-2 triliun. Panjang jalan provinsi di NTB sekitar 1,4 ribu kilometer. 500 kilometernya di Pulau Lombok, sisanya di Pulau Sumbawa.

“Dari Ampenan sampai Sape yang kita butuh triliunan. Tapi sekarang kan belum ada anggaran,” ujarnya pekan kemarin.

Untuk penerangan jalan di Bypass Mandalika, Ervan mengaku Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
“Kita sudah surati, memperbaiki yang mati, mengganti yang rusak,” katanya.

Ia mengatakan pihak-pihak tersebut sudah meninjau titik PJU yang rusak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, tetapi baru dari BPTD yang sudah memberikan laporan bahwa ada ratusan lampu yang rusak.

Di tahun 2025 lalu, pada tahun 2025, Pemprov NTB memasang 447 titik lampu penerangan jalan umum (PJU), diruas jalan yang ada di Lombok-Sumbawa sepanjang tahun 2025 ini. Hal Ini sebagai upaya Pemprov NTB dalam menjamin keselamatan pengendara, saat melintasi jalan-jalan yang ada di Lombok-Sumbawa ketika malam hari.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam APBD Dishub NTB, setiap unit lampu PJU memiliki nilai kontrak sekitar Rp38–40 juta. Pemasangan dilakukan secara bertahap dan terbagi di dua pulau utama.

Untuk Pulau Lombok, PJU dipasang di sejumlah ruas prioritas, antara lain ruas Jalan Rembiga–Pemenang 20 titik. Jalan Kediri–Praya sebanyak 47 titik. Jalan Wakul–Ketangga 23 titik. Jalan Praya–Keruak 40 titik. Jalan Phuta–Mula 40 titik. Jalan Kuta–Montong Ajan 20 titik. Jalan Tanjung Teros–Korleko–Pringgabaya 50 titik.

Sementara itu di Pulau Sumbawa pemasangan PJU dilakukan di Jalan Sultan Kaharuddin Sila sebanyak 20 titik. Jalan Imam Bonjol Dompu 21 titik. Jalan Sila–Bano Bima 20 titik. Jalan Sila–Bajo Bima 1 titik. Jalan Talabiu–Simpasai Kabupaten Bima 18 titik. Jalan Karumbu–Sape Kabupaten Bima 20 titik. Terakhir Jalan Tawali–Sape Bima dipasang 23,7 titik. (era)

Seorang Mahasiswi Unram Ditemukan Meninggal Dunia di Sebuah Kamar Kos di Gomong

globalfmlombok.com
-
0
Seorang Mahasiswi Unram Ditemukan Meninggal Dunia di Sebuah Kamar Kos di Gomong

Mataram (globalfmlombok.com) – Seorang mahasiswi Universitas Mataram (Unram) berinisial NDR (21) ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar kos di wilayah Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Senin, 18 Mei 2026.

Kapolsek Selaparang, Iptu Zulharman Lutfi, mengatakan, korban merupakan mahasiswi Unram asal Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat.

Ia menyebutkan, korban pertama kali ditemukan tak bernyawa oleh rekannya yang merasa curiga karena tidak bisa menghubungi korban sejak beberapa waktu sebelumnya.

Berdasarkan keterangan teman korban, korban sempat menghubunginya melalui aplikasi WhatsApp pada 16 Mei 2026 sekitar pukul 02.00 Wita. Namun saat itu saksi masih berada di Jakarta dalam perjalanan menuju Lombok.

Setelah tiba di Lombok pada 17 Mei 2026 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi mencoba kembali menghubungi korban, tetapi handphone korban sudah tidak aktif. Sekitar pukul 21.00 Wita, saksi bersama sepupunya mendatangi kamar kos korban.

“Saat tiba di lokasi, kamar korban dalam keadaan gelap. Saksi beberapa kali mengetuk pintu namun tidak ada respons. Karena sepeda motor korban juga tidak terlihat, saksi sempat mengira korban sedang keluar,” jelasnya.

Karena merasa curiga, saksi kemudian kembali bersama beberapa rekannya untuk memastikan kondisi korban. Saat mengintip melalui ventilasi kamar menggunakan senter, mereka melihat korban dalam posisi terlentang dan mencium bau tidak sedap dari dalam kamar.

Saksi kemudian melaporkan temuan tersebut kepada kepala lingkungan setempat yang selanjutnya menghubungi Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta pihak kepolisian.

Jenazah Mahasiswi Unram Dievakuasi

Mendapat laporan tersebut, Polsek Selaparang bersama Unit Identifikasi Polresta Mataram langsung melakukan evakuasi dan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara dan lokasi kamar kos sudah dipasang garis polisi. Untuk proses autopsi masih menunggu persetujuan pihak keluarga,” terangnya.

Zulharman menegaskan, hingga saat ini pihak kepolisian belum dapat menyimpulkan penyebab kematian korban dan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

“Kami belum bisa memastikan penyebab kematian korban. Saat ini lokasi sudah diamankan dan sejumlah barang bukti juga telah kami amankan untuk kepentingan penyelidikan,” tutupnya. (mit)

1...454647...380Halaman 46 dari 380