Beranda blog Halaman 45

Gubernur Iqbal Minta Siswa Korban Robohnya Kelas di SMAN 7 Mataram Dapat Prioritas Penanganan

globalfmlombok.com
-
0
Gubernur Iqbal Minta Siswa Korban Robohnya Kelas di SMAN 7 Mataram Dapat Prioritas Penanganan

Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meminta semua pihak memprioritaskan penanganan intensif terhadap siswa yang menjadi korban robohnya dua kelas milik SMAN 7 Mataram, pada Selasa (19/5/2026).

Juru Bicara Gubernur NTB, Ahsanul Khalik mengatakan, Gubernur telah mengarahkan semua pihak terkait untuk memberi prioritas terhadap siswa yang terdampak.

“Gubernur NTB mengarahkan seluruh pihak terkait untuk memprioritaskan penanganan dan pendampingan terhadap para siswa yang terdampak, termasuk memastikan seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi NTB,” ujarnya, Selasa (19/5/2026) melalui keterangan resmi.

Sebagai informasi, dua kelas dua ruang kelas milik SMAN 7 Mataram roboh, pada Selasa siang (19/5/2026), sekitar pukul 12.30 Wita. Peristiwa tersebut mengakibatkan lima siswa terdampak. Satu di antaranya terpaksa dirujuk ke rumah sakit akibat mengalami syok berat setelah sempat terjebak di dalam kelas saat bangunan ambruk.

Bangunan yang roboh diketahui merupakan ruang kelas XI A2 dan satu ruangan yang tidak digunakan. Pihak sekolah mengaku sebelumnya sempat memeriksa kondisi bangunan pada pagi hari dan tidak menemukan tanda-tanda kerusakan serius. Akan tetapi satu ruangan yang berada di dekat kantin sekolah sudah tidak digunakan karena ada bagian triplek plafon yang terbuka.

Pria yang akrab disapa Aka itu mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, bagian struktur atap mengalami patah pada konstruksi kap sehingga menyebabkan bangunan ambruk. Konstruksi bangunan menggunakan rangka kayu dengan penutup atap berupa genteng beton.

“Pemerintah Provinsi NTB melalui tim teknis dari Dinas PUPRPKP NTB saat ini sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kejadian serta mengevaluasi kondisi bangunan lainnya di lingkungan sekolah. Kepala Dinas PUPRPKP NTB saat ini juga berada di lokasi untuk melakukan penanganan awal bersama tim teknis,” ucapnya.

Sementara itu, bangunan yang ambruk merupakan bangunan lama yang dibangun pada tahun 2006 melalui dukungan sumbangan komite sekolah, dan seharusnya termasuk dalam ruang kelas yang direhabilitasi melalui anggaran DAK Tahun 2024.

Pria yang akrab disapa Aka itu menyampaikan, SMAN 7 Mataram termasuk sekolah yang sebelumnya mendapatkan program pembangunan ruang kelas melalui DAK Tahun 2024. Namun, sebagian pembangunan tersebut hingga saat ini belum dapat dimanfaatkan karena masih dalam proses penanganan hukum.

“Seluruh anggaran program tersebut diketahui telah dibayarkan, namun pembangunan ruang kelas belum terselesaikan sepenuhnya. Apabila pembangunan dapat diselesaikan sesuai perencanaan, para siswa semestinya sudah dapat menggunakan ruang kelas baru yang lebih layak dan aman,” tuturnya.

Gubernur NTB mengarahkan seluruh pihak terkait untuk memprioritaskan penanganan dan pendampingan terhadap para siswa yang terdampak, termasuk memastikan seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Sementara itu, Kepala SMAN 7 Mataram, Ridha Rosalina, S.E., mengaku pada saat kejadian, ia mendengar suara gemuruh keras ketika berada di ruang kerjanya dan bersiap menunaikan salat Zuhur.

“Sekitar pukul 12.30 Wita saya sedang di ruangan bersiap mau salat Zuhur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras. Semua langsung kaget dan keluar,” ujarnya kepada wartawan di lokasi kejadian.

Ridha mengaku sebelumnya sempat memeriksa kondisi bangunan pada pagi hari dan tidak menemukan tanda-tanda kerusakan serius.

“Kalau dilihat dari pelapornya tadi pagi masih normal, rata, tidak ada tanda berbahaya. Tetapi memang ruangan sebelahnya sudah tidak digunakan karena ada bagian triplek plafon yang terbuka,” jelasnya.

Menurut dia, pihak sekolah sebelumnya telah menutup akses salah satu ruang kelas yang dianggap berisiko untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kami khawatir sehingga ruangan itu sudah ditutup dan tidak dipakai belajar. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait. Tapi ternyata kejadian seperti ini tetap terjadi,” katanya.

Saat kejadian berlangsung, sebagian besar siswa sedang melaksanakan salat Zuhur berjamaah di mushala sekolah. Namun, masih ada lima siswa yang berada di dalam kelas ketika bangunan mulai runtuh.

“Ada lima siswa di dalam. Satu langsung lari saat mendengar suara gemuruh, sementara empat lainnya masih berada di dalam kelas,” terangnya.

Meski tidak mengalami luka serius, satu siswa harus mendapat penanganan medis karena mengalami syok berat akibat kejadian tersebut.

“Secara fisik tidak ada luka. Hanya syok karena kaget, sehingga dirujuk ke rumah sakit,” katanya.

Ia juga bersyukur karena salah seorang siswa sempat berlindung di bawah meja saat bangunan mulai roboh.

“Alhamdulillah ada satu siswa yang sempat berlindung di bawah meja karena posisinya jauh dari pintu keluar. Kalau melihat runtuhannya, itu sangat berbahaya. Kami sangat bersyukur semua masih selamat,” tuturnya.

Pasca-kejadian, pihak sekolah langsung menutup total area bangunan yang roboh dan memasang tanda peringatan agar tidak dilintasi siswa maupun warga sekolah lainnya.

“Area ini akan kami blokade total dan dipasang tanda peringatan besar meskipun sudah ada police line (garis polisi) dari kepolisian,” tegasnya.

Sementara itu, pihak Dinas Pendidikan serta Dinas PUPR Kota Mataram telah turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan kondisi bangunan.

“Alhamdulillah dari PUPR dan Dinas sudah datang melihat langsung kondisi di lapangan,” pungkasnya. (sib)

Dua Kelas di SMAN 7 Mataram Roboh, Lima Siswa Diduga Jadi Korban

globalfmlombok.com
-
0
Dua Kelas di SMAN 7 Mataram Roboh, Lima Siswa Diduga Jadi Korban

Mataram (globalfmlombok.com) – Kabar duka datang dari SMAN 7 Mataram. Dua ruang kelas SMAN 7 Mataram roboh, pada Selasa siang (19/5/2026), sekitar pukul 12.30 Wita. Peristiwa tersebut mengakibatkan lima siswa terdampak. Satu di antaranya terpaksa dirujuk ke rumah sakit akibat mengalami syok berat setelah sempat terjebak di dalam kelas saat bangunan ambruk.

Kepala SMAN 7 Mataram, Ridha Rosalina, S.E., mengaku mendengar suara gemuruh keras saat berada di ruang kerjanya dan bersiap menunaikan salat Zuhur.

“Sekitar pukul 12.30 Wita saya sedang di ruangan bersiap mau salat Zuhur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras. Semua langsung kaget dan keluar,” ujarnya kepada wartawan di lokasi kejadian.

Bangunan yang roboh diketahui merupakan ruang kelas XI A2 SMAN 7 Mataram dan sebelahnya yang tidak digunakan. Ridha mengaku sebelumnya sempat memeriksa kondisi bangunan pada pagi hari dan tidak menemukan tanda-tanda kerusakan serius.

“Kalau dilihat dari pelapornya tadi pagi masih normal, rata, tidak ada tanda berbahaya. Tetapi memang ruangan sebelahnya sudah tidak digunakan karena ada bagian triplek plafon yang terbuka,” jelasnya.

Menurut dia, pihak sekolah sebelumnya telah menutup akses salah satu ruang kelas yang dianggap berisiko untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kami khawatir sehingga ruangan itu sudah ditutup dan tidak dipakai belajar. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait. Tapi ternyata kejadian seperti ini tetap terjadi,” katanya.

Ridha menyebut bangunan sekolah tersebut merupakan bangunan lama yang dibangun sekitar tahun 2006 dan sebelumnya sempat terdampak gempa bumi.

“Ini termasuk dampak gempa dulu dan memang bangunannya sudah lama,” ujarnya.

Saat kejadian berlangsung, sebagian besar siswa sedang melaksanakan salat Zuhur berjamaah di mushala sekolah. Namun, masih ada lima siswa yang berada di dalam kelas ketika bangunan mulai runtuh.

“Ada lima siswa di dalam. Satu langsung lari saat mendengar suara gemuruh, sementara empat lainnya masih berada di dalam kelas,” terangnya.

Meski tidak mengalami luka serius, satu siswa harus mendapat penanganan medis karena mengalami syok berat akibat kejadian tersebut.

“Secara fisik tidak ada luka. Hanya syok karena kaget, sehingga dirujuk ke rumah sakit,” katanya.

Ia juga bersyukur karena salah seorang siswa sempat berlindung di bawah meja saat bangunan mulai roboh.

“Alhamdulillah ada satu siswa yang sempat berlindung di bawah meja karena posisinya jauh dari pintu keluar. Kalau melihat runtuhannya, itu sangat berbahaya. Kami sangat bersyukur semua masih selamat,” tuturnya.

Pasca-kejadian, pihak sekolah langsung menutup total area bangunan yang roboh dan memasang tanda peringatan agar tidak dilintasi siswa maupun warga sekolah lainnya.

“Area ini akan kami blokir total dan dipasang tanda peringatan besar meskipun sudah ada police line dari kepolisian,” tegasnya.

Sementara itu, pihak Dinas Pendidikan serta Dinas PUPR Kota Mataram telah turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan kondisi bangunan.

“Alhamdulillah dari PUPR dan Dinas sudah datang melihat langsung kondisi di lapangan,” pungkasnya. (sib)

NTB Jadi Tuan Rumah Forum Energi Terbarukan Internasional, Bahas Transisi Energi Bersih Berkeadilan

globalfmlombok.com
-
0
NTB Jadi Tuan Rumah Forum Energi Terbarukan Internasional, Bahas Transisi Energi Bersih Berkeadilan

Mataram (globalfmlombok.com)-

Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi tuan rumah forum internasional kerja sama energi terbarukan yang mempertemukan delegasi dari Indonesia, Madagaskar, Nepal, Kenya, dan Jerman di Prime Park Hotel Mataram, Selasa (19/5).

Forum kerja sama Selatan-Selatan dan triangular tersebut membahas penguatan kolaborasi transisi energi bersih yang berkeadilan, khususnya bagi negara berkembang dan wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan akses energi dan perubahan iklim.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya NTB sebagai lokasi penyelenggaraan forum internasional tersebut.

“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB dan seluruh masyarakat NTB, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh delegasi di Pulau Lombok, daerah yang terus tumbuh menjadi wilayah yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Aka, sapaan akrab Ahsanul Khalik.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Pemerintah Republik Federal Jerman dan GIZ, Kementerian Luar Negeri RI, Bappenas, akademisi, serta pelaku industri energi terbarukan.

Dalam sambutan Gubernur, Aka menegaskan bahwa transisi energi bersih kini menjadi kebutuhan global di tengah tantangan perubahan iklim, ketahanan energi, dan tekanan ekonomi dunia yang semakin kompleks.

Namun demikian, menurutnya, transisi menuju energi bersih tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan teknologi dan investasi semata, tetapi juga harus memastikan masyarakat kecil, wilayah terpencil, dan kelompok rentan tetap mendapatkan akses energi yang adil dan merata.

“Transisi energi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi kebutuhan bersama. Namun prosesnya harus dijalankan secara adil dan inklusif agar tidak meninggalkan masyarakat kecil maupun kawasan terpencil,” tegasnya.

Ia menjelaskan, NTB memiliki potensi energi baru terbarukan yang besar, mulai dari energi surya, panas bumi, bioenergi, mikrohidro, hingga energi kelautan. Tingginya intensitas sinar matahari sepanjang tahun dinilai menjadi peluang besar bagi NTB untuk berkembang sebagai salah satu pusat energi surya di Indonesia.

Selain itu, kondisi geografis NTB yang terdiri dari banyak wilayah kepulauan dan kawasan terpencil menjadikan pengembangan energi berbasis komunitas, termasuk renewable energy minigrids, sangat relevan untuk memperluas akses energi masyarakat.

“Kami percaya energi bukan hanya soal listrik dan infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi, dan masa depan generasi mendatang,” katanya.

Menurut Gubernur sebagaimana disampaikan Aka, forum kerja sama internasional tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat solidaritas antarnegara berkembang dalam menghadapi tantangan geopolitik global, krisis energi, dan perubahan iklim yang dampaknya dirasakan lintas negara.

Karena itu, kolaborasi antarnegara tidak cukup hanya berbasis kepentingan ekonomi, tetapi juga harus dibangun melalui transfer pengetahuan, penguatan kapasitas, pengembangan teknologi hijau, dan keberpihakan pada pembangunan berkelanjutan.

“Tidak ada satu negara pun yang mampu menghadapi tantangan perubahan iklim dan transisi energi sendirian. Dibutuhkan kemitraan global yang dibangun atas dasar kolaborasi dan saling menguatkan,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi NTB, lanjutnya, juga terbuka memperluas kerja sama internasional dalam pengembangan energi terbarukan, investasi hijau, teknologi ramah lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat berbasis energi bersih.

“NTB ingin menjadi bagian penting dalam peta pengembangan energi bersih kawasan Asia dan negara berkembang,” tegas Aka.

Melalui forum tersebut, Pemprov NTB berharap lahir langkah konkret, penguatan jejaring internasional, serta inovasi yang mampu mempercepat pengembangan energi bersih yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Di akhir kegiatan, Pemerintah Provinsi NTB juga mengundang seluruh delegasi untuk menikmati keindahan alam dan kekayaan budaya NTB sebagai bagian dari penguatan persahabatan antarbangsa. (ris/r)

Stok Hewan Kurban di Loteng Aman

globalfmlombok.com
-
0
Stok Hewan Kurban di Loteng Aman

Praya (globalfmlombok.com)– Jelang Iduladha tahun 2026, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memastikan stok hewan kurban di Loteng dalam kondisi aman. Karena itu, Loteng sebenarnya tidak membutuhkan suplai hewan kurban dari luar.

Demikian ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian Loteng Zaenal Arifin, S.P., kepada awak media saat ditemui disela-sela kegiatan rapat paripurna DPRD Loteng di kantor DPRD Loteng, Senin (18/5/2026).

“Secara umum total populasi ternak kita sekitar 157 ribu ekor. Jadi sangat aman dari sisi ketersediaan untuk kebutuhan hewan kurban,” sebutnya.

Hanya saja, memang ada pola yang unik di Loteng. Di mana ternak-ternak yang dipotong kebanyakan ternak yang didatangkan dari luar Loteng. Terutama dari Pulau Sumbawa. Sementara yang ternak lokal jumlah yang dipotong tidak terlalu banyak.

Dengan begitu, upaya pengawasan lalu lintas ternak jelang Iduladha seperti sekarang ini lebih diperkuat. Ini untuk mengantisipasi adanya ternak yang tidak sehat maupun potensi penyebaran penyakit ternak yang bisa mengancam kesehatan hewan ternak lokal Loteng.

“Kita punya petugas medis untuk hewan ternak itu disemua kecamatan. Merekalah yang setiap saat mengawasi keberadaan hewan ternak milik masyarakat,” sebutnya.

Disinggung jumlah hewan ternak asal Loteng yang dikirim ke luar Loteng, Zainal mengatakan secara data belum bisa dipastikan sejauh ini. Pihaknya biasanya mendapat data dari provinsi soal jumlah ternak Loteng yang dipotong atau dikirim ke luar. “Soal itu (data hewan ternak yang dikirim ke luar Loteng maupun yang dipotong) biasanya kita dapat datanya dari provinsi. Kalau laporan ke kami belum ada,” ujarnya.

Namun ia memastikan kalau ada hewan ternak asal Loteng yang dikirim ke luar semua dalam kondisi aman dari sisi kesehatan. Pasalnya, sampai sejauh ini belum ada laporan soal hewan ternak di Loteng yang terjangkit penyakit hewan. Terutama Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) maupun antraks.

Meski demikian pihaknya tetap waspada untuk memastikan hewan-hewan ternak di daerah ini tetap terbebas dari penyakit hewan. Apalagi menjelang Iduladha seperti sekarang ini, lalu lintas hewan ternak meningkat dari biasanya. (kir)

Kejari Sumbawa Barat Lakukan Pemeriksaan Tambahan Kasus Alsintan

globalfmlombok.com
-
0
Kejari Sumbawa Barat Lakukan Pemeriksaan Tambahan Kasus Alsintan

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa Barat lakukan pemeriksaan tambahan sejumlah saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) berupa combine harvester.

Kasi Intelijen Kejari Sumbawa Barat, Benny Utama, Senin (18/5/2026) mengatakan, pemeriksaan tambahan terhadap sejumlah saksi berdasarkan petunjuk dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi NTB.

Sebelumnya, Kejari Sumbawa Barat melakukan gelar perkara dengan BPK Perwakilan NTB selaku auditor dalam perkara ini. “Dari gelar perkara tersebut ada temuan dan dapat petunjuk untuk melakukan pemeriksaan tambahan,” katanya.

Ia melanjutkan, pemeriksaan tambahan dilakukan terhadap sejumlah anggota kelompok tani sebagai penerima pengadaan alsintan tersebut. “Untuk anggota dewan pemilik pokok-pokok pikiran tidak kami minta pemeriksaan tambahan,” tambahnya.

Benny menyebutkan, saat ini BPK Perwakilan NTB belum memulai proses audit kerugian keuangan negara. Pihak kejaksaan hanya baru memberikan data dan hasil berita acara pemeriksaan (BAP) kepada auditor.

“BPK hanya baru melakukan informasi awal. Baru setelahnya langsung melakukan audit ke lapangan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pengadaan mesin pertanian tersebut melalui dana pokir anggota dewan Pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat tahun anggaran 2023-2025. Ada 21 mesin combine dalam pengadaan melalui dana Pokir anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat itu. Rinciannya, dua mesin combine di 2023, enam unit di 2024, dan 13 unit di tahun 2025.

Jaksa kini telah mengamankan 7 dari 21 mesin combine itu. Penyitaan itu untuk mengantisipasi adanya pemindahtanganan ke pihak lain atau ke lokasi lain dari penerima bantuan mesin combine yang dibentuk secara fiktif.

Penyidik telah memeriksa 60 orang saksi dalam perkara ini. Dari 60 saksi tersebut, sembilan berasal dari pemilik pokok-pokok pikiran (Pokir) dalam pengadaan alsintan. Sisanya dari sejumlah orang dari kelompok tani (Poktan).

Kejari Sumbawa Barat mengeluarkan tiga buah surat perintah penyidikan (Sprindik) dalam perkara ini. Masing-masing Sprindik untuk pengusutan dugaan tindak pidana dari tahun 2023-2025.

Perbuatan melawan hukum (PMH) yang ditemukan penyidik saat ini berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Bentuknya berupa penyimpangan dalam proses pemberian, penerimaan, dan pemanfaatan Combine Harvester pada periode 2023-2025. (mit)

Pasca-Edaran Mendikdasmen, Dikbud Lotim Pastikan 1.147 Guru Honorer Tak Dirumahkan

globalfmlombok.com
-
0
Pasca-Edaran Mendikdasmen, Dikbud Lotim Pastikan 1.147 Guru Honorer Tak Dirumahkan

Selong (globalfmlombok.com) – Kepastian nasib guru honorer di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mulai terjawab pasca-diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (SE Mendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2026. Sebanyak 1.147 guru berstatus non-ASN atau honorer dipastikan tetap mengajar dan tidak akan dirumahkan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, Muhammad Nurul Wathoni, saat diwawancara media, Senin (18/5/2026) menjelaskan, ribuan guru honorer tersebut diakui masih berstatus non-ASN dan belum masuk kategori paruh waktu. Dari jumlah itu, 917 guru telah menerima Surat Keputusan (SK) dari Bupati, sementara 230 guru lainnya memiliki SK dari sekolah.
Setelah semua guru ini final masuk Dapodik, semua sekolah sudah diingatkan untuk tidak lagi mengangkat guru honorer baru. Pasalnya, aturan sudah tegas tidak diperbolehkan mengangkat yang baru. Harapan Kadis Dikbud Lotim, pemerintah mengupayakan untuk menyelamatkan guru yang sudah masuk database ini masuk menjadi PPPK.

“Semua guru non-ASN ini sudah masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Oleh karena itu, kami pastikan mereka tidak akan dirumahkan,” tegas Nurul Wathoni. Alasan inilah membuat guru ini bisa bernapas lega karena masih bisa digaji menggunakan dana BOS.

Menurutnya, Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 memberikan kepastian hukum bagi guru honorer yang keberadaannya legal hingga Desember 2026. Kebijakan ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memperpanjang kontrak atau tetap mempekerjakan guru non-ASN selama masa transisi.

“Keberadaan guru honorer jelas, sehingga sekolah maupun dinas memiliki legalitas untuk membayar honor mereka dari anggaran BOS. Tanpa edaran ini, kami tidak berani karena ada undang-undang yang membatasi rekrutmen non-ASN,” ujarnya.

Nurul Wathoni menambahkan, untuk tahun 2027, Kementerian sedang mencari formulasinya bersama kementerian terkait. Menteri Pendidikan telah menyampaikan bahwa akan dicarikan formulasi baru dengan memanfaatkan anggaran yang ada, bukan dengan merumahkan guru.
“Jangan khawatir. Untuk 2027, pak menteri sudah menyatakan akan mencarikan formulasi baru. Bukan berarti dirumahkan,” imbuhnya.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Dikbud juga telah menindaklanjuti surat edaran tersebut dengan menerbitkan penegasan. Seluruh guru honorer yang sudah masuk Dapodik wajib dianggarkan dari APBD maupun BOS.

“Kami sudah tidak lanjuti surat edaran ini dengan membuat penegasan. Seluruh guru honorer yang sudah masuk Dapodik harus dianggarkan,” kata Nurul Wathoni.

Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 mengatur tentang penugasan Guru Non-ASN di sekolah negeri. Kebijakan ini menjamin guru non-ASN yang terdata di Dapodik sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif tetap dapat mengajar hingga 31 Desember 2026.

Pemerintah daerah juga diminta memastikan para guru menerima hak yang layak, disesuaikan dengan beban kerja dan kemampuan anggaran daerah. Kebijakan ini diterbitkan khusus untuk mencegah terjadinya pemecatan massal terhadap tenaga guru honorer di sekolah negeri.
Nurul Wathoni berharap seluruh guru honorer di Lombok Timur pada 2026 nanti dapat terangkat menjadi pegawai yang lebih jelas statusnya. “Mudah-mudahan 2026 ini seluruh honorer bisa terangkat. Yang penting sudah masuk Dapodik, semua terakomodir,” demikian pungkasnya.(rus)

DPRD Kota Mataram Soroti Sulitnya Penyaluran Hibah dan Bansos

globalfmlombok.com
-
0
DPRD Kota Mataram Soroti Sulitnya Penyaluran Hibah dan Bansos

Mataram (globalfmlombok.com) – Anggota panitia khusus (Pansus) pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan, H. Muhtar menyoroti sulitnya proses penyaluran hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Muhtar dalam rapat pembahasan Raperda bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di DPRD Kota Mataram, belum lama ini.

Menurut Muhtar, pembahasan regulasi tersebut muncul karena adanya dorongan dari kalangan dewan agar realisasi berbagai agenda pokok pikiran (pokir), khususnya terkait proposal masyarakat, hibah dan bantuan sosial dapat dipermudah.

“Raperda ini muncul karena memang terutama dewan sudah meminta terus terkait beberapa agenda pokir kita yang berkaitan dengan proposal dan sebagainya, hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat yang dianggap terasa sulit sekali,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan, sebelumnya pihak dewan sempat menyerahkan sepenuhnya proses pencairan bantuan kepada pemerintah daerah agar tidak menimbulkan kesan kepentingan politik semata.

Namun, ia menilai kondisi tersebut justru membuat masyarakat kerap menganggap anggota dewan hanya menyampaikan janji tanpa realisasi nyata di lapangan. Padahal, kata dia, dewan tetap berupaya membantu masyarakat melalui bantuan sosial maupun hibah meski dengan nominal kecil.

“Supaya jangan kita dianggap dewan hanya ngomong-ngomong saja. Justru hanya memberikan bantuan satu dua juta saja sulit sekali kepada masyarakat kalau harus mengurus izin seperti ini,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram tersebut.

Muhtar menilai Raperda tentang pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan menjadi instrumen penting untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam mendukung kelompok masyarakat.

Ia mencontohkan sejumlah OPD yang dinilai cukup aktif mendukung kelompok masyarakat, seperti Dinas Perdagangan, Dinas UMKM dan Koperasi, serta bagian Kesra. Meski demikian, ia menekankan perlunya penguatan pada aspek teknis penyaluran bantuan agar lebih efektif dan tepat sasaran.

“Artinya mungkin tinggal stressing pemberiannya, saya lebih waspada saja peningkatannya, mungkin persyaratan lebih tercatat, tapi saya pikir masyarakat juga siap untuk melakukan itu,” ujar Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram ini.

Pembahasan Raperda tersebut diharapkan dapat menghadirkan regulasi yang lebih berpihak kepada masyarakat, terutama dalam mempermudah akses bantuan dan pemberdayaan kelompok masyarakat berbasis lingkungan.

Selain itu, regulasi tersebut juga diharapkan mampu memperjelas mekanisme penyaluran hibah dan bantuan sosial agar lebih transparan, akuntabel, serta mudah diakses masyarakat. (fit)

Bahasa Inggris Jadi Mapel Wajib SD, Disdik Mataram Matangkan Persiapan

globalfmlombok.com
-
0
Bahasa Inggris Jadi Mapel Wajib SD, Disdik Mataram Matangkan Persiapan

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram terus mematangkan persiapan menyambut rencana kebijakan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran (Mapel) wajib pada jenjang SD 2027. Persiapan tersebut antara lain menyiapkan tenaga pendidik yang berkompeten, rancangan kurikulum, serta sosialisasi ke sekolah-sekolah.

Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas), Disdik Kota Mataram, Syarafudin menyampaikan, kesiapannya menerapkan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tersebut.

“Kalau kita siap, di daerah siap (menerapkan Bahasa Inggris sebagai Mapel wajib),” ujarnya kepada Suara NTB, Senin (18/5/2026).

Namun demikian, sejumlah persiapan mesti dirampungkan sebelum pewajiban Mapel Bahasa Inggris diterapkan. Beberapa persiapan yang dimaksud adalah memastikan Mapel Bahasa Inggris tercantum dalam kurikulum wajib tahun depan.

Selain itu, Disdik juga harus memastikan kesiapan tenaga pendidik yang akan mengampu Mapel tersebut nantinya. Pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) perlu terus digencarkan agar guru yang bersangkutan dipastikan siap mengajar.

“Kalau sudah ada seperti itu (kurikulumnya) kita sudah sosialisasi. Setiap pengembangan kurikulum, tiap tahun kita ada kegiatan pengembangan kurikulum Bimtek-nya,” tutur Syarafudin.

Syarafudin menyampaikan, keberadaan Mapel Bahasa Inggris belum seluruhnya ada di SD di Mataram. Hanya sebagian sekolah yang telah mengadakan Mapel Bahasa Inggris dalam pembelajarannya. Kendati demikian, Mapel tersebut masih bersifat pilihan, bukan wajib.

“Kita di Kota Mataram ada beberapa sekolah yang dari dulu yang pernah minta izin ketika dia punya guru kelas yang berlatar bahasa Inggris, saya bilang, ‘Ya, silahkan’,” terangnya.

Tingkatkan Kemampuan Siswa Berbahasa Asing Sejak Awal

Rencana pewajiban Mapel Bahasa Inggris pada jenjang SD ini sempat disinggung oleh Mendikdasmen, Abdul Mu’ti pada saat menghadiri peresmian program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan di SMKN 1 Sikur, Lotim, Minggu (17/5) kemarin. Rencananya, Mapel Bahasa Inggris akan mulai diwajibkan bagi murid kelas III SD ke atas.

Syarafudin menjelaskan, bahwa pewajiban Mapel Bahasa Inggris sebagai upaya untuk mempersiapkan siswa yang mahir berbahasa asing sejak dini.

“Karena mau tidak mau namanya ketika bahasa asing diajarkan sejak dini mungkin lebih cepat, hasilnya lebih bagus,” jelas Syarafudin.

Melalui kebijakan pewajiban Mapel Bahasa Inggris sejak jenjang SD, Syarafudin berharap, para murid bisa lebih cepat dan cakap dalam menggunakan Bahasa Asing nantinya. (sib)

 

Senator NTB Dorong Perlindungan PMI Diperluas hingga Kelurganya

globalfmlombok.com
-
0
Senator NTB Dorong Perlindungan PMI Diperluas hingga Kelurganya

Mataram (globalfmlombok.com) – Permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB masih saja terus terjadi. Berbagai upaya telah dilakukan, namun persoalan PMI bermasalah masih tetap muncul. Karena itu penanganan permasalahan PMI perlu dilakukan lebih menyeluruh.

Hal itu disuarakan oleh anggota DPD RI Dapil NTB, Evi Apita Maya. Dia menegaskan bahwa tanggung jawab negara terhadap PMI tidak boleh berhenti saat mereka mengirimkan remitansi atau kembali ke tanah air. Tapi menurutnya masih ada “lubang besar” dalam kebijakan ketenagakerjaan saat ini.

Dikatakan anggota Senator NTB itu bahwa fokus pemerintah saat ini lebih pada personal PMI itu sendiri. Akan tetapi bagaimana pendampingan terhadap keluarga yang ditinggalkan, nyaris tidak pernah tersentuh oleh pemerintah.

Evi mengaku dia menyisakan sendiri tantangan sosial yang serius, terutama terkait pola asuh anak PMI yang berisiko. Fakta di lapangan bahwa anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya bekerja ke luar negeri seringkali kehilangan figur pelindung dan pengawas utama. Kondisi ini membuat mereka rentan terjebak dalam lingkungan yang salah.

“Seringkali kita melihat anak-anak PMI ini menjadi kelompok yang paling rapuh. Karena kurangnya pengawasan, mereka menjadi sangat rentan, baik sebagai korban kejahatan maupun yang lebih memprihatinkan terseret menjadi anak yang berkonflik dengan Hukum,” ungkapnya pada Senin (28/5).

Ia menekankan bahwa penanganan anak PMI yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi dan edukatif. Namun yang lebih penting adalah langkah preventif melalui penguatan ketahanan keluarga dari tingkat desa.

Selain masalah anak, Evi juga menekankan pentingnya perlindungan dan pendampingan bagi PMI yang telah kembali. Tanpa adanya manajemen keuangan dan bantuan modal usaha yang terarah, banyak PMI Purna yang jatuh kembali ke lubang kemiskinan dan terpaksa berangkat kembali ke luar negeri.

“Perlindungan pascapulang adalah kunci. Kita ingin para purna PMI ini bisa berdaya di kampung halaman sendiri. Misalnya dengan masuk ke sektor Industri Mikro Kecil (IMK) yang sedang kita dorong. Jangan sampai mereka pulang membawa modal, tapi habis begitu saja tanpa menjadi usaha produktif,” katanya.

Lebih lanjut Evi juga mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk menciptakan kebijakan dan penganggaran yang tidak hanya melihat PMI sebagai komoditas ekonomi atau pahlawan devisa saja. Tetapi sebagai manusia yang memiliki ekosistem keluarga yang harus dijaga.

“Negara harus hadir untuk memastikan bahwa ketika orang tuanya berjuang di luar negeri, anak-anak mereka di rumah mendapatkan jaminan pendidikan dan lingkungan yang sehat. Kita tidak ingin kesuksesan ekonomi yang dibawa pulang oleh PMI dibayar mahal dengan rusaknya masa depan anak-anak mereka karena permasalahan hukum,” pungkasnya. (ndi)

Pemprov NTB Siapkan Cangkang Kemiri Jadi Bahan Bakar Alternatif Pengganti Kayu untuk Omprongan Tembakau

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov NTB Siapkan Cangkang Kemiri Jadi Bahan Bakar Alternatif Pengganti Kayu untuk Omprongan Tembakau

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong penggunaan cangkang kemiri sebagai bahan bakar alternatif untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap kayu bakar yang selama ini dipakai petani untuk melakukan omprongan tembakau.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Mirza Amir Hamzah, menanggapi masih maraknya penggunaan kayu oleh petani tembakau untuk proses pengeringan (open) tembakau virginia Lombok sebelum dijual ke perusahaan.
Menurut Mirza, penggunaan kayu secara terus-menerus tidak bisa dibiarkan karena berdampak terhadap lingkungan dan kawasan hutan. Karena itu, pemerintah mencari sumber energi pengganti yang dinilai lebih ramah lingkungan.

“Selain kayu itu, karena dampaknya ke kehutanan, maka kami dorong penggunaan cangkang. Salah satunya cangkang kemiri sebagai bahan bakar alternatif pengganti kayu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, bahan bakar cangkang kemiri ini dipasok dari luar daerah, termasuk dari Kalimantan, guna memenuhi kebutuhan petani di NTB. Meski bukan hal baru, penggunaan cangkang dinilai masih belum maksimal karena sebagian besar petani memilih bahan bakar yang lebih mudah diperoleh dan praktis digunakan.

“Petani itu biasanya memilih yang paling simpel. Karena itu transisi ke bahan bakar alternatif memang tidak mudah,” katanya.

Pemerintah daerah menilai persoalan penggunaan kayu bukan hanya tanggung jawab sektor pertanian semata, tetapi juga berkaitan erat dengan pengawasan kawasan hutan oleh instansi terkait. Namun demikian, Dinas Pertanian tetap mendorong perubahan pola penggunaan energi di kalangan petani.

Mirza menegaskan, pihaknya memiliki semangat agar petani secara bertahap meninggalkan penggunaan kayu, terutama untuk aktivitas pertanian Perkebunan yang membutuhkan pembakaran dalam jumlah besar.

Di sisi lain, pemerintah mengakui tantangan utama saat ini adalah memastikan pasokan cangkang kemiri tetap tersedia di pasaran. Meski begitu, Mirza optimistis kebutuhan tersebut masih dapat dipenuhi.
“Insya Allah tetap ada pasokannya,” katanya.

Soal harga, pemerintah belum bisa membandingkan secara langsung antara biaya penggunaan kayu dan cangkang kemiri. Namun, menurutnya, persoalan utama bukan semata harga, melainkan dampak lingkungan yang ditimbulkan jika penggunaan kayu terus dibiarkan.

“Kalau kayu, dampaknya terhadap lingkungan yang harus kita jaga. Karena itu kita dorong agar tidak lagi memakai kayu,” tegasnya.

Pemprov NTB kini menghadapi tantangan besar untuk mengubah kebiasaan petani yang selama bertahun-tahun mengandalkan kayu sebagai sumber energi utama. Selain faktor biaya dan akses, pola pikir petani yang cenderung memilih cara praktis menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah daerah.

Meski belum sepenuhnya beralih, upaya memperkenalkan bahan bakar alternatif dinilai menjadi langkah penting untuk menekan kerusakan lingkungan sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pertanian perkebunan di NTB. (bul)

1...444546...380Halaman 45 dari 380