Beranda blog Halaman 38

KPU Terima Audiensi Pengurus PBB NTB, Bahas Dinamika Kepengurusan dan Persiapan Pemilu 2029

globalfmlombok.com
-
0
KPU Terima Audiensi Pengurus PBB NTB, Bahas Dinamika Kepengurusan dan Persiapan Pemilu 2029

Mataram (globalfmlombok.com) – KPU Provinsi NTB menerima audiensi dari jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) NTB, Rabu (20/5/2026). Audiensi tersebut tidak terlepas dari dampak isu dualisme dalam tubuh Partai Bulan Bintang yang terjadi baru-baru ini.

Ketua KPU NTB, Muhammad Khuwailid yang menerima langsung audiensi pengurus DPW PBB NTB tersebut tidak menampik bahwa kedatangan Ketua DPW PBB NTB Nadirah bersama jajaran, menyampaikan dinamika kepengurusan internal DPW PBB NTB yang saat ini masih berproses.

Menanggapi dinamika kepengurusan DPW PBB NTB tersebut, Khuwailid, menegaskan, KPU pada prinsipnya hanya menerima dan memutakhirkan data kepengurusan partai politik berdasarkan dokumen dan data yang diinput melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Dalam kesempatan tersebut, pengurus PBB NTB juga meminta penjelasan terkait perkembangan regulasi kepemiluan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Khuwailid lantas menjelaskan bahwa berbagai putusan Mahkamah Konstitusi masih menjadi bahan diskusi dan kajian evaluasi kepemiluan. Ia kembali menegaskan pentingnya peran partai politik dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan mencegah praktik vote buying menjelang Pemilu.

Sementara itu, Kadiv Teknis Penyelenggaraan KPU NTB Zuriati yang turut mendampingi menekankan pentingnya pemutakhiran data kepengurusan dan keanggotaan partai politik melalui SIPOL secara berkelanjutan agar tahapan verifikasi partai politik mendatang dapat berjalan optimal.

Menyongsong tahapan verifikasi peserta pemilu 2029, mengimbau partai politik untuk memperkuat tata kelola organisasi dan tertib administrasi sejak dini sebagai bagian dari kesiapan menghadapi tahapan Pemilu 2029. (ndi)

Tambang Masih Jadi Penopang Ekonomi NTB, Triwulan II Diproyeksi Melambat

globalfmlombok.com
-
0
Tambang Masih Jadi Penopang Ekonomi NTB, Triwulan II Diproyeksi Melambat

Mataram (globalfmlombok.com) – PERTUMBUHAN ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada triwulan pertama tahun 2026 mengalami lonjakan tajam dibanding periode yang sama tahun 2025. Sektor pertambangan masih menjadi penopang utama, terutama setelah adanya izin ekspor konsentrat tembaga milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara selama enam bulan, terhitung sejak November 2025 hingga April 2026.

Namun, setelah izin ekspor tersebut berakhir, pertumbuhan ekonomi NTB diperkirakan berpotensi mengalami kontraksi pada triwulan berikutnya.

Asisten II Setda NTB, Lalu Mohammad Faozal mengatakan persoalan sektor tambang dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak bisa dibahas secara sederhana. Sebab, kebijakan penghentian ekspor konsentrat merupakan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan percepatan penyelesaian smelter.

“Nanti kalau saya bicara, wah ini aman kita suruh minta izin untuk ekspor lagi, salah juga. Karena di situ ada kebijakan bahwa Amman Mineral harus menyelesaikan secepatnya soal smelter,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).

Menurut Faozal, penghentian ekspor konsentrat memang akan berdampak terhadap angka pertumbuhan ekonomi daerah. Namun di sisi lain, kondisi tersebut diharapkan mendorong percepatan optimalisasi smelter.

“Ketika tambang ini berpengaruh terhadap angka pertumbuhan karena tidak ada ekspor konsentrat di periode berikutnya, Aman akan lebih mempercepat smelter,” katanya.

Saat ini, operasional smelter AMNT disebut masih berada di kisaran 80 persen. Pemerintah daerah berharap fasilitas pengolahan tersebut dapat segera beroperasi optimal agar tetap mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Meski demikian, Faozal menilai potensi perlambatan ekonomi pada triwulan II tidak akan terlalu memengaruhi daya beli masyarakat. Sebab, selain sektor tambang, sektor pertanian juga mencatat pertumbuhan positif hingga di atas 10 persen pada triwulan pertama tahun ini.

“Walaupun menurut BPS ketika kita terkontraksi ternyata daya beli juga tidak terlalu berpengaruh akibat dari angka pertumbuhan,” katanya.

Sebagai bagian dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) NTB, pihaknya kini fokus menjaga stabilitas perekonomian masyarakat agar tetap bergerak di tengah fluktuasi sektor pertambangan.

“Tambang itu dia akan bekerja sesuai dengan ritmenya yang akan mem-push untuk menyelesaikan smelter. Dan yang kedua, AMNT juga tidak bisa kita paksakan untuk melakukan ekspor karena regulasinya memang menyelesaikan smelter,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Dr. H. Wahyudin, MM memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan II-2026 akan melambat. Kondisi itu dipengaruhi menurunnya kontribusi sektor pertanian pasca panen raya serta belum adanya izin ekspor konsentrat tambang.

Menurut Wahyudin, meski ekspor masih tertahan, operasional smelter di NTB tetap berjalan karena masih terdapat pasokan produksi untuk kebutuhan pengolahan domestik. Hanya saja, kapasitas produksi belum dapat berjalan maksimal akibat keterbatasan ruang ekspor.

Pada triwulan pertama, pertumbuhan ekonomi NTB ditopang kuat sektor pertanian yang tumbuh lebih dari 10 persen, seiring berlangsungnya panen raya pada awal tahun. Namun kontribusi tersebut diperkirakan mulai menurun sejak Maret hingga April seiring berakhirnya masa panen.

“Pertanian kemarin sangat menopang, pertumbuhannya lebih dari 10 persen. Tapi setelah panen raya berakhir, tentu kontribusinya mulai menurun,” katanya. (era)

Jelang Iduladha, Sejumlah Bapok Alami Kenaikan Harga

globalfmlombok.com
-
0
Jelang Iduladha, Sejumlah Bapok Alami Kenaikan Harga

Mataram (globalfmlombok.com) – Sejumlah bahan pokok (bapok) mengalami kenaikan harga jelang Hari Raya Iduladha. Seperti beras, minyak, bawang merah dan elpiji tiga kilogram. Ayam potong juga mengalami kenaikan dari Rp35 ribu per kilogram jadi Rp40 kilogram. Kenaikan, ini bukan karena kekosongan stok, melainkan karena tingginya permintaan sebab kurang dari sepekan akan berlangsung hari raya keagamaan.

Demikian disampaikan Asisten II Setda NTB, Lalu Mohammad Faozal saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar Kebon Roek dan Pasar Mandalika, Mataram pada Kamis, 21 Mei 2026.
“Masih terus dipantau di semua sentra produksi kita. Dinas Peternakan juga tadi saya minta mengecek sentra-sentra ayam potong kita untuk dipantau,” ujarnya.

Kenaikan beberapa bapok yang disuplai oleh Bulog bukan karena kekurangan stok, melainkan karena adanya kenaikan harga kemasan yang berimbas pada kenaikan beras secara keseluruhan. Sementara, stok beras daerah di gudang Bulog bisa bertahan hingga dua tahun.

Begitupun dengan kenaikan harga bawang merah yang semula Rp35 ribu, kini menjadi Rp40-45 ribu per kilogram dipastikan bukan karena kekurangan stok, melainkan karena adanya melonjaknya biaya saat distribusi dan imbas kenaikan harga BBM non subsidi.

Di lain sisi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB, Hario Kartiko Pamungkas mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan lapangan guna memastikan kestabilan harga dan keamanan pasokan pangan di daerah.

Tidak hanya pemantauan lapangan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi maupun kabupaten/kota juga menggelar pasar murah di sejumlah wilayah sebagai upaya menjaga stabilitas harga menjelang hari besar keagamaan.

Manager Pemasaran Perum Bulog Kanwil NTB, Kurnia Rahmawati memastikan stok beras dan minyak goreng masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat NTB. Distribusi terus dilakukan ke sejumlah pasar, termasuk Pasar Kebon Roek dan Pasar Mandalika.

“Jadi untuk ketersediaan dari Bulog, kami menyuplai ke pasar-pasar terutama di pasar penyeimbang yaitu ada beras medium SPHP dan juga beras premium, ada Minyakita yang lagi laris-larisnya diserbu oleh masyarakat. Dan alhamdulillah cukup,” katanya.

Bulog juga memastikan harga penjualan di pasaran masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk beras medium, HET ditetapkan Rp12.500 per kilogram, sementara di pasar dijual rata-rata Rp12.000 per kilogram. Sedangkan Minyakita dengan HET Rp15.700 dijual di pasaran sekitar Rp15.500.

“Untuk stok alhamdulillah aman, jadi untuk beras kita amannya bahkan sampai dua tahun. Stok yang tersedia di kami sekitar 200 ribu ton, jadi memang sangat aman. Kemudian untuk Minyakita stoknya terbatas tapi masih bisa menjangkau seluruh pedagang pasar,” jelasnya. (era)

Maksimalkan Potensi Pendapatan, Pemprov Keluarkan Perda Pajak

globalfmlombok.com
-
0
Maksimalkan Potensi Pendapatan, Pemprov Keluarkan Perda Pajak

Mataram (globalfmlombok.com) – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah resmi disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB melalui Rapat Paripurna di Ruang Rapat Utama di Kantor Gubernur, Kamis (21/5/2026).

Wakil Gubernur (Wagub), Hj. Indah Damayanti Putri mengatakan, regulasi ini diharapkan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui potensi pajak namun tetap mempertimbangkan masyarakat untuk pembangunan berkeadilan.

“Kebijakan ini memperkuat kapasitas fiskal, kualitas pelayanan, investasi namun tetap memperhatikan agar tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha,” jelas Wagub.

Dari perubahan perda tersebut diperkirakan tambahan pendapatan sekitar Rp160 miliar. Terdapat tiga segmen utama dalam rencana penambahan pajak dan retribusi tersebut, yakni pajak kendaraan bermotor, pajak BBM bersubsidi untuk industri mineral, serta retribusi Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Salah satu potensi pajak berasal dari kendaraan luar daerah yang beroperasi di NTB lebih dari tiga bulan yang diwajibkan melakukan balik nama dengan nominal pajak sebesar 10 persen dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) roda dua maupun roda empat.

Selain itu, kendaraan listrik juga akan dikenakan pajak sebesar 11 persen dari PKB. Sementara pajak bahan bakar minyak untuk industri mineral direncanakan naik dari 5 persen menjadi 7,5 persen. Adapula pajak kendaraan air dan angkutan air. Pengesahan Perda ini adalah satu dari beberapa Raperda inisiatif DPRD yang diusulkan diantaranya, Raperda Bale Mediasi dan Raperda Tambang Rakyat.

Sementara itu, usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait BPR Syariah, konversi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB menjadi BPR Syariah disusun sebagai payung hukum transformasi dari sistem konvensional ke syariah sistem operasional, akad nasabah. Selain itu, manajemen PT BPR NTB (Perseroda) agar sesuai dengan prinsip perbankan syariah yang diharapkan mampu memperkuat arsitektur ekonomi daerah, mendukung ekosistem syariah, serta menyediakan layanan seperti pembiayaan mikro dan gadai syariah.

“BPR Syariah tidak boleh semata mata dipandang sebagai entitas bisnis namun sebagai instrumen pembangunan ekonomi rakyat yang sesuai dengan karakter sosial masyarakat NTB,” terangnya.
Sebagai institusi keuangan yang inklusif, konversi ini dicontohkan seperti saat Pemprov mengkonversi Bank Pembangunan Daerah menjadi Bank NTB Syariah dengan aset awal Rp 7 triliun menjadi 18 triliun (per Maret 2026). (ham)

Wakapolda NTB Pimpin Penyambutan Irjen Kalingga di Mako Polda

globalfmlombok.com
-
0
Wakapolda NTB Pimpin Penyambutan Irjen Kalingga di Mako Polda

Mataram (globalfmlombok.com) – Suasana hangat dan penuh nuansa adat, mewarnai penyambutan Kapolda NTB baru Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, S.E., M.H. beserta Istri, saat tiba di Mapolda NTB, Kamis (21/5/2026) siang.

Kedatangan jenderal bintang dua itu disambut jajar kehormatan PJU Polda NTB yang dipimpin Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, S.I.K., bersama para pejabat utama dan seluruh personel Polda NTB di gerbang Mako Polda NTB sekitar pukul 12.00 Wita. Iringan musik tradisional dan tarian Gendang Beleq, ikut memeriahkan prosesi penyambutan.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid mengatakan, penyambutan tersebut menjadi bentuk penghormatan sekaligus tradisi penyambutan khas NTB, bagi pejabat tertinggi Korps Bhayangkara di lingkungan Polda NTB.

“Penyambutan ini menjadi simbol penghormatan dan kebersamaan, keluarga besar Polda NTB kepada Kapolda NTB yang baru,” ujarnya.

Kholid menuturkan, nuansa budaya lokal sengaja dihadirkan untuk memperlihatkan kekayaan tradisi masyarakat NTB, sekaligus mempererat kedekatan antara pimpinan baru dengan seluruh anggota.

“Gendang Beleq menjadi bagian budaya khas NTB, yang selalu hadir dalam momen penting penyambutan tamu maupun pejabat,” katanya.

Setelah prosesi penyambutan, Kapolda NTB baru kemudian menerima laporan kesatuan, dilajutkan bersilaturahmi dengan jajaran PJU Polda NTB.

Kholid berharap kehadiran Irjen Kalingga dapat membawa semangat baru, dalam meningkatkan pelayanan kepolisian serta menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif di wilayah NTB.
“Kami siap mendukung kepemimpinan Kapolda NTB yang baru, demi pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujanya. (ham)

Stabilkan Harga Bapok Jelang Iduladha, Loteng Gelar Gerakan Pangan Murah

globalfmlombok.com
-
0
Stabilkan Harga Bapok Jelang Iduladha, Loteng Gelar Gerakan Pangan Murah

Praya (globalfmlombok.com) – Gerakan Pangan Murah (GPM) digelar Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bersama Badan Pangan Nasional (Bapan), pada Kamis (21/5). Langkah tersebut dilakukan Pemkab Loteng sebagai upaya antisipasi sekaligus meredam potensi terjadinya gejolak Harga bahan pokok (bapok) jelang Iduladha. Kegiatan GPM dipusatkan di halaman kantor Camat Praya Timur.

“Program ini salah satu langkah nyata pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pangan tetap aman di tengah masyarakat. Sekaligus mengendalikan harga kebutuhan pokok menjelang perayaan hari besar keagamaan yakni Iduladha,” sebut Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos., M.Si., kepada awak media di halaman kantor Camat Praya Timur.

Bahan pokok yang ditawarkan di antaranya beras SPHP standar Bulog dijual dengan harga Rp58 ribu ke karung berisi 5 kg. Kemudian beras Setra Ramos dijual dengan Rp74.500 per pcs. Selain itu ada juga minyak goreng merk Minyak Kita seharga Rp15 ribu per liter, Gula pasir Manis Kita Rp18 ribu per kg serta minyak Sania Rp43.800 untuk 2 liter. Ditambah gula pasir IDM Rp15.500 per pcs serta beras Kepala Super Rp74.500 per pcs. Ada juga tomat,cabai dan berbagai jenis produk UKM lokal juga dengan harga terjangkau.

Program GPN sendiri nyatanya mendapat sambutan positif dari masyarakat. Terbuktinya dengan tingginya animo dan antusiasme masyarakat untuk berbelanja bahan kebutuhan pokok yang dijual. Mengingat, Harga bahan pokok yang ditawarkan rata-rata sangat terjangkau. “Antusiasme masyarakat kita lihat cukup tinggi. Karena memang yang dijual merupakan kebutuhan pokok sehari-hari,” ujarnya seraya memberikan apresiasi kepada para pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Loteng drh. Tri Widiawati, M.A., di tempat yang sama mengatakan, kegiatan GPN akan terus dilaksanakan secara rutin dan berkala. Dengan wilayah sasaran di seluruh kecamatan di Loteng. Upaya itu dilakukan untuk memastikan masyarakat bisa memperoleh kebutuhan pokok, terutama jelang hari besar dengan harga yang terjangkau.

“Penting dilaksanakan secara rutun dan berkelanjutan, supaya manfaatnya lebih merata dan dirasakan langsung masyarakat di bawah,” tegas mantan Staf Ahli Bupati Loteng ini seraya menambahkan dengan adanya GPN, stabilitas stok, pasokan, harga pangan bisa terjad. Sekaligus bisa memperkuat daya beli masyarakat. Terutama di momen-momen jelang hari raya besar nasional. (kir)

Polda NTB Penuhi Petunjuk Jaksa di Kasus Dugaan Pungli Tunjangan Guru di Bima ke Jaksa

globalfmlombok.com
-
0
Polda NTB Penuhi Petunjuk Jaksa di Kasus Dugaan Pungli Tunjangan Guru di Bima ke Jaksa

Mataram (globalfmlombok.com) – Penyidik Ditreskrimsus Polda NTB kembali menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Berkas itu milik seorang tersangka kasus dugaan pungutan liar (pungli) terhadap guru penerima Tunjangan Khusus Guru Daerah Terpencil (TKGDT) Kabupaten Bima.

Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol FX. Endriadi, Kamis (21/5/2026) mengatakan, pengembalian berkas itu setelah pihaknya memenuhi seluruh petunjuk jaksa peneliti. “Sudah kami limpahkan kembali. Sudah dipenuhi semua (petunjuk jaksa),” katanya.

Pada pelimpahan berkas yang pertama, jaksa peneliti memerintahkan penyidik untuk melengkapi sejumlah petunjuk yang diberikan. “(Salah satu petunjuk jaksa) untuk melengkapi data kerugian,” ucapnya.

Endriadi tidak merinci terkait bagaimana proses melengkapi data kerugian itu. Namun, data kerugian yang dimaksud adalah menyangkut jumlah uang hasil pungli yang dilakukan tersangka Ico Rahmawati.

“Semoga tidak ada yang perlu diperbaiki lagi. Agar segera dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti,” tandasnya.

Sebelumnya, polisi menetapkan Ico Rahmawati selaku Kepala Bidang PTK Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima sebagai tersangka karena diduga memeras 18 guru penerima tunjangan di daerah terpencil selama enam tahun. Yakni dari tahun 2019 hingga 2025.

“Tersangka memeras korban dengan jumlah tangan beragam. Yakni dari Rp500 hingga Rp1 juta,” bebernya.

Para guru merasa terpaksa menyerahkan sejumlah uang kepada tersangka, karena ada kekhawatiran tidak dapat menerima tunjangan khusus pada tahap selanjutnya.

Dari hasil pemeriksaan penyidik, belasan guru tersebut memberikan setoran kepada IR dalam kurun waktu yang beragam. Ada yang menyetor setiap sebulan sekali dan ada juga yang per tiga bulan sekali.

“Tersangka menyiapkan dua rekening khusus, untuk menerima setoran dari guru penerima tunjangan daerah terpencil itu,” pungkasnya. (mit)

Tuntut Jaringan Pipa Bawah Laut, Warga Gili Meno Unjuk Rasa Tolak SWRO

globalfmlombok.com
-
0
Tuntut Jaringan Pipa Bawah Laut, Warga Gili Meno Unjuk Rasa Tolak SWRO

Tanjung (globalfmlombok.com) – Warga Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, kecamatan Pemenang, menggelar aksi unjuk rasa, Kamis, 21 Mei 2026. Didukung Walhi NTB, Meno Lestari, dan Wanapala NTB, warga tegas menolak masuknya pelayanan air bersih melalui mitra, PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) dengan sistem Sea Water Reverse Osmosis (SWRO).

Koordinator Lapangan aksi, sekaligus Kepala Dusun Gili Meno, Masrun, menegaskan krisis air bersih yang dihadapi 267 kepala keluarga atau setara sekitar1.000 jiwa di Gilo Meno, sudah berlangsung lama.

Untuk diketahui, pelayanan air bersih pernah dilakukan oleh PT Berkat Air Laut dan PT Gerbang NTB Emas. Hanya saja, operasional perusahaan ini tersandung kasus hukum. Setelahnya, Pemda berencana memasukkan TCN ke Gili Meno. Namun, langkah tersebut terganjal lantaran Izin Pengelolaan Bawah Lautnya TCN di Gili Trawangan dicabut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan karena kerusakan terumbu karang di Gili Trawangan.

Dalam tiga tahun terakhir, Pemda mengintervensi kebutuhan air bersih warga melalui suplai (tandon) air tawar menggunakan tongkang. Tahun 2024-2025 dilakukan oleh Dinas PU Perkim, dan tahun 2026 ini dilaksanakan oleh BPBD KLU.

Masrun menegaskan, sikap warga masih sama, yakni tegas menolak sistem SWRO karena kerusakan terumbu karang (blue coral). Data Balai Kawasan Konservasi Nasional (BKKN) Kupang pada Kementerian Kelautan Perikanan, kata dia, mencatatkan kerusakan terumbu karang mencapai panjang 1,6 kilometer dan lebar 200 meter.

Limbah tersebut kini mencemari perairan dan mengancam keanekaragaman hayati laut yang menjadi andalan sektor pariwisata tiga Gili.

“Saat ini kebutuhan air bersih sehari-hari warga bergantung pada air hujan yang ditampung. Beban keluarga, khususnya perempuan semakin berat untuk memastikan pemenuhan air minum,” tegas Masrun.

Ia melanjutkan, penolakan terhadap TCN telah dilakukan warga, termasuk pada tahun 2023. Ketika itu, warga menggalang advokasi, aksi, dan dialog dengan pemerintah daerah, DPRD dan PDAM. Bahkan saat itu, solusi yang disepakati adalah pembangunan sistem distribusi air bersih melalui pipa bawah laut dari Pulau Lombok (melanjutkan pipa PDAM yang saat ini sudah sampai Gili Air).

Kebijakan Pemda ini dinilai berlawanan dengan perlindungan ekosistem laut, dan sekaligus mengancam Desa Gili Indah yang selama ini menjadi sumber 70 persen PAD Lombok Utara.

“Kami sangat menyayangkan dan kecewa atas sikap Pemerintah Lombok Utara yang menyerahkan tata kelola hak dasar yakni air bersih kepada Korporasi. Krisis air bersih ini mencerminkan lemahnya kegagalan tata kelola dalam melindungi hak masyarakat dan lingkungan,” tandasnya.

Terpisah, Direktur PDAM KLU, Ramadhan Jayadi, S.Pd., saat ditemui awak media, menyatakan pihaknya menghormati aspirasi warga Gili Meno yang disampaikan melalui unjuk rasa di pulau. Menurut dia, kritik terhadap layanan air bersih adalah masukan penting bagi PDAM.

“Kami memahami keresahan warga Gili Meno terkait air bersih. Air bukan barang mewah, melainkan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi negara melalui pemerintah daerah dan PDAM,” ujar Jayadi.

Kendati demikian, Direktur PDAM berharap masyarakat tidak terjebak pada sikap “satu opsi (pipa bawah laut) atau tidak sama sekali” terhadap pelayanan air bersih Gili Meno.

“Pipa bawah laut boleh dikaji, SWRO boleh dievaluasi. Beach well boleh diuji. Sistem darurat juga boleh disiapkan. Yang tidak boleh adalah membiarkan warga tetap tanpa layanan hanya karena kita berbeda pilihan teknis,” ungkapnya.

Jayadi melanjutkan, PDAM KLU terbuka untuk duduk bersama dengan seluruh unsur, baik warga, pemerintah desa, DPRD, Pemda, pemerhati lingkungan, dan otoritas teknis. Seluruh opsi sistem yang ditawarkan, perlu diuji berdasarkan data, termasuk pertimbangan mana yang paling cepat, legal, aman bagi lingkungan, terjangkau, dan berkelanjutan dalam pelayanan air bersih.

“Kalau ada dugaan pelanggaran lingkungan, silakan dibuka datanya dan diuji oleh lembaga berwenang. Tetapi jangan sampai isu itu membuat warga Meno terus menunggu air bersih,” tandasnya. (ari)

Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Berpeluang Menambah Lama Menginap Wisatawan di Hotel

globalfmlombok.com
-
0
Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Berpeluang Menambah Lama Menginap Wisatawan di Hotel

Mataram (globalfmlombok.com) – Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) NTB, Lalu Kusnawan menilai, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membawa peluang positif bagi sektor pariwisata di NTB, khususnya dalam mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara dan investasi di kawasan wisata.

Menurutnya, fenomena serupa pernah terjadi pada tahun lalu saat industri pariwisata mulai bangkit pascapandemi Covid-19. Kala itu, pelemahan rupiah turut memberikan dampak terhadap meningkatnya kunjungan wisatawan asing.

“Lonjakan wisatawan tahun lalu juga dipengaruhi karena melemahnya rupiah. Ada sisi positif bagi industri pariwisata karena wisatawan asing mendapatkan nilai tukar lebih besar ketika berbelanja dan berwisata di Indonesia,” kata Kusnawan dalam diskusi mengenai dampak pelemahan rupiah terhadap pariwisata dan investasi di NTB.

Ia menjelaskan, tahun 2026 menjadi fase normalisasi industri pariwisata setelah tiga tahun pemulihan pascapandemi. Karena itu, pelaku industri dituntut meningkatkan kualitas layanan agar tetap kompetitif di tengah persaingan destinasi wisata global.

“Sekarang wisatawan sudah punya banyak pilihan destinasi. Kalau sebelumnya industri tidur pun tetap didatangi tamu, tahun ini kualitas layanan akan benar-benar diuji,” ujarnya.

Kusnawan menyebut melemahnya rupiah berpotensi memperpanjang lama tinggal wisatawan asing atau length of stay karena biaya berwisata di Indonesia menjadi lebih murah bagi mereka.
Kawasan Tiga Gili di Lombok Utara disebut masih menjadi destinasi favorit wisatawan asal Eropa saat musim liburan.

Namun demikian, ia mengingatkan potensi peningkatan wisatawan asing masih dipengaruhi situasi geopolitik global. Menurutnya, kondisi politik dan keamanan di sejumlah negara menjadi faktor penahan mobilitas wisatawan internasional.

“Potensinya bisa sampai 80 persen. Tetapi ada faktor geopolitik yang juga memengaruhi keputusan wisatawan untuk bepergian,” katanya.

Selain sektor pariwisata, Kusnawan menilai pelemahan rupiah juga membuka peluang investasi asing di NTB. Nilai tukar dolar yang lebih tinggi membuat investor asing memiliki daya beli lebih besar untuk berinvestasi di Indonesia.

Meski demikian, ia meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap investasi yang masuk agar tidak merugikan pelaku usaha lokal.

“Pengawasan pemerintah penting supaya jangan sampai ada investasi yang masuk lewat jalur bawah dan merugikan investor lokal yang sudah lama berusaha di NTB,” tegasnya.

Terkait kesiapan destinasi wisata, Kusnawan optimistis kawasan Tiga Gili masih mampu menampung lonjakan wisatawan mancanegara. Ia memperkirakan terdapat lebih dari 900 properti penginapan di kawasan tersebut, mulai dari hotel hingga homestay, dengan kapasitas ribuan kamar.

Meski kapasitas akomodasi dinilai mencukupi, ia menekankan perlunya peningkatan fasilitas publik dan pelayanan di kawasan wisata. Menurutnya, pembenahan pintu masuk destinasi, sistem tanggap darurat, hingga penataan kawasan masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
“Ini tidak bisa dibebankan hanya kepada industri pariwisata. Semua stakeholder harus terlibat, termasuk pemerintah dalam memperbaiki fasilitas publik dan sistem pelayanan,” demikian Kusnawan. (bul)

Nashib Ikroman Hadiri Rapat Paripurna

globalfmlombok.com
-
0
Nashib Ikroman Hadiri Rapat Paripurna

Mataram (globalfmlombok.com) – Berstatus terdakwa kasus gratifikasi dana siluman, M. Nashib Ikroman atau Acip terlihat mengikuti Rapat Paripurna DPRD NTB yang berlangsung di Ruang Rapat Rinjani, Kantor Gubernur NTB pada Kamis, 21 Mei 2026.

Berdasarkan pantauan di lokasi, hanya Acip yang mengikuti rapat tentang penjelasan Bapemperda terhadap lima buah Raperda. Sementara, dua terdakwa lainnya yaitu Indra Jaya Usman dan Hamdan Kasim tidak terlihat di lokasi.

Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan kehadiran Acip di rapat paripurna kali ini. Hal ini karena terdakwa kasus dana siluman yang sedang ditangguhkan penahanannya itu masih berstatus sebagai anggota DPRD NTB.

“Tidak apa-apa, no problem. Happy-happy aja, teman kita masih bisa beraktivitas,” ujarnya, Kamis, 21 Mei 2026.

Meski begitu, saat ini politisi partai Golkar itu telah mengusulkan tiga anggota terdakwa kasus gratifikasi itu diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai anggota DPRD NTB. Usulan ini juga sudah disampaikan kepada Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.

“Sudah kita usulkan kurang lebih dua bulan yang lalu, pemberhentian sementara ini dalam ketentuan kita proses maksimal tujuh hari setelah berstatus terdakwa,” katanya.

Terpisah, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda) NTB, Jamaluddin Malady mengatakan surat dari Ketua DPRD NTB terkait dengan pemberhentian sementara tiga dewan yang terkena kasus gratifikasi sudah masuk meja gubernur sejak April 2026 lalu.

Setelah mendapatkan surat tersebut, gubernur katanya langsung menyetujui permintaan tersebut. Sebab, jika menunggu Penggantian Antarwaktu (PAW) perlu menunggu inkracht terlebih dahulu. Adapun alasan pengajuan penghentian sementara guna gaji para terdakwa ini juga tidak dibayarkan. Karena, selama masih berstatus sebagai anggota, gaji wajib dibayarkan.

“Keputusan kan belum ini kan, masih berproses. Nah, untuk menghentikan karena di aturan itu, ketika pegawai atau legislatif tidak masuk kantor itu kan, ketika tidak masuk kantor kan supaya gaji dihentikan. Kan kalau nggak bekerja kan gaji nggak boleh diterima,” jelasnya.

Sejak diusulkan pada April lalu, hingga kini Pemprov NTB belum mendapatkan jawaban dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mantan Kepala Dinas Pariwisata NTB itu berharap Kemendagri bisa segera memproses pengajuan Pemprov tersebut. Apalagi, ketiga terdakwa tidak pernah masuk kantor sejak ditahan dalam Lapas Kuripan dan Rutan Praya.

“Ya, sama dengan pegawai negeri, bukan saja legislatif. Ketika dia tidak masuk kantor, tentu kan gajinya tidak boleh terima. Hak-haknya kan, karena kewajibannya tidak dilaksanakan,” katanya.

Untuk mempercepat proses penghentian sementara, Jamaluddin mengaku akan bertolak ke Kemendagri. Meski begitu, proses pemberhentian sementara ini tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Pun jika di kemudian hari dalam proses pengadilan, ketiga terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan vonisnya telah berkekuatan hukum tetap (inkrah), maka hak-hak mereka sebagai anggota dewan akan dipulihkan.

“Kalau nanti putusan tidak bersalah, kan nanti dianulir. Kita usul ulang lagi bahwa yang bersangkutan tidak bermasalah karena sudah ada kekuatan hukum yang tetap. Berarti kembali lagi mendapatkan (hak-haknya),” pungkasnya. (era)

1...373839...379Halaman 38 dari 379