Beranda blog Halaman 334

Dibantu Pemdes Tempos, Balita Penderita Penyakit Tumor dari Keluarga Tak Mampu Butuh Uluran Tangan

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Balita bernama Bayu Aji Pamungkas berusia 1 tahun lebih asal Dusun Tempos Kelembut, Desa Tempos Kecamatan Gerung, Lombok Barat menderita penyakit Tumor. Keluarga balita malang ini berasal dari keluarga tak mampu, dan telah dibantu oleh Pemerintah Desa (Pemdes) setempat. Mulai dari pengobatan hingga orang tuanya mendapatkan Bantuan Sosial PKH dan bantuan lain dari pihak Desa.

Kepala Desa (Kades) Tempos, Sudirman, S.H., M.M., menerangkan, bahwa balita Bayu telah dibawa dan ditangani ke rumah sakit. “Kejadian (sakitnya kambuh) baru tadi malam, dan begitu dapat informasi dia dibawa ke rumah sakit, kami langsung sigap jenguk ke rumah sakit,” terangnya, Rabu (27/8/2025).

Bahkan, kata dia, sebelum balita ini menderita sakit, pihaknya telah membantu penanganan. Baik dari bantuan program pusat maupun Pemdes sendiri.

“Dia dapat bantuan program PKH sembako, kalau kami dari kegiatan sosial pasti kita bantu. Kebetulan juga pada waktu khitanan kami support biaya,” terangnya meluruskan isu yang beredar di media sosial soal perhatian Pemdes terhdap balita ini dan keluarganya.

Bapak dari Balita ini, warga pendatang dari Jawa, tetapi sudah tercatat sebagai warga desa setempat. Sedangkan istrinya, merupakan warga asli desa itu.

Hal senada disampaikan Kepala Dusun Tempos Kelembut Adnan, bahwa pihaknya telah berupaya membantu menangani Bayu, anak keempat dari pasangan Harjo dan Ida Yani. Bahkan sejak lahir, ia ikut mendampingi saat warganya itu melahirkan di RS Kota Mataram, karena ibu Balita ini saat penanganan bersalinnya di rujuk dari RS Gerung ke RS Kota Mataram. “Memang (mengidap sakit) sejak lahirnya sudah seperti itu,” tutur Adnan.

Sejak lahir, Bayu pun sering dibawa ke posyandu. Orang tuanya juga diminta menjalani kontrol oleh pihak rumah sakit. Namun kemungkinan karena kondisi ekonomi, beberapa hari balita ini berhenti kontrol. Kendati dibantu oleh pihaknya namun tidak seberapa untuk membantu kebutuhan berobat Balita ini. Di satu sisi, satu KK warganya itu menanggung lima anggota keluarga. Di samping pihak orang tua juga dinilai sedikit lalai mengontrol anaknya ke rumah sakit.

Sehingga akibat beberapa hari tidak kontrol, balita ini tiba-tiba kambuh sakit.
“Kambuhnya hanya dua malam, padahal saya sempat ke rumah beliau (orang tua Bayu), tapi tidak ada cerita bahwa anaknya kambuh,” ujarnya. Hingga ia mengaku kaget melihat medsos, bahwa kondisi balita tersebut kambuh. “Itu seperti saya serasa ditembak bom (kaget), kok kemarin saya dari sana ndak apa-apa,” imbuhnya. Sehingga begitu tahu, ia bersama Kades pun langsung ke RS Gerung menjenguk balita Bayu.

Rumah orang tua balita ini sendiri dibantu melalui program Rumah Tak Layak Huni. Namun, itu bukan miliknya. Mereka masih numpang di rumah keluarga. Orang tua balita ini sendiri bekerja memperbaiki alat elektronik, mesin seperti kipas angin, magicom dan lainnya. Selain itu bapak dari balita ini kerja serabutan. Sedangkan ibunya pembawaan kurang normal dari lahir. Keluarga balita Bayu mendapatkan bantuan PKH, sembako, dan BPJS. (her)

DPRD NTB Soroti Kapal Tua di Lintas Kayangan–Poto Tano, Gapasdap Pastikan Operasi Sesuai Aturan

Mataram (globalfmlombok.com) – Polemik soal kapal tua yang beroperasi di lintasan penyeberangan Kayangan (Lombok Timur) – Poto Tano (Sumbawa Barat) kembali mencuat. Komisi IV DPRD NTB menilai keberadaan kapal berusia tua rawan membahayakan keselamatan penumpang. Namun, pihak Gapasdap Cabang Kayangan menegaskan bahwa seluruh armada telah mematuhi regulasi yang berlaku.

Ketua Gapasdap Cabang Kayangan, Umar, menjelaskan bahwa urusan kategori kapal tua merupakan kewenangan syahbandar. Meski demikian, dari sisi operator, pihaknya telah memastikan semua kapal menjalani prosedur standar.

“Setiap kapal wajib docking tahunan dan menjalani pemeriksaan rutin. Jika ada komponen tidak layak, otomatis kapal dilarang berlayar sampai memenuhi syarat laik operasi,” jelas Umar, Selasa, 26 Agustus 2025.

Ia menambahkan, operator kapal tidak bisa menentukan jadwal keberangkatan secara sepihak. “Jadwal kapal ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTB, sementara operator hanya melaksanakan aturan yang ada. Jika regulasi perlu dievaluasi, kami siap menyesuaikan,” tegasnya.

Saat ini terdapat 28 kapal terdaftar di lintasan Kayangan–Poto Tano. Dari jumlah itu, rata-rata hanya 10 kapal beroperasi setiap hari, sementara 18 kapal lainnya tidak berlayar.

Menurut Umar, jumlah tersebut sudah memadai untuk melayani kebutuhan penyeberangan. “Kami berharap tidak ada penambahan kapal baru agar distribusi jadwal tetap seimbang,” tambahnya.

Sebelumnya, Komisi IV DPRD NTB menyoroti kapal tua yang masih dioperasikan di jalur penyeberangan tersebut. Anggota Komisi IV, Syamsul Fikri, menilai usia kapal yang sudah tua berisiko menurunkan aspek keselamatan.

“Saya khawatir soal keselamatan penumpang. Kapal-kapal yang usianya sudah tua sebenarnya tidak layak lagi dioperasikan. Kalau masih beroperasi, berarti ada yang tidak beres dalam proses pengecekan kelayakan kapal,” ujar politisi Partai Demokrat itu. (bul)

Gerebek Diduga Kampung Narkoba, Polisi Sita 97 Poket Sabu dan Uang Tunai

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Kepolisian Resor (Polres) Sumbawa, menggerebek Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir yang diduga sebagai “kampung” peredaran dan penjualan narkoba, Selasa, 26 Agustus 2025 lalu. Lokasi penggerebakan dianggap sangat meresahkan.

Penggerebekan yang dipimpin langsung Kapolres AKBP Marieta Dwi Ardini tersebut mengamankan barang bukti 97 poket sabu dengan berat 37, 84 gram. Polisi juga mengamankan dua orang terduga pelaku berinisial A dan N yang ditemukan berada di lokasi penggerebekan.

“Operasi ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat mengenai aktivitas transaksi narkoba yang marak di wilayah tersebut sehingga kami melakukan tindakan tegas,” kata Kapolres AKBP Marieta Dwi Ardini.

Ia melanjutkan, penggerebekan tersebut difokuskan di rumah salah satu terduga pelaku berinisial W. Saat tim berhasil masuk ke dalam rumah, W maupun anggota keluarganya tidak ditemukan. Hanya satu gelas kopi yang ada di atas meja serta satu bungkus rokok.

“Jadi, yang kami targetkan (W) tidak ada di tempat, tetapi kami menemukan dua orang lain, yaitu A dan N, yang berada di sekitar rumah dan langsung kita amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ucapnya.

Di rumah W, tim gabungan yang mencapai 250 orang personil tersebut menemukan 45 paket sabu dengan berat bruto 16,15 gram di atas meja kamar W. Selain itu, ditemukan juga berbagai alat hisap sabu dan satu buah dompet hitam.

“W masih kami lakukan pengejaran dan telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dengan harapan masyarakat bisa membantu mencari pelaku,” ujarnya.

Penggerebekan tersebut kemudian dilanjutkan ke rumah salah satu terduga pelaku lain berinisial R. Namun saat berada di lokasi, R tidak berada di lokasi termasuk keluarganya melainkan hanya menyita barang bukti dalam jumlah fantastis.

“Rumah R dalam keadaan kosong saat kita gerebek. Tetapi kami menemukan 52 paket sabu dengan berat bruto 21,69 gram dan uang tunai sebesar Rp103.100.000 di dalam lemari kamar tidur, yang diduga kuat sebagai hasil dari bisnis narkoba,” tambahnya.

Marieta meyakinkan, saat ini seluruh barang bukti telah diamankan di Polres Sumbawa untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga memasukkan R masih dalam daftar pencarian orang (DPO) dan telah ditetapkan sebagai target utama untuk segera diperiksa.

“Operasi ini adalah bukti keseriusan kami. Kami tidak akan pernah memberikan ruang sedikit pun bagi para pelaku kejahatan narkoba termasuk peredaran barang haram ini,” tegasnya. (ils)

Potensi Gempa Megathrust Selatan NTB, Perlu Perkuat Mitigasi dan Edukasi Publik

Mataram (globalfmlombok.com) – Wilayah selatan Pulau Lombok kini menjadi perhatian para ahli kegempaan nasional. Kawasan ini berada di atas zona megathrust aktif yang dikenal sebagai Segmen Sumba, bagian dari sistem subduksi besar yang membentang dari selatan Jawa hingga Nusa Tenggara. Potensi gempa bumi dengan magnitudo tinggi di wilayah ini dinilai sangat signifikan dan patut diwaspadai.

Seismolog dan pakar sesar aktif dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Pepen Supendi mengatakan, berdasarkan data dari Pusat Studi Gempa Nasional (Pusgen), skenario terburuk menunjukkan bahwa segmen ini berpotensi menghasilkan gempa bumi dengan magnitudo maksimal hingga 8,5.

Potensi tersebut menjadikan kawasan selatan Lombok sebagai salah satu zona rawan bencana geologi yang perlu mendapat perhatian khusus dalam perencanaan mitigasi.

Zona Seismic Gap: Energi Tertahan atau Terlepas?

Para ahli menyebut wilayah ini sebagai seismic gap, yaitu zona yang secara geologis seharusnya sudah mengalami gempa besar, namun belum terjadi dalam jangka waktu yang lama. Kondisi ini menimbulkan dua kemungkinan: bisa jadi energi telah dilepaskan secara bertahap melalui gempa-gempa kecil, atau justru sedang tersimpan dan berpotensi dilepaskan dalam bentuk gempa besar secara tiba-tiba.

Fenomena seismic gap ini menjadi indikator penting dalam kajian kegempaan, karena menunjukkan adanya akumulasi energi tektonik yang belum terpecah. Jika dilepaskan sekaligus, dampaknya bisa sangat merusak, terutama bagi wilayah padat penduduk dan minim kesiapsiagaan.

Perlu Perkuat Mitigasi dan Edukasi Publik

Dengan potensi gempa besar yang mengintai, para ahli menekankan pentingnya penguatan sistem mitigasi bencana di wilayah selatan Lombok. Edukasi publik, pembangunan infrastruktur tahan gempa, serta pemetaan zona risiko menjadi langkah krusial untuk mengurangi dampak jika gempa besar benar-benar terjadi. (ris)

Pantai Semakin Terkikis, Warga Pesisir Kembali Dihantui Kecemasan

Mataram (globalfmlombok.com) – Warga pesisir di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, kembali dilanda kecemasan akibat dampak abrasi yang semakin parah. Garis pantai yang terus terkikis membuat pemukiman warga semakin terancam, terutama saat gelombang pasang terjadi pada malam hari.

Fenomena abrasi ini bukan hal baru bagi masyarakat Lingkungan Bugis. Namun, abrasi yang terjadi hampir setiap tahun semakin cepat menggerus bibir pantai hingga mendekati rumah-rumah warga. Bahkan, sebagian jalan setapak yang menghubungkan dua kawasan pemukiman kini telah hilang tersapu ombak.

Junaedi, salah seorang warga Kampung Bugis, mengaku abrasi yang terjadi pada awal 2025 menyebabkan beberapa bangunan rumah mengalami kerusakan cukup parah. Hingga kini, ia masih diliputi rasa cemas.

“Dulu masih ada jarak antara rumah kami dengan laut, tapi sekarang tinggal beberapa meter saja. Kalau air pasang, kami harus siaga karena air bisa masuk sampai ke rumah,” ujarnya, Rabu, 27 Agustus 2025.

Kekhawatiran Junaedi kian besar karena ancaman abrasi tidak hanya mengganggu tempat tinggal, tetapi juga berdampak pada kondisi ekonomi dan psikologis warga. Sejumlah nelayan kesulitan menambatkan perahu karena garis pantai terus bergeser.

Hal serupa disampaikan oleh H. Fatimah, warga lainnya, yang menyatakan, abrasi yang terjadi sertiap tahun membuatnya terus merasa was-was. Ia mengingat betul gelombang pasang pada Januari 2025 yang menyebabkan rumahnya rusak berat.

“Sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari pemerintah. Katanya akan ada perbaikan, tapi belum juga terealisasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Mataram memang telah melakukan penanganan sementara terhadap abrasi dengan memasang batu bolder di beberapa titik rawan. Namun, menurut Fatimah, pemasangan tersebut belum cukup memberikan rasa aman bagi warga karena tidak mencakup seluruh wilayah pesisir.

“Khusus di kawasan pesisir Lingkungan Bugis, kondisinya semakin terkikis. Tanggul sementara hanya dipasang di beberapa titik saja,” keluhnya.

Warga berharap pemerintah dapat membangun talud permanen atau pemecah gelombang untuk mengantisipasi dampak abrasi yang terus merusak lingkungan mereka.

Sementara itu, Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan akan kembali membangun tanggul darurat di sejumlah titik rawan abrasi pada akhir 2025. Salah satunya di Lingkungan Bugis, sebagai bentuk antisipasi terhadap abrasi susulan.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan bahwa pembangunan tanggul darurat akan difokuskan pada wilayah pesisir yang mengalami kerusakan paling parah. Selain Lingkungan Bugis, penanganan juga akan dilakukan di Pondok Perasi, Tanjung Karang, dan Lingkungan Mapak Indah, Kelurahan Jempong Baru.

“Kami akan kembali memasang tanggul dari material batu bolder sebagai langkah antisipasi menghadapi bencana abrasi di akhir tahun,” ujarnya. (pan)

Koneksi Telkomsel Tetap Tangguh di Medan Sulit, Bantu Petani Kopi di Kaki Rinjani

Selong (globalfmlombok.com)

Di tengah tantangan geografis dan cuaca ekstrem di kawasan pegunungan Sembalun, konektivitas digital menjadi kebutuhan vital bagi para petani. Sembalun yang dikenal dengan daerah pertanian unggulan dan kawasan wisata makin ramai dengan aktivitas masyarakat.

Mahroli Wahyudi, petani kopi asal Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, mengungkapkan bahwa sinyal Telkomsel menjadi andalan utama dalam mendukung aktivitas pertanian dan komunikasi.

Mahroli yang kini menggeluti pertanian kopi dengan nama kelompok Lunaco (Sembalun Agro Coffee) cukup sibuk di perkebunan miliknya yang berlokasi di ketinggian 1200 – 1400 meter di atas permukaan laut (Mpdl).

Ia menggeluti usaha kopi dari hulu ke hilir. Artinya tak hanya menanam kopi, namun juga mengolahnya menjadi green bean dan bubuk kopi kemasan. Bahkan kini produk kopi siap konsumsi dipasarkan di dalam dan di luar daerah dengan merek Lunaco.

Usaha pertanian ini menuntutnya untuk selalu berkomunikasi dengan anggota kelompoknya yang berjumlah 65 orang. Juga berkomunikasi dengan mitra usahanya di luar Sembalun. Karena itulah kualitas jaringan seluler juga sangat dibutuhkan. Beruntung kartu Telkomselnya banyak membantu kelancara usahanya, bahkan di saat cuaca ekstrem.

“Kalau mati lampu, Telkomsel tetap aktif. Kalau pakai seluler lain, satu jam setelah mati lampu langsung hilang sinyalnya,” ujar Mahroli saat ditemui globalfmlombok.com di kebun kopinya Sabtu 23 Agustus 2025.

Menurut Mahroli, kestabilan sinyal sangat berpengaruh terhadap kelancaran usaha, terutama saat musim hujan dan angin kencang melanda wilayah pegunungan. “Kalau cuaca buruk, sinyal dari operator lain sering hilang. Tapi Telkomsel tetap jalan, jadi kami masih bisa komunikasi,” tambahnya.

Penulis saat menunjukkan produk kopi Lunaco Sembalun yang sudah dipasarkan ke masyarakat NTb dan luar daerah.(globalfmlombok.com/fan)

Keberadaan tower Telkomsel di wilayah tersebut disebut menjadi faktor utama kestabilan jaringan. Bahkan di beberapa kawasan perbukitan yang menjadi tujuan wisata seperti bukit Sempana, yang berada di ketinggian sekitar 2.300 mdpl, sinyal Telkomsel masih terdeteksi dengan baik.

“Sekarang banyak yang beralih ke Telkomsel di sini. Kalau seluler lain kadang gangguan, kadang tidak. Tapi Telkomsel lebih konsisten,” ungkap pria yang berprofesi sebagai Sekdes Desa Sembalun Bumbung ini.

Manager Mobile Consumer Telkomsel Branch Mataram, Gede Jadiarte, menyampaikan bahwa pihaknya telah memaksimalkan cakupan sinyal di wilayah Sembalun, termasuk di jalur pendakian menuju puncak Rinjani.

Saat ini, terdapat lima Base Transceiver Station (BTS) yang aktif mencakup wilayah Sembalun. Keberadaan BTS tersebut diharapkan mampu mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat lokal maupun wisatawan yang beraktivitas di kawasan kaki gunung.

“Kami terus memaksimalkan jaringan agar seluruh lokasi masyarakat di Sembalun tercover dengan baik,” ujar Gede Jadiarte kepada globalfmlombok.com, Rabu 27 Agustus 2025.

Selain mendukung jaringan komunikasi masyarakat di pemukiman warga serta di kawasan pertanian Sembalun, kekuatan sinyal di jalur pendakian Rinjani juga menjadi atensinya. Gede menjelaskan bahwa sinyal Telkomsel masih dapat ditangkap dengan baik hingga area Pelawangan, titik istirahat utama sebelum menuju puncak.

“Di jalur pendakian, sampai Pelawangan masih aman. Masih bisa YouTube dan lancar,” ungkapnya.

Secara umum, Direktur Utama Telkomsel, Nugroho dalam keterangan tertulisnya menyampaikan selama 30 tahun, Telkomsel konsisten menghubungkan masyarakat Indonesia melalui jaringan lebih dari 280.000 BTS yang menjangkau 97 persen populasi, melayani 158,4 juta pelanggan mobile dan 10 juta pelanggan IndiHome-B2C.

“Serta menghadirkan inovasi produk seperti SIMPATI yang berevolusi menghadirkan ragam digital benefit untuk pelanggan, Telkomsel Halo, IndiHome dan Telkomsel One,” ujarnya.

Komitmen terhadap konektivitas terdepan juga tercermin dari perluasan jaringan 5G secara contiguous yang diperkuat dengan pemanfaatan artificial intelligence (AI) secara end-to-end di 56 kota/kabupaten sepanjang akhir 2024 hingga 2025.(ris)

TKD NTB 2026 Terancam Anjlok Tajam, FITRA NTB Ingatkan Risiko Turunnya Pelayanan Dasar Publik dan Kenaikan Pajak

Mataram (globalfmlombok.com)-

Pemerintah pusat melalui Rancangan RAPBN 2026 menetapkan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp650 triliun, turun drastis 24,8 persen dari proyeksi tahun sebelumnya yang mencapai Rp864,1 triliun.

Provinsi NTB diperkirakan akan ikut terdampak cukup dalam, dimana TKD diperkirakan anjlok sekitar Rp900 miliar.

Bagi daerah seperti NTB yang sangat bergantung pada dana transfer pusat untuk membiayai program prioritas dan pelayanan publik, pemangkasan ini bukan sekadar angka. Ini adalah ancaman terhadap keberlangsungan pembangunan, kualitas layanan dasar, dan stabilitas fiskal daerah.

Direktur Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB, Ramli Ernanda, menyampaikan keprihatinan atas kebijakan ini. Menurutnya, langkah pemerintah pusat tidak mencerminkan semangat desentralisasi fiskal yang selama ini menjadi fondasi hubungan pusat-daerah.

“Kita di daerah sangat bergantung pada dana transfer pusat. Pemangkasan ini sangat kami sayangkan. Dampaknya akan sangat signifikan karena sebagian besar program dibiayai oleh dana transfer,” ujar Ramli kepada globalfmlombok.com Rabu (27/8).

Ia menilai, efisiensi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang jumlahnya lebih kecil sebelumnya telah berdampak pada pelaksanaan program prioritas dan layanan public di NTB. Apalagi jika pemangkasan mencapai ratusan miliar rupiah.

“Jangankan Rp900 miliar, kemarin saja dengan efisiensi DAK yang lebih kecil, dampaknya sudah terasa. Pelayanan publik terganggu, program prioritas tertunda. Ini tentu akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Ramli juga mengingatkan bahwa pemda kemungkinan besar akan mencari cara untuk menutup kekurangan anggaran dengan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu cara yang paling riskan adalah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta memperluas pemberian izin pertambangan

“Risiko paling mungkin adalah pemda mengerek PAD lewat pajak dan izin tambang. Ini berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan. Izin-izin pertambangan semakin banyak dikeluarkan oleh pemda, dan itu berpotensi merusak lingkungan,” katanya.

Kondisi ini menimbulkan dilema fiskal: di satu sisi, daerah dituntut untuk tetap menjalankan fungsi pelayanan publik; di sisi lain, sumber pendanaan semakin terbatas dan berisiko menimbulkan tekanan sosial serta kerusakan ekologis.

Ramli menyerukan agar pemerintah daerah, terutama di kawasan timur Indonesia, bersuara lebih lantang menuntut kebijakan fiskal yang adil dan tidak merugikan daerah. Ia menilai, selama ini suara daerah sering kali tenggelam dalam kebijakan makro yang dinilai Jakarta-sentris.

“Kita berharap pemerintah daerah, terutama kita di kawasan timur, bersuara ke pusat. Kita harus tuntut kebijakan yang tidak merugikan daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penurunan TKD akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Belanja publik akan tertekan, sementara belanja operasional cenderung meningkat.

“Pelayanan dasar akan menurun, belanja publik berkurang. Ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Belanja daerah sangat berkontribusi terhadap ekonomi lokal. Jika transfer pusat berkurang, ekonomi daerah ikut melemah,” tutupnya.

Hingga kini, belum ada rincian resmi dari pemerintah pusat terkait komponen TKD NTB mana saja yang akan dipangkas. Namun hitung-hitungan kasar menunjukkan potensi penurunan Rp900 miliar. Realisasi TKD NTB hingga Agustus 2025 baru mencapai 58 persen dari pagu, menambah kekhawatiran akan efektivitas penyaluran anggaran.(ris)

Polisi Selidiki Kematian Mahasiswi Unram yang Meninggal di Pantai Nipah

Mataram (globalfmlombok.com) – Kepolisian Resor (Polres) Lombok Utara tengah menyelidiki kasus kematian seorang mahasiswi Universitas Mataram (Unram) berinisial MVP (19) yang ditemukan meninggal di Pantai Nipah, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu (27/8/2025) dini hari.

Saat ini Polres Lombok Utara telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan autopsi pada jenazah MVP.

“Kasus ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh Sat Reskrim Polres Lombok Utara,” kata Kepala Polres Lombok Utara, AKBP Agus Purwanta.

Dari pantauan Suara NTB, autopsi berlangsung di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara sejak pukul 01.00 Wita hingga sekitar pukul 16.00 Wita.

Dr. dr. Arfi Syamsun selaku yang menjalankan autopsi pada korban menjelaskan bahwa dirinya melakukan autopsi post mortem atau pemeriksaan jenazah setelah kematian untuk mengetahui penyebab dan cara kematian.

“Saya melakukan pemeriksaan luar dan dalam,” ucap Syamsun.

Lebih lanjut, Kepala Urusan (Kaur) Dokter Polisi (Dokpol) RS Bhayangkara Iptu Madiasa menyebutkan, jenazah akan langsung dipulangkan ke rumah duka setelah autopsi selesai.

“Nanti untuk keterangan lebih lanjut oleh penyidik,” tandasnya.

Hasil autopsi akan langsung diserahkan ke Polres Lombok Utara untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Diduga Jadi Korban Pembegalan

Dari informasi yang Suara NTB himpun, MVP pergi dari rumahnya bersama salah seorang temannya berinisial RA (19) pada Selasa (26/8/2025).

Khawatir anaknya tak kunjung pulang, keluarga MVP kemudian menanyakan teman kuliah korban tentang keberadaan korban.

Pihak keluarga kemudian melakukan pencarian dengan melacak keberadaan korban melalui check post (CP). Dari hasil pelacakan, posisi terakhir terdeteksi di sekitar Pantai Nipah.

Orang tua korban bersama sejumlah pihak kemudian menuju lokasi. Pada pukul 01.30 Wita, RA ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di sekitar tempat kejadian perkara (TKP). Ia segera dibawa ke Puskesmas Nipah untuk mendapatkan pertolongan medis.

Sementara beberapa jam kemudian, tepatnya pukul 06.30 Wita, korban MVP ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan posisi tubuh telungkup di lokasi yang sama.

Dari keterangan RA yang selamat, peristiwa ini diduga kuat merupakan tindak pembegalan. Ia menyebut ada dua orang pelaku yang menyerang mereka, bahkan dirinya sempat dipukul menggunakan kayu hingga tak sadarkan diri. (mit)

Layangkan Sejumlah Tuntutan, Demonstrasi Ratusan Mahasiswa di DPRD NTB Sempat Memanas

Mataram (globalfmlombok.com) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB berunjuk rasa di depan Kantor DPRD NTB, pada Rabu 27 Agustus 2025. Demonstrasi yang menyerukan sejumlah tuntutan ini berujung ricuh.

Dari pantauan, situasi demonstrasi berlangsung panas. Massa aksi terus menyerukan tuntutan mereka, sementara aparat kepolisian berjaga di belakang gerbang besi kantor DPRD NTB.

Sejumlah massa aksi mencoba melempar benda-benda ke arah aparat. Sementara yang lain membakar ban bekas di depan kantor. Aparat kepolisian yang berjaga mencoba meredam situasi panas tersebut.

Situasi semakin mencengkam, ketika aksi massa berhasil mencabut paksa gerbang utama kantor DPRD NTB di sebelah selatan. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi menerobos masuk ke dalam, namun ada penjagaan yang ketat oleh aparat.

Presiden Mahasiswa (Presma), Universitas Mataram Lalu, Muhammad Nazir mengatakan, aksi dipicu oleh akumulasi kemarahan serta kekecewaan mahasiswa dan rakyat melihat kebijakan pemerintah yang banyak tak berpihak ke rakyat. Misalnya eksploitasi Gunung Rinjani dan juga kenaikan pajak PBB P2 di Lotim.

Selain soal eksploitasi dan pajak yang naik, mahasiswa juga menuntut kisruh kenaikan tunjangan gaji DPR yang dirasa tidak memerhatikan kebutuhan mendasar lainnya.

Nazir juga prihatin dengan kondisi ketimpangan di tengah masyarakat seperti gaji guru dan dosen rendah, sementara tunjangan bagi DPR meningkat.

Aliansi menilai kebijakan tunjangan dewan yang terus membengkak memperburuk jurang kesenjangan sosial. Mereka menilai pejabat banyak yang hidup mewah sementara rakyat harus menanggung beban hidup yang semakin berat.

Aksi mahasiswa ini sempat berlangsung panas karena terjadi aksi dorong antara pendemo dan pihak kepolisian. Massa juga menjebol gerbang utama kantor DPRD NTB.(ris)

Kosmetik Ilegal Ancam Generasi Emas NTB

0

Mataram (globalfmlombok.com) – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram terus memperketat pengawasan demi melindungi masyarakat dari bahaya kosmetik ilegal. Pada 26 Agustus 2025, BBPOM menggelar kegiatan Penggalangan Komitmen Pelaku Usaha Kosmetik di Kabupaten Lombok Tengah.

Acara ini diikuti pelaku usaha kosmetik, baik konvensional maupun daring, serta kader TP PKK. Kegiatan mengusung tema “Kolaborasi Mewujudkan Kosmetik yang Aman, Bermutu, dan Berdaya Saing untuk Melindungi Generasi Emas Menuju NTB Makmur Mendunia.” Turut hadir Ketua TP PKK Provinsi NTB, Bunda Sinta M. Iqbal, serta Ketua I TP PKK Lombok Tengah, Bunda Winarsih Nursiah.

Dalam sambutannya, Bunda Sinta menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat memilih kosmetik aman, bermutu, dan bebas bahan berbahaya. Ia menilai pesatnya pertumbuhan industri kosmetik juga diiringi maraknya produk ilegal.

“Kosmetik saat ini bukan sekadar produk kecantikan, tetapi bagian dari gaya hidup. Tantangannya, banyak produk ilegal dengan kandungan berbahaya seperti merkuri, hidrokinon, dan asam retinoat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti masih maraknya kosmetik pemutih kulit di pasaran. Menurutnya, persepsi keliru bahwa cantik harus putih dimanfaatkan oknum penjual dengan promosi berlebihan, terutama di media sosial.

Lebih lanjut, Bunda Sinta mendorong pengembangan kosmetik berbahan lokal NTB seperti rumput laut, kelor, cokelat, garam, dan rempah. Dengan teknologi tepat dan standar BPOM, produk lokal berpotensi menembus pasar nasional hingga internasional.

Kepala BBPOM Mataram, Yosef Dwi Irwan, menyampaikan bahwa kosmetik ilegal masih mendominasi 75 persen dari total pelanggaran obat dan makanan di NTB. “Pada 2024 ditemukan 3.378 pieces kosmetik ilegal dengan nilai Rp170 juta. Hingga Juli 2025, tercatat 1.658 pieces dengan nilai Rp65 juta,” jelasnya.

Yosef menegaskan, dampak kosmetik ilegal bisa berbahaya bagi kesehatan kulit, hati, ginjal, hingga menimbulkan cacat pada janin jika digunakan ibu hamil. “Promosi kosmetik tidak boleh menyesatkan dengan klaim bebas alergi, aman untuk ibu hamil, atau klaim superlatif lain. Klaim harus didukung uji klinis. Jika melanggar, ada sanksi hukum,” tegasnya.

Pelaku usaha nakal yang tetap menjual kosmetik ilegal bisa dijerat Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sanksinya berupa pidana penjara hingga 12 tahun atau denda maksimal Rp5 miliar. “Badan POM berkomitmen melindungi masyarakat. Jika pembinaan tidak diindahkan, pelaku usaha harus berhadapan dengan hukum,” tegas Yosef.

BBPOM Mataram juga mengimbau masyarakat menjadi konsumen cerdas dengan melakukan Cek KLIK sebelum membeli kosmetik: Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa.

Masyarakat disarankan mengunduh aplikasi BPOM Mobile untuk mengecek legalitas produk, serta melaporkan temuan mencurigakan melalui layanan pengaduan 24 jam di nomor 087871500533. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama mewujudkan kosmetik aman, bermutu, dan berdaya saing. (bul)