Beranda blog Halaman 332

Antisipasi Kejahatan, Satpol PP Turunkan Satu Peleton Intensifkan Patroli

Mataram (globalfmlombok.com) – Menyikapi maraknya aksi kejahatan yang belakangan ini terjadi di wilayah NTB, Pemerintah Kota Mataram melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengambil langkah tegas dengan menurunkan satu peleton personel untuk melakukan patroli intensif. Patroli ini difokuskan pada jam-jam rawan dan titik-titik yang dinilai berpotensi tinggi terjadinya gangguan ketertiban umum.

Kepala Satpol PP Kota Mataram, Irwan Rahadi, menyatakan bahwa patroli difokuskan pada malam hingga dini hari, menyusul meningkatnya kekhawatiran masyarakat terkait kasus-kasus kejahatan akhir-akhir ini, terutama tindak pembunuhan yang meski terjadi di luar Kota Mataram, tetap menimbulkan keresahan.

“Kami memiliki satu peleton berjumlah 30 personel yang diturunkan untuk melakukan patroli rutin secara intensif selama 24 jam. Khususnya di wilayah yang rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya, Jumat, 29 Agustus 2025.

Ia menambahkan, meskipun kasus-kasus besar terjadi di luar kota. Mataram tetap harus waspada karena merupakan pusat aktivitas masyarakat dan kota yang banyak dikunjungi. Karena itu, antisipasi sejak dini perlu dilakukan melalui patroli rutin.

“Mataram sebagai ibu kota provinsi memiliki mobilitas masyarakat yang tinggi. Antisipasi harus kami lakukan lebih awal agar masyarakat merasa aman,” imbuhnya.

Patroli dilakukan menyasar sejumlah kawasan publik seperti taman kota, jalur protokol, pusat kuliner malam, hingga kawasan permukiman yang dinilai rawan. Satpol PP juga memperkuat sinergi dengan aparat kepolisian, pemerintah kelurahan, serta tokoh masyarakat setempat.

Selain itu, Irwan juga mengimbau para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka, khususnya pada malam hari. Menurutnya, sebagian besar pelaku maupun korban tindak kejahatan jalanan justru berasal dari kalangan remaja.

“Kami minta pengawasan dari orang tua ditingkatkan. Kalau anak belum pulang hingga larut malam, harus dicari tahu keberadaannya. Jangan sampai apatis. Karena ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga orang tua dan masyarakat,” tegasnya.

Dengan penguatan patroli dan peran aktif masyarakat, Pemerintah Kota Mataram berharap situasi keamanan di wilayah kota tetap kondusif dan angka kejahatan dapat ditekan secara signifikan. (pan)

TGB Jadi Saksi di Sidang Kasus Dugaan Korupsi Proyek NCC

Mataram (globalfmlombok.com) – Mantan Gubernur NTB, TGB. Dr. H. Muhammad Zainul Majdi menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan lahan pembangunan NTB Convention Center (NCC), Jumat (29/8/2025).

Persidangan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tipikor dalam Pengadilan Negeri Mataram. Sidang dipimipin oleh Mahendrasmara Purnamajati sebagai Hakim Ketua dan Djoko Soepriyon, I Ketut Somanasa sebagai Hakim Anggota.

Dalam persidangan, terungkap bahwa mantan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Dr.H. Rosiady H. Sayuti selaku terdakwa kasus ini menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) proyek NCC tanpa sepengetahuan TGB selaku Gubernur dan penguasa aset.

Mantan Gubernur NTB itu juga tidak mengetahui adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Lombok Plaza dengan Pemprov NTB terkait pengelolaan NCC.

Dia mengaku tidak pernah memberikan surat kuasa atau pendelegasian agar Rosiady yang menandatangani PKS. Dia juga mengatakan, Rosiady tidak meminta rekomendasi apa pun agar dia yang melakukan tanda tangan. “Saya juga penasaran siapa yang menyuruh beliau untuk melakukan tanda tangan,” ucapnya.

JPU menyinggung hal itu karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang harusnya bertandatangan adalah Gubernur. “Itu yang bertandatangan seharusnya Gubernur?,” tanya JPU. “Ya, seharusnya Gubernur,” jawab TGB.

Dalam persidangan, TGB hanya mengakui pernah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dalam proyek NCC tersebut. Saat menandatangani MoU, dia tidak berhadapan langsung dengan terdakwa. Penandatanganan MoU ia lakukan seperti menandatangani dokumen biasa tanpa ada pertemuan khusus.

“Saya lupa (siapa yang tanda tangan duluan, pihaknya atau mitra kerja sama),” katanya.

Dia mengetahui adanya adendum dalam MoU itu sehingga memberikan PT Lombok Plaza selaku pemenang lelang tambahan waktu untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam MoU. Sebagai penguasa aset daerah, mantan Gubernur NTB dua periode itu membeberkan tidak melakukan kontrol secara langsung setelah adendum ditambahkan.

“Kalau ada kendala substantif, disampaikan ke Gubernur. Hal teknis tidak dilaporkan,” tambahnya.

TGB tidak mengetahui apakah hak dan kewajiban MoU telah terpenuhi oleh PT Lombok Plaza. Begitu pula dengan draf PKS dan rencana anggaran biaya (RAB) dalam bangunan pengganti Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok. Bahkan dia mengaku mengetahui proyek NCC gagal saat pengusutan kasus ini berlangsung.

Dalam pengusutan kasus ini, dua orang telah menjadi tersangka. Mereka adalah H. Rosiady Sayuti dan mantan Direktur Utama PT Lombok Plaza, Dolly Suthajaya Nasution.

Jaksa menyatakan perbuatan Rosiady dan Dolly mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp15,25 miliar dan memperkaya pihak swasta, yaitu PT Lombok Plaza. Atas perbuatannya, keduanya didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (mit)

BAP DPD RI Tindaklanjuti Temuan BPK di NTB, Dorong Penyelesaian Kerugian Daerah

Mataram (globalfmlombok.com)—

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka menindaklanjuti Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kegiatan ini berlangsung dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan NTB, Jumat (29/8/2025).

Wakil Ketua BAP DPD RI, Yulianus Henock Sumual, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan pelaksanaan tugas konstitusional BAP sesuai Pasal 83 Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib. Salah satu fungsi utama BAP adalah menelaah dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang mengindikasikan kerugian negara.

Yulianus Henock Sumual, mengatakan NTB termasuk salah satu daerah yang memiliki temuan cukup signifikan. Meski demikian, tren kerugian negara di NTB disebutnya mengalami penurunan.

Menurut Yulianus, kunjungan BAP ke NTB bertujuan untuk melakukan pemantauan dan supervisi secara langsung terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan. Ia juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Kepala BPK Perwakilan NTB, Suparwadi, yang baru tujuh bulan menjabat namun dinilai sudah menunjukkan perbaikan.

“Kami berharap kerugian negara di NTB terus menurun. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan, jangan sampai digunakan untuk kepentingan pribadi. Belanja daerah harus transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, BAP DPD RI bersama jajaran BPK NTB membahas sejumlah temuan penting, di antaranya pengendalian intern dan kepatuhan terhadap regulasi yang masih lemah di beberapa daerah. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, misalnya, masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan tenaga medis di puskesmas serta rasio dokter yang belum sesuai standar pelayanan kesehatan.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dinilai belum optimal dalam perencanaan dan penganggaran APBD. Belanja daerah belum sepenuhnya memperhatikan kapasitas riil keuangan dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga berdampak pada pemenuhan belanja wajib dan belanja pelayanan minimal.

Di Kabupaten Lombok Tengah, dari sepuluh rekomendasi BPK terkait belanja barang dan jasa, hibah, serta belanja modal, baru dua rekomendasi (20%) yang telah ditindaklanjuti sesuai arahan. Sisanya masih dalam proses atau belum sesuai rekomendasi. Pemerintah daerah telah menunjuk Inspektur sebagai penanggung jawab penyelesaian tindak lanjut LHP BPK.

BPK RI dalam IHPS II Tahun 2024 juga memuat hasil pemeriksaan kinerja atas tiga tema utama: penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, dan pembangunan sumber daya manusia. Pemeriksaan dilakukan terhadap 134 objek, termasuk pengelolaan APBD, program JKN, pendidikan dasar, dan penanggulangan kemiskinan.

Namun, BPK menemukan bahwa sejumlah pemda belum menyelaraskan indikator makro daerah dengan prioritas nasional. Selain itu, belum ada strategi yang memadai untuk menghindari risiko solvabilitas, serta pengendalian belanja yang belum optimal.

BAP DPD RI berharap kunjungan kerja ini dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah di NTB, sekaligus memperkuat sinergi antara lembaga pengawas dan pemerintah daerah dalam menjaga integritas keuangan publik.(r)

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan NTB, Suparwadi, menjelaskan bahwa sebagian besar catatan temuan berkaitan dengan belanja daerah. Hal itu meliputi adanya kelebihan bayar, kurang bayar, hingga belanja yang tidak dipertanggungjawabkan.

“Memang masih sering kami temukan kelebihan bayar atau kurang bayar dalam proyek di lingkungan OPD. Walaupun nominalnya relatif tidak terlalu besar, tapi karena berulang, hal ini harus mendapat perhatian serius,” jelasnya.(r)

Business Matching PVML Syariah di Desa Lantan, Langkah Strategis OJK Perluas Inklusi Keuangan

Praya (globalfmlombok.com)-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong perluasan akses keuangan syariah hingga ke pelosok desa. Melalui kegiatan Business Matching PVML Syariah yang digelar di Desa Lantan, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. OJK mempertemukan lembaga jasa keuangan syariah dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan masyarakat setempat.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem keuangan inklusif di wilayah yang memiliki potensi ekonomi tinggi, khususnya di sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata.

Sejumlah Unit Usaha Syariah (UUS) dari lembaga keuangan nasional turut hadir, di antaranya PT Pegadaian, PT Adira Dinamika Multi Finance, PT Bussan Auto Finance, PT Federal International Finance, PT Multifinance Sinarmas, serta Bank NTB Syariah yang menjajaki kerja sama melalui layanan agen Laku Pandai.

“Kami berharap Desa Lantan menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam mengembangkan potensi ekonomi melalui pemanfaatan layanan keuangan syariah. Dengan dukungan semua pihak, kami ingin inklusi keuangan benar-benar dirasakan hingga ke pelosok,” ujar Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, dalam sambutannya, Kamis (28/8/2025).

Direktur Pengembangan Lembaga PVML, Hari Gamawan, menambahkan bahwa kegiatan Business Matching ini bertujuan memperkuat sinergi antara lembaga keuangan syariah dan BUMDes dalam mendukung kemajuan ekonomi desa.

“Kerja sama ini diharapkan memberikan akses keuangan yang lebih mudah bagi masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan BUMDes,” jelas Hari.

Kegiatan ini juga sejalan dengan program Pemerintah dalam Asta Cita, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.

Asisten Bupati Lombok Tengah, Lendek Jayadi, menyampaikan apresiasi atas kehadiran OJK dan lembaga keuangan syariah yang telah mendukung pengembangan potensi Desa Lantan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memperkuat peran BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa,” ujarnya.

OJK juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintah Desa Lantan, BUMDes, Bank NTB Syariah, serta perusahaan pembiayaan syariah yang telah berkolaborasi dalam kegiatan ini. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia, khususnya di NTB yang dikenal sebagai “Bumi Seribu Masjid.”(r)

Berjuang di Balik Layar: dr. Fauzan dan Misi Menyelamatkan Atlet di Arena Kompetisi

Mataram (globalfmlombok.com)-

Pengalaman panjang di dunia medis olahraga mengantarkan dr. Fauzan Nanggadita, Sp.KO, menjadi salah satu figur penting dalam penanganan kesehatan atlet di berbagai ajang kompetisi. Koordinator tim medis Second UCA di Mataram ini telah malang melintang di event olahraga nasional hingga internasional, termasuk Asian Games 2018 di Jakarta. 

Fauzan pernah dipercaya sebagai medical coordinator untuk cabang atletik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK). Ia menyebut Asian Games sebagai ajang terbesar yang pernah ia tangani, dengan skala yang jauh melampaui kompetisi regional seperti UCA.

“Internasional acara paling besar yang pernah saya ikuti itu sebagai medical coordinator di Asian Games 2018. Waktu itu saya pegang venue atletik di GBK Jakarta,” ujar Fauzan, Jumat (29/8/2025).

Selain Asian Games, Fauzan juga terlibat dalam berbagai ajang bergengsi seperti Singapore Marathon, ASEAN Junior Athletics di Jepang, Singapore Open, hingga mendampingi tim Indonesia di ASEAN Games Disabilitas di Malaysia.

Meski lebih sering menangani cabang atletik di luar negeri, Fauzan tetap aktif di dunia bela diri, terutama di tingkat nasional. Ia mengaku terbiasa menghadapi kondisi darurat, mulai dari cedera ringan seperti keseleo hingga kasus berat yang mengancam jiwa.

Salah satu pengalaman ekstrem yang ia kenang terjadi saat Labuan Bajo International Marathon. Cuaca panas menyebabkan seorang atlet mengalami heat stroke parah hingga penurunan kesadaran. Tim medis melakukan pendinginan darurat dengan merendam tubuh atlet dalam air dingin, memasang infus dan monitor, sebelum akhirnya suhu tubuh stabil dan atlet bisa dibawa ke rumah sakit.

“Kami terpaksa melakukan pendinginan darurat, rendam air dingin, pasang infus, pasang monitor, baru stabil suhunya sebelum bisa dibawa ke rumah sakit,” kenang Fauzan.

Ia juga pernah menangani kasus henti jantung saat ajang lari. Berkat resusitasi cepat, nyawa atlet berhasil diselamatkan meski harus dirawat intensif di ICU.

Di cabang bela diri, Fauzan menghadapi tantangan berbeda. Salah satu kasus serius terjadi saat ajang Mixed Martial Arts (MMA), ketika seorang atlet mengalami benturan keras di kepala akibat tendangan telak.

“Langsung pingsan di tempat bahkan sebelum jatuh. Kami lakukan stabilisasi cedera kepala, Alhamdulillah bisa tertangani meski masuk kategori sedang,” katanya.

Dengan segudang pengalaman, Fauzan menekankan pentingnya penerapan standar medis olahraga yang konsisten, baik di level nasional maupun internasional. Ia menyebut tantangan terbesar adalah menjaga kualitas pelayanan meski harus berpindah lokasi dan bekerja dengan tim yang berbeda.

“Tantangannya menjaga standar pelayanan tetap sama, baik untuk atlet nasional maupun internasional,” tuturnya.

Fauzan berharap pengalamannya dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kedokteran olahraga di Indonesia, sekaligus memastikan keselamatan atlet dalam setiap kompetisi.(r)

Polisi Amankan Satu Orang dalam Kasus Kematian Mahasiswi Unram di Pantai Nipah, Korban Diduga Alami Kekerasan Seksual

Mataram (globalfmlombok.com) – Pihak kepolisian telah mengamankan satu orang dalam kasus kematian mahasiswi Fakultas Peternakan Universitas Mataram (Unram) berinisial MV (19) di Pantai Nipah, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara.

Hal itu ditegaskan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat saat ditemui media di Masjid Polda NTB, Jumat, 29 Agustus 2025.

“Sudah ada diamankan satu orang,” kata Syarif kepada wartawan.

Namun, dia enggan membeberkan identitas satu orang yang telah polisi tahan karena kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Polda NTB dalam penanganan kasus ini juga telah berkoordinasi dengan Polres Lombok Utara.

Pihak kepolisian saat ini juga telah menerima hasil visum dan autopsi di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Mataram.

Hasilnya, mereka menemukan adanya dugaan bahwa mahasiswi Fakultas Peternakan Unram tersebut menjadi korban kekerasan seksual. Temuan luka robek di alat vital korban memperkuat dugaan tersebut.

Syarif menegaskan, saat ini pihaknya tengah mendalami temuan tersebut.

“Apakah pelakunya mohon maaf, korban satu lagi (pacar MV) atau orang sudah kami amankan? Akan kita uji coba lab. Pokoknya kita maksimal,” tandasnya.

Diduga Korban Begal

Sebagai informasi, MVP pergi dari rumahnya bersama salah seorang temannya berinisial RA (19) pada Selasa (26/8/2025).

Khawatir anaknya tak kunjung pulang, keluarga MVP kemudian menanyakan teman kuliah korban tentang keberadaan korban.

Pihak keluarga kemudian melakukan pencarian dengan melacak keberadaan korban melalui check post (CP). Dari hasil pelacakan, posisi terakhir terdeteksi di sekitar Pantai Nipah.

Orang tua korban bersama sejumlah pihak kemudian menuju lokasi. Pada pukul 01.30 Wita, RA ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri di sekitar tempat kejadian perkara (TKP). Ia segera dibawa ke Puskesmas Nipah untuk mendapatkan pertolongan medis.

Sementara beberapa jam kemudian, tepatnya pukul 06.30 Wita, korban MVP ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan posisi tubuh telungkup di lokasi yang sama.

Dari keterangan RA yang selamat, peristiwa ini diduga kuat merupakan tindak pembegalan. Ia menyebut ada dua orang pelaku yang menyerang mereka, bahkan dirinya sempat dipukul menggunakan kayu hingga tak sadarkan diri. (mit)

Polisi Dalami Dugaan Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kematian Brigadir Esco

Mataram (globalfmlombok.com) – Penanganan kasus kematian Anggota Polsek Sekotong, Brigadir Esco Faska Rely terus berlanjut. Pihak kepolisian kini mendalami adanya dugaan pembunuhan berencana dalam kasus tersebut.

“Kalau dugaan pembunuhan berencana, masih kami dalami,” ucap Direktur Reserse Kriminal (Dirreskrimum) Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat, Jumat (29/8/2025).

Dia menyebutkan, dugaan sementara pihak kepolisian dalam kematian Brigadir Esco saat ini adalah penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia.

Dia menuturkan, saat ini pihak kepolisian telah memeriksa sekurangnya 23 orang saksi. Dari 23 saksi tersebut, terdapat istri, mertua dan paman yang menemukan korban pertama kali.

Polisi sebelumnya juga sempat melakukan olah tempat kejadian perkara menggunakan anjing pelacak setelah autopsi.

“Yang pasti kita akan maksimal Polres dan Polda akan mengungkap ini karena menjadi atensi kita juga,” tegasnya.

Dalami Keterangan Saksi Kematian Brigadir Esco

Polisi saat ini masih melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi-saksi.

Dia menegaskan saat ini belum ada satu pun orang yang diamankan terkait kasus kematian anggota Polsek Sekotong tersebut.

“Saat ini kami masih mendalami keterangan saksi-saksi yang ada,” jelasnya.

Dalam waktu dekat pihaknya juga berharap dapat menganalisa hasil ekstrak handphone milik korban. Saat ini proses ekstrak masih juga masih berlangsung di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Saat ini Polda NTB membentuk tim gabungan dengan Kepolisian Resor (Polres) Lombok Barat (Lobar) dalam menangani kematian Brigadir Esco Faska Rely.

Sebelumnya, jenazah korban ditemukan di Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat (Lobar) di bawah perbukitan daerah setempat, pada Minggu (24/8/2025) siang.

Jenazah korban membengkak dan mulai membusuk mengeluarkan bau tak sedap, sehingga dikerubungi lalat. Bagian lehernya terikat tali.

Informasi penemuan pertama kali dilaporkan oleh Kepala Dusun Nyiur Lembang. Dari keterangan saksi bernama Amaq Siun (50), warga setempat, penemuan jenazah berawal saat ia mencari ayamnya yang hilang di bukit belakang rumah.

Saat pencarian, sekitar pukul 11.30 Wita, saksi menemukan sesosok pria dalam posisi terlentang di bawah pohon. Kondisi korban sudah tidak bernyawa, dengan leher terikat tali, wajah rusak, serta tubuh membengkak.

Belakangan terungkap, Brigadir Esco merupakan anggota polisi yang bertugas di Polsek Sekotong, Lombok Barat. Hal itu diperkuat dengan sejumlah barang bukti berupa pakaian, ponsel, jam tangan, dan kunci sepeda motor yang ditemukan di saku celana korban. (mit)

Kakak Gubernur Iqbal Lulus Seleksi Administrasi Eselon II NTB, Berpeluang Jabat Inspektur Inspektorat

Mataram (globalfmlombok.com) – Kakak kandung Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, Baiq Nelly Kusumawati lulus seleksi administrasi pada seleksi terbuka enam kursi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) NTB.

Nama Nelly berada di urutan pertama, lulus seleksi administrasi posisi Inspektur Inspektorat NTB. Selain Nelly, ada juga enam nama lainnya yaitu Baiq Widiani Astuti, Budi Herman, H. Irnadi Kusuma, Ilham, Lalu Amjad, dan M. Zuhudy Karnan.

Sementara, untuk posisi lain, seperti Kepala DPMPTSP, sebanyak 13 orang lulus seleksi administrasi. Kepala Dinas ESDM enam orang, Kepala Dinas Perhubungan sembilan orang. Kemudian, Kepala Biro PBJ sebanyak 11 orang, dan Kepala Biro Hukum sebanyak tujuh orang.

Nelly saat ini menjabat sebagai Inspektur Inspektorat Kota Mataram. Munculnya nama Nelly pada Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) NTB semakin menguatkan isu dugaan adanya pejabat titipan.

Pansel akan Objektif

Menanggapi hal tersebut, Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) NTB sekaligus ketua Panitia Seleksi (Pansel) Enam Jabatan lingkup Pemprov NTB, Lalu Mohammad Faozal menegaskan, dalam proses seleksi terbuka, siapa pun berhak mendaftar sepanjang memenuhi persyaratan. Seleksi ini, kata dia, memang dibuka secara nasional.

“Intinya semua boleh (mendaftar), kan seleksi terbuka. Ini adalah bagian dari konsekuensi meritokrasi. Meritokrasi ini kan keterbukaan,” katanya.

Terkait dugaan adanya “pejabat titipan” dalam proses seleksi, Faozal enggan berkomentar banyak. Ia mengaku belum memegang daftar lengkap nama-nama pendaftar. Meski begitu, ia memastikan bahwa proses lelang enam jabatan eselon II di lingkup Pemprov NTB ini akan berjalan secara objektif.

“Tidak masalah, kan mereka ikut seleksi. Saya Ketua Pansel dan memastikan seleksi ini objektif,” tegasnya.

Di lain sisi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno dengan tegas membantah adanya isu titipan. Menurutnya, proses seleksi dilakukan dengan transparan, sesuai arahan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.

“Tidak ada, jadi Pak Gubernur memastikan kami Pansel melakukan proses sesuai syarat dan ketentuan. Beliau hanya meminta tiga besar untuk kami serahkan kepada beliau,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Menyinggung soal adanya dugaan salah satu pejabat Kota Mataram yaitu Baiq Nelly selaku kakak kandung Gubernur NTB turut mendaftar. Plt Kepala Biro Organisasi itu mengaku semua PNS memiliki hak untuk ikut memperebutkan posisi eselon II Pemprov NTB. “Semua PNS berhak mendaftar, tidak melihat seperti apa hubungan kekeluargaan. Yang penting dia PNS dan kemudian terpenuhi syarat, seperti itu,” terangnya. (era)

BPK NTB Soroti Dugaan Dana “Siluman”, Dorong APH Tindak Lanjuti

Mataram (globalfmlombok.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB menyoroti dugaan dana “siluman” yang saat ini sedang diselidiki Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

Kepala BPK Perwakilan NTB, Suparwadi menegaskan persoalan tersebut masuk dalam lingkup pemeriksaannya.

“Soal dana ‘siluman’, itu bagian dari belanja-belanja pemerintah daerah yang setiap tahun kami monitor. Jika terjadi masalah, tentu akan mendegredasi opini laporan keuangan pemerintah daerah,” ujarnya, Jumat, 30 Agustus 2025.

Menurutnya, dugaan dana “siluman” tetap menjadi atensi dalam setiap siklus pemeriksaan BPK. Namun, jika ada dugaan penyimpangan, BPK mendorong agar APH segera menindaklanjutinya berdasarkan fakta dan bukti yang ada.

“Silakan APH mem-follow up, kalau memang ada bukti terkait pertanggungjawaban dana itu,” sambungnya.

Dia melanjutkan, selama ini BPK NTB tidak banyak menemukan kasus yang berkaitan dengan dana “siluman” pokok-pokok pikiran (pokir) Dewan. Oleh karena itu, kasus ini menjadi atensi serius lembaga Pemeriksa Keuangan.

“Sebelumnya memang kita tidak secara masif menemukan isu-isu seperti itu. Jadi isu-isu hanya masalah pertanggungjawaban umum, apakah itu memang bagian Pokir dan sebagainya,” bebernya.

BPK menegaskan, sumber pendanaan setiap belanja daerah sudah dipastikan legal dan tercatat. Jika dalam prosesnya ditemukan ketidakjelasan pertanggungjawaban, maka akan diminta klarifikasi, bahkan dikembalikan jika memang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Ini sudah menjadi atensi penuh kami tiap tahun. Kalau ada laporan, ya pasti kami minta pertanggungjawabannya. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya harus dikembalikan. Itu hal yang biasa dalam laporan kami,” tegasnya.

Meski begitu, BPK tidak ingin menyimpulkan jika seluruh belanja dewan atau pemerintah daerah bermasalah. Namun, dia mengaku menemukan sejumlah isu kurangnya pertanggungjawaban pengelolaan belanja daerah, baik oleh legislatif maupun eksekutif.

“Yang sifatnya memang harus dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan ya kembalikan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kasus ini bermula dari dugaan pemotongan program Pokir Anggota DPRD NTB Periode 2019-2024 yang sudah menjadi Daftar Pelaksanaan Anggaran di APBD NTB tahun 2025.

Program Pokir tersebut memang masih menjadi hak anggota DPRD NTB sebelumnya. Karena berasal dari penjaringan aspirasi mereka dan juga disahkan dalam APBD tatkala mereka masih menjabat.

Dugaannya, dalam pemotongan program Pokir tersebut ada beberapa oknum anggota dewan baru di DPRD NTB yang disinyalir mengkoordinir pembagian uang kepada rekan-rekannya sesama anggota dewan baru.

Uang yang dibagikan tersebut disinyalemen bersumber dari pemotongan Pokir 39 anggota DPRD NTB periode sebelumnya yang tidak terpilih kembali.

Hingga kini, dugaan kasus dana “siluman” Pokir dewan masih bergulir di Kejaksaan. Kejati NTB juga telah memeriksa beberapa saksi. Di antaranya Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, anggota Komisi II DPRD NTB, Nanik Suryatiningsih.

Kemudian, Indra Jaya Usman atau IJU selaku anggota Komisi V Bidang Kesehatan DPRD NTB, anggota Komisi IV Bidang Infrastruktur, Fisik, dan Pembangunan DPRD NTB, Abdul Rahim, Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, Nursalim. (era)

Sang Maestro Dalang Wayang Sasak Haji Lalu Nasib AR Tutup Usia

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Dunia seni tradisi Sasak Lombok berduka. Maestro dalang wayang Sasak legendaris, Haji Lalu Nasib AR meninggal dunia di rumahnya di Perigi Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Jumat, 29 Agustus 2025 sekitar pukul 12.15 Wita. Kabar duka tersebut diumumkan oleh pihak keluarga besar.

Kabar duka ini disampaikan langsung oleh keluarga besar dan dibenarkan oleh budayawan Sasak, Lalu Sajim Sastrawan. “Innalillahi wainna ilaihi rojiun, telah meninggal dunia kanda kami tercinta H. Lalu Nasib (dalang). Untuk pemakaman dan salat jenazah masih menunggu musyawarah keluarga,” ungkap pihak keluarga.

Lalu Nasib merupakan sang maestro dalam kesenian wayang Sasak. Dia merupakan dalang yang melegenda yang telah dikenal seantero Pulau Lombok. Lalu Nasib bukan sekadar dalang biasa. Ia adalah maestro yang melegenda, menghidupkan wayang Sasak dengan ciri khasnya yang humoris, kocak, sekaligus sarat makna. Kepiawaiannya membuat pentas wayang selalu ditunggu dan dicintai masyarakat Lombok lintas generasi.

Dalam setiap pertunjukan, almarhum menghadirkan nuansa segar dan menghibur, tanpa kehilangan nilai moral dan pesan budaya. Gaya pementasannya membuat seni wayang Sasak tetap hidup di tengah arus modernisasi. Kini, panggung budaya Sasak kehilangan salah satu bintangnya.

Lalu Nasib AR mulai aktif mendalang sejak akhir masa Pemerintahan Orde Lama. Selain undangan tampil di berbagai perhelatan rakyat, ia juga kerap menjadi medium pemerintah dan NGO, menyelipkan berbagai misi program.

Keberhasilan banyak program di daerah ini tak terlepas dari keterlibatannya sebagai dalang yang paling difavoritkan, yang memiliki banyak penggemar setia hingga di wilayah paling terpencil. Dalang piawai yang membuat penonton sanggup bertahan semalam suntuk. (her)