Beranda blog Halaman 318

Polda NTB Gelar Rakor Lintas Sektoral, Matangkan Pengamanan MotoGP Mandalika 2025

Mataram (globalfmlombok.com) – Menjelang gelaran ajang internasional MotoGP Mandalika 2025, Polda NTB menggelar rapat koordinasi (Rakor) lintas sektoral untuk memantapkan kesiapan pengamanan. Rapat yang dipimpin langsung Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan, SH., SIK., didampingi Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, SIK., berlangsung di Ballroom Hotel Aston Mataram, Rabu (17/9/2025).

Rakor ini dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan instansi terkait, di antaranya Sekda NTB, Danlanal Mataram, Danlanud ZAM, Kasiops Korem 162/WB, Kapolres/ta se-Pulau Lombok, Kadishub, Kadiskominfotik, Kadis Kesehatan, Kadis Pariwisata, serta para pejabat utama Polda NTB.

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid, SIK., menjelaskan bahwa Rakor ini digelar untuk menyatukan visi dan misi seluruh stakeholder dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan MotoGP Mandalika yang dijadwalkan awal Oktober mendatang.

“Rakor ini penting agar semua pihak yang terlibat memiliki kesepahaman terkait pola pengamanan, sehingga pelaksanaan MotoGP berjalan aman, lancar, dan tertib,” ujarnya.

Kholid menambahkan, pengamanan tidak hanya terfokus di kawasan Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, tetapi juga di seluruh wilayah penyangga di Pulau Lombok. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan, pergerakan logistik, hingga aktivitas masyarakat selama event berlangsung.

 “Kita tidak hanya bicara soal keamanan di sirkuit, tapi juga sejak kedatangan tamu, tempat menginap, hingga perjalanan menuju arena. Semua aspek harus dibahas secara komprehensif,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa pengamanan MotoGP akan dilakukan dengan pola satu komando, guna menghindari tumpang tindih kepentingan antarinstansi.

Lebih lanjut, Polda NTB bersama stakeholder akan menjadikan pengalaman penyelenggaraan MotoGP tahun-tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi.

 “Kita sudah memiliki pengalaman dalam pengamanan MotoGP. Apa yang menjadi kendala sebelumnya akan kita sempurnakan tahun ini,” tegasnya.

Dengan koordinasi yang matang, Polda NTB optimistis MotoGP Mandalika 2025 tidak hanya berjalan sukses, tetapi juga memberi dampak positif bagi citra pariwisata dan perekonomian NTB. (r)

Jelang MotoGP Digelar, Hotel Mulai Jual Kamar dengan Harga Mahal

Mataram (globalfmlombok.com) – Penonton yang menyaksikan MotoGP di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, perlu merogoh kantong lebih dalam. Pasalnya, hotel mulai menjual kamar dengan harga mahal saat balap motor kelas dunia tersebut digelar.

Suara NTB, mencoba mengecek harga kamar hotel melalui aplikasi penyedia akomodasi secara daring. Harga kamar hotel cukup fantastis. Dari sebelumnya Rp400.000 – Rp600.000 per malam menjadi Rp1,2 juta – Rp2,2 juta per malam.

Misalnya, harga kamar di salah satu hotel berbintang di Kota Mataram pada periode 3-5 Oktober, harga kamar tipe dulexe twin bed mencapai Rp1.156.237 per malam. Ada juga hotel melati pada hari normalnya kisaran Rp300.000 – Rp350.000 per malam naik drastis menjadi Rp857.515 untuk kamar tipe dulexe twin bed.

Cukup mengejutkan ada juga hotel bintang 4 dengan tipe kamar deluxe dijual dengan harga Rp1.753.979. Sementara, tipe kamar superior dengan pemandangan kolam renang dijual Rp2.745.034.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Dr. Cahya Samudra mengatakan, pihaknya bersama Asosiasi Hotel Mataram telah mengimbau pengusaha hotel, agar tidak menaikkan harga kamar di luar batas kewajaran.

Ia sangat memahami prinsip ekonomi, tetapi perlu juga menjaga pariwisata tetap stabil. “Jadi kemarin sudah melakukan pertemuan bersama pelaku usaha bahwasanya kita harus menjaga pariwisata ini tetap kondusif,” ujarnya dikonfirmasi pada, Rabu, 17 September 2025.

Penyelenggaraan MotoGP diakui, adalah momen kegiatan olahraga yang digelar sekali setahun. Tentunya perlu dilihat keberlanjutan serta menciptakan secara psikologis wisatawan tetap berkunjung ke Mataram.

Dispar kata mantan Camat Sekarbela, sifatnya mengimbau pelaku usaha agar tidak menaikkan harga di luar batas kewajaran, sehingga wisatawan beramai-ramai datang berlibur dan menyaksikan balap motor kelas dunia di Kuta Mandalika. (cem)

Gas Melon Kosong, Pemprov NTB Ajukan Tambahan 150 Ribu Tabung

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemprov NTB mengajukan tambahan 150 ribu tabung gas melon ke Pemerintah Pusat. Permintaan itu menyusul kekosongan stok di beberapa wilayah akibat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Dalam surat Nomor: 050/H1S/DPC.NTB/IX/2025 dengan tembusan Gubernur NTB, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, Kepala Dinas ESDM NTB, dan Ketua DPC Hiswana Migas NTB.

Permintaan penambahan kuota gas melon sudah diusulkan sejak 8 September 2025. Namun, hingga kini belum mendapat tanggapan.

Adapun kuota penambahan gas melon untuk 10 kabupaten/kota di NTB. Di antaranya Kota Mataram  sebanyak 20.444,8, Kabupaten Lombok Barat sejumlah 23.475,2. Lalu untuk Kabupaten Lombok Tengah 28.243,2, dan Kabupaten Lombok Timur 34.899,2.

Kemudian Kabupaten Lombok Utara 7.100,8, Kabupaten Sumbawa 12.208, Kabupaten Sumbawa Barat 3.449,6. Untuk Kota Bima 3.920, Kabupaten Bima 8.7744, serta Kabupaten Dompu 6,291,2.

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan kekosongan stok ini murni karena adanya kegiatan keagamaan. Bukan karena digunakan untuk dapur MBG. “Jangan spelukasi seperti itu. Ini murni karena penggunaan di luar yang diperuntukkan,” katanya.

Kepala Dinas Perdagangan NTB, Jamaluddin Malady mengatakan, di tengah kekosongan gas melon saat ini. Pemprov NTB telah mengusulkan penambahan penyaluran kepada Pertamina.

Menanggapi dugaan penggunaan gas melon untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jamal menegaskan gas melon diperuntukkan hanya untuk masyarakat miskin. Ia menegaskan, penggunaan gas melon diperuntukkan kepada pengusaha, dapur MBG dan lainnya.

“Kami mengimbau kepada elpiji 3 kg ini tidak boleh dipakai oleh pengusaha, restoran, hotel atau dapur MBG, Industri tembakau, macam macam itu tidak boleh itu,” tegasnya.

Untuk memastikan aduan masyarakat soal penggunaan gas melon untuk MBG, mantan Kadis Pariwisata NTB itu mengaku akan melakukan tinjauan langsung ke lapangan. Pemprov, lanjutnya sudah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan kabupaten/kota untuk melakukan pengecekan.

Menurutnya, fenomena kekurangan stok gas melon selalu terjadi setiap tahunnya. Walau begitu, Pertamina dan Pemprov NTB cukup responsive langsung meminta tambahan stok ke pusat.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan kekosongan stok gas elpiji 3kg ini tidak akan terjadi lagi. Ketika Koperasi Desa Merah Putih sudah beroperasi total di NTB, stok gas melon akan selalu ada, disediakan oleh koperasi.

“Nanti di situ akan ada stok (elpiji)z Jadi akan disiapakan kebutuhannya. Perkiraan jumlah tabung yang diajukan. Gubernur sudah bersurat. Jumlahnya tergantung dari kebutuhan dan kekurangan masyarakat,” katanya. (era)

STM Ingatkan untuk Waspadai Info Lowongan Kerja Palsu

0

Dompu (globalfmlombok.com) – PT Sumbawa Timur Mining (STM) mengingatkan untuk berhati-hati soal lowongan kerja palsu. Belakangan ini beredar akun media sosial menggunakan nama PT Sumbawa Timur Mining (STM) membuka lowongan kerja.

“Hati-hati, telah beredar lowongan kerja palsu menggunakan nama PT Sumbawa Timur Mining (STM). Bahkan sudah ada korbannya. Para pelamar dimintai sejumlah uang,” kata Cindy Elza selaku Principal Communication STM, Rabu (17/9/2025) siang.

Korban dari pembukaan lowongan kerja ini rata-rata berasal dari luar Kabupaten Dompu, bahkan ada yang dari Aceh. Modusnya cukup rapi. Di media sosial yang digunakan mengumumkan pembukaan lowongan kerja, disertakan beberapa foto dan video kegiatan sosialisasi yang diunggah akun resmi milik PT STM.

Cindy Elza (suarantb.com/ist)

Cindy mengingatkan, untuk memastikan setiap informasi resmi STM disampaikan hanya melalui kanal resmi Perusahaan. Yaitu pada website www.sumbawatimurmining.com, atau akun media sosial Instagram, facebook, dan linkedIn Sumbawa Timur Mining. “STM dalam membuka lowonga kerja atau kesempatan berusaha, tidak pernah meminta atau menjanjikan sesuatu. Semua proses dilakukan secara gratis,” katanya.

Informasi resmi PT STM juga bisa didapat dari email infoSTM1@vale.com, atau kontak WA +62-811-1911-0638. “Selain saluran tersebut diatas, bukanlah saluran informasi resmi Perusahaan. STM tidak bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan dari informasi di luar kanal resmi,” katanya.

Lowongan Kerja Palsu

Sebelumnya beredar di Instagram dengan nama akun sumbawatimurmining_career dengan logo lama PT Sumbawa Timur Mining. Akun ini menawarkan lowongan kerja mengatas namakan PT Sumbawa Timur Mining untuk 16 posisi. Mulai dari Senior Civil Engineer, Experienced CAD Drafter, HSR Engineer Experienced, Experienced Compliance Advisor, Senior Contract Analyst hingga Security Advisor.

Dalam pengumuman ini juga disertakan kualifikasi umum usia minimal 21 tahun, pendidikan minimal SMK, D1, D2, D3, D4, dan S1 semua jurusan. Fresh graduated atau yang baru lulus, juga dipersilahkan mendaftar melalui link pendaftaran yang disertakan bersama barcode.

PT STM pemilik izin KK generasi ke-7 untuk kegiatan eksplorasi mineral di wilayah Hu’u, Kabupaten Dompu saat ini masih dalam tahap care and maintenance atau masa pemeliharaan dan perawatan. Tahapan ini bagian dari masa transisi pra studi kelayakan ke tahap studi kelayakan selama 2025. Perusahaan direncanakan akan memasuki tahap studi kelayakan mulai 2026 mendatang, sehingga semua pihak dituntut berhati-hati sehingga tidak tertipu informasi palsu. (ula)

Kasus Perusakan Mapolda NTB, Delapan Orang Jadi Tersangka, Enam Orang Ditahan

Mataram (globalfmlombok.com) – Polda NTB telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam dugaan perusakan Mapolda NTB saat unjuk rasa Sabtu (30/8/2025). Polisi menahan enam orang dari delapan tersangka tersebut.

Plt. Wadir Reskrimum Polda NTB, AKBP Ni Made Pujawati dalam konferensi pers di Polda NTB, Rabu (17/9/2025) mengatakan, dari delapan orang tersangka, dua di antaranya merupakan anak di bawah umur.

Para tersangka tersebut merupakan pelajar/mahasiswa, masyarakat biasa, dan anak-anak. Rinciannya, empat orang (L, MI, M, dan AN) merupakan mahasiswa. FA dan LA masyarakat biasa, serta RSP dan AJ merupakan anak.

Puja menyebutkan, penyidik kini telah menahan para tersangka yang berada di usia dewasa, totalnya ada enam orang. Sementara tersangka anak telah dipulangkan dan akan dilakukan diversi. Yakni proses penyelesaian perkara anak dapat dilakukan di luar mekanisme pidana.

Kepada para tersangka dugaan perusakan Mapolda NTB, polisi menyangkakan Pasal 170 ayat (1) dan/atau Pasal 406 KUHP.

“Mereka diduga secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang. Termasuk melakukan perusakan,” terangnya.

Mapolda NTB Alami Kerugian Rp280 Juta

Di tahap penyidikan, polisi telah mengumpulkan sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang digunakan untuk perusakan. Juga barang-barang yang mengalami kerusakan. Polisi telah telah memeriksa 9 orang saksi sebelum menetapkan tersangka.

“Akibat peristiwa tersebut, Mapolda NTB mengalami kerugian Rp280 juta,” ucapnya.

Adapun barang-barang yang mengalami kerusakan antara lain gerbang, tempat parkir, pintu masuk lobi Polda, hingga papan lampu nama di depan gedung.

Sebagai informasi, penanganan kasus perusakan Mapolda NTB ditangani langsung oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum). Sedangkan untuk dugaan perusakan dan penjarahan Gedung DPRD NTB ditangani pihak Polresta Mataram.

Tujuh Tuntutan Mahasiswa

Seperti diberitakan, massa aksi dari Aliansi Mahasiswa dan Rakyat NTB melakukan demo di Polda dan DPRD NTB, Sabtu (30/8/2025). Sempat terjadi kericuhan hingga berujung perusakan barang saat aksi demo di Mapolda NTB dan DPRD NTB.

Ada tujuh tuntutan massa aksi dalam demonstrasi tersebut. Yakni, menolak Rancangan Undang-Undang KUHAP yang akan melegitimasi kesewenang-wenangan aparat untuk melakukan represivitas.

Menuntut segala bentuk represivitas dan intimidasi aparat penegak hukum terhadap massa aksi, segera mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak dan menghukum pelaku penabrak pengemudi Ojol. Serta meminta pihak kepolisian untuk transparan dalam kasus penabrakan Ojol. Mereka juga menuntut membebaskan semua aktivis atau massa aksi yang sedang ditahan di seluruh Indonesia dan meminta DPRD NTB untuk segera menindaklanjuti tujuh poin tuntutan massa aksi tersebut. (mit)

Polresta Mataram Tetapkan 12 Tersangka Dugaan Perusakan dan Penjarahan Gedung DPRD NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Polresta Mataram menetapkan 12 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan penjarahan Gedung DPRD NTB saat unjuk rasa pada Sabtu (30/8/2025).

Plt. Wadir Krimum Polda NTB, AKBP Ni Made Pujawati dalam konferensi pers di Polda NTB, Rabu (17/9/2025) mengatakan pihaknya telah menetapkan 12 orang tersangka. Dari 12 orang tersebut, empat orang merupakan anak.

Rinciannya, tiga orang berinisial IP, J, dan RG merupakan masyarakat biasa atau pekerja swasta. Lima orang dengan inisial AAS, JE, MF, AR, dan IQ merupakan mahasiswa. Sedangkan empat orang, yakni DIH, AZA, MM, dan MAH merupakan anak-anak.

“Kami telah melakukan penangkapan dan penahanan kepada tersangka dewasa. Yang anak sudah dipulangkan dan dalam pengawasan orang tua,” ucap Puja.

Kepada tersangka anak juga akan dilakukan diversi. Yakni proses penyelesaian perkara anak dapat dilakukan di luar mekanisme pidana.

Di tahap penyidikan, pihak kepolisian telah mengumpulkan sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang digunakan untuk perusakan. Juga barang-barang yang mengalami kerusakan.

Adapun barang bukti yang dikumpulkan antara lain, dua buah digital video recorder (DVR) CCTV, batu dan pecahan batako, pecahan kaca, kayu bekas terbakar. Tiang lampu taman, besi penyangga gerbang, dan flashdisk berisi rekaman video saat perusakan dan penjarahan terjadi.

Para tersangka diduga melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 170 ayat (1) dan/atau Pasal 406 KUHP.

“Mereka diduga secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang. Termasuk melakukan perusakan,” terangnya.

Masih Hitung Kerugian

Sementara itu, Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Mataram, AKP Regi Halili mengatakan masih menghitung kerugian negara dalam kasus perusakan dan penjarahan di DPRD NTB.

“Kerugian di DPRD NTB kami taksir melalui barang yang telah diambil. Penaksiran melalui pegadaian,” jelasnya.

Cara penaksiran itu dilakukan karena Polresta Mataram belum menerima data resmi kerugian dari pihak DPRD NTB.

“Makanya kami mendasari dari barang bukti yang telah kami sita dan kami taksir melalui pegadaian,” tandasnya.

Penyidik saat ini belum mengantongi nilai kerugian yang ada, karena proses perhitungan masih berlangsung.

Pembakaran Gedung DPRD NTB

Terkait pembakaran Gedung DPRD NTB, Regi menegaskan gedung tersebut tidak terbakar sebelum massa aksi datang.

“Pada saat massa aksi datang, belum ada kebakaran. Massa masih sedikit, setelah itu ada susulan. Saat itu gerbang sebelah selatan dirusak, baru terbakar,” ucapnya.

Polisi saat ini masih mencari siapa pelaku utama yang melakukan pembakaran. Saat ini beberapa barang bukti telah dikirim ke Lab Forensik di Bali. Pengiriman barang bukti itu untuk mengetahui apa penyebab utama kebakaran.

“Kami masih menunggu hasil lab forensik bali. Kami tunggu, semoga cepat, saya juga sudah koordinasi agar dipercepat,” kata Mantan Kasat Reskrim Polres Sumbawa itu.

Adapun saksi-saksi yang telah diperiksa terkait pembakaran berasal dari 14 orang satpam gedung, Bagian (Kabag) Umum, dan Sekretaris DPRD NTB. (mit)

Gubernur NTB Mutasi 13 Pejabat Eselon II dan III, Ini Daftarnya

Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal memutasi sejumlah pejabat eselon II dan eselon III di lingkup Pemprov NTB. Mutasi itu dilakukan sekaligus pelantikan enam Kepala OPD baru hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Paratama di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Rabu, 17 September 2025.

Sejumlah pejabat dari eselon II yang digeser yaitu Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi NTB adalah Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., M.M., digeser menjadi Kepala Biro Perekonomian. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini adalah M. Taufik Hidayat, ST., MT., menjadi Kepala Biro Organisasi.

Untuk eselon III, yang terdampak pergeseran yaitu Sekretaris DPMPTSP NTB Wahyu Hidayat, S.STP., M.AP., bergeser menjadi Kepala Bagian Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah NTB. Selanjutnya ada Kepala Bagian Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah NTB Dadang Fajar bergeser menjadi Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya di DPMPD Dukcapil NTB.

Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB Jaka Wahyana bergeser menjadi Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan. Selanjutnya ada Arifin, SH.,MH., bergeser menjadi Sekretaris Dinas Dikbud NTB. Dan Drs. Muhamad Anwar menjadi Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Kemanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan NTB.

Selain rotasi, Gubernur juga melantik enam Kepala OPD Baru. Keenam pejabat yang dilantik hari ini adalah, Inspektur Inspektorat NTB dijabat Budi Herman. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dijabat oleh Syamsudin. Kepala Dinas Perhubungan, Ervan Anwar.

Kemudian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Irnadi Kusuma. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Marga Sulkifli Rayes. Serta, Kepala Biro Hukum, Dr. Hubadi.

Kebutuhan Mendesak

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan mutasi dilakukan karena adanya kebutuhan mendesak. Struktural Pemprov NTB, lanjutnya membutuhkan penyegaran.

“Sehingga kita geset-geser. Setelah ini semua eselon III mengikuti beauty contest,” katanya.

Setelah mutasi kali ini, Pemprov lanjut Iqbal akan kembali melakukan mutasi karena beberapa kursi Kepala OPD masih kosong. Dia mengaku, pihaknya melakukan seleksi untuk enam OPD demi menghindari kepadatan pada saat mutasi.

“Segera kita susul beauty contest untuk eselon III, dan Pansel untuk eselon II yang saat ini di-Plt.-kan,” lanjutnya.

Lima Jabatan Kepala OPD Masih Lowong

Setelah pergeseran hari ini, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov NTB masih lowong. Di antaranya yaitu Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinas Perkim) setelah Najamudin Amy dirotasi ke Biro Perekonomian Setda NTB.

Selanjutnya ada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) setelah Muhammad Taufieq Hidayat bergeser menjadi Kepala Biro Organisasi Setda NTB. Kemudian ada Dinas Kesehatan Hewan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah. (era)

Kakak Gubernur Tersingkir, Ini Enam Nama Kepala OPD NTB Baru

Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal melantik enam pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau Kepala OPD di lingkup Pemprov NTB bertempat di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Rabu, 17 September 2025 pukul 10.00 Wita.

Enam pejabat tersebut adalah hasil dari seleksi terbuka yang digelar Pemprov NTB pada Agustus 2025 kemarin. Mereka adalah Budi Herman sebagai Inspektur Inspektorat NTB, Irnadi Kusuma sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selanjutnya ada Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa dijabat oleh Marga Sulkifli Rayes, Kepala Biro Hukum dijabat oleh Hubaidi, dan Syamsudin sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Berdasarkan pantauan Suara NTB, sejak pukul 10.00 Wita sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB telah mendatangi lokasi pelantikan. Terlihat enam OPD yang akan dilantik menggunakan pakaian resmi, kemeja putih dengan balutan jas.

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan enam nama tersebut merupakan pejabat-pejabat terbaik hasil seleksi Kepala OPD NTB. Dia menekankan, pemilihan enam nama pejabat itu sudah sesuai dengan konsep meritokrasi, yang selalu disampaikan Iqbal di awal masa kepemimpinan.

“InsyaAllah, teman-teman bisa tanyakan kepada mereka bahwa prosesnya sangat objektif. Tidak mungkin juga saya mengintervensi,” katanya setelah melantik.

Dia melanjutkan, pihaknya tidak pernah berkomunikasi dengan para pendaftar. Dia hanya mendapat nama-nama itu dari Pansel.

Kakak Gubernur NTB Tersingkir

Menyinggung soal informasi yang beredar mengenai kakak Gubernur NTB yang turut mendaftar menjadi Inspektur Inspektorat, Baiq Nelly Kusumawati mendapat nilai tertinggi, Iqbal mengaku memiliki banyak pertimbangan dan sesuai dengan peraturan.

“Saya diberikan kebebasan untuk memilih tiga besar. Saya memilih Pak Budi yang baru dilantik. Dan saya yakin kakak saya paham pertimbangannya. Dan beliau sudah cukup senang mengikuti seleksi,” ujarnya.

Setelah mutasi kali ini, Pemprov lanjut Iqbal akan kembali melakukan mutasi karena beberapa kursi Kepala OPD masih kosong. Dia mengaku, pihaknya melakukan seleksi untuk enam OPD demi menghindari kepadatan pada saat mutasi. “Segera kita susul beauty contest untuk eselon III, dan Pansel untuk eselon II yang saat ini di Plt kan,” ucapnya. (era)

Bayi Perempuan  Ditemukan Tergeletak di Musala  

Selong (globalfmlombok.com) – Bayi perempuan ditemukan tergeletak tanpa di musala dekat kuburan di Dusun Dasan Lekong, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur (Lotim). Bayi malang tersebut ditemukan dalam keadaan tanpa busana tergeletak di lantai oleh warga yang melintas pada pukul 05.30 Wita,  Selasa, 16 September 2025 pagi.

Menurut keterangan dari Kepala Wilayah Dasan Lekong, Muhammad Yusuf, bayi ditemukan sekitar pukul 05:30 Wita. Ada salah satu warga yang datang ke rumah. “Didengar ada tangisan bayi, di musala di belakang kuburan,” katanya.

Yusuf menjelaskan, bayi tersebut ditemukan dalam keadaan tanpa busana dan tergeletak di lantai musala dalam keadaan tali ari-ari masih utuh. Saat ditemukan bayinya tanpa terbungkus sehelai kain. Bahkan ditemukan adanya bekas gigitan semut di badan bayi ini.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait penemuan bayi tersebut,  kemudian akan menghubungi Dinas Sosial setempat untuk penanganan lebih lanjut.

Petugas medis Puskesmas Dasan Lekong, Fristiwi menjelaskan, bayi malang dibawa ke puskesmas sekitar pukul 06:00 Wita.  Berdasarkan hasil pemeriksaan, berat badan lahir bayi 2,8 kilogram,  tinggi badan 48 cm. Kondisi bayi saat ditemukan masih dalam keadaan sehat. Diperkirakan bayi tersebut dilahirkan tengah malam sekitar pukul 03.00 Wita dini hari. Bayi lahir dalam keadaan normal dan sehat.

Kepala Seksi Humas Polres Lombok Timur, AKP Nikolas Osman, membenarkan peristiwa penemuan bayi tersebut. Menurut penjelasannya, bayi itu pertama kali ditemukan oleh dua warga setempat.

Kejadian berawal sekitar pukul 05.30 WITA, ketika Amaq Yul (50) dan Amaq Irjan (50), yang sedang berjalan-jalan, mendengar suara tangisan bayi yang berasal dari dalam musala. Karena kondisi tersebut, Amaq Irjan segera memanggil Muhammad Yusuf  yang menjabat sebagai Kepala Wilayah Dasan Lekong setempat. Yusuf pun bergegas menuju lokasi kejadian (TKP) dan kemudian melaporkan pada pihak berwenang. (rus)

Kondisi Langka dan Harga di Atas HET, DPRD Minta Kuota Gas Elpiji Subsidi Lobar Ditambah

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Warga Lombok Barat membeli gas elpiji subsidi tiga kilogram di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Dari yang seharusnya harga HET Rp18 ribu, di pasaran warga membeli dengan harga Rp25-31 ribu per tabung.

Muaini, warga Kuripan Lobar, mengaku membeli gas Elpiji di pasaran saat ini jauh dari harga HET. “Bahkan warga membeli Rp25 ribu hingga Rp31 ribu per tabung gas Elpiji, dari harga normal HET maksimal Rp18 ribu,” akunya. Ia dan warga lainnya mengaku terpaksa membeli dengan harga segitu, karena untuk kebutuhan sehari-hari.

“Apa boleh buat, karena kalau tidak ada gas elpiji apa kita pakai masak?” keluh dia.

Hal senada disampaikan warga lainnya, mengaku sangat kesusahan dengan kelangkaan elpiji ini sejak hampir sebulan, memasuki bulan maulid. “Ini sudah langka, harga pun tinggi,” keluhnya.

Tambah Kuota Gas Elpiji

Ia berharap agar elpiji ini tidak langka, sebab warga tak mampu bergantung dari elpiji untuk kebutuhan sehari-hari, baik untuk memasak maupun berusaha kecil-kecilan. Dampak dirasakan warga selama ini sangat dirugikan karena tidak bisa beraktivitas akibat tidak ada elpiji.

Sementara itu kalangan Komisi II DPRD Lobar Munawir Haris mengatakan, keluhan warga soal kelangkaan elpiji memasuki bulan Maulid. Pihaknya pun langsung berkomunikasi dengan pihak Disperindag dan ia juga turun cek ke SPPBE dan Pangkalan. “Di mana sih letak persoalannya?” kata Politisi PAN ini.

Ia mengecek di SPPBE Lembar, stok normal 17-18 ribu tabung gas per harinya. Namun dimana letak macetnya apakah di pangkalan ke agen. Ia pun mengecek ke agen di Kuripan, menemukan ada pengurangan jatah dari pangkalan. Misalnya, agen di Kuripan itu biasanya diberikan jatah enam truk dalam satu minggu, berkurang tiga truk.

Pengurangan ini, kata dia, cukup drastis. Pihaknya pun berkoordinasi dengan Perindag sejauh mana pengawasannya, sebab jangan sampai masyarakat dirugikan. Karena di samping harga naik, terjadi kelangkaan. “Temuan kami harga naik dan langka, karena jatah yang berkurang,” imbuhnya.

Karena itu pihaknya pun mendesak Pemkab menindaklanjuti dengan memanggil Pertamina dan SPPBE agar tidak terjadi kelangkaan berkepanjangan. Ia juga meminta agar ada kuota gas Elpiji untuk Lombok Barat ditambah. (her)