Beranda blog Halaman 317

Polresta Mataram Tetapkan 12 Tersangka Dugaan Perusakan dan Penjarahan Gedung DPRD NTB

globalfmlombok.com
-
0
Polresta Mataram Tetapkan 12 Tersangka Dugaan Perusakan dan Penjarahan Gedung DPRD NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Polresta Mataram menetapkan 12 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan penjarahan Gedung DPRD NTB saat unjuk rasa pada Sabtu (30/8/2025).

Plt. Wadir Krimum Polda NTB, AKBP Ni Made Pujawati dalam konferensi pers di Polda NTB, Rabu (17/9/2025) mengatakan pihaknya telah menetapkan 12 orang tersangka. Dari 12 orang tersebut, empat orang merupakan anak.

Rinciannya, tiga orang berinisial IP, J, dan RG merupakan masyarakat biasa atau pekerja swasta. Lima orang dengan inisial AAS, JE, MF, AR, dan IQ merupakan mahasiswa. Sedangkan empat orang, yakni DIH, AZA, MM, dan MAH merupakan anak-anak.

“Kami telah melakukan penangkapan dan penahanan kepada tersangka dewasa. Yang anak sudah dipulangkan dan dalam pengawasan orang tua,” ucap Puja.

Kepada tersangka anak juga akan dilakukan diversi. Yakni proses penyelesaian perkara anak dapat dilakukan di luar mekanisme pidana.

Di tahap penyidikan, pihak kepolisian telah mengumpulkan sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang digunakan untuk perusakan. Juga barang-barang yang mengalami kerusakan.

Adapun barang bukti yang dikumpulkan antara lain, dua buah digital video recorder (DVR) CCTV, batu dan pecahan batako, pecahan kaca, kayu bekas terbakar. Tiang lampu taman, besi penyangga gerbang, dan flashdisk berisi rekaman video saat perusakan dan penjarahan terjadi.

Para tersangka diduga melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 170 ayat (1) dan/atau Pasal 406 KUHP.

“Mereka diduga secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang. Termasuk melakukan perusakan,” terangnya.

Masih Hitung Kerugian

Sementara itu, Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Mataram, AKP Regi Halili mengatakan masih menghitung kerugian negara dalam kasus perusakan dan penjarahan di DPRD NTB.

“Kerugian di DPRD NTB kami taksir melalui barang yang telah diambil. Penaksiran melalui pegadaian,” jelasnya.

Cara penaksiran itu dilakukan karena Polresta Mataram belum menerima data resmi kerugian dari pihak DPRD NTB.

“Makanya kami mendasari dari barang bukti yang telah kami sita dan kami taksir melalui pegadaian,” tandasnya.

Penyidik saat ini belum mengantongi nilai kerugian yang ada, karena proses perhitungan masih berlangsung.

Pembakaran Gedung DPRD NTB

Terkait pembakaran Gedung DPRD NTB, Regi menegaskan gedung tersebut tidak terbakar sebelum massa aksi datang.

“Pada saat massa aksi datang, belum ada kebakaran. Massa masih sedikit, setelah itu ada susulan. Saat itu gerbang sebelah selatan dirusak, baru terbakar,” ucapnya.

Polisi saat ini masih mencari siapa pelaku utama yang melakukan pembakaran. Saat ini beberapa barang bukti telah dikirim ke Lab Forensik di Bali. Pengiriman barang bukti itu untuk mengetahui apa penyebab utama kebakaran.

“Kami masih menunggu hasil lab forensik bali. Kami tunggu, semoga cepat, saya juga sudah koordinasi agar dipercepat,” kata Mantan Kasat Reskrim Polres Sumbawa itu.

Adapun saksi-saksi yang telah diperiksa terkait pembakaran berasal dari 14 orang satpam gedung, Bagian (Kabag) Umum, dan Sekretaris DPRD NTB. (mit)

Gubernur NTB Mutasi 13 Pejabat Eselon II dan III, Ini Daftarnya

globalfmlombok.com
-
0
Gubernur NTB Mutasi 13 Pejabat Eselon II dan III, Ini Daftarnya

Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal memutasi sejumlah pejabat eselon II dan eselon III di lingkup Pemprov NTB. Mutasi itu dilakukan sekaligus pelantikan enam Kepala OPD baru hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Paratama di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Rabu, 17 September 2025.

Sejumlah pejabat dari eselon II yang digeser yaitu Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi NTB adalah Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., M.M., digeser menjadi Kepala Biro Perekonomian. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) saat ini adalah M. Taufik Hidayat, ST., MT., menjadi Kepala Biro Organisasi.

Untuk eselon III, yang terdampak pergeseran yaitu Sekretaris DPMPTSP NTB Wahyu Hidayat, S.STP., M.AP., bergeser menjadi Kepala Bagian Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah NTB. Selanjutnya ada Kepala Bagian Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah NTB Dadang Fajar bergeser menjadi Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya di DPMPD Dukcapil NTB.

Sekdis Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB Jaka Wahyana bergeser menjadi Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan. Selanjutnya ada Arifin, SH.,MH., bergeser menjadi Sekretaris Dinas Dikbud NTB. Dan Drs. Muhamad Anwar menjadi Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Kemanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan NTB.

Selain rotasi, Gubernur juga melantik enam Kepala OPD Baru. Keenam pejabat yang dilantik hari ini adalah, Inspektur Inspektorat NTB dijabat Budi Herman. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dijabat oleh Syamsudin. Kepala Dinas Perhubungan, Ervan Anwar.

Kemudian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Irnadi Kusuma. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Marga Sulkifli Rayes. Serta, Kepala Biro Hukum, Dr. Hubadi.

Kebutuhan Mendesak

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan mutasi dilakukan karena adanya kebutuhan mendesak. Struktural Pemprov NTB, lanjutnya membutuhkan penyegaran.

“Sehingga kita geset-geser. Setelah ini semua eselon III mengikuti beauty contest,” katanya.

Setelah mutasi kali ini, Pemprov lanjut Iqbal akan kembali melakukan mutasi karena beberapa kursi Kepala OPD masih kosong. Dia mengaku, pihaknya melakukan seleksi untuk enam OPD demi menghindari kepadatan pada saat mutasi.

“Segera kita susul beauty contest untuk eselon III, dan Pansel untuk eselon II yang saat ini di-Plt.-kan,” lanjutnya.

Lima Jabatan Kepala OPD Masih Lowong

Setelah pergeseran hari ini, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov NTB masih lowong. Di antaranya yaitu Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinas Perkim) setelah Najamudin Amy dirotasi ke Biro Perekonomian Setda NTB.

Selanjutnya ada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) setelah Muhammad Taufieq Hidayat bergeser menjadi Kepala Biro Organisasi Setda NTB. Kemudian ada Dinas Kesehatan Hewan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah. (era)

Kakak Gubernur Tersingkir, Ini Enam Nama Kepala OPD NTB Baru

globalfmlombok.com
-
0
Kakak Gubernur Tersingkir, Ini Enam Nama Kepala OPD NTB Baru

Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal melantik enam pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau Kepala OPD di lingkup Pemprov NTB bertempat di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Rabu, 17 September 2025 pukul 10.00 Wita.

Enam pejabat tersebut adalah hasil dari seleksi terbuka yang digelar Pemprov NTB pada Agustus 2025 kemarin. Mereka adalah Budi Herman sebagai Inspektur Inspektorat NTB, Irnadi Kusuma sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selanjutnya ada Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa dijabat oleh Marga Sulkifli Rayes, Kepala Biro Hukum dijabat oleh Hubaidi, dan Syamsudin sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Berdasarkan pantauan Suara NTB, sejak pukul 10.00 Wita sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB telah mendatangi lokasi pelantikan. Terlihat enam OPD yang akan dilantik menggunakan pakaian resmi, kemeja putih dengan balutan jas.

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan enam nama tersebut merupakan pejabat-pejabat terbaik hasil seleksi Kepala OPD NTB. Dia menekankan, pemilihan enam nama pejabat itu sudah sesuai dengan konsep meritokrasi, yang selalu disampaikan Iqbal di awal masa kepemimpinan.

“InsyaAllah, teman-teman bisa tanyakan kepada mereka bahwa prosesnya sangat objektif. Tidak mungkin juga saya mengintervensi,” katanya setelah melantik.

Dia melanjutkan, pihaknya tidak pernah berkomunikasi dengan para pendaftar. Dia hanya mendapat nama-nama itu dari Pansel.

Kakak Gubernur NTB Tersingkir

Menyinggung soal informasi yang beredar mengenai kakak Gubernur NTB yang turut mendaftar menjadi Inspektur Inspektorat, Baiq Nelly Kusumawati mendapat nilai tertinggi, Iqbal mengaku memiliki banyak pertimbangan dan sesuai dengan peraturan.

“Saya diberikan kebebasan untuk memilih tiga besar. Saya memilih Pak Budi yang baru dilantik. Dan saya yakin kakak saya paham pertimbangannya. Dan beliau sudah cukup senang mengikuti seleksi,” ujarnya.

Setelah mutasi kali ini, Pemprov lanjut Iqbal akan kembali melakukan mutasi karena beberapa kursi Kepala OPD masih kosong. Dia mengaku, pihaknya melakukan seleksi untuk enam OPD demi menghindari kepadatan pada saat mutasi. “Segera kita susul beauty contest untuk eselon III, dan Pansel untuk eselon II yang saat ini di Plt kan,” ucapnya. (era)

Bayi Perempuan  Ditemukan Tergeletak di Musala  

globalfmlombok.com
-
0
Bayi Perempuan  Ditemukan Tergeletak di Musala  

Selong (globalfmlombok.com) – Bayi perempuan ditemukan tergeletak tanpa di musala dekat kuburan di Dusun Dasan Lekong, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur (Lotim). Bayi malang tersebut ditemukan dalam keadaan tanpa busana tergeletak di lantai oleh warga yang melintas pada pukul 05.30 Wita,  Selasa, 16 September 2025 pagi.

Menurut keterangan dari Kepala Wilayah Dasan Lekong, Muhammad Yusuf, bayi ditemukan sekitar pukul 05:30 Wita. Ada salah satu warga yang datang ke rumah. “Didengar ada tangisan bayi, di musala di belakang kuburan,” katanya.

Yusuf menjelaskan, bayi tersebut ditemukan dalam keadaan tanpa busana dan tergeletak di lantai musala dalam keadaan tali ari-ari masih utuh. Saat ditemukan bayinya tanpa terbungkus sehelai kain. Bahkan ditemukan adanya bekas gigitan semut di badan bayi ini.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait penemuan bayi tersebut,  kemudian akan menghubungi Dinas Sosial setempat untuk penanganan lebih lanjut.

Petugas medis Puskesmas Dasan Lekong, Fristiwi menjelaskan, bayi malang dibawa ke puskesmas sekitar pukul 06:00 Wita.  Berdasarkan hasil pemeriksaan, berat badan lahir bayi 2,8 kilogram,  tinggi badan 48 cm. Kondisi bayi saat ditemukan masih dalam keadaan sehat. Diperkirakan bayi tersebut dilahirkan tengah malam sekitar pukul 03.00 Wita dini hari. Bayi lahir dalam keadaan normal dan sehat.

Kepala Seksi Humas Polres Lombok Timur, AKP Nikolas Osman, membenarkan peristiwa penemuan bayi tersebut. Menurut penjelasannya, bayi itu pertama kali ditemukan oleh dua warga setempat.

Kejadian berawal sekitar pukul 05.30 WITA, ketika Amaq Yul (50) dan Amaq Irjan (50), yang sedang berjalan-jalan, mendengar suara tangisan bayi yang berasal dari dalam musala. Karena kondisi tersebut, Amaq Irjan segera memanggil Muhammad Yusuf  yang menjabat sebagai Kepala Wilayah Dasan Lekong setempat. Yusuf pun bergegas menuju lokasi kejadian (TKP) dan kemudian melaporkan pada pihak berwenang. (rus)

Kondisi Langka dan Harga di Atas HET, DPRD Minta Kuota Gas Elpiji Subsidi Lobar Ditambah

globalfmlombok.com
-
0
Kondisi Langka dan Harga di Atas HET, DPRD Minta Kuota Gas Elpiji Subsidi Lobar Ditambah

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Warga Lombok Barat membeli gas elpiji subsidi tiga kilogram di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Dari yang seharusnya harga HET Rp18 ribu, di pasaran warga membeli dengan harga Rp25-31 ribu per tabung.

Muaini, warga Kuripan Lobar, mengaku membeli gas Elpiji di pasaran saat ini jauh dari harga HET. “Bahkan warga membeli Rp25 ribu hingga Rp31 ribu per tabung gas Elpiji, dari harga normal HET maksimal Rp18 ribu,” akunya. Ia dan warga lainnya mengaku terpaksa membeli dengan harga segitu, karena untuk kebutuhan sehari-hari.

“Apa boleh buat, karena kalau tidak ada gas elpiji apa kita pakai masak?” keluh dia.

Hal senada disampaikan warga lainnya, mengaku sangat kesusahan dengan kelangkaan elpiji ini sejak hampir sebulan, memasuki bulan maulid. “Ini sudah langka, harga pun tinggi,” keluhnya.

Tambah Kuota Gas Elpiji

Ia berharap agar elpiji ini tidak langka, sebab warga tak mampu bergantung dari elpiji untuk kebutuhan sehari-hari, baik untuk memasak maupun berusaha kecil-kecilan. Dampak dirasakan warga selama ini sangat dirugikan karena tidak bisa beraktivitas akibat tidak ada elpiji.

Sementara itu kalangan Komisi II DPRD Lobar Munawir Haris mengatakan, keluhan warga soal kelangkaan elpiji memasuki bulan Maulid. Pihaknya pun langsung berkomunikasi dengan pihak Disperindag dan ia juga turun cek ke SPPBE dan Pangkalan. “Di mana sih letak persoalannya?” kata Politisi PAN ini.

Ia mengecek di SPPBE Lembar, stok normal 17-18 ribu tabung gas per harinya. Namun dimana letak macetnya apakah di pangkalan ke agen. Ia pun mengecek ke agen di Kuripan, menemukan ada pengurangan jatah dari pangkalan. Misalnya, agen di Kuripan itu biasanya diberikan jatah enam truk dalam satu minggu, berkurang tiga truk.

Pengurangan ini, kata dia, cukup drastis. Pihaknya pun berkoordinasi dengan Perindag sejauh mana pengawasannya, sebab jangan sampai masyarakat dirugikan. Karena di samping harga naik, terjadi kelangkaan. “Temuan kami harga naik dan langka, karena jatah yang berkurang,” imbuhnya.

Karena itu pihaknya pun mendesak Pemkab menindaklanjuti dengan memanggil Pertamina dan SPPBE agar tidak terjadi kelangkaan berkepanjangan. Ia juga meminta agar ada kuota gas Elpiji untuk Lombok Barat ditambah. (her)

Cegah Titik Rawan Korupsi, KPK Ingatkan Aparatur Pemkab dan DPRD Lobar Soal ‘’Uang Ketok’’

globalfmlombok.com
-
0
Cegah Titik Rawan Korupsi, KPK Ingatkan Aparatur Pemkab dan DPRD Lobar Soal ‘’Uang Ketok’’

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Dalam rangka menghindarkan aparatur negara lingkup Pemkab Lombok Barat (Lobar), Inspektorat mengundang Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dian Patria menjadi narasumber tunggal dalam acara bertajuk “Sosialisasi Pencegahan Korupsi” yang diselenggarakan di Aula Kantor Bupati, Selasa (16/9/2025).

“Ada banyak titik-titik rawan korupsi di daerah. Titik-titik rawan itu adalah seperti “uang ketok” pembahasan dan pengesahan APBD, pembagian dan pengaturan jatah proyek APBD, dana aspirasi, pelaksanaan PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa), pembahasan dan pengesahan regulasi, pengelolaan dan pendapatan daerah, perizinan dan pelayanan publik, pokir (pokok-pokok pikiran) yang tidak sah, dan proses penegakan hukum,” terang Dian Patria saat menjadi narasumber.

Untuk itu, kata Dian, pihak KPK menjalankan fungsi dan peran fasilitasi dan mediasi, joint monitoring, supervisi, dan mendorong penegakan sanksi kepada para pelaku korupsi. “Selain peran itu, KPK juga menyelenggarakan pencegahan ofensif. Dalam hal itu kami sampai mentok, tentu dengan melibatkan semua struktur pemerintahan. Kita berusaha sinergis,”  tegasnya.

Pencegahan ofensif itu, papar Dian ada yang berbentuk taktis berbasis data, kolaborasi digital, dan kolaborasi sistematis. Ada juga yang berbentuk strategis yaitu menutup titik rawan korupsi dan menyelamatkan keuangan negara. Berikutnya, lanjut Dian ada yang sistematis berupa penegakan kepatuhan, perbaikan sistem, koordinasi lintas sektor, dan penegakan hukum yang sifatnya beyond corruption.

Sistematis itu mengawal pelaksanaan kebijakan di mana peran KPK adalah menyelamatkan keuangan negara dan harus menyasar kepentingan masyarakat. Secara khusus, KPK juga mengingatkan pemerintah daerah agar lebih fokus terhadap komposisi belanja daerah.”Tenaga-tenaga honorer perlu ditracking agar sesuai dengan postur maksimal APBD. Ke depan jangan lebih dari 30 persen dari seluruh belanja pemda,” tegas Dian.

Sementara Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini menegaskan, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pihaknya untuk lebih baik dari sebelum-sebelumya. ‘’Komitmen saya untuk Lombok Barat, misalnya berupaya untuk pemanfaatan data dan mengurangi penggunaan pembayaran langsung agar hal-hal yang berbau korupsi bisa dihindarkan. Tapi kuncinya juga adalah integritas kita masing-masing,” ujarnya.  (her)

Polisi Periksa Keluarga Brigadir Esco hingga Tengah Malam

globalfmlombok.com
-
0
Polisi Periksa Keluarga Brigadir Esco hingga Tengah Malam

Mataram (globalfmlombok.com) – Kepolisian Resor (Polres) Lombok Barat pada Senin (15/9/2025) telah memeriksa dua orang saksi dari keluarga korban almarhum Brigadir Esco. Diduga, penyidik memeriksa keduanya hingga tengah malam.

Fakta tersebut terungkap melalui pernyataan kuasa hukum orang tua almarhum Brigadir Esco, Dr. Lalu Anton Hariawan. Anton, pada Selasa (16/9/2025) mengaku mendapatkan informasi terkait pemeriksaan itu langsung dari penyidik kepolisian.

“Ada pemeriksaan beberapa saksi yang dimintai keterangan sampai tengah malam,” bebernya.

Salah satu saksi kata dia berinisial R dan kedua saksi merupakan keluarga Brigadir Esco sendiri.

Anton enggan membeberkan apakah ekstrak handphone milik korban telah dikantongi polisi.

“Terkait bukti petunjuk, ada beberapa hal yang tidak berani kami buka. Itu rahasia penyidikan,” tegasnya.

Dia menyebutkan, pihak kepolisian mengisyaratkan akan segera melakukan gelar perkara dalam kasus ini.

“Mereka (penyidik) mengatakan, setelah memeriksa beberapa saksi lagi, mereka akan lakukan gelar perkara,” ucapnya.

Keluarga Brigadir Esco menginginkan gelar perkara itu penetapan tersangka, bukan untuk mencari petunjuk lainnya.

“Terlalu lama prosesnya, padahal alat bukti petunjuk dan alat buktinya sudah jelas,” ucapnya.

Oleh karena itu, keluarga almarhum meminta pihak kepolisian agar melakukan gelar perkara dan menetapkan tersangka di minggu ini juga.

Penetapan tersangka itu agar meredam emosi pihak keluarga untuk tidak melakukan aksi demonstrasi kembali.

“Agar tidak menjadi bola liar juga di masyarakat. Karena info yang beredar di media sosial bermacam-macam,” tegasnya.

Penanganan Masih Berjalan

Terpisah, Kepala Satreskrim Polres Lombok Barat AKP Lalu Eka Arya Mardiwinata yang dikonfirmasi melalui WhatsApp, Selasa (16/92025) belum memberikan keterangan atas pemeriksaan pihak keluarga almarhum Brigadir Esco dalam kapasitas saksi.

Sebelumnya, pihak Kepolisian mengatakan tak ada kendala dalam penanganan kasus kematian Brigadir Esco Faska Rely.

Kepala Subdit III Bidang Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Reskrimum Polda NTB AKBP Catur Erwin Setiawan mengatakan, penyidik saat ini masih mengumpulkan alat bukti, agar kasus ini menemui titik terang.

“Penanganan masih berjalan, tidak ada hambatan. Memang kami butuh waktu memeriksa ataupun menganalisa,” tuturnya di Polda NTB, Kamis (11/9/2025).

Dia menegaskan, sejauh ini dari pihak Polres Lombok Barat tidak menemui kendala dalam proses penyidikan. Namun, mereka butuh waktu untuk sampai tahap penetapan tersangka.

Sejauh ini, penyidik telah memeriksa kurang lebih 50 orang saksi. Pihaknya juga telah menerima hasil dari Lab Forensik terkait barang bukti berupa bercak darah yang ditemukan di rumah korban.

“Memang kami sedang mengumpulkan alat bukti yang sebanyak-banyaknya supaya para calon tersangka tidak lepas,” ujar dia.

Pihak kepolisian juga saat ini masih menganalisa hasil ekstrak dari handphone korban dan istrinya.

Catur membantah penanganan kasus ini diduga lambat karena istri korban juga merupakan anggota Polri.

Ketika ditanya terkait apakah calon tersangka nantinya ada mengarah ke pihak keluarga korban, Catur enggan menjawab.

“Kami tidak bisa menyebutkan, kami harus mengumpulkan alat bukti tersebut. Jangan sampai nanti kami salah melangkah tanpa alat bukti,” tuturnya.

Ia juga enggan membeberkan, perihal dugaan kasus ini yang mengarah ke pembunuhan berencana.

“Nanti itu, kan ini masih pemeriksaan. Kami belum bisa menyampaikan ke publik,” tandasnya.

Keluarga Brigadir Esco Datangi Polda NTB

Sebelumnya, keluarga besar almarhum Brigadir Esco Faska Rely yang terdiri dari puluhan orang mendatangi Markas Polda NTB, Kamis (11/9/2025).

Kedatangan mereka untuk menuntut agar penanganan kasus kematian anggota Polsek Sekotong itu segera menemui titik terang.

Sebelumnya, jenazah Brigadir Esco ditemukan di Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat (Lobar) di bawah perbukitan daerah setempat, pada Minggu (24/8/2025) siang.

Jenazah korban membengkak dan mulai membusuk mengeluarkan bau tak sedap, sehingga dikerubungi lalat. Bagian lehernya terikat tali.

Informasi penemuan pertama kali dilaporkan oleh Kepala Dusun Nyiur Lembang. Dari keterangan saksi bernama Amaq Siun (50), warga setempat, penemuan jenazah berawal saat ia mencari ayamnya yang hilang di bukit belakang rumah.

Saat pencarian, sekitar pukul 11.30 Wita, saksi menemukan sesosok pria dalam posisi terlentang di bawah pohon. Kondisi korban sudah tidak bernyawa, dengan leher terikat tali, wajah rusak, serta tubuh membengkak.

Belakangan terungkap, Brigadir Esco merupakan anggota polisi yang bertugas di Polsek Sekotong, Lombok Barat. Hal itu diperkuat dengan sejumlah barang bukti berupa pakaian, ponsel, jam tangan, dan kunci sepeda motor yang ditemukan di saku celana korban. (mit)

Proyek Rehab Kantor Wali Kota dan Rumdis Sekda, Pemkot Mataram Pastikan Rampung Sesuai Kontrak

globalfmlombok.com
-
0
Proyek Rehab Kantor Wali Kota dan Rumdis Sekda, Pemkot Mataram Pastikan Rampung Sesuai Kontrak

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram mempercepat proses pengerjaan rehab kantor wali kota dan rumah dinas sekretaris daerah di Jalan Langko, Kelurahan Gomong. Proyek ini dipastikan tuntas sesuai kontrak.

Kepala Bagian Umum Setda Kota Mataram, Baiq Yulia Kusumawati menjelaskan, pengerjaan rehab kantor wali kota diminta dipercepat proses penyelesaiannya. Kontrak berakhir pada awal bulan November 2025. Demikian pula, rumah dinas sekretaris daerah juga diminta menambah sumber daya, peralatan, dan waktu pengerjaanya. Rumdis berdasarkan kontrak harus rampung awal bulan Oktober. “Insya Allah, kita targetkan tuntas sesuai kontrak,” kata Yuli ditemui pada, Selasa, 16 September 2025.

Ia merincinkan pengerjaan aula pertemuan kantor wali kota dan ruang kerja asisten hampir tuntas. Rekanan tinggal menyelesaikan berbagai aksesoris ruangan. Sedangkan, ruang command center hanya menambah partisi dan pengisian peralatannya menggunakan e-katalog. “Progresnya 70 persen untuk rehab gedung kantor wali kota. Kalau mebel tidak ada yang baru melainkan memanfaatkan yang sudah ada saja,” pungkasnya.

Berbeda halnya dengan pengerjaan rumah dinas sekda progresnya mencapai 50 persen lebih. Ia telah meminta percepatan dengan menambah tenaga dan peralatan. Pengawas dan konsultan juga diminta mendesak rekanan, agar mempercepat proses pengerjaan.

Proses pengerjaan rumah dinas sekda sangat tergantung kondisi cuaca, sehingga cuaca tidak dijadikan alasan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. “Kalau indoor seperti ini, kita tidak perlu khawatir. Karena, posisinya diluar jadi kita minta dipercepat pengerjaannya,” pungkasnya.

Diketahui, anggaran rehab rumah dinas sekda senilai Rp600 juta. Pekerjaan fisik in dimenangkan oleh CV. Sinar Menara dengan nilai kontrak Rp503 juta.

Sedangkan, anggaran rehab lanjutan kantor wali kota  senilai Rp2,3 miliar. Proyek ini dikerjakan oleh CV. Duta Cevate dengan nilai kontrak senilai Rp2,2 miliar lebih. (cem)

Korban Kecelakaan Tidak Ditanggung JKN

globalfmlombok.com
-
0
Korban Kecelakaan Tidak Ditanggung JKN

Mataram (globalfmlombok.com) – Masyarakat perlu berhati-hati saat berkendara. Pasalnya, korban kecelakaan tidak ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional (JKN).

Salah seorang warga mengeluhkan, kartu jaminan kesehatan nasional yang dimiliki tidak berlaku saat mendapatkan perawatan kecelakaan di fasilitas kesehatan. Padahal, ia sebagai peserta JKN mandiri yang ditanggung oleh perusahaan. “Saya punya kartu JKN mandiri tetapi tidak berlaku saat saya mendapatkan perawatan di puskesmas,” kata sumber yang enggan dikorankan identitasnya kemarin.

Kecelakaan yang dialami tidak parah dan termasuk kecelakaan tunggal, sehingga membutuhkan perawatan intensif di puskesmas. Petugas kesehatan memberikan penjelasan bahwa korban kecelakaan tidak ditanggung penyelenggara jaminan kesehatan, sehingga perawatan masuk kategori pasien umum. “Saya disarankan mengurus ke Jasa Raharja supaya biaya pengobatan ditanggung,” ujarnya.

Ia merasa kecewa bahwa iuran kesehatan yang dibayar dengan skema potong gaji di perusahan, justru tidak bisa dimanfaatkan. Sementara, pengurusan di Jasa Raharja tidak semudah membalik telapak tangan dengan berbagai urusan administrasi dan lain sebagainya. Apalagi kata dia, kategori kecelakaan tunggal tidak mungkin ditanggung.

“Kalau korban kecelakaan parah baru ditanggung. Kalau kondisi begini mana mungkin Jasa Raharja mau membiayai. Apalagi tidak ada surat keterangan dari kepolisian,” katanya mengeluh.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. H. Emirald Isfihan membenarkan, biaya pengobatan korban kecelakaan tidak ditanggung oleh penyelenggara jaminan sosial. Korban kecelakaan menjadi tanggung jawab dari Jasa Raharja. Prinsip utamanya adalah fasilitas kesehatan harus tetap melayani pasien jika dalam kondisi gawat darurat. “Kecelakaan biasa maupun kecelakaan tunggal tidak ditanggung BPJS. Korban kecelakaan menjadi tanggung jawab Jasa Raharja dan harus dilengkapi laporan kepolisian,” terangnya.

Menurut Emirald, kecelakaan ringan tidak masalah ditangani puskesmas dan dipastikan tidak dibebankan biaya. Di satu sisi, ia memahami pengurusan klaim Jasa Raharja tidak semudah yang dibayangkan, apalagi pasien korban kecelakaan tunggal.

Kasus ini menurut dia, adalah masalah klasik yang terjadi di seluruh Indonesia. Pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk membuat aturan sendiri di daerah. “Sebenarnya ini masalah klasik dari dulu,” ujarnya seraya mengingatkan selama kecelakaan disebabkan karena penggunaan minuman keras, narkoba, dan hobi tidak akan ditanggung. (cem)

Langka, Warga Mataram Buru Elpiji 3 Kg hingga ke SPBU

globalfmlombok.com
-
0
Langka, Warga Mataram Buru Elpiji 3 Kg hingga ke SPBU

Mataram (globalfmlombok.com) – Kelangkaan elpiji 3 kilogram atau elpiji melon masih terjadi di sejumlah wilayah Kota Mataram. Warga bahkan rela mendatangi langsung SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), Karang Jangkong di Jalan Pejanggik dan menunggu berjam-jam demi mendapatkan gas bersubsidi yang semakin sulit ditemukan dalam beberapa pekan terakhir.

Kondisi ini disebut bukan hal baru. Sejumlah warga mengaku, kelangkaan gas melon sudah berlangsung sejak sebulan terakhir dan semakin parah dalam dua pekan terakhir. Dampaknya paling dirasakan oleh masyarakat kecil yang sangat menggantungkan kebutuhan rumah tangga dan usaha kecilnya pada elpiji subsidi ini.

Salah seorang warga Lingkungan Pajang, Suhartini, mengaku harus datang sejak pagi ke SPBU Karang Jangkong untuk mendapatkan gas. “Saya datang sekitar pukul 07.30 Wita. Tapi karena tabung gasnya sering datang terlambat dan langka, kadang baru dapat sekitar pukul 18.00 Wita,” ungkapnya, Selasa (16/9/2025).

Menurutnya, dalam satu hari, satu pangkalan hanya menyediakan puluhan tabung. Sementara jumlah warga yang mengantre bisa mencapai ratusan. Akibatnya, setiap kali truk pengangkut datang, tabung langsung habis diserbu warga.

Suhartini bahkan membawa lima tabung kosong ke pangkalan. Namun, ia menyadari bahwa kemungkinan besar tidak semua akan terisi. “Biasanya cuma dapat dua atau tiga tabung saja, tergantung stok. Tapi tetap saya bawa semuanya, siapa tahu bisa ditukar semua,” katanya.

Kondisi serupa juga dirasakan Nurul, warga Pejanggik. Ia mengaku rela mengantre di pangkalan demi mendapatkan elpiji 3 kilogram yang kini makin sulit didapatkan.

“Dulu, datang malam pun masih bisa dapat gas. Sekarang, harus antre panjang dari pagi. Kalau terlambat, bisa tidak kebagian,” keluhnya.

Harga Melonjak

Meski pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) gas elpiji 3 kg di pangkalan sekitar Rp18.000, di tingkat pengecer atau warung kecil harganya melonjak hingga Rp20.000–Rp25.000 per tabung.

“Makanya saya usahakan beli langsung ke pangkalan, walaupun dibatasi. Kalau beli di warung bisa mahal sekali,” ujar Nurul.

Warga berharap pemerintah segera turun tangan agar distribusi gas kembali normal dan tepat sasaran, terutama bagi kalangan rumah tangga tidak mampu.

Terpisah, Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida, menegaskan bahwa kelangkaan sebenarnya lebih disebabkan oleh lonjakan permintaan, bukan kekurangan pasokan dari Pertamina.

“Memasuki bulan Maulid ini, permintaan masyarakat meningkat. Jadi setiap kali gas datang ke pangkalan langsung habis,” jelasnya.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk meminta penambahan pasokan elpiji guna mengakomodasi kebutuhan warga. “Kami harap dalam beberapa hari ke depan distribusi kembali normal,” harapnya. (pan)

1...316317318...385Halaman 317 dari 385