Mataram (globalfmlombok.com)-
Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja, menegaskan fungsi pengawasan di lingkungan kepolisian tidak boleh hanya dipahami sebagai upaya menemukan kesalahan. Pengawasan harus mampu menjadi instrumen peringatan dini yang menghadirkan solusi perbaikan, memitigasi risiko, serta memastikan program dan penggunaan anggaran berjalan efektif dan efisien.
Penegasan itu disampaikan Kalingga saat membuka Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda NTB Tahun Anggaran 2026 di Ballroom Puri Indah Hotel, Mataram, Senin (15/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda NTB, Pelaksana Tugas Irwasda Polda NTB, para pejabat utama, Kapolres dan Kapolresta jajaran se-Pulau Lombok, serta perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB.
Mengusung tema “Transformasi Pengawasan Presisi Guna Mengawal Akuntabilitas dan Integritas Polri dalam Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026”, forum itu menjadi wadah evaluasi, koordinasi, dan penyamaan persepsi dalam memperkuat fungsi pengawasan di lingkungan Polda NTB.
Menurut Kalingga, fungsi pengawasan memiliki posisi strategis untuk memastikan seluruh program dan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Hal tersebut penting untuk mendukung tata kelola organisasi Polri yang profesional, transparan, dan berintegritas.
Ia mengatakan tantangan yang dihadapi Polri terus berkembang seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Karena itu, fungsi pengawasan dituntut mampu beradaptasi dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.
“Pengawasan tidak boleh dipahami hanya sebagai upaya menemukan kesalahan. Fungsi ini harus mampu menjadi instrumen peringatan dini, menghadirkan solusi perbaikan, memitigasi risiko, serta memastikan setiap program berjalan efektif dan efisien,” ujar Kalingga.
Kapolda juga menekankan pentingnya memperkuat peran Itwasda sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Menurut dia, pengawasan harus hadir sebagai mitra strategis manajemen dalam menjaga kualitas pelaksanaan tugas kepolisian sekaligus memastikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih diterapkan secara konsisten.
Ia menambahkan, keberhasilan berbagai program pemerintah pada 2026 memerlukan dukungan sistem pengawasan yang kuat, modern, dan berorientasi pada hasil. Pelayanan publik yang berkualitas serta terjaganya stabilitas keamanan, kata dia, hanya dapat diwujudkan melalui tata kelola organisasi yang baik.
Melalui Rakerwas tersebut, Kalingga berharap lahir berbagai rekomendasi dan langkah konkret yang mampu memperkuat fungsi pengawasan sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas organisasi.
“Fungsi pengawasan harus hadir sebagai mitra strategis manajemen untuk memastikan seluruh pelaksanaan tugas kepolisian berjalan sesuai prinsip good governance dan clean government, sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh peserta menjadikan Rakerwas sebagai momentum memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan pengawasan yang profesional dan berkelanjutan guna mendukung keberhasilan tugas Polri serta pelaksanaan program pembangunan nasional.
Rakerwas Itwasda Polda NTB diharapkan dapat menghasilkan berbagai terobosan pengawasan yang lebih adaptif, transparan, dan mampu menjawab tantangan organisasi di masa mendatang.(r)
