Beranda blog Halaman 313

Penyedia Klarifikasi dan Janji Evaluasi, Viral, Diduga Ada Ulat di Menu MBG SMPN 1 Taliwang

Taliwang (globalfmlombok.com) – Siswa SMPN 1 Taliwang sempat dikejutkan dengan dugaan keberadaan ulat yang ditemukan pada makanan untuk program makan bergizi gratis (MBG). Ulat terlihat menempel pada daging ayam yang menjadi salah satu menu makan siswa.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak terdapat satu ulat berwana putih bergerak di potongan daging ayam dalam salah satu ompreng atau tempat makan siswa. Diketahui, peristiwa itu terjadi pada Rabu, 17 Septermber 2025 lalu.

Viralnya temuan video tersebut pun langsung ditanggapi oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau unit dapur MBG yang melayani SMPN 1 Taliwang. Melalui juru bicaranya, Ernawati Sudirman, pihak dapur MBG di bawah bendera CV JK itu membenarkan peristiwa tersebut. “(video) itu benar dan kami yang melayani untuk SMP 1 Taliwang,” katanya, Sabtu, 20 September 2025

Erna menyebut, temuan ulat di menu MBG itu hanya terjadi pada satu nampan siswa. Sementara lainnnya, semua siswa tetap menyantap menu yang disediakan pikanya di hari itu.

Namun demikian, ia menegaskan tidak akan berkilah dari kejadian tersebut. Pihaknya, tegas Erna, tetap akan bertanggung jawab. “Ini memang kesalahan kami. Dan akan kami perbaiki ke depannya,” janjinya.

Sejauh ini Erna mengatakan, belum mengetahui persis sebab munculnya ulat pada daging ayam di salah satu omprengan siswa tersebut. Menurut dia, selama ini seluruh proses penyediaan menu MBG ribuan siswa yang dilayani dapurnya, setiap hari, dijalankan secara ketat.

“Mulai dari bahan baku, proses memasak, packing (pengemasan) sampai pengantaran kami kawal ketat. Dan khususnya bahan baku kami tidak pernah ada yang disediakan lebih dari 24 jam,” klaim Erna seraya kembali menegaskan komitmennya untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

“Untuk evaluasi, kami akan lebih memperketat pengawasan terhadap bahan baku yang masuk, guna mencegah kejadian serupa ke depannya. Dan atas peristiwa ini, sekali lagi kami memohon maaf dan kami akan ketat juga kepada pemasok. Ke depan, kami akan lebih hati-hati dan lebih selektif lagi,” sambung Erna.

Sementara itu Anggota DPRD Sumbawa Barat, Iwan Irawan Marhalim yang memviralkan video temuan ulat pada menu MBG itu lewat media sosial Facebook-nya menyampaikan tak ada niat untuk menjatuhkan pihak mana pun termasuk dapur penyedia MBG.

Ia melalukannya murni sebagai bentuk pengawasan dirinya selaku anggota DPRD dalam mengawal program pemerintah. “Saat video saya unggah, saya sambil koordinasi dengan semua pihak terkait. Dengan Pemda KSB, pihak dapur dan lainnya,” tegas Iwan.

Ia berharap dengan kejadian itu agar semua pihak terkait dapat segera melalukan evaluasi. Dengan begitu program MBG di KSB dapat berjalan sesuai harapan tanpa harus kemudian terdapat kejadian-kejadian tidak diinginkan seperti di daerah lain.

“Untung ini masih temuan ulat, yang katanya hanya di satu nampan. Bukan kemudian kasus keracunan seperti di daerah lain. Jadi ayo bersama kita perbaiki untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan kualitas gizi anak bangsa ini,” papar politisi PAN ini.

Iwan melanjutkan, evaluasi terhadap temuan di SMPN 1 Taliwang itu harus tuntas. Ia menyarankan kepada pihak dapur melaksanakannya secara menyeluruh, bukan hanya pada kualitas masakan, melainkan juga pada tata laksana penyiapan, distribusi, hingga standar operasional (SOP) penyajian makanan. “Harus disisir semua sampai ketemu penyebabnya,” cetusnya.

Iwan pun mendorong agar seluruh unit SPPG di KSB dapat meminimalisasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, terutama yang berkaitan dengan keamanan pangan program MBG ke depannya. “Insiden ini haruslah menjadi sebuah refleksi bagi semua SPPG agar lebih berhati-hati dan meningkatkan pengawasan serta higienitas,” imbuhnya. (bug)

Karya Kreatif NTB 2025 Ditutup, UMKM Raih Omzet Rp450 Juta dan Rp19,3 Miliar Pembiayaan UMKM

Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memajukan UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Barat agar dapat berkembang dan naik kelas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Karya Kreatif Nusa Tenggara Barat (KK-NTB) di Lombok Epicentrum Mall, Mataram selama tiga hari pada tanggal 19 – 21 September 2025.

Kegiatan ini menghadirkan lebih dari 100 UMKM mitra dan binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI). Kegiatan tersebut juga  sebagai ajang bagi UMKM baru yang potensial atau hidden gem untuk memperluas akses pasar, termasuk pembiayaan di tengah tantangan baik domestik maupun global yang semakin dinamis. (21/09).

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hario K. Pamungkas, menyampaikan beberapa lesson learned dalam penyelenggaraan KK-NTB 2025 yang di rangkum dalam “3-si”, yaitu: 1) KolaboraSI, bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri dan harus bersama-sama dalam pengembangan UMKM melalui semangat sinergi dan kolaborasi agar dapat memperkuat 3K (Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas produk) untuk menjaga sustainabilitas produk dan proses bisnis UMKM.

Kemudian 2) InovaSI, UMKM dituntut untuk inovatif dapat melihat tren pasar dan selera konsumen. “ Yang ke 3 DigitalisaSI, Pengalaman pandemi yang pernah terjadi membuktikan bahwa penguasaan teknologi digital memberikan kesempatan bagi UMKM untuk bertahan sehingga untuk selanjutnya UMKM harus lebih melek digital termasuk dalam sistem pembayaran transaksi non tunai,” katanya.

Adapun capaian dari kegiatan KK-NTB Tahun 2025 di antaranya adalah omzet UMKM yang berhasil terkumpul hingga Rp450 juta per tanggal 21 September 2025 pukul 19.00 WITA dan akan terus bertambah sampai di penghujung acara, kemudian pembiayaan/kredit UMKM dari Perbankan NTB yang mencapai Rp19.314 miliar, serta jumlah wakaf yang terkumpul dari omzet selama berlangsungnya acara sebesar Rp5,6 juta sehingga akumulasi wakaf hingga saat ini mencapai Rp31,9 juta yang akan diserahkan kepada MIM Foundation selaku nazhir wakaf.

Pada kesempatan yang sama, Asisten III Provinsi NTB, Hj. Eva Dewiyani, S.P menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan KK-NTB yang dinilai memiliki makna penting bagi perkembangan karya dan kreativitas di daerah.

“Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan nilai tambah dan manfaat nyata bagi para pelaku kreatif dan masyarakat NTB secara luas serta mampu menjadi titik tolak bagi masa depan daerah yang berdaya saing dan siap mendunia. Dengan dukungan kolaborasi dan inovasi, produk-produk unggulan NTB diyakini mampu menembus pasar global,” katanya.

Dalam rangkaian KK-NTB 2025, KPwBI Provinsi NTB juga secara resmi meluncurkan inovasi QRIS Tap sebagai tonggak penting dalam memperluas ekosistem pembayaran digital di Provinsi NTB dengan menghadirkan layanan transaksi yang lebih cepat, praktis, aman, sekaligus terjangkau bagi masyarakat. Untuk memastikan manfaatnya dirasakan langsung, seluruh tenant UMKM peserta Karya Kreatif NTB 2025 telah dilengkapi dengan soundbox yang berfungsi sebagai perangkat QRIS Tap. Langkah ini memberi peluang bagi para pelaku UMKM untuk segera memanfaatkan teknologi terbaru, sekaligus memperkuat literasi dan inklusi keuangan digital di daerah.

Lebih lanjut, KK-NTB Tahun 2025 adalah bagian dari Karya Kreatif Indonesia (KKI) yang telah dilaksanakan di Jakarta pada Agustus 2025. Seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia termasuk KPwBI Provinsi NTB menyelenggarakan Road To dan Post Event KKI tersebut. Pada event KKI tersebut, 20 UMKM binaan KPwBI Provinsi NTB yang telah lolos kurasi nasional berhasil mengumpulkan omset sebesar Rp5,8 miliar baik secara offline maupun online.

Melalui penyelenggaraan Karya Kreatif NTB 2025, diharapkan terbangun sebuah ekosistem UMKM yang semakin kuat, adaptif, dan berdaya saing. Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dekranasda, perbankan, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi modal penting untuk mendorong produk-produk unggulan NTB agar terus naik kelas, memperluas pasar, serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. (ris/r)

Kakanwil Kemenag NTB Minta Maaf Usai Aksi Lempar Mikrofon Viral

Mataram (globalfmlombok.com) — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Zamroni Aziz, menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya saat pelantikan pejabat lingkup Kemenag NTB yang belakangan viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, Zamroni tampak melempar tiang mikrofon atau pelantang saat acara pelantikan. Aksi tersebut menuai beragam reaksi, mulai dari kritik keras hingga desakan agar ia dicopot dari jabatan. Sejumlah pihak menilai tindakan itu tidak mencerminkan sikap seorang pimpinan yang seharusnya menjadi teladan.

Melalui akun Instagram resmi Kantor Wilayah Kemenag NTB pada Minggu (21/9/2025), Zamroni Aziz menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Zamroni Aziz atas nama pribadi, dengan penuh kerendahan hati, menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat NTB. Terkait video yang beredar di kalangan masyarakat, saya menyadari sepenuhnya bahwa kejadian tersebut adalah murni kekhilafan pribadi saya tanpa menyinggung siapa pun. Demikian permohonan maaf ini saya sampaikan. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,” ujarnya.(ris/ham)

50 Persen Pustu di Mataram Tidak Layak

Mataram (globalfmlombok.com) – Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) memiliki peran penting untuk melayani masyarakat. Keberadaan Pustu justru tidak dioptimalkan. Sebanyak 50 persen dari 18 pustu di Mataram kategori tidak layak.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Emirald Isfihan menyebutkan, setengah dari 18 Puskesmas Pembantu di Kota Mataram, kondisinya tidak layak. Sementara, satu Pustu Plus di Kelurahan Karang Pule, memiliki fasilitas lengkap baik sarana prasarana dan tenaga kesehatan. “Hampir semua Pustu kurang layak. Tetapi kondisi parah 50 persen,” sebutnya dikonfirmasi pekan kemarin.

Di tahun 2024, ia telah melakukan pemetaan terhadap kondisi Pustu di Mataram. Dari hasil pemetaan itu, ditindaklanjuti dengan mengusulkan ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, untuk memperbaiki dan membangun 50 puskesmas pembantu.

Akan tetapi, tempat yang diusulkan belum keluar karena pemerintah pusat memprioritaskan untuk daerah tertinggal, terpencil, dan terluar. ‘’Mataram masih kategori perkotaan sehingga tidak dijadikan prioritas untuk pembangunan atau rehab Pustu,’’ ujarnya.

Meskipun tidak ada sumber pembiayaan dari pemerintah pusat kata Emirald, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur Pustu. Salah satunya memperbaiki Pustu di Tanjung Karang Permai melalui program Pokir.

Pihaknya juga telah menyusun perencanaan untuk rehab pustu di tahun 2025. Karena, pustu di Monjok Timur, Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Babakan jadi prioritas. “Secara perencanaan sudah ada tinggal di eksekusi saja,” pungkasnya.

Bagaimana efektifitas Pustu dalam melayani masyarakat. Faktanya masyarakat memilih berobat ke Puskesmas dan klinik? Ia menjelaskan, Pustu dalam aspek kesehatan mendekatkan pelayanan. Selain ada Pustu, juga memakai Posyandu untuk memberikan pelayanan walaupun Posyandu bukan berada di bawah Dinas Kesehatan.

Tetapi, pihaknya memaksimalkan petugas Puskesmas memberikan layanan bagi lansia dan remaja. “Kita berikan obat-obat,” ujarnya.

Pustu sebagai garda terdepan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat. Emirald berharap adanya dokter, bidan, dan perawat dapat memberikan layanan maksimal bagi masyarakat. (cem)

Dana Banpol 2025, Bakespangpol KSB Tunggu PAN dan NasDem Lengkapi Syarat

Taliwang (globalfmlombok.com) – Penyaluran dana bantuan politik (Banpol) pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2025 untuk Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sejauh ini belum juga dapat dilaksanakan. Bukan karena pemerintah KSB menahan anggarannya, tetpai kedua partai tersebut diketahui belum melengkapi persyaratan untuk mengakses dana bantuan tersebut.

Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) KSB, baik PAN maupun Partai NasDem belum menyerahkan SK kepengurusan terbarunya sebagai legalitas kepengurusan partai saat ini. “SK barunya yang kami tunggu diserahkan,” kata kepala Bakesbangpol KSB, Saifullah.

Tanpa SK terbaru kepengurusan kedua partai itu, Saiful menyebut, pihaknya tidak dapat memproses penyaluran dana Banpol tersebut. “Karena syaratnya kan harus diterima oleh kepengurusan yang sah. Sah di sini tentu dibuktikan dengan SK yang diterbitkan oleh partai dan masih berlaku,” ujarnya.

Terpisah Sekretaris DPC PAN KSB, Mohammad Hatta yang dikonfirmasi mengakui, bahwa saat ini SK kepengurusan DPC PAN KSB telah berakhir. Dan dalam waktu dekat, partainya akan menggelar Muscab untuk menyusun kepengurusan yang baru. “Iya SK kita masih yang lama. Tapi segera kita perbarui,” katanya.

Ia pun memahami sikap tegas Bakesbangpol KSB yang tidak akan menyalurkan dana Banpol sebelum seluruh persyaratannya terpenuhi. “Kami juga tetap mendahukukan prinsip kehati-hatian. Jangan sampai karena dana (Banpol) itu menibulkan masalah buat kami di kemudian hari,” tukasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai NasDem KSB, Badaruddin Duri menyampaikan, pihaknya sebelumnya telah menyampikan kepada Bakesbangpol untuk memakai SK yang diajukan sebelumnya. Sebab SK tersebut secara internal partai dinyatakan masih berlaku hingga adanya pernerbian SK baru. “Tapi sepertinya Bakesbangpol tidak paham maksud kami,” cetusnya.

Badaruddin mengungkap, hampir seluruh kepengurusan Partai NasDem di NTB saat ini SK-nya telah berakhir. Namun karena adanya kebijakan internal partai, SK lama tetap berlaku dan sah digunakan untuk keperluan kepartaian baik ke dalam maupun ke luar partai. “Dan SK kami yang sekarang itu dulu juga sah kita gunakan untuk pencalonan di Pilkada,” ungkapnya.

Ia pun menegaskan, Bakesbangpol tidak dapat memaksa pihaknya untuk memperbarui SK kepengurusan yang ada saat ini. Sebab hal tersebut merupakan kewenangan partai. Dan dalam sistem Partai NasDem kepengurusan partai di tingkat daerah menjadi kewengan pimpinan pusat. “Kami tidak mungkin datang ke DPP menanyakan kapan SK kami diperbarui. Dan tentu selama belum ada SK baru maka SK lama tetap sah berlaku,” pungkas Duri sapaan akrab Wakil Ketua DPRD KSB ini. (bug)

Akui Menyesal, Kades Poja Sampaikan Permohonan Maaf

Kota Bima (globalfmlombok.com) – Kepala Desa (Kades) Poja, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, RD, menyampaikan penyesalan mendalam sekaligus permohonan maaf atas dugaan tindakannya membakar Kantor Inspektorat yang terjadi pada 7 Agustus 2025 lalu.

RD mengaku, aksi itu lahir dari rasa kecewa terhadap proses audit dana desa tahun anggaran 2022 dan 2023. Ia menilai ada sejumlah pekerjaan yang luput dari pemeriksaan, sehingga memunculkan temuan cukup besar terhadap pengelolaan dana desa di desanya.

“Saya kesal karena Inspektorat tidak melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pekerjaan, sehingga timbul temuan yang besar. Dari situlah saya terpancing emosi dan melakukan tindakan itu,” ujarnya, Sabtu (20/9/2025).

Meski pihak penyidik telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, Kades dua periode itu menegaskan tidak ada pihak lain yang terlibat. Ia mengaku sepenuhnya bertanggung jawab atas insiden kebakaran yang meluluhlantakkan kantor pengawas internal Pemkab Bima tersebut.

“Saya sendiri yang merencanakan dan melakukan aksi itu, tidak ada orang lain yang terlibat,” tegasnya.

RD menyadari perbuatannya telah menimbulkan kerugian besar, tidak hanya bagi institusi Inspektorat, tetapi juga citra pemerintahan desa. Karena itu, ia berharap permohonan maafnya bisa diterima, meskipun proses hukum tetap berjalan.

“Saya sangat menyesal dan meminta maaf kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan khususnya jajaran Inspektorat atas apa yang sudah terjadi,” ungkapnya.

Sementara itu, penyidik Polres Bima Kota telah menetapkan RD bersama kedua rekannya DP dan SH sebagai tersangka. RD dan DP dijerat Pasal 187 ke-1 KUHP tentang dugaan kesengajaan menimbulkan kebakaran. Sedangkan SH dikenakan Pasal 187 ke-1 jo Pasal 55 KUHP. Dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Kasus ini menyita perhatian publik, mengingat peristiwa dugaan pembakaran kantor pemerintah jarang terjadi di Bima. Peristiwa itu juga memunculkan diskursus soal relasi antara pemerintah desa dengan lembaga pengawas, khususnya terkait mekanisme audit pengelolaan dana desa.

Meski RD telah menyampaikan penyesalan, aparat penegak hukum memastikan proses perkara tetap dilanjutkan. Kepolisian menegaskan tindakan main hakim sendiri tidak bisa dibenarkan dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kini, selain menghadapi ancaman hukuman pidana, RD juga harus menanggung konsekuensi sosial dan moral. (hir)

Menteri PUPR Tinjau Bendungan Tanju, Dalami Penyebab Belum Dimanfaatkan untuk Irigasi

Dompu (globalfmlombok.com) – Daerah Irigasi (DI) Rababaka Kompleks yang dibangun pemerintah di Kabupaten Dompu dan diresmikan Presiden Joko Widodo pada 30 Juli 2018 hingga saat ini belum berfungsi. Proyek yang menghabiskan anggaran sekitar Rp1 triliun ini, dirancang akan memperluas pengairan sawah irigasi hingga 2.250 ha.

Belum beroperasinya DI Rababaka Kompleks untuk perluasan pengairan sawah irigasi seperti direncanakan, membuat mega proyek ini mendapat sorotan. Terlebih target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, memperkuat ketahanan pangan dengan komoditi pertanian.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo secara khusus meninjau langsung Bendungan Tanju di Kecamatan Manggelewa, Minggu, 21 September 2025 siang. Kahadirannya, bahkan luput dari perhatian pejabat pemerintah daerah Kabupaten Dompu. Ia langsung meninjau saluran di Desa Tanju Kecamatan Manggelewa dan melakukan dialog bersama kepala desa setempat serta Masyarakat petaninya.

Usai meninjau saluran irigasi, Mentri yang didampingi Sekretaris Jenderal Kementrian PU RI juga berkesempatan meninjau langsung Bendungan Tanju. Bendungan yang memiliki luas genangan 325,2 Ha dengan kapasitas air hingga 17,86 juta meter kubik yang dibangun sejak 2015.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Dompu, Aris Ansary, ST, MT yang dikonfirmasi mengakui kehadiran Mentri PU untuk meninjau bendungan Tanju. Tapi kehadiran Mentri tersebut tidak ingin melibatkan jajaran pemerintah daerah. “Beliau hadir tidak ingin melibatkan pemerintah daerah, sehingga kehadirannya tidak banyak diketahui pejabat daerah,” kata Aris.

Kepala Desa Tanju Kecamatan Manggelewa, Buyung sempat berdialog dan mendampingi Mentri PU saat meninjau saluran irigasi bendungan Tanju. Dikatakannya, kehadiran Mentri untuk mengecek langsung penyebab bendungan Tanju belum dioperasionalkan hingga saat ini. “Pak Mentri hadir ingin mendengar dan melihat langsung bendungan yang diresmikan sejak 2018, tapi belum bisa difungsikan sampai sekarang,” katanya.

Buyung mengatakan, Mentri PU berjanji akan kembali turun ke Bendungan Tanju bersama Gubernur dan Bupati beserta tim ahli yang akan menelusuri penyebabnya secara teknis. Langkah itu dilakukan agar bendungan yang menghabiskan anggaran besar dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat ini bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Mentri PU juga menyoroti sedimen pada saluran dan bendungan. Hal ini juga menjadi perhatian Mentri PU, sehingga akan dibahas lebih lanjut bersama Gubernur dan Bupati. Namun ia mengingatkan kepada warga agar tidak melakukan perambahan hutan di sekitar area saluran yang menyebabkan sedimen memenuhi bendungan maupun saluran. “Tadi pak Mentri juga menyoroti masalah sedimen pada saluran irigasi,” kata Buyung.

Bendungan Tanju merupakan bagian dari Daerah Irigasi (DI) Rababaka Kompleks. DI ini dirancang untuk mengalihkan air yang berlebih saat musim hujan dari Sungai Baka di Kecamatan Woja ke Bendungan Tanju di Desa Tanju Kecamatan Manggelewa dan ke Bendungan Mila Kecamatan Woja.

Bendungan Tanju yang dibangun di Sungai Tanju dengan merelokasi pemukiman warga setempat memiliki potensi lahan untuk dijadikan sawah irigasi, tapi kekurangan air. Sehingga dibangun bendung pengalih dan saluran interbasin dengan 2 terowongan. Yaitu terowongan Mila sepanjang 662,7 meter dan terowongan Tanju sepanjang 1.696,69 meter.

Bendungan Mila berfungsi sebagai penyuplai air untuk bendung Rababaka di Desa Rababaka Kecamatan Woja saat kekurangan air pada musim kemarau. Bendungan Mila memiliki daya tampung hingga 6,57 juta meter kubik dengan genangan 84,52 ha. Dari bendung Rababaka akan mengairi sawah irigasi seluas 1.689 ha. Sementara Bendungan Tanju akan mengairi sawah irigasi yang ada di Kecamatan Manggelewa hingga Kecamatan Kempo dengan potensi sawah seluas 2.250 ha.

Pada Bendungan Tanju, juga dirancang bisa menyuplai air bersih dengan kapasitas 50 liter per detik. Sementara bendungan Mila memiliki kapasitas air bersih hingga 100 liter per detik untuk kebutuhan Masyarakat. (ula)

Usulkan Perpanjangan hingga 31 Oktober, 3.341 Non ASN Database Lobar Masih Diaudit Inspektorat

0

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) mengusulkan perpanjangan pengusulan PPPK Paruh Waktu ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) hingga tanggal 31 Oktober. Namun Bupati H Lalu Ahmad Zaini meminta proses verifikasi dan validasi (verivali) dan audit data non ASN yang mau diusulkan tuntas pekan ini.

“Usulan perpanjangan (pengajuan PPPK paruh waktu) sampai 31 Oktober, tapi Pak Bupati minta tuntas Minggu ini,” kata Kepala BKD dan PSDM Lobar Jamaludin, akhir pekan kemarin.

Dikatakan, data yang dituntaskan terkait verifikasi dan validasi serta audit Inspektorat. Di mana Inspektorat mengaudit OPD terkait nonASN yang masuk database BKN. Jumlah nonASN yang masuk database BKN mencapai 3.431 orang.

Mereka, masuk database BKN hasil pendataan tahun 2022. “3.431 ini masih proses (audit) di Inspektorat,” kata dia.

Syarat masuk pendataan ketika itu, sesuai aturan minimal satu tahun masa kerjanya per 31 Desember 2021. Sedangkan yang tidak masuk database mencapai 1.632 orang. Mereka ini kemungkinan besar tidak bisa diakomodir, karena tidak masuk database. “Yang 1.632 ini tidak memenuhi syarat masuk database berdasarkan aturan,” tegasnya.

Jamal merincikan, dari 5.063 non-ASN, masing-masing 3.431 orang masuk database dan 1.632 orang tidak masuk database. Mereka ada yang diangkat sendiri oleh OPD tanpa koordinasi dengan BKD, sehingga sumber penggajiannya pun tidak jelas darimana. “OPD ini mengangkat -angkat sendiri, Kita sudah larang,” ungkapnya.

Pihak Pemkab dalam hal ini Sekda Lobar, Inspektorat telah melayangkan surat larangan mengangkat honorer.

Hal ini menindaklanjuti instruksi pusat, tahun 2022 juga ada larangan dari pusat bagi daerah untuk mengangkat tenaga honorer. “OPD tidak boleh mengangkat, mengganti, kami kaget ternyata banyak sekali (masih diangkat),yang tidak masuk database,” tegasnya.

Diakui yang terjadi, justru masih saja terjadi pengangkatan. Mereka pun diangkat menggunakan SK kepala OPD, bukan SK Bupati. Dan hal ini yang tidak boleh dilakukan. (her)

Petani di Lotim Merugi Puluhan Juta Setelah Sawah Tergerus Banjir

Selong (globalfmlombok.com) – Sawah-sawah petani di Desa Mamben Lauq dan Tembeng Putik, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur (Lotim), rusak parah dan tidak bisa ditanami kembali setelah diterjang banjir bandang pada Kamis, 18 September 2025 lalu. Kerugian material yang diderita petani diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.

Berdasakan pantauan Suara NTB di lapangan, hamparan sawah yang sebelumnya hijau kini berubah menjadi panorama mirip aliran sungai. Tanaman padi dan palawija tertimbun material pasir, batuan, dan sampah yang terbawa arus.

Selama tiga hari terakhir, para petani berusaha membersihkan sisa-sisa timbunan tersebut, meski menyadari pemulihan lahan membutuhkan biaya dan usaha yang sangat besar.

Salah seorang korban, Musliati, petani dari Desa Tembeng Putik, mengungkapkan kesedihannya. Tanaman tomat dan padi yang baru ditanamnya hanyut diterjang banjir. Ia memperkirakan kerugiannya mencapai Rp 50 juta. “Bukan keuntungan yang kita bisa panen, tapi kerugian,” keluhnya dengan pilu.

Musliati berharap pemerintah turun tangan membantu perbaikan lahan. Menurutnya, mustahil bagi petani untuk mengembalikan kondisi sawah seperti semula secara mandiri.

Hal senada disampaikan Sahyun alias Inaq Hariani. Ia menyaksikan dengan sedih lahan seluas 40 arennya yang rusak berat, termasuk tanaman tomat yang hampir panen. Untuk memulihkan lahannya, Inaq Hariani memperkirakan membutuhkan dana setidaknya Rp 25 juta.

“Kami menaruh harapan besar kepada pemerintah agar bisa membantu meringankan beban kami, para petani yang kena musibah ini,” pintanya.

Tidak hanya lahan pertanian, infrastruktur pendukung juga turut menjadi korban. Jalan usaha tani dan tembok penahan yang memisahkan jalan dengan sawah terputus sepanjang lebih dari 50 meter dan berubah menjadi aliran sungai baru. Pipa air milik PDAM juga terlihat rusak dan menumpuk bersama sampah di pinggiran sungai.

Warga setempat menduga penyebab utama banjir adalah perubahan alur Sungai Tanggek yang melintasi tiga kecamatan, termasuk Aikmel, Wanasaba, dan Pringgabaya. Paharudin, seorang petani lainnya, menjelaskan sungai telah mengalami pergeseran. Ia meyakini normalisasi sungai menjadi kunci untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa depan.

Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Lalu Mulyadi, sebelumnya menyatakan bahwa banjir bandang ini dipicu oleh intensitas hujan yang cukup tinggi. Data sementara BPBD mencatat puluhan hektare lahan sawah di Tembeng Putik dan Mamben Lauq terdampak.

Hingga saat ini, para petani masih diliputi kecemasan akan datangnya banjir bandang susulan, terlebih musim hujan yang sebenarnya belum tiba. Mereka berharap bencana besar seperti ini tidak terulang lagi dan pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk pemulihan dan pencegahan.

Sementara, aliran pipa milik PDAM yang terlihat hanyut sampai sekarang terlihat belum ada yang tersambung. Direktur Teknis PDAM, Dedy Daeng Lale saat dikonfirmasi terpisah mengatakan pihaknya butuh waktu untuk menyambung kembali pipa yang hanyut. Akibat musibah ini, ratusan kepala keluarga di wilayah Kecamatan Wanasaba, Pringgabaya dan Labuhan Haji sampai saat ini belum bisa mendapatkan air bersih dari PDAM. (rus)

Dua Sepeda Motor Tabrakan di Loteng, Tiga Meninggal Dunia, Satu Luka Parah

Praya (globalfmlombok.com) – Insiden kecalakaan maut mengakibatkan tiga pemuda meninggal dunia terjadi di jalan raya Dusun Mangkung Desa Teruwai Kecamatan Pujut, Lombok Tengah (Loteng), Minggu, 21 September 2025 siang. Satu korban dinyatakan selamat, namun harus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Mandalika Desa Sengkol. Aparat kepolisian pun sudah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menggelar penyelidikan guna mengungkap penyebab kecelakaan maut tersebut.

“Kita sudah turun melakukan olah TKP  begitu mendapat laporan kasus kecelakaan tersebut,” kata Kasat Lantas AKP Puteh Rinaldi, S.I.K., M.Sc., di Praya, Minggu sore.

Dari hasil olah TKP dan keterangan warga sekitar kejadian, kecelakaan maut itu melibatkan dua sepeda motor dengan empat orang korban. Yakni sepeda motor Yamaha N-Max Nopol DR 2971 UE yang dikendarai Abdul Kadir Nuralam (22) asal Desa Bangket Parak serta Sumaharja (22) warga Desa Teruwai. Dan, Honda Vario Nopol DR 5570 UR yang dikendarai Nurman (30) bersama Suparlan (25) keduanya warga Desa Landah, Praya Timur.

Kecelakaan lalu lintas tersebut bermula saat sepeda motor Yamaha N-Max yang dikendarai oleh Abdul Kadir Nuralam bersama Sumaharja melaju dari arah timur hendak menuju barat. Memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, setibanya di lokasi kejadian Abdul Kadir diduga mengambil haluan terlalu kanan saat sepeda motor yang dikendarai oleh Nurman datang dari arah berlawanan.

Akibatnya, tabrakan pun tidak bisa dihindari. Benturan keras yang melibatkan dua sepeda motor tersebut membuat keempat korban terpental. Warga sekitar yang mengetahui kecelakaan itu kemudian berhamburan mendatangi lokasi kejadian. Tanpa menunggu lama, warga langsung membawa keempat ke Rumah Sakit Mandalika.

Namun naas karena menderita luka parah, nyawa tiga korban masing-masing Abdul Kadir Nuralam, Sumaharja dan Nurman tak tertolong. Sedangkan Suparlan masih menjalani perawatan medis secara intensif di rumah sakit tersebut. “Penyebab kecelakaan masih kita selidiki. Adapun barang bukti dua sepeda motor para korban saat ini sudah diamankan di Mapolres Loteng,” sebutnya.

Pihaknya berharap kasus kecelakaan tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar senantiasa mematuhi aturan berlalu lintas saat berkendaraan. Dengan menggunakan helm serta mematuhi rambu lalu lintas dan tidak memacu kendaraan melebihi batas kecepatan yang ditentukan. Itu semua demi keselamatan bersama di jalan raya.

“Bagi keluarga korban kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam. Dan, berharap kejadian ini bisa jadi pembelajaran bagi semua kita. Untuk tetap patuh ada aturan berlalu lintas. Demi keselamatan kita bersama,” ujar pria asal Aceh ini. (kir)