Beranda blog Halaman 304

Volunteer MotoGP Dapat Jaminan Keselamatan dan Kesehatan

globalfmlombok.com
-
0
Volunteer MotoGP Dapat Jaminan Keselamatan dan Kesehatan

Praya (globalfmlombok.com) – Sebanyak 2.000 lebih volunteer yang akan bertugas mengawal gelaran event MotoGP Mandalika 2025 dipastikan mendapat jaminan kesehatan dan keselamatan dari Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jaminan mencakup semua aspek perlindungan diri dari potensi kecelakaan kerja, kekerasan fisik hingga kekerasan seksual.

Adanya jaminan kesehatan dan keselamatan dari BPJS Kesehatan tersebut diharapkan bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi para volunteer selama bertugas mengawal jalannya event MotoGP Mandalika tahun ini.

“Pemberian perlindungan ini sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab ITDC (InJourney Tourism Development Corporation) bersama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) untuk mensukseskan gelaran MotoGP Mandalika. Tidak hanya dari sisi penyelenggaraan saja. Tetapi juga dari sisi keselamatan para pekerjaan yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan event balap dunia ini,” ungkap Direktur Operasi ITDC Troy R. Warokka, Selasa, 30 September 2025.

Ditemui usai penandatangan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara MGPA dengan BPJS Kesehatan di area VIP Deluxe Sirkuit Mandalika, Troy mengatakan kalau MotoGP merupakan ajang internasional. Yang tentunya punya standar tersendiri dalam hal pelaksanaannya. Salah satunya yakni soal adanya jaminan keselamatan terhadap para pekerja atau karyawan yang terlibat di dalamnya.

Sehingga ajang MotoGP tidak hanya sukses dari sisi penyelenggaraannya saja. Tetapi juga sukses dalam memberikan jaminan keselamatan bagi para pekerjaan dan karyawan yang telah ikut berkontribusi dalam mensukseskan ajang MotoGP itu sendiri.

“Pemberian jaminan kesehatan ini adalah bentuk apresiasi kami terhadap para volunteer yang mau mendukung penyelenggaraan MotoGP. Dengan ikut terlibat sebagai bagian dari penyelenggaraan event dunia ini,” imbuhnya.

Tidak kalah penting dengan adanya jaminan kesehatan dan keselamatan dari BPJS kesehatan ini, para volunteer bisa bekerja dengan maksimal. Dan, tidak perlu khawatir lagi selama bertugas. Pihak keluarga juga bisa tenang, karena keluarganya yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan event MotoGP Mandalika sudah terjamin dari potensi risiko kesehatan dan keselamatan yang bisa menimpa selama bertugas mengawal ajang MotoGP Mandalika.

Di tempat yang sama Kepala BPJS Kesehatan NTB Nasrullah, menambahkan, perlindungan yang diberikan bagi para volunteer MotoGP Mandalika tersebut meliputi aspek kesehatan dan keselamatan terjadi. Berupa santunan kematian maupun kecelakaan serta layanan kesehatan bagi volunteer yang mengalami kecelakaan ataupun gangguan kesehatan selama bertugas di ajang MotoGP. Termasuk perlindungan dari potensi kekerasan seksual maupun kekerasan fisik lainnya.

 Pihaknya pun berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang prima bagi semua volunteer. Ini juga menjadi salah satu bentuk dukungan BPJS kesehatan dalan mendukung dan mensukseskan event MotoGP Mandalika.

Sementara Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB Muslim, ST., MSi., menegaskan, jika pemerintah daerah secara khusus memberikan apresiasi atas perhatian yang diberikan ITDC dan MGPA kepada para volunteer MotoGP. ‘’Dan, bagi para volunteer tidak ada alasan untuk bekerja maksimal dalam mensukseskan ajang MotoGP. Karena sukses penyelenggaraan MotoGP juga menyangkut nama baik daerah,” ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB ini.  (kir)

Warga Santong Ditemukan Meninggal Tergantung di Rumahnya

globalfmlombok.com
-
0
Warga Santong Ditemukan Meninggal Tergantung di Rumahnya

Mataram (globalfmlombok.com) – Seorang warga Dusun Waker, Desa Santong, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara berinisial LJI (30) ditemukan tak bernyawa dengan kondisi tergantung di rumahnya sendiri, Selasa (30/9/2025).

Kapolsek Kayangan Iptu Zainudin membenarkan adanya peristiwa tersebut. Zainudin saat dikonfirmasi Selasa (29/9/2025) mengatakan jenazah LJI pertama kali ditemukan istrinya, US alias Saroh (29).

“Sesampainya di dalam rumah, Saroh kaget melihat suaminya sudah tergantung,” kata Zainudin.

Saroh sempat menolong suaminya dengan cara menyangga tubuh korban. Dia juga langsung meminta bantuan kepada warga sekitar.

“Tetangga korban, Herman yang mendengar teriakan permintaan tolong Saroh segera mendatangi lokasi dan menghubungi warga serta aparat desa,” jelasnya.

Setelah mendengar teriakan Saroh, warga sekitar bersama petugas kehutanan TNGR membantu menurunkan korban dan membawanya ke Puskesmas Santong.

“Setelah dilakukan pemeriksaan medis, korban dinyatakan meninggal dunia diduga akibat gantung diri. Selanjutnya jenazah dibawa ke rumah orang tua istri korban di Dusun Mekar Sari, Desa Santong,” tuturnya.

Dalam penanganan pihak kepolisian, aparat telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Polisi saat juga telah mengamankan barang bukti, melakukan pemeriksaan, dan visum luar terhadap korban.

“Hasil pemeriksaan awal, korban meninggal dunia diduga akibat gantung diri,” tambahnya.

Zainudin menuturkan, dari pengakuan keluarga, korban sebelumnya sempat mengalami gangguan kesehatan. Pada Mei 2025, korban pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa selama dua minggu karena kesurupan.

Dalam sebulan terakhir, korban juga mengeluhkan sakit asam lambung, sulit tidur, serta sempat mengonsumsi obat penenang namun tidak memberikan efek.

“Korban juga bahkan sempat mencari informasi di internet terkait efek obat hingga mengalami halusinasi dan pesimis terhadap kondisi kesehatannya,” ucap Zainudin.

“Pihak keluarga telah menerima musibah ini dengan ikhlas. Rencananya jenazah korban dimakamkan sore ini di TPU Dusun Sempakok, Desa Santong, Kecamatan Kayangan,” pungkas Zainudin. (mit)

Jaksa Kembalikan SPDP Kasus Pembakaran Tambang Emas Ilegal Sekotong ke Polisi

globalfmlombok.com
-
0
Jaksa Kembalikan SPDP Kasus Pembakaran Tambang Emas Ilegal Sekotong ke Polisi

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus tambang emas ilegal di kawasan perbukitan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, ke Polres Lombok Barat.

Pengembalian tersebut karena hingga dua bulan setelah SPDP dikirim, tidak ada berkas perkara yang sampai ke pihak kejaksaan.

“Secara administrasi, kami kembalikan SPDP karena tidak ada tindak lanjut berkas,” kata Asisten Pidana Umum Kejati NTB, Irwan Setiawan Wahyuhafi, Selasa (30/9/2025).

Irwan menjelaskan, pengembalian SPDP ke Satreskrim Polres Lombok Barat sebagai yang melakukan penyidikan merupakan bentuk penyelesaian administrasi. Sehingga perkara tersebut dinyatakan selesai di kejaksaan.

“Sudah tertutup di data kami. Jadi, secara administratif di kami sudah selesai,” kata dia.

Adanya pengembalian SPDP tersebut ke pihak kepolisian juga mengindikasikan penyidikan kasus tersebut berpeluang untuk dihentikan melalui penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Terkait kemungkinan adanya penghentian penyidikan, Irwan menegaskan bahwa hal tersebut berada di luar kewenangan kejaksaan untuk mengomentari.

“Saya tidak bisa berkomentar. Yang jelas, kami kembalikan kepada mereka sesuai regulasi, tinggal nanti mereka seperti apa,” terangnya.

Jika kepolisian menerbitkan SP3 setelah pengembalian SPDP oleh kejaksaan, mereka juga tidak berkewajiban menyampaikan informasi tersebut kepada jaksa.

“Enggak ada kewajiban juga di situ. Ya, kalau ada penanganan baru dengan kasus yang sama, itu pun harus ada SPDP baru,” katanya.

Sementara itu, Kepala Satreskrim Polres Lombok Barat AKP Lalu Eka Arya Marwidinata yang dikonfirmasi Selasa (30/9/2203) menyebutkan, pihaknya belum mengetahui informasi pengembalian SPDP dari kejaksaan.

“Saya cek suratnya (SPDP) dahulu ya,” ujar Lalu Eka.

Sebelumnya, sekitar Februari 2025 Lalu Eka menyampaikan bahwa penyidik sedang memperkuat alat bukti sesuai dengan hasil gelar perkara dalam kasus ini.

Saat itu dia mengaku masih tercatat sebagai pejabat baru. Pada awal menjabat, ia meminta penyidik menunjukkan progres penyidikan yang signifikan, mengingat kasus ini masuk dalam tunggakan penanganan tahun 2025.

Selain itu, Lalu Eka meminta penyidik untuk memperkuat koordinasi dengan pihak imigrasi terkait keberadaan WNA asal China yang diduga terlibat dalam aktivitas tambang emas ilegal di Sekotong.

Ia juga menekankan pentingnya penyidik segera memperoleh pandangan ahli dari Dinas ESDM NTB, mengingat arah penyidikan Polres Lombok Barat mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Penyidik pun diarahkan untuk terus menjalin koordinasi dengan Balai Gakkum Kementerian LHK Jabalnusra, mengingat kasus ini juga menyangkut dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Proses pemeriksaan masih berjalan. Sejumlah pejabat dari Dinas ESDM provinsi serta pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat sudah kami mintai keterangan,” ujarnya.

Dalam perkembangannya, kata Lalu Eka, penyidik telah mengumpulkan keterangan dari belasan saksi, baik dari kalangan pemerintah maupun warga yang mengetahui langsung aktivitas penambangan di wilayah Sekotong.

“Untuk barang bukti, beberapa telah diamankan. Dua unit dump truk saat ini masih ditahan di Polres Lombok Barat,” tandasnya. (mit)

Suara PPP NTB di Muktamar X Disebut Terbelah, Bisa Pengaruhi Peta Muswil

globalfmlombok.com
-
0
Suara PPP NTB di Muktamar X Disebut Terbelah, Bisa Pengaruhi Peta Muswil

Mataram (globalfmlombok.com)-

Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu (27/9/2025) tak berjalan mulus. Pemilihan pucuk pimpinan partai Ka’bah ini justru melahirkan dualisme kepemimpinan. Kondisi nasional ini dinilai berimbas hingga ke daerah, termasuk ke Provinsi NTB.

Sejak awal, suasana Muktamar X yang berlangsung di Hotel Mercure, Ancol sudah memanas. Pemilihan ketua umum yang semestinya dilangsungkan Minggu (28/9/2025) mendadak dipercepat oleh panitia. Alasannya, karena situasi tidak kondusif.

Kubu Muhammad Mardiono mengklaim bahwa jagoannya telah terpilih secara aklamasi untuk memimpin PPP untuk periode 2025-2030. Sehari setelahnya, kubu Agus Suparmanto juga menyatakan bahwa Agus terpilih secara aklamasi untuk memimpin partai ini lima tahun kedepan.

Adapun posisi PPP NTB pada dasarnya adalah mendukung penuh Muhammad Mardiono. Keputusan itu telah diambil dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) PPP NTB yang digelar di Mataram, Senin (8/9/2025). Ketua DPW PPP NTB Muzihir mengatakan, dukungan tersebut merupakan hasil kesepakatan seluruh pengurus DPW dan DPC se-NTB setelah mempertimbangkan rekam jejak kepemimpinan Muhammad Mardiono.

Namun belakangan muncul kabar suara PPP NTB terbelah di momen Muktamar X kemarin. Media siber ntbterkini.id edisi 30 September 2025 mengutip sumber anonim dari internal PPP NTB yang menyebut suara NTB terbagi jadi dua kelompok. Kelompok pertama dipimpin oleh Ketua Wilayah PPP NTB, H. Muzihir, sementara kelompok kedua dipimpin oleh Sekretaris Wilayah, H.M Akri.

Sumber anonim itu bahkan menyebutkan bahwa dari total 10 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP kabupaten/kota se-NTB yang hadir dalam Muktamar, dukungan cenderung mengarah ke kelompok Sekretaris Wilayah yang merapat ke kubu Agus Suparmanto. Ada tujuh DPC ikut Sekretaris Wilayah, dan hanya tiga DPC yang ikut Ketua Wilayah. Kabar perpecahan ini memicu tanda tanya di masyarakat dan simpatisan PPP.

Terkait hal ini, Ketua DPW PPP NTB H. Muzihir membantah ketidakkompakan suara PPP di Muktamar X Ancol. Sehingga ia menyebut kabar terbelahnya NTB menjadi dua sebagai rumor atau isu.

“Sekedar rumor niki besok tiang (saya-red) kumpulkan pelungguh semua,” kata Muzihir, Selasa (30/9).

Sementara itu Sekretaris DPW PPP NTB M. Akri ketika dikonfirmasi terkait kabar dirinya dan sejumlah DPC yang mendukung kubu Agus Suparmanto tak memberikan tanggapan.

Seorang kader senior PPP NTB memberikan respons terhadap dinamika internal pasca Muktamar X. Menurutnya, munculnya dualisme di partai Ka’bah ini akan mempengaruhi peta Muswil PPP NTB yang akan digelar pasca terbitnya SK hasil Muktamar.

Kader yang enggan disebutkan namanya itu menyebutkan, panasnya situasi Muktamar dan dugaan terbelahnya suara dari NTB bisa menjadi petunjuk awal arah dukungan untuk calon ketua DPW PPP. Seperti diketahui, dua kader yang diprediksi akan tampil merebut kursi partai Ka’bah NTB di Muswil nanti adalah H Muzihir dan M. Akri.

“Kalau benar 7 DPC ikut Sekretaris Wilayah di Muktamar kemarin maka tak menutup kemungkinan Akri bisa memenangkan kontestasi Muswil PPP NTB,” ujar sumber tersebut, Selasa (30/9).

Munculnya kabar terbelahnya suara NTB ke kubu Mardiono dan ke Kubu Agus Suparmanto di Muktamar X dinilai karena persaingan kekuatan pengaruh antara Ketua dan Sekretaris DPW PPP.

“Ada kekuatan pengaruh sekretaris dan ketua. Ini lebih kuat pengaruh sekretaris dibanding ketua. Artinya sekretaris lebih didengar oleh ketua dan sekretaris cabang. Sebab ada tujuh yang kabarnya ikut ke sekretaris untuk memilih Agus Suparmanto dan hanya tiga yang ikut ketua PPP NTB ke Mardiono,” imbuhnya.

Untuk diketahui, H Muzihir saat ini duduk di kursi wakil ketua DPRD NTB, sementara M. Akri saat ini menjadi ketua Komisi I DPRD NTB. Keduanya sudah lama digadang-gadang akan maju di Muswil PPP NTB mendatang.(ris)

Pemprov NTB Dorong Jalur Sanur-Mandalika Dibuka

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov NTB Dorong Jalur Sanur-Mandalika Dibuka

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemprov NTB mendorong jalur kapal cepat antara Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur-Mandalika segera dibuka. Hal ini menyusul perhelatan MotoGP Mandalika 2025 yang akan dilaksanakan kurang dari seminggu.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Ervan Anwar mengatakan, permintaan terbukanya rute Sanur-Mandalika sangat tinggi. Hal ini terbukti sejak percobaan pembukaan rute ini beberapa waktu lalu. “Dulu pernah kita uji coba sangat tinggi, apalagi ini ada event MotoGP insyaallah tinggi,” ujarnya, Selasa, 30 September 2025.

Saat ini, Pemprov NTB sedang menggenjot perizinan rute tersebut. Mulai dari Analisis Mengenai Dampak dan Lingkungan (Amdal) di Kabupaten Lombok Tengah, perizinan legalitas dan sebagainya. Proses perizinan ini, lanjut Ervan bisa diselesaikan pekan ini.

Pemprov NTB, lanjut mantan Plt BPKAD itu telah berkoordinasi dengan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mempercepat proses perizinan. Hasil dari perizinan itu nantinya akan dibawa ke Kementerian Perhubungan untuk mendapat rekomendasi izin percobaan penyebrangan selama perhelatan MotoGP.

“Baru kita proses perizinan bergerak, dewan kek juga kita koordinasi nanti itu yang kita bawa ke teman teman kementerian perhubungan,” katanya.

Kementerian Perhubungan, sambungnya mendesak Pemprov untuk memastikan perizinan, pengamanan, dan keselamatan penumpang agar rekomendasi itu bisa segera keluar. 

Namun, yang menjadi kendala adalah pembangunan fisik pelabuhan Mandalika belum rampung. Baru 70 persen padahal sisa waktu perhelatan MotoGP Mandalika 2025 kurang dari tiga hari.

“Legalitas izin-izinnya, perizinan bisa minggu ini. Tapi dermaga secara fisik belum memungkinkan dan tidak bisa juga antara surat dan urat harus sejalan. Fisik baru 70 persen, diupayakan untuk sebelum GP,” jelasnya.

Meski proyek pembangunan pelabuhan Mandalika telah dikerjakan sejak beberapa tahun lalu, hingga kini belum ada hilal proyek ini rampung. Saat disinggung kendala apa yang dihadapi, Ervan mengaku kurang mengetahui.

“Ini sudah lama, tapi proses dari mitra tidak tahu kendalanya di mana. Prinsipnya ini memerlukan keamanan dan keselamatan fisik dermaga,” tambahnya.

Pembangunan Pelabuhan Mandalika Direncanakan Sebelum MotoGP 2025

Beberapa waktu lalu, Plt. Kepala Dishub NTB, Lalu Mohammad Faozal menyatakan, Dinas Perhubungan akan membangun pelabuhan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah. Hal ini untuk mendukung arus kunjungan wisatawan, khususnya selama pelaksanaan MotoGP 2025 pada Oktober mendatang.

“Kami targetkan beroperasi sebelum Oktober,” ujarnya di bulan Juni lalu.

Untuk merealisasikan pelabuhan ini, Dishub telah berkoordinasi dengan Injourney Tourism Development Corporation (ITDC), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Lembar. Selanjutnya, menjalin koordinasi dengan KSOP Pemenang, serta Dermaga Kenavigasian Benoa, Bali, guna memastikan aspek keselamatan pelayaran. (era)

Hasil Lab Ungkap MBG Dua Sekolah di Lombok Barat Tercemar Bakteri E. Coli

globalfmlombok.com
-
0
Hasil Lab Ungkap MBG Dua Sekolah di Lombok Barat Tercemar Bakteri E. Coli

Mataram (globalfmlombok.com) – Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polresta Mataram menemukan adanya bakteri yang terkandung dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dua sekolah di Narmada, Lombok Barat. Dua sekolah tersebut adalah SDN 1 Nyurlembang dan SDN 1 Selat.

Kepala Unit Tipidter Ipda Imamul Ahyar, Selasa (30/9/2025) mengatakan, temuan tersebut berdasarkan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram. “Hasil dari BPOM telah kami terima, ditemukan bakteri di beberapa makanan. Bakteri Escherichia Coli (E. coli),” ucap Ahyar.

Selain dari beberapa makanan, bakteri tersebut kata dia juga bisa berasal dari tangan siswa yang tidak dicuci saat memakan MBG. Tindak lanjut hasil dari BPOM tersebut, polisi dalam waktu dekat akan memanggil ahli gizi dari BPOM Mataram.

“Kemarin kami sudah berkoordinasi secara langsung, tapi tertulisnya belum. Pemeriksaan ahli gizi selanjutnya untuk kami tuangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP),” jelasnya.

Selain menerima hasil lab dari BBPOM di Mataram, hari ini pihaknya juga telah memeriksa satu orang dari dinas kesehatan. “Dinas kesehatan kami mintai keterangan terkait kewenangannya dalam memantau pelaksanaan MBG ini,” terangnya.

Enam siswa yang menjadi korban atau yang mengalami keracunan MBG juga telah diperiksa polisi. Hasilnya, dari seluruh siswa mengaku hanya mengalami mual. Tidak ada yang sampai pingsan. “Dalam waktu dekat kami akan segera memanggil ahli gizi dan tukang masak menu MBG tersebut,’’ jelasnya.

Dugaan Keracunan MBG

Sebelumnya, kepala sekolah dari dua sekolah di Lombok Barat melaporkan dugaan keracunan MBG ke pihak kepolisian pada Rabu (17/9/2025).

Dari dua SD tersebut, dugaannya ada enam siswa yang mengalami keracunan. Tiga siswa dari SDN 1 Nyurlembang dan tiga lainnya dari SDN 1 Selat. Gejala yang dialami siswa tersebut sama, yaitu merasa mual dan sakit perut. Dugaan keracunan terjadi pada Rabu 3 September 2025.

Enam siswa itu sempat dilarikan ke puskesmas setempat, tetapi tidak sampai menjalani opname. Tindak lanjut dari laporan tersebut, penyelidik kini telah melakukan olah tindak kejadian perkara (TKP) dan memeriksa sejumlah saksi. Sejauh ini ini polisi telah memeriksa kepala sekolah selaku pelapor, pihak dapur umum serta pemilik lahan, dan ahli gizi dari BBPOM di Mataram.

Dari pemeriksaan terhadap pihak yang menyiapkan MBG, mereka mengaku telah memasak dan menyiapkan makanan sesuai dengan SOP yang berlaku. Mereka mengaku tidak ada bahan makanan yang kadaluarsa yang ikut tercampur.

Mengenai pengusutan kasus apakah nantinya akan berujung kepada penetapan tersangka, Ahyar masih belum bisa membeberkan lebih jauh. “Karena ini masih tahap penyelidikan, tapi kalau kami temukan pelanggaran pidana, maka kami lanjut hukum. Namun, kalau tidak ada kami temukan pidana, kami akan tutup,” pungkasnya. (mit)

Keluarga Brigadir Esco Kecewa, Tersangka Tolak Rekonstruksi Kunci di Lokasi Penemuan Mayat

globalfmlombok.com
-
0
Keluarga Brigadir Esco Kecewa, Tersangka Tolak Rekonstruksi Kunci di Lokasi Penemuan Mayat

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Keluarga almarhum Brigadir Esco Paska Rely yang hadir menyaksikan rekonstruksi atau reka ulang adegan dugaan kasus pembunuhan di rumah korban sangat kecewa, lantaran tersangka R menolak reka adegan di lokasi penemuan mayat suaminya. Tersangka R hanya bersedia rekonstruksi di dalam rumahnya saja. Sedangkan di lokasi penemuan mayat, reka ulang diperankan oleh peran pengganti.

Samsul Herawadi, orang tua korban Brigadir Esco menyampaikan kehadiran keluarga besar menyaksikan rekonstruksi sejak pagi sekitar pukul 09.00. Mereka berdatangan ke lokasi meskipun tanpa diberitahu pihak keluarga. “Keluarga yang datang ini Kita tidak kasih tahu, mungkin tahunya dari medsos, mereka datang insiatif sendiri,” kata dia.

Ia mengaku kecewa lantaran tidak diberitahu resmi soal rekonstruksi ini oleh pihak kepolisian.  Diakuinya tidak ada pemberitahuan resmi ke keluarga dan kuasa hukum. Biasanya, pihak keluarga diberitahukan melalui surat perihal perkembangan penanganan kasus ini. “Tadi malam kuasa hukum yang kasih tahu (kami) dia pun tidak dikasih surat, dia dikontak kejaksaan baru dia tahu. Padahal pihak Polres akan memberitahu akan ada rekonstruksi. Biasanya ada perkembangan baru, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) atau apa kami disurati, tapi rekon ini tidak ada surat,”imbuhnya.

Terlebih lagi yang membuat keluarga kecewa dan bertanya-tanya, sebelum selesai rekontruksi tersangka dibawa pergi. Tersangka R menolak rekonstruksi di lokasi penemuan mayat korban. Rasa kecewa tidak saja dirinya namun segenap keluarga dan masyarakat yang hadir. “Apa alasan tersangka dibawa balik?,” tanyanya.

Namun terkait hasil rekonstruksi, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum sebab pihaknya juga tidak ikut masuk menyaksikan.  Akan tetapi Ia meyakini dalam kasus pembunuhan anaknya ini, tersangka tidak sendiri dalam melakukan tindakannya. Namun ia dibantu oleh orang lain. Karena melihat posisi jenazah berada belasan meter dari rumahnya yang juga jadi tempat rekonstruksi.

Sementara itu, AKBP Catur Erwin Setiawan, Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda NTB, membenarkan adanya penolakan tersangka melakukan rekonstruksi di lokasi penemuan jenazah korban.

“Tersangka dihadirkan, bersama saksi-saksi yang lain. Namun, kalau yang bersangkutan menolak itu hak tersangka.” kata Catur.

Penolakan ini didasarkan pada alibi Briptu RS yang mengaku tidak berada di lokasi penemuan jenazah saat peristiwa itu terjadi. Untuk mengatasi hambatan ini dan memastikan rangkaian 50 adegan lengkap tersusun secara utuh, penyidik memutuskan untuk menggunakan peran pengganti di adegan yang ditolak. Dengan adanya penolakan ini, proses hukum kini menyajikan dua versi cerita yang berbeda, yakni versi penyidik berdasarkan temuan di lapangan dan versi tersangka berdasarkan alibi yang dipertahankan.

Di tengah riuhnya proses rekonstruksi, tim penasihat hukum Briptu RS, Lalu Armayadi, secara terbuka menyampaikan keberatan atas penetapan status tersangka terhadap kliennya. Lalu Armayadi menilai penetapan tersebut terasa terlalu temporer dan tidak proporsional. “Yang jelas klien kami terlalu temporer,” ujar Lalu Armayadi tegas, menanggapi penetapan status itu. “Terlalu cepat untuk dijadikan tersangka.”sambungnya.

Menyikapi hal ini, tim Lalu Armayadi kini sedang mengintensifkan persiapan untuk mengajukan upaya hukum lanjutan, dengan praperadilan sebagai langkah terdekat. “Kami masih mengumpulkan, berdiskusi, menganalisa apa yang berpotensi untuk kami melakukan upaya hukum,” jelasnya memastikan segala upaya hukum akan dilakukan yang paling dekat adalah praperadilan.

Kuasa hukum ini juga secara mengejutkan mengarahkan pandangan pada kemungkinan adanya tindak pidana pembunuhan, bukan bunuh diri. “Lebih potensinya mungkin dibunuh,” ujar Armayadi, sambil menegaskan bahwa kliennya tidak berani menduga-duga karena tidak melihat langsung peristiwa tersebut. (her)

Juara Dunia MotoGP Tujuh Kali, Marc Marquez Belum Pernah “Taklukkan” Sirkuit Mandalika

globalfmlombok.com
-
0
Juara Dunia MotoGP Tujuh Kali, Marc Marquez Belum Pernah “Taklukkan” Sirkuit Mandalika

PEMBALAP MotoGP, Marc Marquez akan bertanding dengan 21 pembalap lainnya di Sirkuit Mandalika pada 3-5 Oktober 2025. Juara dunia MotoGP itu telah sembilan kali ikut Grandprix dan tujuh kali memenangkan kejuaraan dunia selama karier profesionalnya.

 

Namun, di balik kehebatannya menaklukkan sirkuit di seluruh dunia, nyatanya pembalap yang berjuluk Baby Alien itu belum pernah berhasil “menaklukan” atau finis di Sirkuit Mandalika.

Marc Marquez selalu gagal finis dalam tiga kali race utama di Indonesia. Baby Alien bahkan absen pada seri pertama MotoGP Mandalika tahun 2022 setelah crash saat sesi warm-up. Marc kembali terjatuh di tahun 2023, lalu pada edisi 2024 motornya mengalami kendala di tengah race.

Marquez sempat mengutarakan penyesalannya gagal finis di MotoGP Mandalika tahun lalu. Dia memendam hasrat merayakan kemenangan di hadapan fans fanatiknya di Indonesia.

 

“Sayangnya saya rasa banyak support di Indonesia dan luar biasa bisa balapan lagi di sini. Saya berharap bisa merayakan podium di sini, itu luar biasa. Tapi sayangnya saya sekali lagi gagal finis di Indonesia. Ini bukan kesalahan saya tapi terima kasih Indonesia,” kata Marquez dalam sesi jumpa media MotoGP Mandalika 2024, dikutip dari Detik.sport.

Pada perhelatan MotoGP di Mandalika nanti, Marc Marquez hadir sebagai juara dunia setelah berhasil menaklukan Sirkuit Montegi, Jepang.

Gelar juara dunia itu menjadi titik krusial bagi Baby Alien. Pasalnya, ia tidak saja akan melawan 21 pembalap profesional lain, tapi Sirkuit Mandalika juga akan menjadi penantang beratnya. (sib)

Pembenahan Rampung, Trek Sirkuit Mandalika Siap Gelar MotoGP 2025

globalfmlombok.com
-
0
Pembenahan Rampung, Trek Sirkuit Mandalika Siap Gelar MotoGP 2025

Praya (globalfmlombok.com) – Mandalika Grand Prix Assocation (MGPA) selaku penyelenggaran ajang MotoGP Mandalika 2025 memastikan pembenahan trek (lintasan balap) Sirkuit Internasional Mandalika telah rampung 100 persen. Trek sepanjang 4,3 kilometer tersebut pun sudah dinyatakan siap sepenuhnya digunakan untuk balapan MotoGP yang akan berlangsung pada 3 Oktober sampai 5 Oktober 2025 besok.

Direktur Utama MGPA, Priandhi Satria kepada awak media di area VIP Deluxe Sirkuit Mandalika, mengatakan para pekerjaan sudah menyelesaikan proses perapihan di semua area lintasan balap. Mulai dari pengecatan run off hingga pembersihan aspalnya, semua sudah selesai. Kalaupun masih ada pekerjaan, itu pun hanya pekerjaan minor saja, guna memastikan trek sirkuit Mandalika benar-benar siap digunakan untuk balapan.

“Tadi informasinya tim dari Dorna dan FIM juga sempat melakukan track inspection dengan mengelilingi trek Sirkuit Mandalika selama satu jam. Dan, sejauh ini tidak ada catatan atau komentar yang disampaikan kepada kami. Jadi kami optimis pada Kamis (2/9) besok, status Homologasi Grade A FIM akan diterima. Itu artinya Sirkuit Mandalika bisa menggelar balapan MotoGP,” tegasnya, Selasa (30/9/2025).

Dalam keterangnya sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menyatakan, MotoGP Mandalika 2025 merupakan momentum strategis untuk memperkuat nation branding Indonesia. Sekaligus meneguhkan posisi kawasan The Mandalika sebagai destinasi sportainment kelas dunia.

Kemenpora dalam hal ini juga berkomitmen untuk memberikan mendukung penuh atas penyelenggaraan ajang tersebut. Melalui berbagai berbagai program pemberdayaan generasi muda, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal serta penguatan ekosistem olahraga yang profesional dan berdaya saing global.

“MotoGP Mandalika bukan hanya tentang balapan. Tetapi juga tentang warisan berharga bagi Indonesia yang memberi manfaat nyata bagi olahraga, pariwisata dan kebanggaan nasional,” imbuh mantan Menteri BUMN ini.     

Perkenalkan Indonesia ke Dunia

Hal senada juga disampaikan Direktur Utama InJourney Maya Watono. MotoGP Mandalika tegasnya sebagai katalis untuk memperkenalkan Indonesia ke kancah dunia. Bahwa MotoGP bukan hanya soal  penyelenggaraan ajang olahraga saja, namun juga ajang promosi pariwisata.

“MotoGP di seluruh dunia memiliki fanbase yang luar biasa, disiarkan di kurang lebih 200 negara dengan viewers hampir 700 juta pasang mata. Jadi nilainya untuk exposure sangat luar biasa,” sebut Maya.

Dampak perputaran ekonomi dan penyerapan tenaga kerja dari ajang internasional tersebut juga sangat luar biasa, khususnya bagi masyarakat NTB. Seperti tahun ini terdapat sekitar 2.000 lebih tenaga kerja yang terserap. Belum lagi bicara marshal sebanyak 380 orang yang mendapat pelatihan langsung oleh instruktur dari FIM. Dan, seluruhnya adalah putra bangsa.

Menariknya, para marshal tersebut tidak hanya bertugas di Sirkuit Mandalika saja. Tetapi ada juga yang ikut bertugas di beberapa seri balapan MotoGP di Negara lain. Salah satunya MotoGP Malaysia di Sepang. Itu semua menunjukkan keseriusan dan komitmen ITDC dalam memberdayakan talenta lokal. (kir)

Tim Percepatan akan Kawal APBD dan Tiga Program Prioritas Gubernur NTB

globalfmlombok.com
-
0
Tim Percepatan akan Kawal APBD dan Tiga Program Prioritas Gubernur NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Tim Percepatan Gubernur yang baru saja dibentuk akan membantu Pemprov NTB dalam mengeksekusi tiga program prioritas Gubernur. Yaitu pengentasan kemiskinan baik ekstrem maupun absolut, ketahanan pangan, dan pariwisata berkualitas.

Koordinator Tim Percepatan, Adhar Hakim menekankan, pembentukan tim ini tidak untuk menyaingi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Melainkan untuk membantu mempercepat peran mereka dengan memperkuat koordinasi antar instansi.

“Misalnya untuk meghubungkan, atau membuka ruang komunikasi yang sifatnya koordinatif dengan OPD atau dengan kelompok masyarakat,” ujarnya, Senin, 29 September 2025.

Tim Percepatan Gubernur diisi oleh pakar-pakar dalam bidangnya. Seperti adanya akademisi yang memiliki pengalaman di tata kelola birokrasi,  berpengalaman di bidang perencanaan. Ada juga di bidang sosial development, pengalaman isu kerja sama dengan kelembagaan internasional, dan sebagainya.

Dari banyaknya pakar itu, mereka nantinya akan terbagi menjadi tiga tim yang akan membantu Gubernur mengeksekusi masing-masing program yang ingin dicapai dalam lima tahun masa kepemimpinan Iqbal-Dinda.

“Jadi beragam, tetapi nanti mekanisme kerjanya akan terbagi dalam tiga cluster utama (isu). Yaitu isu kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata berkualitas. Tiga ini akan terbagi berdasarkan kualifikasi keilmuan, pengalaman, dll,” lanjutnya.

Gubernur Hati-Hati

Dalam pemilihan tim percepatan, Gubernur, lanjut Adhar sangat berhati-hati. Memastikan seluruh proses pembentukan ini berjalan sesuai aturan. Setiap orang ada surat tertulis dari Gubernur untuk membantu pimpinan NTB itu dalam mencapai visi-misi NTB Makmur Mendunia.

Untuk mewujudkan tiga program prioritas Gubernur itu akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Dari situ, nanti keluar hasil evaluasi langkah apa yang akan ditempuh oleh mereka. “Dari situ kita koordinasi terus dengan OPD. Tentu saja ini berdasarkan kebutuhan kerja Pak Gubernur,” katanya.

Wakil Koordinator Tim Percepatan, Chairul Mahsul menambahkan, tim percepatan yang merupakan kelanjutan dari tim transisi Gubernur sudah melakukan pemetaan masalah terhadap kebutuhan Gubernur. Pemetaan dilakukan pada saat menjadi tim transisi Gubernur, yang kemudian akan menjadi acuan dalam proses eksekusi program oleh tim percepatan.

Di sisa tahun anggaran 2025 ini, lanjut Chairul tim percepatan akan fokus mengawal percepatan pelaksanaan APBD Perubahan. Sekaligus mempersiapkan APBD Murni Tahun Anggaran 2026.

“Bagaimana strategi perencanaan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit tapi efektif. Bagaimana merencanakan kegiatan untuk tahun mendatang dikawal juga,” katanya.

Pengawalan APBD-P, sambungnya berkaitan dengan bagaimana perspektif pelaksanaannya. Sekaligus menyiapkan perencanaan program, berupa kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan tahun depan.

“Ini juga untuk membaca mengakselerasi ide yang sifatnya teknokratik dan hal yang sifatnya praktik,” pungkasnya.

Tim Percepatan Dikritik

Sementara terkait kritikan beberapa elemen terkait keberadaan Tim Percepatan, Adhar Hakim menilai, kritikan itu merupakan suatu dinamika dalam proses pembentukan dan hadirnya tim pembantu Gubernur. Yang paling penting, proses pembentukan tim ini secara terorganisir.

“Perencanaannya dalam hukum, baik anggaran dan segala macam sudah sesuai dengan mekanisme yang ada,” ujarnya.

Begitu pun dengan berbagai tudingan mengenai pembentukan ini sebagai ajang balas budi tim sukses. Ia mengaku sangat memerlukan tanggapan masyarakat terkait pembentukan tim ini. Menurutnya, adanya kritikan sebagai dinamika proses perjalanan tim percepatan.

“Banyak sekali asumsi, persepsi masyarakat. Yaa kita menerima semua ini sebagai cambuk, kita melihat ternyata perhatian orang terhadap tim ini banyak,” lanjutnya.

Chairul Mahsul menambahkan, tidak semua anggota DPRD NTB menolak adanya pembentukan tim percepatan. Beberapa dari mereka, malah mendukung adanya pembentukan tim pembantu Gubernur itu. Apalagi, lanjutnya, pembentukan tim percepatan sudah digadang-gadang sejak awal masa kepemimpinan Iqbal-Dinda. (era)

1...303304305...386Halaman 304 dari 386