Mataram (globalfmlombok.com) –  Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram menerima titipan uang kerugian keuangan negara Rp90 juta dari terdakwa Rusandi, kasus dugaan korupsi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Lombok Barat (Lobar) tahun 2024.

Kepala Kejari Mataram, Gde Made Pasek Swardhayana dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (26/5/2026) mengatakan, uang Rp90 juta itu dititipkan Rusandi lewat istrinya, Widya Afni Aloirana.

“Penitipan diterima langsung oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Mataram, I Made Juri Imanu,” sebutnya.

Selain terdakwa Rusandi, terdakwa lain dalam perkara ini, Ahmad Zainuri juga sempat menitipkan uang kerugian negara ke Kejari Mataram beberapa waktu lalu. Ahmad Zainuri saat ini telah menitipkan Rp1.008.000.000 ke Kejari Mataram.

Ada empat terdakwa dalam perkara ini. Mereka adalah Ahmad Zainuri selaku anggota DPRD Lobar pemilik pokir, dua pejabat Dinas Sosial (Dinsos) Lobar; Muhammad Zakaki dan Dewi Dahliana; dan Rusandi dari pihak swasta.

Kasus ini kini masih berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram. Persidangan kini masih pada proses pembuktian oleh jaksa penuntut umum.

Sebelumnya, jaksa menyangkakan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP kepada para terdakwa.

Dalam dakwaan jaksa, Muhammad Zakaki bersama tersangka Dewi tidak melakukan survei harga dalam penyusunan HPS. Keduanya hanya mengacu pada besaran anggaran dan Standar Satuan Harga (SSH) Lombok Barat 2023.

Akibatnya, harga dalam kontrak yang ditetapkan PPK/KPA menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasar dan memicu terjadinya kemahalan harga.

Dewi dan Muhammad Zakaki juga ikut dalam pengaturan pemenang bersama Ahmad Zainuri dengan cara menunjuk langsung tersangka Rusandi sebagai penyedia tertentu. Selanjutnya mereka tidak melakukan pengendalian kontrak dan pengawasan pelaksanaan kegiatan, sehingga pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak yang ada. (mit)

Mataram (globalfmlombok.com) –  Seorang warga negara asing (WNA) asal Swiss, terpidana kasus pencemaran air di Gili Trawangan dan Meno, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, kini masuk daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram.

Perwakilan jaksa penuntut umum perkara tersebut, Danny Curia Novitawan, Senin (25/5/2026) membenarkan perihal bule Swiss itu jadi buronan jaksa. Alasan pria bernama William John Matheson menjadi DPO karena dia mangkir dari panggilan eksekusi putusan kasasi.

“Karena waktu itu, yang bersangkutan kami panggil secara patut untuk melaksanakan eksekusi putusan kasasi. Tiga kali panggil, tidak juga hadir. Setelah cek ke Imigrasi, yang bersangkutan kabarnya sudah ke luar negeri,” jelasnya.

Oleh karena itu, Danny sebagai jaksa penuntut umum melaksanakan eksekusi putusan kasasi hanya kepada Samsul Hadi, mantan Direktur Gerbang NTB Emas (GNE).

“Itu saja lumayan lama kita laksanakan eksekusinya dari rentang putusan kasasi, karena sempat beberapa kali dipanggil mangkir. Kalau tidak salah akhir tahun 2025 kami laksanakan untuk Samsul Hadi,” jelasnya.

Dalam amar putusan kasasi yang dibacakan pada Juli 2025, majelis hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan para terdakwa, yakni William John Matheson dan Samsul Hadi, maupun dari jaksa penuntut umum.

Dengan putusan tersebut, Samsul Hadi dinyatakan tetap menjalani hukuman sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi NTB yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama pada 31 Oktober 2024.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun kepada Samsul Hadi dengan status tahanan kota. Selain itu, ia juga dikenai pidana denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan subsider tiga bulan kurungan apabila denda tidak dibayarkan.

Direktur PT Berkah Air Laut (BAL), William John Matheson, turut menerima vonis yang sama dan menjalani status tahanan kota. Status tersebut diberikan berdasarkan penetapan majelis hakim pengadilan tingkat pertama yang diketuai Lalu Moh. Sandi Iramaya.

Kasus yang menjerat Samsul Hadi bermula saat dirinya menjabat Direktur PT GNE periode 2019-2024. Dalam kapasitas itu, ia menjalin kerja sama dengan PT BAL milik William John Matheson terkait proyek penyulingan air laut menjadi air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Gili Trawangan dan Gili Meno.

Namun dalam pelaksanaannya, kerja sama tersebut tidak berjalan sesuai kesepakatan. PT BAL diketahui memasok air bersih melalui pengeboran air tanah secara ilegal.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Mataram, Ida Made Oka Wijaya, saat dimintai keterangan mengenai perkembangan pencarian William John Matheson mengaku belum menerima informasi terbaru dari Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Mataram.

Sementara itu, mantan Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Mataram, I Nyoman Sugiartha, pada awal Februari 2026 membenarkan bahwa William John Matheson telah melarikan diri ke luar negeri. “Iya, yang William kabur ke luar negeri,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Kejati NTB Wahyudi mengatakan dirinya belum memperoleh laporan terkait penerbitan daftar pencarian orang (DPO) terhadap warga negara Swiss yang telah berstatus terpidana tersebut. “Itu saya belum tahu, nanti saya cek dulu ya,” kata Wahyudi. (mit)