Beranda blog Halaman 255

Dua Kabupaten Masih Zona Merah, Wagub NTB Ajak Perkuat Kolaborasi Turunkan Stunting

Mataram (globalfmlombok.com)-

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat langkah kolaboratif dalam percepatan penurunan angka stunting. Ajakan ini disampaikannya dalam forum konsultasi dan koordinasi teknis penanganan stunting dan evaluasi quick win di Mataram, Rabu (3/12/2025).

Dalam paparannya, Indah Dhamayanti atau Umi Dinda memaparkan kondisi terbaru stunting di NTB. Dua daerah, Lombok Barat dan Sumbawa, kini masuk zona hijau. Namun, Lombok Timur dan Lombok Utara masih berada di zona merah. Ia meminta pemerintah daerah memperkuat intervensi dan tidak menutupi data di lapangan.

“Daerah yang sudah hijau jangan sampai turun, yang kuning jangan sampai merah, dan yang merah harus berusaha naik,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa penanganan stunting bukan bagian dari agenda politik, melainkan upaya menyelamatkan generasi NTB menuju Indonesia Emas 2045.

Wagub juga mengapresiasi dukungan berbagai instansi vertikal, termasuk TNI–Polri, melalui program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting). Program intervensi gizi selama 90 hari ini membutuhkan dukungan sekitar Rp1,3 juta per anak—beban yang dinilai cukup berat bagi keluarga berpenghasilan UMR.

Karena itu, peran masyarakat menurutnya sangat penting untuk memperkuat intervensi pemerintah. “Partisipasi masyarakat ini menjadi solusi berkelanjutan. Kita tidak bisa memastikan seberapa besar keberpihakan anggaran setiap tahun,” katanya.

Umi Dinda menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor karena kesehatan bukan satu-satunya faktor penentu. Pendidikan, ekonomi keluarga hingga kondisi sosial juga memiliki peran besar. Ia meminta intervensi dilakukan berbasis spasial agar tepat sasaran.

Dalam kesempatan itu ia berterima kasih kepada BKKBN, Dinas Kesehatan, organisasi perempuan, dan para pendamping keluarga yang terus bekerja di lapangan. Menurutnya, masih banyak keluarga yang membutuhkan pendampingan intensif, terutama ibu yang menjadi orang tua tunggal atau menghadapi kondisi sosial-ekonomi yang sulit. Ia berharap para ayah lebih hadir dalam mendampingi tumbuh kembang anak.

Memasuki akhir tahun, Wagub mengingatkan waktu evaluasi program semakin terbatas. Karena itu, seluruh rencana pelaksanaan program penurunan stunting tahun 2025 diminta segera dipastikan kesiapan dan tindak lanjutnya.

“Kita tidak boleh cepat puas. Kita tidak hanya mengejar target nasional, tetapi harus menunjukkan kemajuan lebih cepat,” ujar Umi Dinda.(r)

Kasus Dugaan Dana “Siluman”, 49 Saksi dari Anggota DPRD hingga Pejabat Pemprov NTB Telah Diperiksa Kembali

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejati NTB telah maraton memeriksa puluhan saksi untuk melengkapi berkas perkara tiga tersangka dalam kasus dugaan dana “siluman”.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Muh Zulkifli Said, pada Rabu (3/12/2025) mengatakan, dari pemeriksaan dari hari Senin hingga Rabu, pihaknya telah memeriksa 49 orang saksi.

Sebanyak 49 saksi tersebut berasal dari anggota DPRD NTB, jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov NTB, dan istri dari tersangka IJU.

Zulkifli tidak merinci siapa saja jajaran Tim TAPD NTB yang telah menghadap penyidik Bidang Pidana Khusus. TAPD sendiri diketuai oleh Sekda Provinsi NTB dan beranggotakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Hari ini ada 17 orang yang kami periksa. Campur, ada (anggota dewan) yang menerima (dugaan dana “siluman”) dan ada yang tidak,” kata dia.

Dia menyebutkan, pihaknya memeriksa kembali 49 saksi dugaan dana “siluman” tersebut untuk melengkapi berkas perkara tiga tersangka yang telah menjalani penahanan.

Sejumlah Anggota DPRD NTB yang Telah Kembali Diperiksa

Dari pantauan di lapangan, Suara NTB dapat mengidentifikasi belasan anggota DPRD NTB yang kembali menjalani pemeriksaan hingga Rabu (3/12/2025). Mereka antara lain Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda dan Wakil Ketua I DPRD NTB Lalu Wirajaya. Selain itu, Wakil Ketua III DPRD NTB, H Muzihir dan Sitti Ari, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Serta Politisi PDI-P, Abdul Rahim; anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB TGH. Sholah Sukarnawadi; Ketua DPW Partai Bulan Bintang (PBB), Nadirah Al Habsyi; dan Anggota Komisi IV DPRD NTB, Syamsul Fikri.

Lebih lanjut, jaksa telah memeriksa kembali Iwan Panjidinata (Partai Gerindra); Ali Usman Ahim (Partai Gerindra); dan Didi Sumardi (Partai Golkar). Lalu, Suharto (Partai Nasdem); M Aminurlah (PAN); Sudirsah Sujianto (Partai Gerindra); dan, Made Slamet (PDI-P). Serta, Hasbullah Muis Konco (PAN); Moh Akri (PPP); dan Hj Rohani (Partai Perindo).

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Dana “Siluman”

Saat ini, Kejati NTB telah menetapkan tiga anggota DPRD NTB sebagai tersangka kasus dana “siluman” tersebut.

Mereka antara lain, ketua fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di DPRD NTB berinisial HK. Lalu, politisi asal Demokrat berinisial IJU dan politisi Perindo berinisal MNI.

Jaksa menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap ketiganya.

HK kini menjalani penahanan bersama IJU di Lapas Kelas IIA Lombok Barat. Sedangkan MNI ditahan di Rutan Kelas IIB Praya, Lombok Tengah. (mit)

Kejari Mataram Kembali Tahan Satu Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pokir DPRD Lobar

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram kembali menahan satu tersangka kasus dugaan korupsi dana pokok pikiran (pokir) DPRD Lombok Barat (Lobar), Selasa (2/12/2025).

Kepala Kejari Mataram, Gde Made Pasek Swardhyana mengatakan, penahanan satu tersangka berinisial MZ itu menyusul penahanan dua tersangka sebelumnya, yakni AZ dan R.

“Tersangka MZ saat ini telah kami tahan di Lapas kelas IIA Kuripan, Lombok Barat bersama dua tersangka lainnya,” kata dia.

MZ merupakan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial (Kabid Dayasos) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat. MZ dalam perkara ini bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan pengadaan pokir tersebut.

Pada tahun 2024, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp22,265 miliar. Anggaran itu untuk kegiatan belanja barang untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Anggaran tersebut terbagi dalam 143 kegiatan, di mana 100 di antaranya merupakan pokir yang diajukan oleh anggota DPRD Lobar berinisial AZ.

“Paket Pokir DPRD Lobar yang menyeret para tersangka menyangkut paket dengan pagu dana sebesar Rp2 miliar ditempatkan di Bidang Pemberdayaan Sosial (8 paket) dan Bidang Rehabilitasi Sosial (2 paket),” jelasnya.

Dalam perkara ini, tersangka MZ bersama satu tersangka lainnya, DD yang juga merupakan ASN Dinas Sosial Lobar tidak melakukan survei harga dalam penyusunan HPS. Keduanya hanya mengacu pada besaran anggaran dan Standar Satuan Harga (SSH) Lombok Barat 2023.

“Akibatnya, harga dalam kontrak yang ditetapkan PPK/KPA menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasar dan memicu terjadinya kemahalan harga,” tuturnya.

DD dan MZ juga ikut dalam pengaturan pemenang bersama AZ dengan cara menunjuk langsung Tersangka R sebagai penyedia tertentu. Selanjutnya mereka tidak melakukan pengendalian kontrak dan pengawasan pelaksanaan kegiatan, sehingga pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak yang ada.

Dugaan Korupsi Pokir DPRD Lobar Sebabkan Kerugian Negara

Atas perbuatan keempat tersangka dugaan korupsi pokir DPRD Lobar, negara mengalami kerugian sebesar Rp1.775.932.500. Perhitungan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.

Kepada empat tersangka, jaksa menyangkakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Total, saat ini Kejari Mataram telah menahan tiga dari empat tersangka dalam perkara dugaan korupsi DPRD Lobar ini. Mereka antara lain, AZ selaku anggota DPRD Lobar, MZ pejabat Dinsos Lobar, dan R dari pihak swasta.

“Tersangka DD untuk sementara masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” tandasnya,” (mit)

Kategori Penanggulangan Bencana Terbaik, KLU Raih Peringkat 4 Nasional

Tanjung (globalfmlombok.com) – Pemda Lombok Utara meraih peringkat ke-4 nasional untuk kategori Penanggulangan Bencana terbaik di Indonesia. Berbagai peristiwa kebencanaan yang terjadi di daerah ini seolah mematangkan langkah penanggulangan bencana mulai dari mitigasi hingga penanggulangan pascabencana.

Prestasi tersebut terungkap saat berlangsungnya sesi sosialisasi Aplikasi SIK (Sistem Informasi Kebencanaan) Siaga, oleh BPBD NTB di Tanjung, Lombok Utara, Selasa (2/12/2025).

Kepala Pelaksana BPBD Lombok Utara, H. M. Zaldi Rahadian, ST., M.T., mengungkapkan kesiapsiagaan pemerintah Lombok Utara dengan dibantu stakeholder dalam proses penanggulangan Bencana memperoleh pengakuan dari pemerintah pusat. Di Lombok Utara, kesiapsiagaan bencana didukung oleh komitmen melalui hadirnya dokumen kajian risiko bencana serta Peraturan Bupati terkait rencana penanggulangan Bencana merupakan wujud respons darah menyikapi kondisi kebencanaan di daerah.

“Kesiapsiagaan yang baik pemerintah Lombok Utara, dinilai positif dengan berhasil meraih peringkat keempat secara nasional sebagai daerah dengan penanggulangan bencana terbaik,” ungkap Zaldi.

Dikatakan, dalam penilaian Kekenterian Dalam Negeri, Indeks penilaian kesiapsiagaan bencana Lombok Utara memperoleh angka 92,44. Angka tersebut berada pada kategori sangat baik.

“Peringkat pertama diduduki oleh  Kota Denpasar, kedua Kabupaten oleh Buleleng, dan ketiga oleh Kabupaten Luwu Timur,” sebutnya.

Ia berharap, predikat terbaik 4 oleh pemerintah pusat semakin mematangkan seluruh elemen di Lombok Utara dalam memberikan langkah-langkah efektif dalam pencegahan, maupun pertolongan, pencarian selama dan setelah bencana.

Disadarinya, kesiapsiagaan bencana di daerah tidak lepas dari peran berbagai pihak. Pengalaman penanganan kebencanaan sejak gempa 2018, banjir rob, banjir bandang, hingga kekeringan setiap tahun berjalan dengan standar operasional prosedur karena Pemda dibantu oleh TNI, Kepolisian, NGO/Relawan, serta dukungan strategis Pemprov NTB hingga pemerintah pusat.

“Pencapaian tersebut dapat diraih berkat kerja keras seluruh pihak, dan harapannya di tahun 2026 peringkat tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Zaldi menyampaikan hadirnya SIK Siaga NTB menjadi terobosan yang dapat meningkatkan efektifitas penanganan. Aplikasi yang dapat diunduh melalui playstore ini dapat menambah pengetahuan dan tingkat kewaspadaan masyarakat untuk menghadapi potensi bencana yang terjadi.

Sementara, Wabup Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT., menyampaikan bahwa terdapat beberapa jenis potensi bencana yang dapat terjadi di Lombok Utara.

Terkait hal tersebut sebagai daerah yang pernah terkena bencana Gempa Bumi dapat mempersiapkan diri, bukan hanya menunggu instruksi pemerintah namun dengan inisiatif sendiri.

“Dengan adanya SIK Siaga ini diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana melalui peringatan dini,” katanya.

“Saya mengapresiasi yang tinggi atas prestasi yang telah diraih oleh BPBD KLU dengan mendapatkan posisi keempat sebagai daerah dengan penanggulangan bencana terbaik,” ucapnya.

Dikatakannya, bencana merupakan hal yang tidak dapat ditunda untuk itu upaya pemerintah dalam meringankan dampaknya merupakan hal yang perlu dilakukan bersama. Seluruh pihak juga diminta ikut mensosialisasikan aplikasi SIK Siaga Bencana NTB agar pemanfaatan aplikasi dapat diakses menyeluruh oleh masyarakat Lombok Utara. (ari)

Pertamina Patra Niaga Aktifkan Satgas Nataru Lebih Dini, Jamin Ketersediaan Energi Jelang Natal dan Tahun Baru

Mataram (globalfmlombok.com) – Menjelang Natal 2025 hingga Tahun Baru 2026, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) memastikan kesiapan pasokan energi di seluruh wilayah guna mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, pariwisata, dan transportasi baik darat maupun udara dengan memastikan kelancaran pendistribusian energi.

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) yang dimulai pada tanggal 13 November 2025 sampai dengan 11 Januari 2026 untuk memastikan masyarakat dapat menikmati liburan dengan aman dan nyaman. Periode Satgas ini dimulai lebih awal yang mana pada tahun-tahun sebelumnya dimulai pada bulan Desember.

Berdasarkan proyeksi nasional, akan terjadi tiga puncak mobilitas masyarakat yaitu pada 24–25 Desember 2025, 31 Desember–1 Januari 2026, serta arus balik pada 2–4 Januari 2026.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi menyampaikan bahwa Pertamina memproyeksi adanya peningkatan kebutuhan BBM dan LPG, terutama untuk jenis Gasoline dan LPG.

“Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan,” jelas Ahad.

Proyeksi konsumsi BBM selama periode Satgas ini diperkirakan meningkat sekitar 8,4% dari rata-rata normal 19.580 KL/hari untuk Gasoline dan untuk Gasoil turun sekitar 5,1% dari konsumsi normal 9.596 KL/hari seiring berkurangnya aktivitas industri selama libur panjang. Sedangkan kebutuhan Rumah Tangga konsumsi Mitan diperkirakan meningkat 8,5% dari normal harian 348 KL/hari dan LPG meningkat 3,4% dari normal harian 6.184 MT/hari.

Kesiapan Avtur

Selain BBM dan LPG, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus juga memastikan pasokan Avtur untuk kebutuhan penerbangan di 13 bandara yang tersebar di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Pasokan Avtur dipastikan cukup untuk mendukung peningkatan mobilitas penumpang udara selama arus pergi dan arus balik.

“Untuk sektor Aviasi, kami juga telah menyiapkan pasokan Avtur dengan kapasitas yang memadai, terutama mengingat tingginya volume penerbangan selama arus pergi dan arus balik,” tambah Ahad.

Adapun konsumsi Avtur untuk penerbangan di Jatimbalinus naik sebesar 2,4% dari rerata normal harian 3.504 KL/hari.

Kesiapan Stok BBM dan LPG

Menjelang dan selama periode Nataru, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memastikan ketersediaan stok BBM dan LPG di seluruh SPBU dan Agen LPG dalam kondisi yang optimal. Dengan mengutamakan distribusi yang merata di seluruh daerah, termasuk daerah-daerah yang rawan atau terpencil, Pertamina berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa adanya gangguan.

“Kami memastikan pasokan dan distribusi energi tetap terjaga sepanjang periode Nataru. Selain stok yang aman, kami juga memperkuat berbagai layanan tambahan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih nyaman selama perjalanan,” ujar Ahad.

Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus mengoptimalkan seluruh infrastruktur meliputi 1.473 SPBU, 907 Pertashop, dan 1.209 Agen LPG. Selain mengoptimalkan seluruh jaringan layanan, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus juga menghadirkan berbagai layanan tambahan untuk mendukung kenyamanan masyarakat selama periode Nataru. Layanan tersebut mencakup 644 SPBU Siaga 24 jam dan 917 Agen LPG Siaga yang memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan energi kapan saja.

Selain itu, tersedia 7 titik layanan BBM dan Kiosk Pertamina Siaga serta layanan 41 unit Motorist/PDS yang mobile untuk menjangkau pemukiman hingga jalur wisata. Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus turut menyiapkan 17 unit mobil tangki stand-by sebagai kantong suplai di jalur padat perjalanan. Sementara itu, sebanyak 3 Serambi MyPertamina hadir di rest area dan pusat keramaian, menyediakan berbagai fasilitas tambahan seperti ruang istirahat, nursery, barbershop, mini klinik, hingga area bermain anak.

Dukungan layanan keselamatan juga diberikan melalui ambulans di sejumlah titik strategis dan porter gratis di beberapa bandara untuk membantu mobilitas masyarakat. Sistem monitoring real-time melalui command center Satgas memastikan suplai segera ditambah jika terjadi lonjakan permintaan.

Untuk kenyamanan konsumen, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus turut menghadirkan promo pembelian BBM Non-Subsidi serta program MyPertamina yang memudahkan transaksi dan akses layanan.

“Kami mengimbau masyarakat mengisi BBM sejak awal sebelum memasuki jalur padat dan memanfaatkan aplikasi MyPertamina untuk informasi titik layanan dan promo. Kami siap melayani sepenuh hati agar masyarakat dapat menikmati liburan dengan tenang bersama keluarga,” demikian Ahad. (bul)

Antisipasi Cuaca Ekstrem, Bulog NTB Dorong Percepatan Distribusi Bantuan Pangan

Mataram (globalfmlombok.com) – Perum Bulog Nusa Tenggara Barat mendorong percepatan distribusi bantuan pangan (banpang) dalam bentuk paket beras 20 Kg dan minyak goreng 4 liter kepada masing-masing masyarakat penerima.

Dorongan ini dalam rangka kesiapan masyarakat menghadapi cuaca ekstrem setelah masuknya musim hujan. Pimpinan Wilayah Perum Bulog, Mara Kamin Siregar bersama jajaran intens melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan percepatan distribusi Banpang tidak mengalami gangguan.

“Kita berharap agar distribusi Banpang ini terdistribusi secepatnya kepada para penerima yang sudah terdaftar Namanya. Karena ini musim hujan, kita tidak tahu perubahan cuaca ini akan seperti apa. Masyarakat harus sudah memiliki ketersediaan cadangan pangan,” ujarnya.

Perum Bulog NTB menargetkan pendistribusian Banpang untuk jatah bulan Oktober dan November ini selesai pada awal Desember ini.  Diketahui, berdasarkan data Kementerian Sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nomor (DTSN), jumlah PBP pada periode terbaru ini tercatat mencapai 521.185 penerima. Angka tersebut naik 9.804 PBP dibanding penyaluran Banpang pada Juni–Juli 2025 yang berjumlah 511.381 penerima.

Kabupaten Lombok Timur menjadi wilayah dengan kenaikan tertinggi, yakni bertambah 2.601 PBP, disusul Kabupaten Lombok Utara yang naik 3.396 PBP, dan Kabupaten Bima yang bertambah 1.067 PBP. Peningkatan penerima juga tercatat di Kabupaten Dompu, Lombok Barat, Sumbawa, Sumbawa Barat, serta Kota Bima. Sementara Kota Mataram tercatat 31.046 penerima.  Lombok Tengah 116.428 penerima.

Sebelumnya, baru-baru ini video aksi penjarahan di gudang Bulog Sarudik, Sibolga, Sumatera Utara, viral di media sosial. Penjarahan tersebut terjadi saat bencana banjir besar melanda Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat massa menyerbu gudang milik Perum Bulog dan membawa keluar bahan pangan berupa beras dan minyak goreng.

Menanggapi hal ini, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, peristiwa tersebut merupakan dampak dari bencana banjir besar di wilayah tersebut yang menimbulkan situasi darurat tersebut menimbulkan desakan kebutuhan pangan di tengah masyarakat.

Mantan Danrem 162/WB ini mengatakan, Perum Bulog memahami dinamika yang terjadi di lapangan, merupakan bentuk keterpaksaan masyarakat dalam menghadapi kesulitan mendapatkan akses pangan akibat jalur distribusi yang terisolasi selama beberapa hari.

“Kami memahami bahwa masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah sedang menghadapi situasi darurat akibat bencana yang memutus akses pangan. Fokus utama kami adalah memastikan kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi melalui koordinasi dan langkah kebijakan yang tepat bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya dalam keterangan resmi, Senin, 1 Desember.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Rizal juga menyebutkan Bulog sedang melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah, Badan Pangan Nasional, TNI, Polri, dan seluruh instansi terkait untuk memastikan pemulihan distribusi pangan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran.

“Upaya ini ditempuh untuk menjaga stabilitas pasokan serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan di wilayah terdampak bencana,” ucapnya. (bul)

Penumpang Diduga Lompat dari Kapal Ferry di Jalur Poto Tano-Kayangan, Tim SAR Lakukan Pencarian

Mataram (globalfmlombok.com) – Seorang penumpang kapal Ferry, Nani Idayanti (50 tahun) diduga melompat ke laut dalam pelayaran di jalur Pelabuhan Poto Tano (Sumbawa) menuju Pelabuhan Kayangan (Lombok Timur) pada Senin (1/12/2025). Kantor SAR Mataram melalui Tim Rescue Pos SAR Sumbawa melanjutkan operasi SAR pencarian korban tersebut. Pada Selasa (2/12/2025), merupakan hari kedua operasi pencarian.

Kantor SAR Mataram menerima informasi awal dari KP3 Pelabuhan Kayangan. Menurut laporan yang diterima, korban asal Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Korban berangkat dari Pelabuhan Poto Tano pada Senin (1/12/2025) pukul 10.30 Wita.

Berdasarkan hasil pemeriksaan CCTV bahwa korban terlihat melompat ke laut sekitar 20 menit setelah kapal bertolak dari Pelabuhan Poto Tano. Korban diketahui meninggalkan satu unit sepeda motor tanpa kunci di atas kapal.

“Kami melakukan penyisiran di lokasi korban melompat dan wilayah sekitar menggunakan Rigit Inflatable Boat,” kata Koordinator Pos SAR Sumbawa, M. Firdaus.

Hingga saat ini, operasi pencarian masih terus dilaksanakan dengan memperluas area pencarian. Tim SAR gabungan berupaya maksimal untuk menemukan korban. Turut melibatkan Unsur SAR dari TNI, Polri, KUPP Poto Tano, KUPP Kayangan, KP3 Pototano, KP3 Kayangan, dan pihak terkait. (r)

Baru Ditanami 800 Hektare, Lahan Potensial untuk Kemiri di Sumbawa Capai 3.000 Hektare

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa mencatat hingga saat ini luas tanam kemiri baru mencapai 800 hektare dari luas potensi lahan yang mencapai 3.000 hektare. Lahan tersebut berada di sejumlah kecamatan di wilayah setempat.

“Memang untuk luas tanam kita khususnya kemiri masih sangat rendah di angka 800 hektare sementara lahan potensial 3.000 hektare. Inilah yang kita upayakan supaya lahan potensial bisa digarap,” kata Kadistan Sumbawa, Ir. Ni Wayan Rusmayati kepada Suara NTB, Selasa, 2 Desember 2025.

Wayan melanjutkan, luas lahan potensial tersebut terutama berada di dataran tinggi seperti di Kecamatan Batulanteh, Orong Telu, Ropang, Lantung, dan Matemega di Kecamatan Alas. Termasuk di Kecamatan Empang yang bisa dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk tanaman kemiri.

“Kami akan upayakan lahan potensial itu bisa kita maksimalkan. Apalagi program pemerintah hijau lestari dengan komoditas unggulan kemiri sangat dimungkinkan untuk terus dikembangkan,” ucapnya.

Kemiri ini, lanjut Wayan, memiliki peluang pasar yang bagus dan bisa di ekspor. Tentu pemerintah juga akan berupaya melakukan penambahan kuantitas dan perbaikan kualitas kemiri ini untuk merambah pasar yang lebih luas.

“Kita perlu pengemasan-pengemasan produk Kemiri ini agar lebih bagus dan menarik sehingga bisa merambah pasar yang lebih luas dan modern,” ujarnya.

Pemerintah juga berkomitmen untuk mewujudkan program Sumbawa lestari melalui penanaman kemiri tersebut mulai awal tahun 2026. Selain kemiri, pemerintah juga menyiapkan bibit buah-buahan di dataran rendah sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Jadi, selain menjaga hutan kami juga akan meningkatkan ekonomi masyarakat dengan tanaman jenis buah-buahan. Sehingga masyarakat bisa sejahtera,” tambahnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk menanam pohon yang bernilai ekonomi salah satunya kemiri terutama di kawasan hutan yang sudah gundul. Menurutnya, tanaman seperti Kemiri sangat cocok dikembangkan di wilayah Ropang dan Orong Telu, karena selain mampu menjaga ekosistem, juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

“Hutan Ropang dan Orong Telu adalah salah satu jantung kehidupan Sumbawa. Mari kita hijaukan kembali dengan tanaman produktif seperti Kemiri agar bermanfaat secara lingkungan dan ekonomi,” tutupnya. (ils)

Fahri Hamzah Minta Pemkab Sumbawa Proaktif Intervensi Kawasan Kumuh

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) H. Fahri Hamzah, meminta kepada pemerintah daerah proaktif mengusulkan kawasan kumuh untuk dilakukan intervensi oleh Kementerian PKP. Intervensi itu bisa berupa penataan kawasan maupun rehabilitasi rumah masyarakat.

“Secara nasional kita punya sekitar 75.000 hektare kawasan kumuh, tentu dalam upaya penanganan harus dilakukan secara masif. Nah di Sumbawa kita baru mulai untuk penataan kawasan kumuh Jempol,” kata Fahri Hamzah, kepada wartawan, Senin, 1 Desember 2025.

Fahri melanjutkan, pemerintah pusat tentu tidak bisa melakukan intervensi begitu saja tanpa ada usulan dari daerah. Hal itu dianggap sangat penting karena daerah yang mengetahui secara persis kondisi kawasan kumuhnya termasuk apa yang perlu di intervensi.

“Pemda punya tugas mengusulkan kawasan kumuh mana saja yang mau diprioritaskan untuk penanganannya. Usulan ini nanti yang akan diolah oleh pemerintah pusat untuk dilakukan intervensi,” ujarnya.

Pemerintah saat ini, lanjut Fahri, berencana minimal ada sekitar 5.000 hingga 7.000 hektare kawasan kumuh yang diintervensi setiap tahun di seluruh Indonesia. Sehingga pemerintah daerah diharapkan untuk lebih proaktif dalam mengusulkan kawasan kumuhnya untuk dilakukan intervensi.

“Pemerintah pusat tidak punya perangkat untuk mengetahui betul mana yang kumuh dan di lokasi mana yang sudah siap dan prioritas. Nah yang tahu ini pemerintah daerah sehingga kita minta mereka lebih proaktif,” tukasnya.

Sementara itu, Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot memastikan apa yang menjadi atensi pemerintah pusat untuk intervensi kawasan kumuh tetap dilakukan. Bahkan dokumen yang dibutuhkan agar daerah bisa mendapatkan program tersebut sudah disiapkan.

“Kami tetap akan mengusulkan untuk penataan kawasan kumuh di Sumbawa. Tentu pengusulan akan kita lakukan secara bertahap, karena di pusat anggarannya juga terbatas,” ucapnya.

Jarot meyakinkan, meyakinkan saat ini kawasan kumuh yang sedang diintervensi pemerintah pusat di Sumbawa berada di pantai jempol. Bahkan progres pelaksanaan pekerjaan saat ini masih on the track sesuai dengan target pekerjaan yang ditetapkan sesuai kontrak.

“Kami akan tetap akan mengusulkan untuk daerah lainnya secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia di pusat,” tambahnya.

Pemerintah saat ini juga mengusulkan ke pemerintah pusat untuk penanganan penataan kawasan Jempol ke Pantai Goa. “Kami berharap agar usulan itu bisa disetujui sehingga luas kawasan kumuh bisa ditekan,” tukasnya.

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa, total luas kawasan kumuh di wilayah setempat mencapai 500 hektare. Luas tersebut pun sudah ditetapkan mulai Surat Keputusan (SK) bupati dan tersebar di sejumlah kecamatan.

Sementara data baseline kawasan kumuh terluas berada di Desa Motong di Kecamatan Utan. Bahkan di Desa Motong total luas kawasan kumuh mencapai 10,31 hektare sementara wilayah lainnya di bawah 5 hektare. (ils)

Pemicu Banjir, Sungai di Sekotong Tengah dan Belongas Butuh Penanganan

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Wilayah Sekotong Lombok Barat (Lobar) hampir tiap tahun menjadi langganan banjir. Termasuk Selasa, 2 Desember 2025 dini hari, banjir menerjang sejumlah desa di wilayah tersebut. Di antaranya Sekotong Tengah dan Belongas. Pemicunya, luapan sungai akibat minimnya beronjong. Warga mendesak perlu dibangunkan beronjong dan normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan.

Kepala Desa Sekotong Tengah M. Burham menerangkan hampir sebagian besar dusun di desanya yang berada di bagian bawah langganan banjir tiap tahunnya. Kali ini ada 13 dusun terdampak di antaranya Dusun Sekotong I dengan jumlah jiwa 744 orang, Sekotong II 340 jiwa, Gunung Anyar 324 jiwa, Mekar Sari 339 jiwa, Telaga Lebur Desa 550 jiwa, Telaga Lebur Loang Baloq 480 jiwa, Telaga Lebur Kebon 510 jiwa.

Kemudian Dusun Tanjung Batu 289 jiwa, Karang Lebah 222 jiwa, Gunung Kosong 405 jiwa, Suredadi 429 jiwa, Aik Tangi 412 jiwa dan Lendang Re 513 jiwa. “Total terdampak 2.214 KK dengan 5.557 jiwa,”sebut Burham, Selasa, 2 Desember 2025.

Dikatakan banjir yang tiap tahun melanda disebabkan air sungai meluap dipicu air laut naik. Pihaknya membutuhkan solusi jangka panjang untuk penanganan banjir ini, yakni perlu pentaludan kiri dan kanan bibir sungai, baik sungai Telaga Lebur dan Canok.

Beronjong atau talud sungai ini sangat minim, sehingga air dengan mudah naik ke pemukiman warga. Selain itu pihaknya butuh normalisasi sungai, karena kondisi saat ini sangat dangkal. Pendangkalan sungai hampir rata dengan bibir sungai.

Sungai setempat pernah ditangani melalui kegiatan TMMD, namun itu hanya ditangani setengah. Sedangkan dari hulu sungai belum dinormalisasi dan beronjong. Panjang sungai yang butuh penanganan sekitar 2,5 kilometer, dari hulu sampai ke hilir.  Pihaknya pun sudah mengusulkan penanganan ke Pemkab maupun BWS, namun belum ada tanggapan.

Hal serupa dialami Wilayah Belongas Desa Persiapan Belongas. Menurut Kadus setempat, Nursin bahwa tiap musim hujan dusunnya dilanda banjir. “Itu berasal dari luapan air sungai, karena itu kami butuh beronjong. Kami sudah masukkan usulan ke BWS, sepanjang enam kilometer, tapi belum direspon,”kata Nursin. Sungai Belongas yang butuh penanganan karena kondisinya parah sepanjang 6 kilometer. (her)