Beranda blog Halaman 217

Gubernur NTB Resmikan Kampung Pas, Wujud Dukungan Ekonomi Produktif Warga Binaan

0

Mataram (globalfmlombok.com)  – Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal meresmikan Galeri Produk Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berlokasi di Kampung Pas, Kota Mataram, Sabtu (17/1/2026). Peresmian ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemberdayaan ekonomi warga binaan melalui kegiatan produktif dan bernilai jual.

Peresmian ditandai dengan peninjauan langsung galeri produk UMKM hasil karya warga binaan lapas dari berbagai kabupaten dan kota di NTB. Kampung Pas sendiri dirancang sebagai ruang kreatif yang memadukan aktivitas ekonomi, kuliner, dan hiburan, serta terbuka bagi masyarakat umum.

Gubernur NTB mengatakan, Kampung Pas merupakan ruang berjualan UMKM dengan konsep santai dan inklusif. Kawasan ini juga dilengkapi hiburan musik langsung yang dapat dinikmati pengunjung.

“Hari ini kami meresmikan Kampung Pas, tempat UMKM berjualan dengan suasana santai dan live music. Yang paling istimewa, kawasan ini dibangun dan diisi oleh karya warga binaan,” ujar Gubernur.

Ia menjelaskan, Kampung Pas merupakan inisiatif Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB yang didukung seluruh kepala lapas se-NTB. Dalam pelaksanaannya, warga binaan dilibatkan sejak proses pembangunan hingga pengelolaan dan pemasaran produk.

Gubernur juga mengajak masyarakat Kota Mataram dan sekitarnya untuk menjadikan Kampung Pas sebagai alternatif destinasi rekreasi, sekaligus bentuk dukungan terhadap proses pembinaan warga binaan.

“Bagi warga Mataram yang mencari tempat berkumpul dengan suasana nyaman, pilihan kuliner beragam, dan parkir mudah, Kampung Pas bisa menjadi pilihan, sekaligus ikut mendukung pembinaan warga binaan,” katanya.

Menurutnya, keberadaan Kampung Pas merupakan wujud nyata pemberdayaan warga binaan melalui kegiatan produktif yang bernilai ekonomi. Program ini diharapkan dapat membekali warga binaan dengan keterampilan dan pengalaman usaha, sehingga lebih siap kembali dan berkontribusi positif di tengah masyarakat.

Turut hadir dalam peresmian tersebut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB serta Plt. Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB. (r)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Gubernur NTB Dukung Ekonomi Produktif Warga Binaan “

Hadiri Gawe Sosial Masbagik, Gubernur Iqbal Lepas Atribut Pejabat

Selong (globalfmlombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menghadiri kegiatan Gawe Sosial Masbagik yang dirangkai dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Forum Masbagik Bersatu (Formabes) serta peresmian Kompleks Pertokoan Masjid Jami’ Al-Akbar Masbagik, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur, Minggu (18/1/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung semarak sejak pagi hari. Ribuan warga tampak memadati lokasi acara untuk menyambut kedatangan Gubernur NTB. Rangkaian kegiatan diawali dengan jalan sehat masyarakat yang menyediakan hadiah utama umrah dari Gubernur, serta penyerahan santunan kepada 500 anak yatim sebagai wujud kepedulian sosial.

Dalam sambutannya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengaku terkesan dengan Masbagik yang dinilainya memiliki modal sosial yang kuat. Ia menyebut keterbukaan dan kebersahajaan warga menjadi daya tarik tersendiri.

“Ada satu hal yang membuat saya jatuh cinta dengan Masbagik, yaitu keterbukaan warganya yang apa adanya,” ujar Iqbal.

Ia menegaskan kehadirannya di Masbagik bukan semata menjalankan agenda pemerintahan. “Saya datang bukan sebagai gubernur, tetapi sebagai kadang jari (keluarga),” katanya yang disambut tepuk tangan warga.

Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Jami’ Al-Akbar Masbagik, Rinaldi Rosihan, mewakili jamaah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Gubernur terhadap pembangunan kompleks pertokoan masjid. Menurutnya, dukungan tersebut menjadi motivasi besar bagi jamaah dalam memakmurkan masjid.

Gubernur NTB menilai pembangunan kompleks pertokoan tersebut sebagai contoh konkret pengelolaan masjid berbasis pemberdayaan ekonomi jamaah. Ia mengungkapkan, saat peletakan batu pertama, DKM menyampaikan rencana pembangunan pertokoan di atas tanah hibah masjid, dan kini bangunan itu telah rampung serta kios-kiosnya sudah disewa oleh jamaah sendiri.

“Hasilnya digunakan untuk operasional masjid. Ini patut dicontoh dan dikembangkan oleh masjid-masjid lain di NTB,” tegasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang diwakili Sekretaris Daerah Lombok Timur H. M. Juaini Taofik, didampingi para kepala perangkat daerah, Ketua DPRD Lombok Timur, tokoh masyarakat, serta para tuan guru se-Kecamatan Masbagik, di antaranya TGH Ahmad Mansyur dan TGH Ahmad Subki Hulaimi.

Sekda Lombok Timur H. M. Juaini Taofik mengapresiasi kekompakan jamaah dan masyarakat Masbagik. Menurutnya, keharmonisan antargenerasi yang terbangun di Masbagik merupakan kekuatan sosial yang patut menjadi contoh bagi daerah lain.

Peresmian Kompleks Pertokoan Masjid Jami’ Al-Akbar Masbagik dilakukan langsung oleh Gubernur NTB bersama Sekda Lombok Timur, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, ditandai dengan penarikan tirai papan nama kompleks pertokoan tersebut.

Usai kegiatan di Masbagik, Gubernur NTB melanjutkan agenda ke Desa Danger untuk meresmikan perpustakaan desa. Pada kesempatan itu, ia mengapresiasi para kader Posyandu yang dinilainya sebagai kekuatan kerelawanan NTB dengan jumlah mencapai lebih dari 40 ribu orang.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur NTB menyerahkan bantuan pribadi berupa 100 buku, satu unit gazebo atau berugak untuk ruang baca, bantuan dana Rp100 juta, serta 100 zak semen untuk pembangunan gedung serbaguna. Selain itu, diserahkan pula dukungan modal bergulir sebesar Rp30 juta bagi kader Posyandu guna penguatan UMKM dan kemandirian ekonomi. (r/ham)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Lepas Atribut Pejabat di “Gawe Sosial Masbagik”, Gubernur Iqbal: Saya Datang sebagai Keluarga “

Kejati NTB Limpahkan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Dana “Siluman” ke Penuntut Umum

Mataram (globalfmlombok.com) – Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat resmi melimpahkan tersangka dan barang bukti (tahap II) dalam perkara dugaan dana “siluman” DPRD NTB ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Kamis (15/1/2026).

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Muh Zulkifli Said, membenarkan pelimpahan tahap dua tersebut. Ia menyebutkan, berkas perkara tiga tersangka masing-masing berinisial IJU, MNI, dan HK telah dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa peneliti.

“Tiga tersangka sudah kami limpahkan ke jaksa penuntut umum,” ujar Zulkifli.

Dengan dinyatakannya berkas lengkap, penyidik selanjutnya menyerahkan para tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Setelah tahap II ini, penuntut umum akan fokus menyusun surat dakwaan sebelum melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Mataram.

“Setelah dakwaan rampung, perkara ini akan segera kami limpahkan ke pengadilan,” kata Zulkifli.

Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Mataram, Muhammad Harun Al-Rasyid, mengatakan ketiga tersangka saat ini menjalani penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat.

“Tersangka MNI yang sebelumnya ditahan di Rutan Kelas IIB Praya, Lombok Tengah, sudah dipindahkan ke Lapas Kuripan,” ujarnya.

Dalam perkara dugaan dana “siluman” DPRD NTB ini, Kejati NTB telah menetapkan tiga tersangka, yakni Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD NTB berinisial HK, politisi Partai Demokrat berinisial IJU, serta politisi Partai Perindo berinisial MNI.

Jaksa menyangkakan ketiganya dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketiganya diduga berperan sebagai pemberi uang kepada 15 anggota DPRD NTB yang baru dilantik, dengan total nilai mencapai lebih dari Rp2 miliar.

Terkait kemungkinan penambahan tersangka, Kepala Kejati NTB Wahyudi sebelumnya menyatakan penyidik masih mendalami peran pihak lain dalam perkara tersebut.

“Masih didalami, masih diproses,” kata Wahyudi, Jumat (9/1/2026).

Ia pun belum dapat memastikan apakah jumlah tersangka dalam kasus dugaan dana “siluman” ini akan berhenti pada tiga orang saja.

Diketahui, ketiga tersangka sempat mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Mataram. Namun, hakim tunggal Lalu Moh. Sandi Iramaya menolak permohonan praperadilan tersebut. (mit)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Penyidik Serahkan Tersangka dan Barang Bukti Kasus Dugaan Dana “Siluman” ke Penuntut Umum “

Raih Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha, Ini Desa/Kelurahan Berprestasi NTB

Boyolali (globalfmlombok.com) – Nusa Tenggara Barat berhasil meraih penghargaan desa/ kelurahan berprestasi dan BUMDes Terbaik.Kelurahan Pagesangan Barat meraih predikat Terbaik I lomba tata kelola pemerintahan desa/kelurahan Regional IV dan Desa Lanta, Kabupaten Bima meraih predikat Terbaik II lomba desa tingkat nasional 2025.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj Indah Dhamayanti Putri menerima langsung penghargaan Upakarya Wanua Nugraha dalam puncak peringatan Hari Desa Nasional (Hardesnas) Tahun 2026 di Lapangan Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (15/01/2026) yang diselenggarakan oleh Kemendes PDT dan Kemendagri.

Penghargaan Nasional 2025 itu diserahkan Wamendagri Akhmad Wiyagus atas keberhasilannya membina desa/kelurahan berprestasi.

Penghargaan nasional berikutnya diraih NTB dalam lomba Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diterima Heni Falawati, Direktur BUMdes Warisan Mandiri, Gangga, Lombok Utara dengan predikat terbaik 5 kategori lomba duta BUMDES Nasional 2025, BUMDes Karya Sejati, Sukarara, Loteng menjadi terbaik 8 katagori lomba BUMDes Inspiratif tingkat nasional 2025.

Selain Gubernur, penghargaan kategori Pembina Kelurahan juga diterima oleh Wali Kota Mataram bersama enam Gubernur serta delapan Bupati dan Wali Kota yang menerima penghargaan Upakarya Wanua Nugraha 2025.

Wagub menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas penghargaan tersebut yang dinilai menjadi motivasi bagi daerah untuk terus memperkuat pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.

“Terima kasih, ini merupakan bentuk dukungan kepada kami di daerah yang menunjukkan komitmen dalam pembangunan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta Dukcapil NTB Lalu Hamdi menjelaskan bahwa penghargaan Upakarya Wanua Nugraha diberikan kepada kepala daerah yang dinilai berhasil melakukan pembinaan desa dan kelurahan, khususnya yang berprestasi dalam lomba desa dan kelurahan tingkat nasional (r).

Isu Tambang Ilegal, Wisatawan Inggris Batal Berlibur ke Lombok

Mataram (globalfmlombok.com) – Isu tambang ilegal yang dinilai tidak ramah lingkungan mulai berdampak langsung terhadap sektor pariwisata Nusa Tenggara Barat. Sejumlah wisatawan asal Inggris membatalkan rencana kunjungan ke Lombok setelah menerima informasi adanya aktivitas tambang ilegal di sekitar destinasi wisata.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, H. Lalu Ahmad Nur Aulia mengungkapkan bahwa pembatalan tersebut dilakukan oleh rombongan wisatawan mancanegara yang sebelumnya merencanakan perjalanan wisata bersepeda di wilayah Lombok.
“Ada rombongan pesepeda dari Inggris yang kemarin berencana datang ke Lombok. Namun, karena mereka mendapatkan informasi adanya aktivitas tambang ilegal di sekitar destinasi wisata, akhirnya mereka membatalkan kunjungan ke Indonesia,” ujar Aulia pada kegiatan Musda DPD Astindo NTB pada, Kamis (15/1/26).

Rombongan tersebut berjumlah sekitar 80 orang. Seluruhnya berasal dari Inggris dan sebagian besar tidak menutup kemungkinan merupakan ekspatriat yang sangat memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dalam memilih destinasi wisata.
“Mereka ini sangat concern terhadap isu lingkungan. Begitu mendengar ada aktivitas tambang yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan, mereka langsung mengurungkan niat,” katanya menyayangkan.

Menurut Aulia, wisatawan mancanegara umumnya tidak melihat secara detail jarak lokasi tambang dengan destinasi wisata. Selama isu lingkungan mencuat di satu wilayah, citra destinasi secara keseluruhan ikut terdampak.

“Bagi wisatawan, ketika mendengar Lombok ada isu tambang ilegal, mereka tidak lagi membedakan apakah itu jauh atau dekat dari lokasi wisata. Yang mereka tangkap adalah Lombok memiliki persoalan lingkungan,” katanya.

Aulia kembali menegaskan, persoalan ini menjadi catatan serius bagi semua pihak, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia menilai aktivitas pertambangan yang tidak mengedepankan prinsip sustainable tourism dapat merusak citra pariwisata NTB di mata dunia.
“Pengelolaan tambang yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan harus menjadi perhatian kita bersama. Jika tidak ditangani dengan baik, dampaknya bisa sangat besar bagi pariwisata,” tegasnya.

Ia berharap, seluruh pemangku kepentingan dapat berkoordinasi dan mengambil langkah tegas agar aktivitas yang merusak lingkungan tidak mengganggu perkembangan destinasi wisata unggulan NTB, khususnya Lombok yang selama ini dikenal sebagai tujuan wisata berkelanjutan.(bul)

Tertinggal Motor dan Jaket, Perempuan Asal Malang Dilaporkan Hilang Misterius di Pandanan

Tanjung (globalfmlombok.com) – Seorang perempuan asal Malang, Jawa Timur, dilaporkan hilang secara misterius di area Dusun Pandanan, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Dalam unggahan sejumlah warga di Medsos, perempuan tersebut bernama Levi (35). Kabarnya, ia bermukim di wilayah Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat.

Dalam sejumlah keterangan netizen, korban meninggalkan sepeda motor matic hitam dengan nopol W 2386 NBG. Motor korban terlihat di rute jalan nasional Dusun Pandanan. TKP memiliki spot pemandangan indah, namun menjorok tebing yang di bawahnya terhampar pantai dengan deburan ombak yang cukup ganas.

Hingga berita ini diturunkan, korban tercatat dikabarkan menghilang 3 hari. Pada hari kedua, spot pencarian korban yang melintas jalan nasional tampak ramai karena perhentian pengendara yang penasaran. Tampak pula, aparat kepolisian mengerahkan anjing pelacak, dibantu oleh personil Basarnas, TNI dan personil instansi terkait lainnya.

Keberadaan korban hingga kini belum diketahui setelah sepeda motor dan barang-barang pribadinya ditemukan tergeletak di pinggir jalan raya Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, tepatnya di jalur yang berdekatan dengan jurang.

‎Temuan tersebut pertama kali diketahui warga setempat dan langsung memicu kekhawatiran. Lokasi penemuan kendaraan berada di area ekstrem, sehingga menimbulkan dugaan kuat adanya peristiwa serius yang menimpa korban.

‎Kasat Reskrim Polres Lombok Utara, IPTU Komang Wilandra, kepada wartawan, Kamis (15/1) membenarkan adanya laporan orang hilang tersebut. Saat ini, personil gabungan masih fokus melakukan pencarian dan pendalaman di lapangan.

‎“Benar, ada laporan orang hilang yang masuk di Polsek Pemenang. Sampai saat ini korban belum diketahui dan masih dilakukan pencarian,” ujar Wilandra.

‎Ia menegaskan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi pasti hilangnya korban. Sejumlah keterangan saksi serta barang bukti di lokasi penemuan tengah dikumpulkan dan dianalisis.

‎“Masih dalam tahap lidik. Kami dalami semua kemungkinan dan mengumpulkan keterangan yang diperlukan,” imbuhnya. (ari)

Dihantam Banjir, Jalan Utama Menuju Batu Bangka Rusak Parah

0

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com)–Akses utama menuju Desa Batu Bangka, khususnya Dusun Prajak, Kecamatan Moyo Hilir, tepatnya di ruas Simpang Jalan Negara (SJN) Moyo- Luar kembali terganggu pasca diterjang banjir yang melanda wilayah setempat. Jalan utama menuju dusun tersebut, rusak parah.

“Akses jalan yang putus ini merupakan kejadian berulang yang dipicu curah hujan ekstrem yang mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari berturut-turut,” kata Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa Bagian Barat, Dinas PUPR Provinsi NTB, Mustafa, Kamis, 15 Januari 2026.

Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan debit air sungai di sekitar Kecamatan Moyo Hilir meningkat drastis hingga meluap ke badan jalan dan permukiman warga. Di sejumlah titik, ketinggian air dilaporkan mencapai lebih dari satu meter, sehingga ruas jalan tidak dapat dilalui kendaraan bermotor.

“Selain genangan air, beberapa bagian jalan juga mengalami longsor dan penurunan permukaan, yang semakin memperparah gangguan akses transportasi. Apalagi jalan ini merupakan jalur vital penghubung antar desa dan kecamatan,” ucapnya.

Saat ini kata dia, tim sudah berada di lapangan untuk mulai membuka akses jalan yang sempat terputus. Koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait juga terus dilakukan dalam penanganan darurat.

“Kami menerima laporan banjir sejak pagi hari dan langsung menurunkan tim ke lokasi untuk melakukan penilaian awal terhadap kondisi dan tingkat kerusakan jalan, sekaligus menyiapkan langkah penanganan yang paling efektif,” ujarnya

Ia menyebutkan, langkah awal yang dilakukan yakni pembukaan akses jalan sementara guna memfasilitasi pergerakan masyarakat dan kendaraan bantuan. Selain itu pengurasan genangan air di badan jalan, identifikasi kerusakan struktural seperti longsor dan penurunan permukaan jalan juga dilakukan.

“Tim teknis Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi juga terus melakukan pemantauan kondisi di lapangan. Kami juga sangat mengapresiasi peran aktif masyarakat yang turut membantu proses penanganan darurat,” timpalnya.

” Selain penanganan darurat, kami juga mulai menyusun rencana jangka panjang untuk mencegah banjir berulang. Seperti perbaikan sistem drainase dan penguatan lereng jalan yang rawan longsor,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya menambahkan, saat ini fokus utama pemerintah adalah pemulihan akses jalan agar aktivitas masyarakat kembali normal. Pemerintah juga mulai melakukan kajian penyebab banjir berulang, termasuk faktor tata guna lahan dan keterbatasan infrastruktur drainase.

“Penanganan darurat menjadi prioritas, tetapi langkah pencegahan jangka panjang juga sedang kami siapkan agar kejadian serupa tidak terus terulang,” tukasnya. (ils)

Pengiriman PMI Asal NTB ke Malaysia Terus Menurun, Apjati Soroti Perubahan Generasi hingga Kebijakan “Zero Cost”

Mataram (globalfmlombok.com)—

Jumlah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ke Malaysia terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (DPD Apjati) NTB, H. Edy Sofyan, menyebut penurunan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural, mulai dari perubahan generasi hingga kebijakan penempatan tenaga kerja.

Edy mengungkapkan, pada awal 2000-an, jumlah PMI asal NTB yang berangkat ke Malaysia bisa mencapai 60.000 hingga 70.000 orang per tahun. Namun, pada 2025 jumlah tersebut turun signifikan menjadi sekitar 25.000 PMI, dan pada 2026 diprediksi akan kembali mengalami penurunan.

“Grafik pengiriman PMI asal NTB ke Malaysia memang terus menurun. Tahun ini bahkan diperkirakan lebih rendah dibanding tahun lalu,” kata Edy, Kamis (15/1/2026).

Menurut Edy, faktor utama penurunan berasal dari perubahan generasi pekerja migran, khususnya di wilayah Lombok. Pada masa lalu, banyak warga NTB yang bekerja ke Malaysia tanpa latar belakang pendidikan tinggi. Namun, kondisi tersebut kini berubah.

“Dulu orang tua berangkat ke Malaysia tanpa pendidikan memadai. Sekarang anak-anak mereka sekolah, bahkan sampai perguruan tinggi, lalu bekerja sebagai PNS, polisi, atau profesi lain di dalam negeri. Sementara pasar tenaga kerja Malaysia masih didominasi kebutuhan pekerja dengan pendidikan rendah. Itu proses alam,” ujarnya.

Faktor lain yang dinilai berpengaruh adalah penerapan kebijakan penempatan PMI dengan skema zero cost ke Malaysia. Edy menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang, karena tidak semua sektor tenaga kerja cocok menerapkan konsep tanpa biaya.

Ia menjelaskan, skema zero cost sejatinya hanya benar-benar sesuai untuk sektor nonformal, seperti pekerja ladang dan pembantu rumah tangga. Di luar sektor tersebut, calon PMI tetap harus mengeluarkan biaya tertentu.

“Agent di Malaysia membandingkan Indonesia dengan negara lain seperti Nepal, Bangladesh, India, dan Sri Lanka. Tenaga kerja dari negara-negara itu masuk Malaysia dengan membayar biaya sendiri, bahkan bisa lebih dari Rp40 juta,” kata Edy.

Ia menambahkan, selama dua tahun terakhir, sejumlah perusahaan mitra di Malaysia yang sebelumnya rutin merekrut PMI asal Lombok justru berhenti bekerja sama. Setelah ditelusuri, agen di Malaysia mengaku tidak sanggup menanggung biaya tinggi akibat skema zero cost.

“Untuk satu PMI saja, agen di Malaysia bisa menanggung biaya hingga sekitar Rp20 juta, mulai dari pembayaran ke perusahaan di Indonesia sampai pengurusan visa kerja. Sementara jika mereka mendatangkan tenaga kerja dari Nepal, India, atau Bangladesh, agen tidak perlu mengurus apa pun karena biaya sudah dibayar dari negara asal pekerja,” ujarnya.

Kondisi tersebut, lanjut Edy, membuat Malaysia kini lebih banyak beralih merekrut tenaga kerja dari Pulau Jawa. Salah satu alasannya, pekerja dari Jawa dinilai tidak mudah berpindah perusahaan, sehingga lebih disukai oleh pemberi kerja.

Selain itu, penerapan zero cost juga mendorong meningkatnya minat tenaga kerja dari Pulau Jawa untuk bekerja ke Malaysia, karena tidak dibebani biaya penempatan. Faktor tingginya jumlah angkatan kerja dan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di dalam negeri turut menjadikan Malaysia sebagai pilihan utama bagi pekerja asal Jawa.

“Atas kondisi ini, kebijakan zero cost perlu dikaji ulang, terutama dengan membedakan sektor formal dan nonformal.” ujar Edy.(ris)

Alat Berat Mulai Diturunkan di Pengantap Sekotong, Pemprov NTB Percepat Pemulihan Pascabencana

Mataram (globalfmlombok.com) —

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai menurunkan sejumlah alat berat ke lokasi bencana banjir bandang di Dusun Pengantap, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Kamis (15/1/2026). Alat berat tersebut difokuskan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan aktivitas warga pascabencana.

Penurunan alat berat ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal ke lokasi bencana pada Rabu (14/1/2026) kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB untuk segera melakukan penanganan jangka pendek di wilayah terdampak.

Fokus penanganan awal meliputi pembersihan sedimentasi sungai, pengerukan saluran dan drainase, serta pembukaan akses jalan yang tertutup material banjir. Sejumlah alat berat berupa ekskavator dan truk pengangkut material mulai beroperasi sejak Kamis pagi.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman NTB, Budi Herman, mengatakan bahwa percepatan penanganan ini dilakukan untuk memulihkan kondisi lingkungan dan infrastruktur dasar yang rusak akibat banjir.

“Normalisasi sungai dan saluran air menjadi prioritas agar aktivitas warga bisa kembali berjalan dan untuk mengantisipasi risiko penyakit pascabencana akibat lingkungan yang rusak,” ujar Budi.

Selain penanganan fisik di lapangan, Pemprov NTB dalam beberapa hari terakhir juga telah melakukan berbagai langkah tanggap darurat. Upaya tersebut meliputi penyaluran logistik bantuan primer kepada korban terdampak serta penetapan status tanggap darurat bencana di sejumlah daerah.

Langkah ini dilakukan agar penanganan bencana hidrometeorologi di wilayah Lombok Barat, Lombok Tengah, Bima, dan Dompu dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi, sehingga pemulihan kondisi masyarakat dapat segera terwujud.

Untuk mitigasi jangka panjang, Pemprov NTB juga menyiapkan langkah-langkah penyelamatan lingkungan, terutama di kawasan perbukitan dan wilayah yang terindikasi terdampak aktivitas tambang rakyat di sekitar lokasi bencana. Faktor-faktor tersebut dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya risiko banjir di wilayah tersebut.(ris/r)

BMKG Keluarkan Peringatan Dini Banjir Rob di Pesisir Lombok dan Bima hingga Akhir Januari

Mataram (globalfmlombok.com)—

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob yang berpeluang terjadi di wilayah pesisir Lombok dan pesisir Bima. Peringatan tersebut berlaku mulai 15 Januari 2026 pukul 08.00 WITA hingga 31 Januari 2026 pukul 20.00 WITA.

Kepala Stasiun Meteorologi ZAM, Satria Topan Primadi, menyampaikan bahwa potensi banjir rob dipicu oleh fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan kondisi cuaca berawan hingga hujan sedang serta tinggi gelombang yang cukup signifikan.

“Fenomena pasang air laut maksimum ini berpotensi menimbulkan genangan di wilayah pesisir, terutama di daerah yang lebih rendah dan di sekitar bantaran sungai,” kata Satria dalam keterangan tertulis, Kamis (15/1/2026).

Berdasarkan prakiraan BMKG, kondisi cuaca di Perairan Lembar dan Perairan Sape diperkirakan berawan hingga hujan sedang. Angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan berkisar 5–20 knot. Sementara itu, tinggi gelombang diprakirakan mencapai 1,25 hingga 2,5 meter.

BMKG juga mencatat pasang maksimum air laut diperkirakan mencapai 1,9 meter. Di wilayah Lembar, waktu pasang terjadi pada pukul 19.00 hingga 01.00 WITA, sedangkan di wilayah Sape diperkirakan berlangsung lebih panjang, yakni pada pukul 15.00 hingga 03.00 WITA.

Sejumlah wilayah pesisir dinyatakan berpotensi terdampak banjir rob. Di Pulau Lombok, daerah rawan meliputi Ampenan, Sekarbela, Gerung, Lembar, Pemenang, Jerowaru, dan Labuhan Lombok. Untuk wilayah Sumbawa, potensi dampak terdapat di Sumbawa dan Labuhan Badas.

Sementara itu, di wilayah Bima, daerah yang perlu meningkatkan kewaspadaan antara lain Palibelo, Woha, Bolo, Langgudu, Soromandi, Sape, Rasanae Barat, Hu’u, dan Asakota.

BMKG mengimbau masyarakat yang bermukim di kawasan pesisir, daerah rendah, dan bantaran sungai agar tetap waspada dan siaga terhadap kemungkinan terjadinya banjir rob serta dampak ikutan lainnya.

“Masyarakat diharapkan terus memantau perkembangan informasi cuaca dan gelombang laut terkini melalui kanal resmi BMKG,” ujar Satria.(ris)