Beranda blog Halaman 208

Hujan Disertai Angin Kencang, Sembilan Pohon Tumbang di Mataram

globalfmlombok.com
-
0
Hujan Disertai Angin Kencang, Sembilan Pohon Tumbang di Mataram

MATARAM (globalfmlombok.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram mencatat sedikitnya sembilan pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda Kota Mataram, Selasa (20/1/2026) dini hari sekitar pukul 04.00 Wita. Peristiwa tersebut mengakibatkan kerusakan pada rumah warga, lapak pedagang, serta mengganggu arus lalu lintas di sejumlah titik.

Dari seluruh kejadian, dampak terparah terjadi di Lingkungan Sukaraja Timur Perluasan, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan. Di lokasi tersebut, satu pohon tumbang menimpa dua unit rumah warga dan lima lapak pedagang di sekitarnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram, Ahmad Muzaki, mengatakan data jumlah pohon tumbang masih bersifat sementara dan berpotensi bertambah seiring masuknya laporan dari masyarakat.

“Data awal yang kami terima ada tujuh pohon tumbang. Kemudian masuk dua laporan tambahan, sehingga total sementara menjadi sembilan pohon,” ujarnya, Selasa (20/1/2026).

Ia menjelaskan, proses penanganan dan evakuasi dilakukan secara serentak di sejumlah titik dengan melibatkan berbagai unsur terkait. BPBD menargetkan seluruh evakuasi dapat diselesaikan hingga sore hari agar aktivitas masyarakat dan arus lalu lintas kembali normal, selama tidak ada kendala di lapangan.

Namun demikian, Muzaki mengakui ada beberapa titik yang membutuhkan waktu penanganan lebih lama. Salah satunya di Jalan Tunggal, Lingkungan Sukaraja Timur Perluasan, karena di sekitar pohon tumbang terdapat bentangan kabel listrik.

“Penanganan harus ekstra hati-hati agar tidak membahayakan petugas maupun warga. Untuk itu kami dibantu tenaga teknis dari Dinas Perhubungan,” jelasnya.

Pasca-kejadian, BPBD bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta instansi terkait lainnya berbagi tugas agar seluruh titik pohon tumbang dapat ditangani secara cepat dan merata.

Muzaki juga mengingatkan potensi pohon tumbang susulan masih cukup tinggi. Dalam sepekan terakhir, kecepatan angin dilaporkan mencapai 120 hingga 150 knot, ditambah kondisi tanah yang jenuh air akibat hujan terus-menerus.

“Dengan kondisi tanah yang tidak lagi padat, bukan hanya pohon besar, pohon kecil pun berpotensi tumbang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi, menyebutkan pohon tumbang yang telah teridentifikasi berada di sejumlah titik, antara lain pohon waru di Jalan Brawijaya, beringin karet di Jalan Tunggal Lingkungan Sukaraja Timur Perluasan, pohon saga di Jalan Sriwijaya, trembesi di Jalan Udayana, waru di Sandubaya, ketapang kencana di Moncok Karya, waru di Pondok Perasi Bintaro, serta pohon kurma di Jalan Palapa.

“Jumlah ini masih bisa bertambah karena potensi hujan deras dan angin kencang masih ada,” katanya.

Menurut Nizar, faktor utama penyebab tumbangnya pohon adalah kondisi tanah yang sudah jenuh air akibat hujan berkepanjangan, sehingga daya cengkeram akar melemah. Untuk meminimalkan dampak lanjutan, DLH bersama tim terpadu yang terdiri dari BPBD, Perkim, Dinas Perhubungan, serta didukung TNI, terus melakukan evakuasi pohon tumbang.

“Sebagian besar pohon tumbang menutup badan jalan sehingga harus dilakukan penutupan sementara demi keselamatan pengguna jalan,” jelasnya.

Selain penanganan darurat, DLH juga melakukan langkah antisipasi dengan perampingan pohon di sejumlah ruas jalan protokol, khususnya di Jalan Pejanggik yang dinilai rawan karena terdapat deretan pohon kenari berusia puluhan hingga ratusan tahun.

“Secara visual pohon terlihat kokoh, tetapi kondisi bagian dalam batang tidak selalu bisa diketahui. Karena itu, pengurangan beban pohon perlu terus dilakukan,” ungkap Nizar.

DLH mengimbau masyarakat untuk tetap waspada selama musim hujan dan angin kencang, serta menghindari berteduh maupun memarkir kendaraan di bawah pohon besar saat cuaca ekstrem. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Sembilan Pohon Tumbang di Mataram, Dua Rumah dan Lima Lapak Rusak “

Debit Sungai Jangkuk Naik Signifikan, Dinas PUPR Mataram Tetapkan Status Siaga

globalfmlombok.com
-
0
Debit Sungai Jangkuk Naik Signifikan, Dinas PUPR Mataram Tetapkan Status Siaga

MATARAM (globalfmlombok.com) – Debit air Sungai Jangkuk di Kota Mataram mengalami kenaikan signifikan pada Selasa (20/1/2026) pagi. Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, ketinggian air sungai tersebut mencapai 140 sentimeter dari kondisi normal sekitar 50 sentimeter. Kenaikan debit air ini dipicu oleh curah hujan tinggi yang terjadi di wilayah hulu sungai.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan pemantauan dilakukan terhadap tiga sungai besar yang melintas di wilayah Kota Mataram, yakni Sungai Jangkuk, Sungai Ancar, dan Sungai Unus. Dari hasil pemantauan, Sungai Jangkuk tercatat mengalami kenaikan debit air paling signifikan.

“Sekitar pukul 08.00 Wita, debit air Sungai Jangkuk tercatat mencapai 140 sentimeter dari kondisi normal rata-rata 50 sentimeter. Namun sekitar pukul 10.00 Wita sudah mulai terjadi penurunan sekitar dua sentimeter,” ujarnya, Selasa (20/1/2026).

Ia menjelaskan, lonjakan debit air Sungai Jangkuk dipengaruhi tingginya intensitas hujan di daerah hulu, khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Aliran air dari wilayah tersebut mengalir deras menuju Kota Mataram sehingga menyebabkan peningkatan debit sungai.

“Curah hujan di hulu cukup tinggi, sehingga aliran air yang masuk ke wilayah Kota Mataram meningkat. Kondisi ini tentu harus kita waspadai bersama,” jelasnya.

Menurut Lale, pada ketinggian 140 sentimeter, debit air Sungai Jangkuk sudah masuk dalam kategori siaga. Meski demikian, kondisi tersebut masih berada di bawah ambang kritis yang diperkirakan mencapai sekitar dua meter.

“Dengan ketinggian air tersebut, statusnya sudah siaga. Mudah-mudahan tidak sampai meluap, tetapi masyarakat yang tinggal di sekitar daerah aliran sungai tetap kami minta untuk waspada,” tegasnya.

Sementara itu, untuk dua sungai lainnya, yakni Sungai Ancar dan Sungai Unus, Lale memastikan debit air masih dalam kondisi aman dan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Sebagai langkah antisipasi dan mitigasi bencana, Dinas PUPR Kota Mataram terus melakukan koordinasi dengan petugas pintu air di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan pengendalian aliran air sungai yang masuk ke wilayah Kota Mataram dapat berjalan optimal.

“Kami terus berkoordinasi dengan petugas pintu air agar debit air bisa terkontrol dan potensi risiko banjir dapat diminimalkan,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Debit Sungai Jangkuk Naik Signifikan, Mataram Berstatus Siaga “

Akses Jalan Rusak, Warga Gerebegan Lembar Meninggal Saat Digotong ke Fasilitas Kesehatan

globalfmlombok.com
-
0
Akses Jalan Rusak, Warga Gerebegan Lembar Meninggal Saat Digotong ke Fasilitas Kesehatan

LEMBAR (globalfmlombok.com) – Seorang warga Dusun Gerebegan, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), meninggal dunia setelah gagal mendapatkan penanganan medis akibat akses jalan menuju fasilitas kesehatan yang rusak parah. Peristiwa itu terjadi pada Senin (19/1/2026).

Kepala Desa Jembatan Gantung, Suhaimi, saat dikonfirmasi Selasa (20/1/2026), membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan, warga yang meninggal sempat diupayakan dibawa ke rumah sakit di wilayah dataran rendah yang berjarak sekitar lima kilometer dari permukiman.

“Betul, warga kami meninggal dunia. Informasi yang kami terima, almarhum sebelumnya sakit akibat keracunan dan hendak dibawa ke rumah sakit,” kata Suhaimi.

Karena tidak dapat dilalui kendaraan, korban terpaksa digotong oleh keluarga dan warga menggunakan alat seadanya berupa kain dan kayu. Namun, upaya tersebut tidak berhasil. Di tengah perjalanan, korban terpaksa dibawa kembali ke rumah karena kondisi jalan yang rusak parah dan licin akibat hujan lebat.

“Medannya berat, jalan tanah berbatu dan terjal. Saat hujan, sangat licin dan berbahaya. Akhirnya korban tidak bisa dibawa lebih jauh dan meninggal dunia,” ujarnya.

Suhaimi mengakui, kondisi jalan menuju Dusun Gerebegan memang sangat memprihatinkan. Jalan sepanjang sekitar 3,5 kilometer itu masih berupa jalan tanah yang dibuka secara swadaya oleh pemerintah desa. Keterbatasan anggaran membuat penanganan jalan tersebut tidak maksimal.

“Dari Dana Desa, kami hanya mampu merabat sekitar 120 meter. Tahun ini sebenarnya ingin dilanjutkan, tapi dana desa dipangkas sehingga pekerjaan fisik belum bisa dilakukan,” jelasnya.

Di RT tempat korban tinggal terdapat sekitar 20 kepala keluarga. Sementara jumlah penduduk satu dusun mencapai 700 hingga 800 jiwa. Dua RT, yakni Bentune dan Bunut Ngengkang, disebut memiliki medan yang paling berat dan sulit dijangkau.

Menurut Suhaimi, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebenarnya sudah pernah turun melakukan pengukuran dan pemasangan patok jalan. Saat itu, ada rencana pembangunan jalan penghubung ke Desa Mareje Timur dan Labuan Tereng. Namun hingga kini, rencana tersebut belum terealisasi.

“Kami berharap kejadian ini bisa menjadi perhatian serius Pemkab Lobar agar segera menangani jalan tersebut. Desa kami juga masuk lokus kemiskinan ekstrem,” katanya.

Ia menambahkan, kondisi jalan yang rusak juga menghambat penyaluran bantuan pemerintah. Bahkan, rencana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah itu sempat dibatalkan karena material tidak bisa diangkut ke lokasi akibat akses jalan yang buruk.

“Mudah-mudahan kejadian ini menjadi pelajaran dan perhatian bersama, supaya akses jalan bisa segera diperbaiki demi keselamatan dan kesejahteraan warga,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Digotong ke Fasilitas Kesehatan, Warga Gerebegan Lembar Meninggal di Jalan “

Demo Tuntut Kadispar Lotim dan Stafsus Pariwisata Mundur Berujung Ricuh

globalfmlombok.com
-
0
Demo Tuntut Kadispar Lotim dan Stafsus Pariwisata Mundur Berujung Ricuh

SELONG (globalfmlombok.com) – Aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Lombok Timur (Lotim), Selasa (20/1/2026), yang menuntut Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur Widayat serta Staf Khusus Bupati Bidang Pariwisata Akhmad Roji mundur dari jabatannya, sempat berlangsung ricuh. Massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Peduli Pariwisata Lombok Timur (APPLT) terlibat aksi saling dorong dengan aparat keamanan.

Kericuhan terjadi ketika massa yang membawa bendera Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Himmah NWDI memaksa ingin bertemu langsung dengan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin. Aparat dari Polres Lombok Timur dan Satuan Polisi Pamong Praja berupaya menahan massa agar situasi tetap kondusif.

Sejak awal, Bupati Lombok Timur telah menugaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H. M. Juaini Taofik, untuk menemui massa aksi. Namun tawaran tersebut sempat ditolak. Massa meminta Sekda kembali ke ruang kerjanya dan tetap bersikeras ingin bertemu langsung dengan Bupati. Hingga sekitar pukul 13.00 Wita, tuntutan untuk bertemu Bupati terus disuarakan, sebelum akhirnya mahasiswa bersedia berdialog dengan Sekda yang mewakili Bupati.

Di hadapan massa, Sekda menyampaikan bahwa dirinya diperintahkan langsung oleh Bupati untuk mendengarkan aspirasi, kritik, dan saran dari mahasiswa. Ia menegaskan, Bupati membuka ruang evaluasi apabila hasil investigasi dan masukan dari massa aksi terbukti benar.

“Pesan Bupati, jika memang ada temuan yang valid, silakan disampaikan. Pemerintah daerah terbuka untuk melakukan koreksi, termasuk terhadap pimpinan OPD terkait,” ujar Sekda.

Sekda juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memberikan kesempatan kepada siapa pun untuk mengelola kawasan wisata Montong Meong Labuhan Haji, tidak terbatas pada Sunrise Land Lombok (SLL). Pemerintah, kata dia, tetap membuka ruang dialog dengan pihak SLL maupun pengelola lainnya.

Sebelum bergerak ke Kantor Bupati, massa aksi lebih dulu mendatangi Kantor Dinas Pariwisata Lombok Timur. Kepala Dinas Pariwisata, Widayat, sempat mencoba menemui massa. Namun dialog tidak terjadi. Massa hanya membacakan lima poin tuntutan, lalu melanjutkan aksi ke Kantor Bupati.

Koordinator Umum APPLT, Abd. Kadir Djaelani, menyatakan Kepala Dinas Pariwisata dinilai tidak kompeten memimpin sektor pariwisata Lombok Timur. Menurutnya, berbagai kisruh yang terjadi merupakan dampak dari kebijakan yang tidak tepat sasaran. Ia juga menilai Staf Khusus Bupati Bidang Pariwisata tidak memiliki kapasitas yang memadai.

Salah satu bukti yang disoroti massa aksi adalah pemutusan kontrak kerja sama pengelolaan kawasan wisata Sunrise Land Lombok (SLL) di Montong Meong Labuhan Haji serta kisruh pengelolaan Bale Mangrove. Padahal, menurut massa, pengelolaan berbasis komunitas yang dilakukan SLL telah memberikan dampak positif bagi daerah dan melibatkan pemuda lokal.

“Kawasan itu sebelumnya mangkrak. Setelah dikelola SLL, menjadi lebih tertata dan berkembang. Kebijakan pemutusan kontrak ini kami nilai mematikan inisiatif lokal,” kata Abd. Kadir.

Massa aksi menuntut agar pengelolaan kawasan wisata Montong Meong dikembalikan kepada SLL dan menolak kebijakan Dinas Pariwisata yang memutus kontrak kerja sama tersebut.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur, Widayat, enggan menanggapi tuntutan agar dirinya mundur dari jabatan. Ia mengapresiasi perhatian mahasiswa terhadap sektor pariwisata, namun menyayangkan aksi yang dilakukan tanpa dialog terlebih dahulu.

“Saya berharap ada diskusi yang konstruktif sebelum ada pembar bebas seperti ini,” ujarnya.

Menurut Widayat, seharusnya mahasiswa terlebih dahulu mengambil data secara utuh dari Dinas Pariwisata agar persoalan dapat dilihat secara komprehensif. Ia juga menegaskan bahwa sektor pariwisata membutuhkan suasana yang kondusif.

“Pariwisata tidak butuh berita jelek. Yang dibutuhkan adalah berita baik agar tidak mengganggu vibes pariwisata di Lombok Timur,” katanya.

Terkait SLL, Widayat menegaskan pemerintah tidak mengambil alih pengelolaan secara sepihak. Ia menyebut masa kontrak tahunan SLL berakhir pada 31 Desember 2025. Meski demikian, pengelola masih diberi kesempatan mengelola hingga 4 Januari 2026, sebelum Dinas Pariwisata menerbitkan surat keputusan pada 5 Januari 2026.

“Kami mengambil alih karena sampai 31 Desember 2025 tidak menerima permohonan perpanjangan kontrak,” ujarnya. Jika memang ada surat permohonan, kata dia, pihak SLL dipersilakan menunjukkan bukti tersebut.

Widayat juga mengungkapkan, kontribusi SLL kepada daerah sebesar Rp50 juta per tahun yang dibayarkan dua kali. Sementara itu, sudah ada calon pengelola lain yang menyatakan kesiapan memberikan kontribusi lebih besar, yakni Rp70 juta per tahun dengan pembayaran di muka.

Sebelumnya, Direktur SLL Qori’ Bayyinaturrosy menyatakan pihaknya telah mengajukan permohonan perpanjangan kontrak sejak November 2025 untuk pengelolaan tahun 2026. Ia membantah tudingan tidak bersurat sebelum masa kontrak berakhir dan berharap SLL tetap dipercaya mengelola kawasan wisata tersebut, mengingat besarnya investasi yang telah dikeluarkan untuk menata kawasan yang sebelumnya terbengkalai. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” KRicuh, Demo Tuntut Kadispar Lotim dan Stafsus Pariwisata Mundur “

BMKG Peringatkan Peningkatan Cuaca Ekstrem di NTB hingga 26 Januari

globalfmlombok.com
-
0
BMKG Peringatkan Peningkatan Cuaca Ekstrem di NTB hingga 26 Januari

MATARAM (globalfmlombok.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Madjid memprakirakan terjadinya peningkatan potensi cuaca ekstrem di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) pada periode 20 hingga 26 Januari 2026.

BMKG menyampaikan, saat ini dinamika atmosfer di sekitar wilayah NTB menunjukkan aktivitas yang cukup signifikan. Sejumlah indikator menjadi pemicu meningkatnya potensi cuaca ekstrem, di antaranya terpantau Bibit Siklon Tropis 97S di wilayah pesisir utara Australia, tepatnya di barat daya Teluk Carpentaria, dengan kecepatan angin maksimum mencapai 25 knot dan tekanan udara minimum 998 hPa yang bergerak ke arah barat.

Selain itu, aktifnya fenomena Madden Julian Oscillation (MJO) spasial, gelombang Rossby ekuator, serta gelombang Kelvin di wilayah NTB turut berkontribusi terhadap kondisi atmosfer yang labil. Pertemuan angin dan perlambatan kecepatan angin di sekitar NTB menyebabkan kelembapan udara relatif basah di berbagai lapisan ketinggian, yang mendukung terbentuknya awan-awan hujan.

“Labilitas atmosfer yang cukup kuat mendukung proses konvektif pada skala lokal. Kondisi ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai petir dan angin kencang,” jelas BMKG.

BMKG merinci wilayah yang berpotensi terdampak cuaca ekstrem hampir merata di seluruh NTB. Pada 20 hingga 25 Januari 2026, potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang berpeluang terjadi di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Sementara pada 26 Januari 2026, wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Bima, dan Dompu.

Selain hujan lebat, BMKG juga mengingatkan adanya potensi gelombang tinggi di wilayah perairan NTB. Pada periode 20–22 Januari 2026, gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di Selat Lombok bagian utara, Selat Alas bagian utara, dan Selat Sape bagian utara.

Adapun di wilayah perairan selatan, gelombang dengan kategori tinggi 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Selat Lombok bagian selatan, Selat Alas bagian selatan, Selat Sape bagian selatan, serta Samudera Hindia selatan NTB.

BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, petir, hingga pohon tumbang. Warga diminta memastikan saluran air tetap bersih dari sampah, menghindari aktivitas di luar ruangan saat cuaca ekstrem, memangkas ranting pohon yang rapuh, serta menyiapkan rencana evakuasi dini bagi yang tinggal di daerah rawan bencana. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem di Wilayah NTB hingga 26 Januari “

 
 

Laskar Sasak Nyatakan Dukungan, Gubernur NTB Terima Tongkat Komando Adat

globalfmlombok.com
-
0
Laskar Sasak Nyatakan Dukungan, Gubernur NTB Terima Tongkat Komando Adat

MATARAM (globalfmlombok.com) – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menerima dukungan dari ribuan massa dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Laskar Sasak di halaman Kantor Gubernur NTB, Senin (19/1/2026). Dukungan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen masyarakat adat untuk mengawal program strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan visi NTB Makmur dan Mendunia.

Dalam aksi yang berlangsung tertib dan damai itu, Laskar Sasak menganugerahkan Tongkat Komando “Pegat Male” kepada Gubernur NTB. Tongkat tersebut menjadi simbol kepercayaan, kehormatan, serta kesiapan masyarakat adat untuk bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas dan kelancaran pembangunan daerah.

Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang diberikan. Ia menilai penyampaian aspirasi yang dilakukan Laskar Sasak mencerminkan kedewasaan berdemokrasi serta menjunjung tinggi nilai budaya dan peradaban masyarakat NTB.

“Saya bangga karena Laskar Sasak memberikan contoh bagaimana menyampaikan aspirasi dengan cara yang santun dan beradab. Ini mencerminkan kualitas budaya masyarakat NTB yang tinggi,” ujar Gubernur.

Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan membutuhkan persatuan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, ia mengajak semua komponen, tanpa memandang latar belakang suku dan budaya, untuk bersama-sama mendukung agenda pembangunan daerah.

“Ini saatnya kita bersatu, bukan terpecah-belah. Sasak, Samawa, dan Mbojo harus bergandengan tangan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, seluruh pekerjaan rumah hanya bisa kita selesaikan dengan kebersamaan,” katanya.

Sebagai daerah yang dikenal dengan julukan Pulau Seribu Masjid, Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan kritik. Kritik, menurutnya, merupakan bagian dari demokrasi yang sehat, namun harus disampaikan secara konstruktif dan berlandaskan nilai-nilai agama serta kearifan lokal.

“Kritik itu perlu dan konstruktif, tetapi harus disampaikan dengan cara yang baik. Apa yang ditunjukkan hari ini adalah teladan bagi kita semua,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” KLaskar Sasak Nyatakan Dukungan, Gubernur NTB Terima Simbol Kepercayaan Adat “

Uraian APBD NTB 2026, dari Belanja Tak Terduga, Belanja Transfer hingga Pembiayaan Daerah

globalfmlombok.com
-
0
Uraian APBD NTB 2026, dari Belanja Tak Terduga, Belanja Transfer hingga Pembiayaan Daerah

Mataram (globalfmlombok.com)-

Pemerintah daerah menetapkan total belanja daerah sebesar Rp5.733.692.753.450 dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari jumlah tersebut, belanja transfer menjadi pos terbesar dengan nilai mencapai Rp932,81 miliar.

Berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah, belanja transfer terdiri atas Belanja Bagi Hasil sebesar Rp803,31 miliar dan Belanja Bantuan Keuangan senilai Rp129,49 miliar.

Selain belanja transfer, pemerintah daerah juga mengalokasikan belanja modal sebesar Rp193,48 miliar. Anggaran ini digunakan untuk mendukung pembangunan dan pengadaan aset daerah.

Pemerintah daerah juga menyiapkan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp15 miliar sebagai langkah antisipasi terhadap kebutuhan mendesak, termasuk penanganan keadaan darurat dan kondisi luar biasa.

Dari sisi keseimbangan anggaran, APBD ini mencatat defisit sebesar Rp111,20 miliar. Namun, defisit tersebut ditutup melalui skema pembiayaan daerah.

Pada pos pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan ditetapkan sebesar Rp234 miliar yang seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan mencapai Rp122,79 miliar, yang digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Dengan demikian, Pembiayaan Netto tercatat sebesar Rp111,20 miliar, yang menutup defisit anggaran, sehingga struktur APBD tetap seimbang.(ris/r)

PAD Objek Wisata di Lombok Timur Hanya Capai Rp400 Juta

globalfmlombok.com
-
0
PAD Objek Wisata di Lombok Timur Hanya Capai Rp400 Juta

Selong (globalfmlombok.com) – Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) pada tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target Rp500 juta, realisasi PAD yang berhasil dikumpulkan hanya sebesar Rp400 juta.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim, Samsul Hakim, mengatakan capaian tersebut dipengaruhi terbatasnya jumlah destinasi yang secara langsung dikelola pemerintah daerah. Dari total 183 objek wisata yang ada di Lotim, hanya delapan destinasi yang menjadi fokus pengelolaan PAD oleh Dispar.

Delapan destinasi tersebut meliputi Joben, Timba Nuh, Labuhan Haji, Kerakat, Sembalun Puri Rinjani, Pusuk Sembalun, Kolam Renang Anjani yang dikelola melalui kerja sama dengan desa, Pantai Kura-kura Ekas, serta Bukit Kayangan Labuhan Lombok.

“Target Rp500 juta sebenarnya bisa tercapai. Namun, ada kendala di destinasi Joben yang saat ini masih sepi pengunjung,” ujar Samsul kepada Suara NTB.

Menurutnya, sepinya kunjungan ke Joben dipengaruhi keluhan masyarakat terkait pola pengelolaan dan struktur tarif yang dinilai terlalu mahal. Pengunjung dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10 ribu, ditambah retribusi Rp5 ribu dan asuransi Rp1 ribu.

“Banyak yang menilai tarif ini terlalu besar sehingga perlu dievaluasi. Berbeda dengan destinasi lain seperti Dewi Anjani dan kolam renang desa yang tidak dikenakan PNBP sehingga tarifnya lebih murah,” jelas Samsul.

Untuk meningkatkan kontribusi PAD ke depan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyiapkan langkah strategis dengan mengalihkan pengelolaan kawasan Joben kepada pemerintah daerah. Rencananya, mulai 2026, lahan Joben seluas 25 hektare akan dikontrak oleh Pemda selama 35 tahun dengan nilai Rp35 juta per hektare dan selanjutnya dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Upaya peningkatan terus kami lakukan. Salah satu fokus pada 2026 adalah mengoptimalkan destinasi wisata yang benar-benar potensial dalam menghasilkan PAD,” tegasnya.

Secara keseluruhan, jumlah destinasi wisata di Lombok Timur yang dikelola desa dan pihak swasta mencapai 189 lokasi. Namun, baru tujuh destinasi yang terdaftar dalam aplikasi smart tourism, dan hanya empat di antaranya yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD daerah. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” PAD Objek Wisata di Lotim Hanya Rp400 Juta “

Kasus Dugaan Keracunan MBG, PAAP NTB Desak Polisi Usut SPPG

globalfmlombok.com
-
0
Kasus Dugaan Keracunan MBG, PAAP NTB Desak Polisi Usut SPPG

Praya (globalfmlombok.com) – Pusat Advokasi dan Aksi Pemuda Nusa Tenggara Barat (PAAP NTB) mendesak kepolisian mengusut secara profesional dugaan pemberian susu kedaluwarsa oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Dusun Lanji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, kepada para siswa.

Dugaan tersebut mencuat setelah sejumlah anak mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi susu yang dibagikan. Bahkan, sebagian siswa harus dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama para orang tua.

Sekretaris Jenderal PAAP NTB Muhammad Zulkarnaen, S.H., mengatakan kasus ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut keselamatan dan kesehatan anak-anak.
“Adanya anak-anak yang sampai harus mendapatkan perawatan medis menunjukkan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap ringan. Karena itu, kami mendorong kepolisian untuk mengusutnya secara objektif dan menyeluruh,” ujarnya.

PAAP NTB menilai dugaan tersebut berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C, serta Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Ketentuan-ketentuan tersebut pada prinsipnya memuat ancaman pidana penjara dan/atau denda bagi pihak yang terbukti melanggar,” tegas Zulkarnaen.

Ia menambahkan, apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan terbukti adanya pelanggaran hukum atau kelalaian, maka perkara ini harus diproses secara pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut dinilai penting demi keadilan bagi para korban sekaligus sebagai upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Tengah tengah melakukan investigasi khusus untuk mengungkap penyebab dugaan keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami puluhan murid di Desa Darmaji dan Desa Muncan, Kecamatan Kopang, pada akhir pekan lalu.

Investigasi dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan instansi terkait. Selama proses tersebut berlangsung, seluruh operasional dapur MBG yang menyalurkan makanan di wilayah terdampak untuk sementara waktu dihentikan.

“Pemerintah daerah akan menutup sementara SPPG atau dapur MBG yang terbukti bermasalah untuk dilakukan evaluasi kembali kelayakannya,” ujar Kepala Dikes Lombok Tengah Dr. H. Suardi saat dikonfirmasi Suara NTB, Minggu (18/1/2026). (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kasus Siswa Diduga Keracunan MBG, PAAP NTB Desak Kepolisian Usut SPPG “

Kejati NTB Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Reklamasi Amahami

globalfmlombok.com
-
0
Kejati NTB Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Reklamasi Amahami

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat tengah mengusut dugaan korupsi proyek reklamasi kawasan Amahami, Kelurahan Dara, Kota Bima. Penanganan perkara tersebut saat ini masih berada pada tahap penyelidikan oleh bidang pidana khusus.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB Muh Zulkifli Said, Senin (19/1/2026), mengatakan penyelidikan masih berlangsung dan belum dapat disampaikan secara rinci ke publik. “Sudah penyelidikan, belum juga terungkap,” ujarnya.

Zulkifli menegaskan, pihaknya belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut karena dikhawatirkan dapat mengganggu proses penyelidikan yang sedang berjalan. “Belum bisa menginfokan lebih lanjut. Mengganggu ritmenya nanti,” tandasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Suara NTB, penyelidik Kejati NTB telah melayangkan surat panggilan kepada sejumlah pihak yang memiliki atau menguasai lahan di sekitar kawasan reklamasi Amahami. Informasinya, jaksa telah memanggil sekitar 17 orang, yang terdiri atas mantan petinggi PT PLN, mantan anggota DPRD, hingga warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan di kawasan tersebut.

Data pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bima menunjukkan, pemerintah daerah setempat merealisasikan sejumlah proyek fisik bernilai cukup besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengembangan kawasan Amahami sebagai destinasi wisata. Proyek-proyek tersebut dilaksanakan saat Pemerintah Kota Bima berada di bawah kepemimpinan Wali Kota M. Qurais H. Abidin selama dua periode.

Realisasi proyek fisik tercatat mulai berjalan pada 2017. Pada tahun tersebut, Pemkot Bima mengalokasikan anggaran Rp2,5 miliar untuk penataan kawasan wisata Amahami dengan pelaksana kegiatan berada di bawah satuan kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bima.

Masih pada tahun yang sama, terdapat pula proyek pekerjaan timbunan Pasar Raya Amahami dengan nilai anggaran sekitar Rp1,5 miliar, yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Bima.

Pada tahun anggaran 2018, Pemkot Bima kembali mengucurkan APBD sebesar Rp13,5 miliar untuk proyek pembangunan jalan lingkar Pasar Raya Amahami. Pelaksanaan proyek tersebut juga berada di bawah tanggung jawab Dinas PUPR Kota Bima.

Kawasan Amahami sendiri ditetapkan sebagai salah satu fokus pemerintah daerah dalam pengembangan sektor pariwisata, dengan harapan dapat mendorong lahirnya sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat Kota Bima.

Dalam perkembangan terakhir, pada 2025, pemerintah daerah tercatat berupaya memperoleh dukungan dari pemerintah pusat untuk pekerjaan pengaspalan jalur dua lingkar luar di kawasan Pantai Amahami. Jalur tersebut merupakan hasil reklamasi yang dilaksanakan melalui proyek pada 2018.

Kawasan reklamasi Amahami juga disinyalir menjadi bagian dari objek penanganan kejaksaan seiring terbitnya alas hak kepemilikan atas lahan hasil reklamasi. Berdasarkan data yang ada, selain penguasaan lahan seluas sekitar lima hektare oleh Pemerintah Kota Bima, tercatat pula 28 objek lahan atas nama perorangan dengan luas yang bervariasi, mulai dari tiga are hingga mencapai belasan hektare. (*)

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kejati NTB Usut Dugaan Korupsi Reklamasi Amahi Bima “

1...207208209...395Halaman 208 dari 395