Beranda blog Halaman 205

Sidang Brigadir Nurhadi, Ahli Sebut Cincin Terdakwa AC Sesuai dengan Luka Korban

globalfmlombok.com
-
0
Sidang Brigadir Nurhadi, Ahli Sebut Cincin Terdakwa AC Sesuai dengan Luka Korban

Mataram (globalfmlombok.com) – Sidang lanjutan perkara dugaan pembunuhan Brigadir Muhammad Nurhadi kembali digelar di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (22/1/2026). Dalam persidangan tersebut, jaksa penuntut umum menghadirkan tiga orang ahli untuk memperkuat pembuktian perkara.

Ketiga ahli yang dihadirkan adalah dr. Baiq Widianing Dwi Anjani, dokter umum Rumah Sakit Bhayangkara yang melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah korban; ahli psikologi Pujiarohman yang mendampingi saksi M dalam proses pemeriksaan; serta ahli kedokteran forensik Dr. dr. Arfi Syamsun yang melakukan ekshumasi terhadap jenazah Brigadir Nurhadi.

Kesaksian pertama disampaikan oleh dr. Baiq Widianing Dwi Anjani. Di hadapan majelis hakim, ia mengungkapkan menemukan sebanyak 33 luka pada tubuh almarhum Nurhadi. Luka-luka tersebut tersebar di bagian kepala, badan, tangan, dan kaki korban, dengan jenis luka berupa luka lecet tekan dan luka robek.

“Jumlah luka tersebut sangat mungkin dilakukan oleh lebih dari satu orang,” kata Anjani.

Ia menjelaskan, luka lecet pada wajah korban diduga kuat disebabkan oleh benda tumpul. Jaksa penuntut umum kemudian menunjukkan sebuah cincin akik milik terdakwa AC dan menanyakan kesesuaian benda tersebut dengan luka yang ditemukan.

“Dari bentuk dan ukurannya, cincin tersebut identik dengan luka pada wajah korban,” ujar Anjani.

Namun, Anjani menegaskan bahwa dirinya baru pertama kali melihat cincin tersebut di persidangan. Karena itu, dalam berita acara pemeriksaan (BAP), ia tidak mencantumkan keterangan mengenai keidentikan cincin dengan luka korban.

Pendapat serupa disampaikan oleh ahli kedokteran forensik Dr. dr. Arfi Syamsun. Ia menilai bentuk cincin tersebut sesuai dengan karakter luka lecet tekan yang ditemukan pada tubuh korban.

“Bentuknya sama dengan luka lecet tekan yang ada pada korban,” kata Syamsun.

Selain luka-luka pada permukaan tubuh, Syamsun juga memaparkan adanya dua cedera fatal yang dialami korban, yakni patah tulang lidah dan patah tulang leher. Menurut dia, cedera tersebut dapat menyebabkan kematian dalam rentang waktu sekitar lima hingga 15 menit.

“Patah tulang lidah bisa terjadi akibat cekikan. Tenggelam saja tidak bisa menyebabkan patah tulang lidah,” ujarnya.

Jaksa kemudian memperlihatkan foto rekonstruksi yang menunjukkan korban dalam posisi tengkurap dengan tersangka berada di atas tubuh korban sambil melakukan pitingan. Menanggapi hal tersebut, Syamsun menyatakan kondisi luka lecet tekan, luka robek, hingga cedera fatal pada tubuh korban menjadi masuk akal.

Dalam posisi tersebut, luka robek pada kaki dan lengan korban diduga terjadi akibat perlawanan. Luka itu kemungkinan timbul karena gesekan tubuh korban dengan lantai di sekitar kolam.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa YG dan AC melanggar Pasal 338 dan/atau Pasal 354 ayat (2) dan/atau Pasal 351 ayat (3) dan/atau Pasal 221 juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keduanya terancam pidana penjara maksimal 15 tahun.(*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Ahli Sebut Cincin Terdakwa AC Identik dengan Luka Almarhum Nurhadi “

Atasi Banjir Rob dan Abrasi, Pemkot Mataram Pasang 10.000 Geobag

globalfmlombok.com
-
0
Atasi Banjir Rob dan Abrasi, Pemkot Mataram Pasang 10.000 Geobag

Mataram (globalfmlombok.com) — Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan penanganan jangka pendek untuk mengatasi dampak banjir rob dan abrasi di Lingkungan Pondok Prasi, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemasangan sekitar 10.000 karung bantalan pasir atau geobag sebagai tanggul darurat penahan gelombang pasang.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, mengatakan penanganan difokuskan pada perlindungan permukiman warga dari hempasan gelombang laut melalui pembangunan tanggul darurat yang diperkuat dengan kombinasi geobag dan batu boulder.

“Skemanya, geobag berisi pasir dipasang terlebih dahulu, kemudian ditindih dengan batu boulder. Cara ini sudah pernah kami terapkan di lokasi yang sama dan terbukti cukup efektif serta masih bertahan hingga sekarang,” ujar Lale, Kamis (22/1/2026).

Menurut dia, kebutuhan geobag untuk penanganan darurat tersebut diperkirakan mencapai 10.000 unit. Namun, apabila jumlah geobag tidak mencukupi, pihaknya akan menggunakan karung pasir biasa sebagai alternatif sementara.

Penanganan abrasi dan banjir rob ini direncanakan membentang sepanjang sekitar satu kilometer, mulai dari kawasan Pertamina hingga Lingkungan Pondok Prasi. Dari total panjang tersebut, sekitar 400 meter telah lebih dahulu ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram.

“Sisa penanganan akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan Balai Wilayah Sungai agar penanganannya bisa dilakukan secara menyeluruh,” katanya.

Selain pembangunan fisik tanggul darurat, Lale menyebutkan Wali Kota Mataram telah menginstruksikan sejumlah langkah tanggap darurat lainnya untuk menjamin keselamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.

“Sudah ada perintah dari Pak Wali untuk mendirikan posko di lokasi terdampak. Dinas Sosial juga sudah membangun dapur darurat dan menyiapkan logistik. Semua diarahkan agar segera dilaksanakan,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menegaskan pemerintah daerah juga akan melakukan intervensi terhadap rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan akibat banjir rob dan abrasi.

“Saya sudah menyampaikan kepada Sekda untuk menindaklanjuti upaya perbaikan dan rekondisi rumah warga yang terdampak,” kata Mohan.

Pemkot Mataram berharap langkah penanganan darurat ini dapat meminimalkan dampak lanjutan abrasi dan banjir rob, sembari menyiapkan solusi jangka panjang guna melindungi kawasan pesisir Ampenan dari ancaman bencana serupa di masa mendatang. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Atasi Dampak Banjir Rob dan Abrasi, Pemkot akan Pasang 10.000 Geobag “

Cuaca Ekstrem Melanda NTB, Longsor di Sekotong dan Banjir di Dompu

globalfmlombok.com
-
0
Cuaca Ekstrem Melanda NTB, Longsor di Sekotong dan Banjir di Dompu

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Sejumlah rumah warga di Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, rusak akibat longsor yang terjadi pada Rabu (21/1/2026) sore sekitar pukul 16.30 Wita. Longsor dipicu luapan sungai yang menghantam bantaran hingga merobohkan tanggul penahan permukiman warga.

Kerusakan rumah warga tersebut telah dilaporkan pemerintah desa kepada pihak kecamatan dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pun menurunkan tim untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi terdampak.

Kepala Desa Sekotong Tengah, M. Burham, mengatakan hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut menyebabkan debit air sungai meningkat tajam sehingga menggerus rumah warga yang berada di bantaran sungai.

“Sekitar tiga rumah warga di Dusun Gunung Anyar amblas di bagian belakang akibat longsor di bantaran sungai,” kata Burham, Kamis (22/1/2026).

Menurut dia, di lokasi tersebut sebenarnya telah dibangun beronjong sebagai penahan tebing sungai. Namun, kuatnya arus air menyebabkan beronjong amblas dan tembok rumah warga roboh. Warga terdampak terpaksa mengungsi sementara ke rumah tetangga karena khawatir terjadi longsor susulan.

“Warga tidak berani menempati rumahnya untuk sementara waktu,” ujarnya.

Tim Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lombok Barat telah meninjau lokasi kejadian. Pemerintah desa meminta agar penanganan dilakukan secara menyeluruh, termasuk pembangunan beronjong yang lebih memadai, mengingat rumah warga di sepanjang bantaran sungai dinilai rawan longsor.

“Rumah warga di bantaran sungai itu hampir semuanya mengalami retak,” kata Burham.

Selain longsor, banjir susulan juga melanda sebagian dusun di Desa Sekotong Tengah. Pemerintah desa mengusulkan normalisasi sungai dan drainase secara maksimal agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Sementara itu, bencana hidrometeorologi juga terjadi di Kabupaten Dompu. Di Dusun Samada, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, satu unit rumah warga yang berada di bantaran sungai tergerus arus banjir. Selain itu, badan jalan di sekitar jembatan Dusun Samada juga amblas hingga setengah bagian.

“Selain rumah milik Umi Bunga yang tergerus banjir, rumah milik Wawan di Dusun Bukit Bunga juga terdampak banjir hari ini,” kata Kepala Desa Doropeti, Abdul Malik, Kamis (22/1/2026).

Banjir bandang dan angin puting beliung juga dilaporkan melanda sejumlah desa lain di Kecamatan Pekat. Di Desa Calabai, jaringan perpipaan air bersih sepanjang sekitar 100 meter rusak akibat diterjang banjir. Kerusakan serupa terjadi pada jaringan perpipaan di Desa Beringin Jaya. Sementara di Desa Tambora, satu rumah warga mengalami kerusakan pada bagian atap akibat angin puting beliung. Di Dusun Sori Mangge, Desa Soritatanga, ruas jalan dilaporkan amblas.

Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Dompu, Yani Hartono, membenarkan laporan kerusakan akibat banjir bandang dan angin puting beliung di wilayah Kecamatan Pekat. “Dari laporan yang masuk, bencana terjadi di wilayah Pekat. Untuk wilayah lain, masih kami menunggu laporan,” ujar Yani, Kamis siang.

Ia mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan mengingat Kabupaten Dompu saat ini memasuki musim hujan dengan potensi curah hujan yang masih cukup tinggi dalam sepekan ke depan.

“Masyarakat diimbau mewaspadai potensi hujan ekstrem dan angin kencang yang dapat terjadi secara tiba-tiba,” katanya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Dampak Cuaca Ekstrem, Rumah di Sekotong Rusak, Satu Unit Rumah di Dompu Tergerus Banjir “

Banjir Rob Terjang Pesisir Ampenan, 18 Rumah Warga Rusak Berat

globalfmlombok.com
-
0
Banjir Rob Terjang Pesisir Ampenan, 18 Rumah Warga Rusak Berat

Mataram (suarantb.com) – Gelombang pasang laut yang memicu banjir rob disertai abrasi menerjang kawasan pesisir Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Rabu malam (21/1/2026). Akibat kejadian tersebut, sedikitnya 18 unit rumah warga mengalami kerusakan berat dan dinyatakan tidak layak huni.

Banjir rob mulai terjadi sejak menjelang waktu Isya, sekitar pukul 19.30 Wita, dan mencapai puncaknya pada pukul 23.00 Wita. Air laut meluap ke permukiman warga dengan disertai hempasan ombak yang merusak bangunan rumah serta sejumlah fasilitas di sekitar pesisir.

Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Ahmad Muzaki, mengatakan berdasarkan hasil asesmen di lapangan terdapat sekitar 25 kepala keluarga (KK) atau sekitar 100 jiwa yang terdampak.

“Dari 25 KK yang terdampak, sebanyak 18 rumah mengalami kerusakan berat dan tidak dapat ditempati,” ujar Muzaki, Kamis (22/1/2026).

Saat ini, warga yang rumahnya rusak parah terpaksa mengungsi ke masjid dan rumah kerabat terdekat. BPBD Kota Mataram juga telah mendirikan dua unit tenda komando berukuran besar di Lingkungan Bintaro Jaya sebagai lokasi evakuasi sementara bagi warga terdampak.

Selain menyediakan tempat pengungsian, BPBD bersama Dinas Sosial Kota Mataram menyiapkan dapur umum di Lingkungan Kampung Bugis untuk memenuhi kebutuhan logistik pengungsi. Posko bantuan juga didirikan guna menampung serta mendistribusikan bantuan secara terkoordinasi.

“Kami menyiapkan sekitar 100 paket logistik untuk hari ini, berupa beras, mi instan, minyak goreng, dan kebutuhan dasar lainnya,” kata Muzaki.

Untuk memastikan kondisi kesehatan warga, BPBD akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Mataram guna melakukan pemeriksaan kesehatan di lokasi pengungsian.

Terkait kondisi cuaca, Muzaki menyebut BPBD tetap siaga berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan potensi cuaca ekstrem berupa hujan lebat dan angin kencang hingga 26–27 Januari 2026.

“Kami terus bersiaga agar dampak bencana dapat diminimalkan,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana yang meninjau langsung lokasi banjir rob dan abrasi pada Kamis (22/1/2026) memastikan Pemerintah Kota Mataram telah menyiapkan langkah penanganan darurat bagi warga terdampak.

“Hari ini langsung dibangun posko darurat dan dapur umum di lokasi bencana,” kata Mohan.

Untuk penanganan jangka pendek, Pemkot Mataram bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I akan memasang geobag atau bantalan pasir sebagai tanggul darurat di sejumlah titik abrasi yang dinilai cukup parah.

“Penanganan ini bersifat sementara. Saya sudah meminta BBWS membantu pemasangan tanggul darurat dan sudah disetujui,” ujar Mohan.

Ia menambahkan, pada 2026 pemerintah akan melanjutkan penguatan tanggul dengan pemasangan batu boulder di sepanjang pesisir Ampenan agar struktur penahan ombak lebih kokoh.

Selain itu, Wali Kota menginstruksikan BPBD dan Dinas Sosial untuk tetap siaga di lokasi bencana serta memastikan seluruh kebutuhan dasar warga terpenuhi. Pemerintah kota juga menyiapkan opsi hunian sementara bagi warga yang rumahnya rusak berat.

“Untuk membantu masyarakat membersihkan rumah pascabencana, saya kerahkan seluruh ASN untuk gotong royong,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Diterjang Banjir Rob, 18 Rumah Warga di Pesisir Ampenan Rusak Parah “

Gubernur Iqbal Pastikan Pembangunan Pulau Sumbawa Jadi Prioritas

globalfmlombok.com
-
0
Gubernur Iqbal Pastikan Pembangunan Pulau Sumbawa Jadi Prioritas

SUMBAWA BESAR, (globalfmlombok.com) — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan Pulau Sumbawa guna meretas kesenjangan pembangunan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang selama ini terjadi di berbagai sektor. Salah satu fokus utama pemerintah provinsi adalah peningkatan infrastruktur jalan.

“Pembangunan di Pulau Sumbawa jauh lebih banyak dibandingkan di tempat lain, bahkan dibandingkan dengan kampung halaman saya di Lombok Tengah. Banyak yang kita bangun di Pulau Sumbawa,” kata Gubernur Iqbal kepada wartawan di Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (22/1/2026).

Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur telah dimulai sejak pintu masuk Pulau Sumbawa di Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, terutama pada sektor jalan. Perbaikan jalur dua menuju ibu kota kabupaten yang selama bertahun-tahun menjadi keluhan masyarakat kini telah rampung dan resmi digunakan.

Selain itu, perbaikan jalan di wilayah Lunyuk juga mulai dilakukan. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah belum dapat menyelesaikan seluruh segmen jalan. “Pekerjaan akan dilanjutkan pada tahun 2026,” ujarnya.

Gubernur Iqbal menyebutkan, tiga ruas jalan di Kabupaten Sumbawa yang akan ditangani melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), yakni Tepal–Batudulang, Tepal–Baturotok, dan Lenangguar–Teladan, juga menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTB. Dari tiga ruas tersebut, jalan Tepal–Batudulang ditetapkan sebagai prioritas penanganan pada tahun ini.

“Alhamdulillah, tiga ruas jalan itu masuk dalam daftar IJD. Untuk tahun ini, yang ditangani lebih dulu adalah ruas Tepal–Batudulang yang selama puluhan tahun terisolasi,” kata Iqbal.

Selain itu, pemerintah provinsi juga menaruh perhatian pada ruas jalan Samota sepanjang 1,2 kilometer yang hingga kini masih terputus. Ruas jalan tersebut, termasuk jalan Simpang Jalan Negara (SJN) Moyo–Luair, telah masuk dalam rencana penyelesaian.

“Jalan-jalan yang selama ini menjadi kendala akan tetap kita selesaikan, tentu dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran, baik dari provinsi maupun pusat,” ujarnya.

Di sektor ekonomi, Gubernur Iqbal menyebutkan penempatan proyek Integrated Poultry Industry di Balai Pembibitan dan Hijauan Makanan Ternak (BPHMT) Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, sebagai bentuk keberpihakan pemerintah provinsi terhadap pembangunan Pulau Sumbawa.

“Di sektor peternakan, banyak program pusat yang kita perjuangkan agar bisa masuk ke Pulau Sumbawa. Saya sudah berjanji, Pulau Sumbawa tidak akan saya kesampingkan,” tegasnya.

Sebelumnya, pada Rabu (21/1/2026), Gubernur NTB didampingi Ketua Tim Penggerak PKK NTB Shinta Agathia Soedjoko dan rombongan melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sumbawa dengan meninjau langsung sejumlah ruas jalan menggunakan sepeda motor trail. Kunjungan tersebut dilakukan bersama Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., dan jajaran organisasi perangkat daerah.

Rombongan menelusuri sejumlah ruas prioritas, di antaranya Jalan Lintas Moyo dan ruas Moyo–Luair pada KM 20 dan KM 21,5, serta beberapa persimpangan yang membutuhkan jembatan penghubung. Gubernur menegaskan, ruas jalan provinsi yang paling membutuhkan perbaikan akan menjadi prioritas penanganan.

Ruas-ruas tersebut dinilai penting karena selain menjadi jalur transportasi masyarakat, juga berfungsi sebagai akses utama pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan.

Terkait upaya Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menjaga kawasan hutan, Gubernur Iqbal menilai langkah Bupati Sumbawa sudah tepat dan tegas. Menurut dia, kerusakan hutan berpotensi memicu aliran air tak terkendali yang berdampak pada kerusakan jalan.

“Apa yang dilakukan Bupati Sumbawa sudah benar, menyelamatkan hutan. Ketika tidak ada lagi penahan air, aliran deras bisa membentuk sungai baru dan merusak jalan,” katanya.

Sementara itu, Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot menekankan pentingnya pembangunan saluran air di sejumlah ruas jalan untuk mencegah ambruknya badan jalan. “Hutan harus kita selamatkan dan kita jaga bersama,” ujarnya.

Kepala Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyo Hilir, Abdul Wahab, menyampaikan harapannya agar perbaikan jalan segera direalisasikan setelah peninjauan langsung oleh Gubernur dan Bupati. “Dengan kehadiran langsung Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa, kami yakin persoalan jalan ini segera ditangani,” katanya. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Gubernur Iqbal Jamin Pembangunan di Pulau Sumbawa Jadi Prioritas “

Pemprov NTB Tegaskan PON 2028 Tetap Digelar di NTB dan NTT

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov NTB Tegaskan PON 2028 Tetap Digelar di NTB dan NTT

MATARAM, (globalfmlombok.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 tetap digelar di Provinsi NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik.

Ahsanul Khalik menyatakan hingga saat ini NTB dan NTT masih ditetapkan sebagai tuan rumah PON 2028, sesuai arahan dan persetujuan Presiden Prabowo Subianto kepada Gubernur NTB dan Gubernur NTT dalam pertemuan pada momentum peresmian Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

“NTB dan NTT tetap ditetapkan sebagai tuan rumah PON XXII Tahun 2028. Tidak ada perubahan sebagaimana isu yang beredar,” ujar Ahsanul Khalik dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Kamis (22/1/2026).

Ia menegaskan isu mengenai pemindahan tuan rumah PON 2028 merupakan informasi yang tidak tepat. Menurutnya, yang terjadi adalah penyesuaian skema dan format pelaksanaan PON berdasarkan kesepakatan Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Dalam skema baru tersebut, PON 2028 akan lebih difokuskan pada cabang olahraga yang masuk dalam rumpun Olimpiade. Penyesuaian ini dilakukan agar penyelenggaraan PON lebih efisien, realistis dari sisi pembiayaan, serta terukur dalam kesiapan pelaksanaan, tanpa mengubah status NTB dan NTT sebagai tuan rumah.

Ahsanul Khalik menjelaskan penyesuaian format tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan pembangunan infrastruktur olahraga nasional. Pemerintah pusat menekankan agar penyelenggaraan PON 2028 mengoptimalkan fasilitas olahraga yang telah ada, bukan membangun venue baru yang berisiko membebani keuangan daerah dan tidak berkelanjutan setelah ajang usai.

“Pengalaman PON sebelumnya menunjukkan banyak venue yang kurang dimanfaatkan pasca-event. Karena itu, PON 2028 diarahkan pada renovasi, peningkatan kualitas, dan optimalisasi fasilitas yang sudah ada,” katanya.

Terkait informasi sejumlah cabang olahraga yang direncanakan digelar di Jakarta atau daerah lain, Ahsanul Khalik mengatakan hal tersebut merupakan bagian dari strategi efisiensi serta pemenuhan standar venue. Beberapa cabang olahraga membutuhkan fasilitas khusus dan biaya besar, seperti arena akuatik dan cabang tertentu dengan standar teknis tinggi.

Dalam kondisi tersebut, pemanfaatan venue di daerah lain yang telah memenuhi persyaratan, seperti Jakarta, Jawa Barat, atau wilayah lain, dinilai lebih efektif tanpa mengurangi substansi NTB dan NTT sebagai tuan rumah utama PON 2028.

“Prinsipnya, penyelenggaraan harus berkualitas, tepat guna, dan tidak memaksakan pembangunan baru yang tidak sejalan dengan arahan Presiden,” tegasnya.

Pemprov NTB mengajak masyarakat, media, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan suasana kondusif dalam menyambut PON XXII 2028. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus menyampaikan informasi resmi secara terbuka dan bertanggung jawab.

“Jika ada perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat, Pemprov NTB bersama Pemprov NTT akan menyampaikannya secara resmi,” ujarnya.

Menurut Ahsanul Khalik, PON 2028 menjadi momentum penting untuk menggerakkan ekonomi daerah, mengembangkan sport tourism, serta melahirkan atlet-atlet berprestasi. “NTB siap menyambut PON 2028 dengan kerja nyata, kolaborasi, dan semangat kebersamaan,” pungkasnya. (*)

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kepala Diskominfotik NTB Tegaskan PON 2028 Tetap Digelar di NTB dan NTT “

Pemkot Mataram Siapkan Rp 1,7 Miliar untuk Perluasan Lahan TPAR Kebon Kongok

globalfmlombok.com
-
0
Pemkot Mataram Siapkan Rp 1,7 Miliar untuk Perluasan Lahan TPAR Kebon Kongok

MATARAM, (globalfmlombok.com) — Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,7 miliar untuk sharing pembiayaan perluasan lahan di Tempat Pemrosesan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok, Kabupaten Lombok Barat. Kebijakan ini ditempuh sebagai solusi jangka menengah hingga panjang untuk menangani kondisi darurat sampah di Kota Mataram.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi, mengatakan perluasan lahan TPAR Kebon Kongok direncanakan seluas 3.200 meter persegi dengan total kebutuhan anggaran lebih dari Rp 4,2 miliar.

“Pembiayaan perluasan lahan dilakukan dengan skema sharing, yakni Pemerintah Provinsi NTB sebesar 40 persen, Pemerintah Kota Mataram 40 persen, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat 20 persen,” kata Nizar, Kamis (22/1/2026).

Menurut dia, penambahan lahan menjadi salah satu solusi strategis dalam penanganan sampah di Kota Mataram yang saat ini telah berstatus darurat. Dengan adanya perluasan tersebut, ritase pembuangan sampah ke TPAR Kebon Kongok diharapkan dapat kembali normal.

“Saat ini ritase pembuangan hanya satu kali sehari. Dengan tambahan lahan, kami harapkan bisa kembali menjadi empat ritase,” ujarnya.

Nizar menjelaskan, perluasan lahan seluas 3.200 meter persegi akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebagai penanganan jangka pendek mencakup lahan seluas 400 meter persegi dengan kapasitas tampung sekitar 10.000 ton sampah, yang diperkirakan cukup untuk kebutuhan satu bulan.

Sementara itu, tahap kedua sebagai penanganan jangka menengah mencakup lahan seluas 2.800 meter persegi dengan kapasitas sekitar 63.000 ton. Dengan estimasi timbulan sampah Kota Mataram mencapai 350 ton per hari, lahan tersebut diperkirakan dapat digunakan hingga enam bulan.

“Untuk tahap awal seluas 400 meter persegi, saat ini sedang dilakukan penyiapan lahan, termasuk penataan dan pembangunan talud. Kami targetkan akhir Januari sudah bisa digunakan,” kata Nizar.

Selain solusi jangka pendek dan menengah, Pemkot Mataram juga menyiapkan rencana jangka panjang berupa perluasan lahan seluas sekitar 4.600 meter persegi dengan kapasitas tampung 255.500 ton. Lahan ini diperkirakan mampu menampung sampah hingga 2,5 tahun ke depan.

Terkait skema sharing anggaran, Nizar menjelaskan pembagian biaya disesuaikan dengan volume sampah yang dibuang ke TPAR Kebon Kongok. Kota Mataram disebut sebagai penyumbang sampah terbesar dibandingkan Lombok Barat.

“Karena kontribusi sampah dari Kota Mataram lebih besar, porsi pembiayaannya juga lebih besar, yakni 40 persen. Lombok Barat 20 persen, sementara Provinsi NTB 40 persen untuk mendukung operasional TPA regional,” ujarnya.

Namun demikian, pembayaran sharing anggaran tersebut akan dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah Provinsi NTB. Pemkot Mataram baru akan melakukan penggantian anggaran setelah APBD Perubahan Tahun 2026 disahkan.

Sementara itu, pembatasan ritase pembuangan sampah ke TPAR Kebon Kongok masih diberlakukan satu kali sehari. Kondisi ini menyebabkan penumpukan sampah di hampir seluruh Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kota Mataram yang telah melampaui kapasitas.

“Sambil menunggu penyiapan lahan selesai, kami masih bertahan dengan skema darurat sampah yang ada,” pungkas Nizar. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemkot Mataram Alokasikan Rp1,7 Miliar untuk Perluasan TPAR Kebon Kongok “

Mahasiswa Bima Minta Pemerintah Daerah Transparan soal Anggaran

globalfmlombok.com
-
0
Mahasiswa Bima Minta Pemerintah Daerah Transparan soal Anggaran

BIMA, (globalfmlombok.com) — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bima menggelar aksi demonstrasi untuk mengevaluasi satu tahun kinerja Bupati dan Wakil Bupati Bima. Aksi tersebut menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari kebijakan anggaran daerah, nasib tenaga honorer, lingkungan hidup, hingga kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Bima.

Pengurus Cabang PMII Bima, Burhan, mengatakan aksi ini dilatarbelakangi kekecewaan mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan daerah yang dinilai belum optimal. Salah satu sorotan utama adalah ketidakpastian kebijakan pasca-terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD.

“Kami turun ke jalan untuk mengevaluasi satu tahun pemerintahan daerah. Kebijakan efisiensi anggaran harus dijalankan sesuai ketentuan hukum dan tidak merugikan masyarakat,” ujar Burhan.

Selain Inpres tersebut, mahasiswa juga menyinggung Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang penyesuaian alokasi transfer ke daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833 mengenai penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah. Menurut PMII, kebijakan itu menuntut keterbukaan pemerintah daerah dalam melakukan pergeseran subkegiatan dan belanja.

Dalam aksinya, PMII menyampaikan enam tuntutan. Pertama, mendesak kepala daerah agar tidak menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait pemulangan atau perumahan pegawai honorer. Kedua, meminta transparansi kebijakan dan aliran anggaran program prioritas Selasa Menyapa.

Ketiga, mahasiswa mendesak pemerintah daerah mempertegas kebijakan lingkungan dan menegakkan otonomi daerah dalam pengendalian fungsi kawasan hutan. Keempat, meminta percepatan perbaikan infrastruktur jalan kabupaten serta penguatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB terkait jalan provinsi di wilayah Kabupaten Bima.

Kelima, PMII menuntut transparansi anggaran dana hibah PKK Kabupaten Bima. Keenam, mahasiswa meminta keterbukaan realisasi belanja daerah terkait pergeseran APBD Tahun Anggaran 2025.

Menanggapi tuntutan tersebut, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bima, Drs. Aris Gunawan, M.Si, yang mewakili Bupati Bima, mengatakan pemerintah daerah secara rutin berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB terkait infrastruktur jalan. Usulan perbaikan, kata dia, telah disampaikan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Koordinasi dengan provinsi terus dilakukan. Usulan perbaikan jalan sudah disampaikan dan pelaksanaannya harus melalui proses serta mekanisme yang berlaku,” ujar Aris.

Terkait isu tenaga honorer, Aris menegaskan hingga kini belum ada kebijakan resmi dari Bupati dan Wakil Bupati Bima. “Sampai sekarang belum ada kebijakan. Jika ada surat resmi dari BKN pusat, bupati akan mengundang seluruh OPD untuk membahas langkah yang akan diambil,” katanya.

Sementara mengenai lingkungan dan kawasan hutan, Aris menyebut Pemerintah Kabupaten Bima telah menyurati Pemerintah Provinsi NTB terkait penataan dan pengendalian lingkungan. “Bupati sudah menyampaikan secara resmi dan saat ini menunggu tindak lanjut dari pemerintah provinsi,” ujarnya. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Mahasiswa Desak Transparansi Anggaran “

Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Pesisir Pantai Gading Mapak

globalfmlombok.com
-
0
Mayat Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Pesisir Pantai Gading Mapak

Mataram (globalfmlombok.com) – Sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki tanpa identitas ditemukan di pesisir Pantai Gading, Lingkungan Mapak Belatung, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Kamis (22/1/2026) pagi.

Kapolsek Ampenan Kompol Ahmad Majmuk mengatakan, jasad tersebut pertama kali ditemukan warga sekitar pukul 06.00 Wita. Saat itu, seorang warga bernama Sadri hendak mengecek kondisi cuaca dan situasi di sekitar pesisir pantai.

“Ketika tiba di lokasi, saksi melihat sosok mayat tanpa busana dari kejauhan,” kata Majmuk saat dikonfirmasi, Kamis.

Menurutnya, posisi mayat saat pertama kali terlihat masih terbawa dan terombang-ambing oleh ombak di tepi pantai. Menyadari temuan tersebut, saksi kemudian menghubungi pihak kepolisian.

“Saksi mengirimkan rekaman video penemuan mayat sebagai laporan awal kepada kami,” ujarnya.

Majmuk menjelaskan, kondisi jenazah saat dievakuasi sudah sulit dikenali. Tubuh korban mengalami pembengkakan dan mengeluarkan bau tidak sedap. Polisi menduga korban telah meninggal beberapa waktu sebelum akhirnya terseret arus hingga ke Pantai Gading.

“Hasil penyelidikan awal, korban diduga meninggal dunia akibat terseret arus deras dan tenggelam,” katanya.

Identitas korban hingga kini masih belum diketahui. Namun, polisi memperoleh informasi adanya laporan warga yang hanyut di Sungai Melau, Dusun Mapasan, Desa Sarage, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, beberapa waktu lalu.

“Diperkirakan jenazah yang ditemukan ini merupakan warga yang dilaporkan hanyut tersebut,” jelas Majmuk.

Saat ini, Polsek Ampenan masih meminta keterangan dari sejumlah saksi di lokasi kejadian. Jenazah korban telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Mataram untuk dilakukan pemeriksaan luar guna kepentingan identifikasi lebih lanjut. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Mayat Laki-laki Tanpa Identitas Ditemukan di Pantai Gading “

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional–Provinsi, Hilirisasi Industri Jadi Salah Satu Perhatian APBD NTB 2026

globalfmlombok.com
-
0
Sinkronisasi Program Prioritas Nasional–Provinsi, Hilirisasi Industri Jadi Salah Satu Perhatian APBD NTB 2026

Mataram (globalfmlombok.com)—

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelaraskan program prioritas nasional dengan prioritas pembangunan daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Salah satu fokus diarahkan pada kelanjutan program hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Dalam dokumen sinkronisasi program prioritas nasional dan provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB memperoleh alokasi anggaran untuk mendukung dua program strategis. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dialokasikan anggaran sebesar Rp 2,58 miliar. Anggaran tersebut ditujukan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan industri berbasis potensi lokal.

Selain itu, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri yang juga berada di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendapatkan alokasi lebih besar, yakni Rp 5,89 miliar. Program ini difokuskan pada penguatan perencanaan industri daerah sebagai bagian dari strategi hilirisasi guna meningkatkan daya saing produk unggulan NTB.

Sementara itu, untuk mendukung perlindungan tenaga kerja di tengah pengembangan industri, Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp 250 juta melalui Program Pengawasan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Program ini diharapkan dapat memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan seiring meningkatnya aktivitas industri.

Di sisi lain, program yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, serta pengembangan industri kreatif dan agromaritim juga masuk dalam daftar prioritas. Namun, untuk Program Riset dan Inovasi Daerah yang berada di bawah Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), terdapat perbedaan alokasi anggaran. BRIDA NTB tercatat memperoleh alokasi sebesar Rp 100 juta, sementara pada unit lainnya belum dialokasikan anggaran pada RAPBD 2026.

Sinkronisasi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTB memastikan bahwa program daerah sejalan dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis hilirisasi industri, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan daya saing daerah pada Tahun Anggaran 2026.(ris/r)

1...204205206...395Halaman 205 dari 395