Beranda blog Halaman 204

Gubernur NTB Tinjau Banjir Rob Mataram, Fokus Penanganan Jangka Panjang

Mataram, suarantb.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal meninjau langsung warga terdampak banjir rob di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Kamis (22/1/2026) malam. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan darurat sekaligus mencari solusi jangka panjang atas banjir rob yang kerap melanda kawasan pesisir tersebut.

Mengenakan jas hujan, Gubernur menyusuri permukiman warga dan kawasan pesisir Pantai Ampenan yang terdampak pasang laut. Turut mendampingi dalam kunjungan itu Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB Sadimin, ST., serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak NTB Ahmad Masyhuri.

Banjir rob menerjang pesisir Kota Mataram sejak Rabu (21/1/2026) malam. Selain merendam permukiman warga, gelombang pasang juga menyebabkan abrasi yang mengakibatkan sedikitnya 18 rumah warga mengalami kerusakan.

Berdasarkan pantauan Suara NTB, Gubernur tiba di lokasi sekitar pukul 21.30 Wita. Di hadapan warga Kelurahan Bintaro, Iqbal menyampaikan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan banjir rob secara permanen.

“Sehat-sehat, saling membantu. Kita akan cari solusi permanen,” kata Iqbal saat menyapa warga.

Iqbal mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana untuk merumuskan penanganan jangka panjang. Sementara itu, langkah penanganan sementara akan dilakukan dengan pemasangan geobag di sepanjang pesisir yang terdampak abrasi.

“Abrasi terjadi terus-menerus. Besok akan dilakukan gotong royong pemasangan geobag, tapi itu hanya solusi sementara. Yang terpenting adalah penanganan jangka panjang,” ujarnya.

Untuk kebutuhan dasar warga, Pemkot Mataram telah menyalurkan bantuan logistik serta menyiapkan dapur umum dan posko darurat melalui BPBD Kota Mataram. Pemprov NTB, kata Iqbal, siap memberikan dukungan penuh.

“Kebutuhan jangka pendek seperti logistik sudah tertangani. Setelah itu, kita harus duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh,” katanya.

Iqbal juga mengungkapkan, Pemprov NTB telah menetapkan status tanggap darurat bencana sejak 19 Januari 2026. Dengan penetapan tersebut, pemerintah provinsi dapat menyalurkan bantuan dari Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp16 miliar yang telah dialokasikan dalam APBD 2026.

“Status tanggap darurat ditetapkan untuk seluruh kabupaten/kota karena hampir semuanya terdampak bencana, meskipun tingkatannya berbeda,” ujarnya.

Banjir rob di kawasan tersebut mulai terjadi sekitar pukul 19.30 Wita dan mencapai puncaknya pada pukul 23.00 Wita. Air laut meluap ke permukiman warga disertai hempasan ombak yang merusak bangunan rumah dan fasilitas di sekitar pesisir.

Kepala Lingkungan Bugis, Suherman, mengatakan gelombang tinggi terjadi sejak pukul 20.00 Wita hingga sekitar pukul 01.00 Wita dengan ketinggian diperkirakan mencapai 1,5 meter. Kondisi itu dinilai lebih ekstrem dibanding hari-hari sebelumnya.

“Kami berjaga dari jam delapan malam sampai jam satu dini hari. Gelombangnya besar sekali,” ujarnya.

Ia menambahkan, enam rumah warga mengalami kerusakan paling parah, terdiri atas tiga rumah hanyut dan tiga rumah rusak berat sehingga tidak lagi layak huni. Sejumlah rumah lainnya turut terdampak meski masih dapat digunakan secara terbatas.

Sebagai langkah darurat, Pemprov NTB bersama Pemkot Mataram telah menyiapkan tenda pengungsian bagi warga terdampak. Pemerintah juga membuka opsi penanganan lanjutan, termasuk kemungkinan relokasi sementara sambil menunggu solusi permanen penanganan banjir rob di kawasan pesisir tersebut. (era)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” PTinjau Warga Terdampak Banjir Rob Kota Mataram, Gubernur Iqbal Janjikan Penanganan Permanen “

Gelombang Tinggi, Layanan Kapal Cepat Bali–Bangsal–Senggigi Dihentikan Sementara

Giri Menang, (globalfmlombok.com) – Pelayanan penyeberangan kapal cepat rute Bali–Bangsal, Kabupaten Lombok Utara, menuju Senggigi, Lombok Barat, ditutup sementara akibat cuaca ekstrem. Penutupan dilakukan menyusul peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait ketinggian gelombang yang mencapai 2 hingga 4 meter di Selat Lombok.

Kepala UPP Kelas II Pemenang, Lombok Utara, I Made Oka SH., MH., mengatakan penutupan sementara dilakukan sebagai langkah antisipasi demi keselamatan pelayaran. Keputusan tersebut mengacu pada prakiraan cuaca BMKG setempat.

“Berdasarkan peringatan BMKG, tinggi gelombang rata-rata 2 sampai 4 meter. Atas dasar itu, pelayaran kapal cepat antara Lombok dan Bali kami tutup sementara, baik dari Nusa Penida, Serangan, maupun Padangbai,” kata Made Oka usai pertemuan dengan Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini di Kantor Bupati Lobar, Gerung, Jumat (23/1/2026).

Ia menjelaskan, penutupan layanan kapal cepat dari Bali menuju Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, Bangsal, hingga Senggigi telah berlangsung sejak beberapa hari terakhir dan akan dibuka kembali setelah kondisi cuaca dinyatakan normal oleh BMKG.

“Imbauan ini bersifat nasional, tetapi kondisi cuaca di setiap wilayah bisa berbeda. Namun acuan kami tetap peringatan BMKG setempat dan surat edaran resmi,” ujarnya.

Akibat penutupan tersebut, aktivitas penumpang di Pelabuhan Bangsal maupun Senggigi terpantau sepi. Sejumlah penumpang memilih jalur alternatif melalui Pelabuhan Lembar atau menggunakan transportasi udara.

Dalam kondisi normal, kata Made Oka, terdapat sekitar 25 trip kapal cepat per hari dari Bali ke Bangsal dengan kapasitas kapal bervariasi, antara 150 hingga 200 penumpang. Rata-rata jumlah penumpang per bulan mencapai 2.000 hingga 3.000 orang.

“Dengan situasi cuaca seperti sekarang, jumlah penumpang tentu mengalami penurunan signifikan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Lombok Barat M. Hendrayadi memastikan operasional Pelabuhan Senggigi masih ditutup sementara. “Masih ditutup, tidak ada trip karena cuaca ekstrem,” tegasnya.

Ia menyebutkan, pada kondisi normal, rute Bali–Bangsal–Senggigi dilayani tiga trip per hari dengan jumlah penumpang yang turun di Senggigi sekitar 70 hingga 80 orang per trip. Penutupan sementara ini berdampak pada pendapatan pelabuhan.

Hal senada disampaikan Kepala UPT Pelabuhan Senggigi, Iskandar Zulkarnaen. Menurut dia, sepanjang Januari 2026 kondisi cuaca belum stabil dan terus dipantau secara ketat melalui koordinasi dengan BMKG.

“Sejak pertengahan Januari, aktivitas pelayaran beberapa kali harus dibuka dan ditutup secara situasional mengikuti perkembangan cuaca,” ujarnya.

Iskandar menjelaskan, pada 14–15 Januari lalu, Pelabuhan Senggigi juga sempat ditutup karena tinggi gelombang mencapai 2,5 hingga 4 meter. Hingga Rabu (21/1/2026), kondisi tersebut belum mengalami perubahan signifikan dan masih dinilai berisiko bagi operasional kapal cepat.

“Dengan tinggi ombak sekitar 2,5 sampai 4 meter, kapal-kapal kecil tidak memungkinkan untuk dioperasikan,” katanya.

Penutupan operasional, lanjut Iskandar, tidak hanya terjadi di Senggigi, tetapi juga di sejumlah pelabuhan lain di Lombok dan Bali yang mengikuti instruksi keselamatan dari BMKG.

“Kami tidak ingin mengambil risiko. Keselamatan penumpang dan awak kapal adalah prioritas utama. Jika BMKG menyatakan kondisi sudah aman, jalur pelayaran akan langsung dibuka kembali,” ujarnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Cuaca Ekstrem, Penyeberangan Kapal Cepat Bali-Bangsal-Senggigi Ditutup Sementara “

Bayi Laki-Laki Ditemukan Meninggal di Tepi Kali Koak Selong

Selong, (globalfmlombok.com) – Warga Lingkungan Sekarteja, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, digegerkan dengan penemuan mayat bayi laki-laki di tepi Kali Koak, Jumat (23/1/2026) siang. Bayi tersebut ditemukan dalam kondisi telanjang dan diduga sengaja dibuang sesaat setelah dilahirkan.

Kepala Seksi Humas Polres Lombok Timur, AKP Nikolas Osman, membenarkan adanya penemuan tersebut. Ia mengatakan, laporan diterima pihak kepolisian sekitar pukul 11.40 Wita.

“Mayat bayi ditemukan dalam kondisi tidak mengenakan pakaian, posisi tengkurap, dan tali pusatnya sudah terpotong,” ujar Nikolas saat dikonfirmasi, Jumat.

Penemuan bermula ketika seorang warga setempat, Salman Alfarizi (20), baru selesai mandi di Sumur Koak. Saat melintas di tepi kali, ia melihat sesuatu yang semula dikira bangkai binatang.

“Karena curiga, saksi mendekat dan menyentuh benda tersebut menggunakan kayu. Setelah dibalik, ternyata itu adalah bayi yang sudah meninggal dunia, dalam keadaan telanjang dan berlumuran lumpur,” kata Nikolas mengutip keterangan saksi.

Salman kemudian memanggil warga lain, Idiatun Mashudah (41), dan melaporkan kejadian itu kepada Kepala Lingkungan Sekarteja, Muh. Gozali (48). Tak lama berselang, warga berdatangan ke lokasi dan bayi tersebut dibawa ke Polindes Sekarteja.

Hasil pemeriksaan awal oleh bidan Polindes Sekarteja, Lailatul Afriani, menyebutkan bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut memiliki berat sekitar 3,7 kilogram dengan panjang tubuh 59 sentimeter.

“Melihat kondisi tali pusat yang masih cukup panjang, kuat dugaan bayi tersebut dibuang setelah dilahirkan,” ujar Nikolas.

Untuk kepentingan penyelidikan, jasad bayi dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB guna dilakukan pemeriksaan lanjutan dan otopsi.

“Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan berat dan ukuran bayi, waktu kematian, DNA, serta memastikan apakah bayi dilahirkan secara medis atau nonmedis,” katanya.

Hingga kini, Polres Lombok Timur masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas orang tua sekaligus pelaku pembuangan bayi tersebut. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Bayi Laki-Laki Ditemukan Meninggal di Pinggir Kali Koak Selong

DPP Tetapkan Kepengurusan DPW PKB NTB Periode 2026–2031, Lalu Ari Kembali Menjabat Ketua

0

Mataram (globalfmlombok.com)

Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) resmi menetapkan susunan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk masa bakti 2026–2031.

Dalam struktur kepengurusan tersebut, Dewan Syuro DPW PKB NTB dipimpin oleh TGH Hamdi sebagai ketua, dengan Saleh Hambali sebagai sekretaris. Sementara itu, pada jajaran Dewan Tanfidziyah, Lalu Hadrian Irfani kembali dipercaya menjabat Ketua DPW PKB NTB. Ia didampingi Agus Jasmani sebagai sekretaris dan Lalu Sarjana sebagai bendahara.

Ketua DPW PKB NTB Lalu Hadrian Irfani mengatakan, susunan kepengurusan periode 2026–2031 dirancang untuk memperkuat kerja-kerja politik partai sekaligus memastikan kehadiran PKB secara nyata di tengah masyarakat.

“Fokus utama ke depan adalah menjalankan kerja politik yang membumi dan konsisten membantu masyarakat, serta menempatkan kader PKB NTB di garis depan dalam pelayanan sosial dan pengabdian,” ujar Lalu Hadrian.

Dalam periode kepengurusan tersebut, PKB NTB menargetkan masuk tiga besar perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2029, baik di tingkat DPRD kabupaten/kota, DPRD Provinsi NTB, maupun DPR RI. Selain itu, PKB NTB juga menargetkan penguatan basis partai dengan menyiapkan kader-kader terbaik untuk maju sebagai kepala daerah di sejumlah wilayah potensial.

Upaya tersebut, kata Lalu Hadrian, akan dibarengi dengan konsolidasi dan penguatan struktur organisasi hingga tingkat paling bawah. Dengan kepengurusan baru dan target yang jelas, PKB NTB optimistis dapat meningkatkan peran politik sekaligus memperluas kontribusi nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Terkait agenda organisasi, Lalu Hadrian menyampaikan bahwa pelantikan ketua-ketua DPW PKB se-Indonesia dijadwalkan berlangsung pada 2 Februari 2026 di Jakarta dan akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PKB. Sementara pengukuhan seluruh pengurus DPW PKB NTB direncanakan digelar pada 14 Februari 2026 di Mataram.(ris/r)

Cuaca Ekstrem di NTB, Abdul Hadi Tekankan Pentingnya Kolaborasi, Respons Cepat dan Terkoordinasi

Mataram (globalfmlombok.com)-

Anggota Komisi V DPR RI H. Abdul Hadi menyampaikan keprihatinan atas banjir dan angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam beberapa hari terakhir. Menyusul peringatan dini cuaca ekstrem yang masih berlaku hingga 27 Januari 2026, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi demi keselamatan warga.

Legislator dari daerah pemilihan NTB II (Pulau Lombok) itu menegaskan bahwa penanganan bencana hidrometeorologi membutuhkan sinergi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.

“Saya turut prihatin atas musibah yang menimpa warga di Lombok Barat akibat banjir, serta warga di Mataram dan Sumbawa Barat yang terdampak angin kencang. Dalam kondisi seperti ini, kolaborasi menjadi kunci. Saya mendorong kementerian dan lembaga mitra Komisi V, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BMKG, dan Basarnas, untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam melayani dan melindungi masyarakat,” kata Abdul Hadi di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Abdul Hadi menyoroti kondisi di lapangan, di antaranya genangan banjir di wilayah Sekotong dan Labuapi, serta pohon tumbang di sejumlah titik di Kota Mataram. Menurut dia, penanganan harus dilakukan cepat dengan pendekatan kemanusiaan.

Ia berharap Kementerian PUPR bersama dinas teknis daerah segera memastikan fungsi drainase dan saluran air berjalan optimal agar genangan cepat surut. Sementara itu, kehadiran Basarnas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di titik-titik rawan dinilai penting untuk memberikan rasa aman bagi warga.

Berdasarkan informasi BMKG, potensi hujan lebat dan angin kencang diperkirakan masih akan terjadi di hampir seluruh wilayah NTB. Periode 20–25 Januari 2026 disebut sebagai masa kewaspadaan menyeluruh, mencakup Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, serta wilayah Pulau Sumbawa. Adapun hingga 26–27 Januari 2026, kewaspadaan difokuskan pada Lombok Tengah, Lombok Timur, dan wilayah timur Pulau Sumbawa.

Abdul Hadi mengimbau masyarakat untuk sementara menghindari aktivitas di pesisir selatan NTB karena potensi gelombang tinggi. Ia juga meminta nelayan menunda melaut demi keselamatan serta mengajak warga menertibkan lingkungan dari potensi bahaya seperti pohon rapuh dan baliho yang rawan roboh.

“Kesiapsiagaan dan mitigasi harus dimaksimalkan. Informasi resmi BMKG perlu terus dipantau agar risiko dapat ditekan,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Abdul Hadi mengajak masyarakat untuk berdoa agar kondisi cuaca segera membaik dan warga NTB terhindar dari marabahaya

 

Mataram (globalfmlombok.com)-

 

Anggota Komisi V DPR RI H. Abdul Hadi menyampaikan keprihatinan atas banjir dan angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam beberapa hari terakhir. Menyusul peringatan dini cuaca ekstrem yang masih berlaku hingga 27 Januari 2026, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi demi keselamatan warga.

Legislator dari daerah pemilihan NTB II (Pulau Lombok) itu menegaskan bahwa penanganan bencana hidrometeorologi membutuhkan sinergi erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.

“Saya turut prihatin atas musibah yang menimpa warga di Lombok Barat akibat banjir, serta warga di Mataram dan Sumbawa Barat yang terdampak angin kencang. Dalam kondisi seperti ini, kolaborasi menjadi kunci. Saya mendorong kementerian dan lembaga mitra Komisi V, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BMKG, dan Basarnas, untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam melayani dan melindungi masyarakat,” kata Abdul Hadi di Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Abdul Hadi menyoroti kondisi di lapangan, di antaranya genangan banjir di wilayah Sekotong dan Labuapi, serta pohon tumbang di sejumlah titik di Kota Mataram. Menurut dia, penanganan harus dilakukan cepat dengan pendekatan kemanusiaan.

Ia berharap Kementerian PUPR bersama dinas teknis daerah segera memastikan fungsi drainase dan saluran air berjalan optimal agar genangan cepat surut. Sementara itu, kehadiran Basarnas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di titik-titik rawan dinilai penting untuk memberikan rasa aman bagi warga.

Berdasarkan informasi BMKG, potensi hujan lebat dan angin kencang diperkirakan masih akan terjadi di hampir seluruh wilayah NTB. Periode 20–25 Januari 2026 disebut sebagai masa kewaspadaan menyeluruh, mencakup Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, serta wilayah Pulau Sumbawa. Adapun hingga 26–27 Januari 2026, kewaspadaan difokuskan pada Lombok Tengah, Lombok Timur, dan wilayah timur Pulau Sumbawa.

Abdul Hadi mengimbau masyarakat untuk sementara menghindari aktivitas di pesisir selatan NTB karena potensi gelombang tinggi. Ia juga meminta nelayan menunda melaut demi keselamatan serta mengajak warga menertibkan lingkungan dari potensi bahaya seperti pohon rapuh dan baliho yang rawan roboh.

“Kesiapsiagaan dan mitigasi harus dimaksimalkan. Informasi resmi BMKG perlu terus dipantau agar risiko dapat ditekan,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Abdul Hadi mengajak masyarakat untuk berdoa agar kondisi cuaca segera membaik dan warga NTB terhindar dari marabahaya

Pemprov NTB Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi Tahun Anggaran 2026

Mataram (globalfmlombok.com)-

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelaraskan program prioritas nasional dengan program prioritas provinsi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.

Sinkronisasi ini diarahkan untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur, meningkatkan kualitas lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, serta memperkuat industri kreatif dan agromaritim berbasis koperasi.

Sejumlah program strategis disiapkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana dengan alokasi anggaran yang tersebar di berbagai sektor. Di bidang ketenagakerjaan, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp 700,01 juta untuk Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang dilaksanakan melalui Balai Latihan Kerja (Skill Center). Program ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar kerja dan menjawab kebutuhan industri.

Selain itu, dukungan terhadap tata kelola pemerintahan juga diberikan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dikelola Balai Latihan Kerja (Skill Center) dengan alokasi anggaran Rp 103,67 juta.

Pada sektor infrastruktur, perhatian besar diarahkan pada Program Penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan oleh Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa. Untuk program ini, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,18 miliar. Anggaran tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, penguatan ekonomi kerakyatan dilakukan melalui Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian yang dikelola Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 176,99 juta dan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi agar lebih profesional dan berdaya saing.

Di bidang perlindungan tenaga kerja, Pemprov NTB juga mengalokasikan anggaran Rp 251,18 juta untuk Program Pengawasan Ketenagakerjaan melalui Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pulau Lombok. Program ini bertujuan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan keselamatan kerja.

Keseluruhan program tersebut merupakan bagian dari upaya Pemprov NTB untuk memastikan pembangunan daerah berjalan searah dengan prioritas pembangunan nasional, sekaligus menjawab kebutuhan riil masyarakat melalui peningkatan infrastruktur, kualitas tenaga kerja, dan penguatan ekonomi berbasis koperasi.(ris/r)

Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pemerkosaan Pelajar di Lombok Timur

Selong (globalfmlombok.com) – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur menangkap seorang warga Kecamatan Suralaga berinisial E yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan perampokan terhadap seorang pelajar perempuan berusia 17 tahun asal Kecamatan Sembalun.

Terduga pelaku ditangkap kurang dari 1×24 jam setelah laporan diterima polisi dari pihak keluarga korban. Saat ini, E telah diamankan di Mapolres Lombok Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kepala Satreskrim Polres Lombok Timur, Iptu Arie Kusnandar, Kamis (22/1/2026), menjelaskan peristiwa itu bermula pada Rabu (21/1/2026) pagi. Korban bersama seorang temannya awalnya pergi ke Taman Selong dan berencana melanjutkan perjalanan ke Pantai Labuhan Haji.

“Di taman tersebut, korban bertemu dengan terduga pelaku. Selanjutnya, korban dan terlapor berangkat bersama menuju Pantai Labuhan Haji,” ujar Arie.

Dalam perjalanan, korban terpisah dari temannya. Setibanya di lokasi, terduga pelaku membawa korban ke area yang sepi dan masuk ke kawasan semak-semak. Di lokasi tersebut, korban diduga mengalami kekerasan seksual setelah diancam menggunakan senjata tajam.

Tidak berhenti di situ, terduga pelaku juga diduga merampas harta benda milik korban berupa perhiasan anting-anting serta sejumlah uang.

Mendapat laporan dari keluarga korban yang diwakili ayah korban, tim Satreskrim Polres Lombok Timur langsung melakukan penyelidikan. Berdasarkan hasil penelusuran, polisi berhasil menangkap E di kediamannya di Kecamatan Suralaga. Sejumlah barang bukti turut diamankan.

“Terduga pelaku saat ini telah kami amankan dan proses penyidikan masih terus berlangsung,” kata Arie.

Atas perbuatannya, E dijerat pasal berlapis, yakni tindak pidana kekerasan seksual disertai ancaman kekerasan serta pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman berat. Polisi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera melapor apabila mengetahui atau mengalami tindak kejahatan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Polisi Tangkap Warga Terduga Pemerkosa Pelajar “

Ombudsman Investigasi Dugaan Keracunan Program MBG di Lombok Tengah

Mataram (globalfmlombok.com) – Ombudsman Republik Indonesia merespons serius dugaan kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah pada Sabtu (18/1/2026). Menindaklanjuti peristiwa tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Investigasi dipimpin Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan NTB, Arya Wiguna, bersama Tim Pemeriksa Laporan. Dalam kegiatan di lapangan, tim Ombudsman menggali keterangan awal dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Ketua Yayasan pengelola MBG, serta Koordinator SPPG Kecamatan setempat terkait pelaksanaan program.

Kepala Ombudsman NTB, Dwi Sudarsono, Jumat (23/1/2026), menegaskan bahwa pengawasan ini merupakan bagian dari komitmen Ombudsman dalam mengawal program prioritas Presiden agar pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai ketentuan, aman, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya peserta didik sebagai penerima manfaat.

Saat ini, Ombudsman masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait, termasuk pihak sekolah dan SPPG. Pemeriksaan dilakukan melalui permintaan keterangan serta penelaahan dokumen pendukung untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan program dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan temuan awal, Ombudsman menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan Standar Operasional Prosedur (SOP), khususnya pada mekanisme quality control atau pengendalian mutu keamanan pangan.

“Bahkan terdapat dugaan pemaksaan agar susu yang tidak layak konsumsi tetap didistribusikan kepada penerima manfaat Program MBG,” kata Dwi Sudarsono dalam keterangan resmi, Jumat.

Dalam proses pengawasan, Ombudsman menelaah Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Program MBG. Selain itu, Ombudsman juga mengkaji Keputusan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Nomor 004/05/03/SK.04/02/2025 terkait standar penyediaan dan distribusi susu sebagai dasar penilaian kepatuhan penyelenggara.

Sehubungan dengan temuan tersebut, Ombudsman mendorong penguatan pengawasan dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG. Ombudsman juga mengajak partisipasi aktif masyarakat dan pihak sekolah untuk menyampaikan informasi maupun pengaduan jika menemukan dugaan penyimpangan dalam pelayanan MBG.

“Ombudsman meminta masyarakat tidak ragu melapor apabila menemukan indikasi maladministrasi dalam pelaksanaan program ini,” tegas Dwi.

Sebagai bentuk komitmen mencegah maladministrasi dan melindungi hak masyarakat, Ombudsman RI membuka layanan pengaduan melalui WhatsApp Pengaduan Ombudsman RI di nomor 0811-1323-737. Ombudsman menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas guna memastikan Program MBG berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, keamanan pangan, dan perlindungan hak masyarakat. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Ombudsman RI Investigasi Dugaan Penyimpangan Program MBG di Lombok Tengah “

Cuaca Ekstrem, SDN 47 Ampenan Kembali Tergenang Banjir

Mataram (globalfmlombok.com) – Cuaca ekstrem yang melanda Kota Mataram kembali berdampak pada fasilitas publik. Salah satunya SDN 47 Ampenan yang terendam banjir akibat hujan deras dan luapan air dari rawa di sekitar sekolah.

Pantauan Suara NTB, Kamis (22/1/2026), seluruh area sekolah tergenang air. Meski demikian, genangan belum masuk ke ruang kelas maupun ruang guru, namun hampir mencapai area perpustakaan.

Kepala SDN 47 Ampenan, Siti Khaironi, mengatakan genangan air sudah terjadi sejak Rabu (21/1/2026). Menurut dia, air tidak hanya berasal dari curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir, tetapi juga luapan dari rawa yang berada tepat di samping sekolah.

“Aliran air ini dari sebelah, dari tanah kosong atau rawa. Air dari kampung berkumpul di situ, lalu semuanya mengalir ke area sekolah,” ujar Siti.

Ia menjelaskan, pada Selasa pagi air sempat masuk hingga teras kelas, meski belum sampai menggenangi ruang belajar. Namun, genangan air tidak kunjung surut dan terus meluas akibat aliran air yang kembali masuk dari area rawa.

Upaya penyedotan air sempat dilakukan pihak sekolah. Namun, langkah tersebut tidak efektif karena air terus mengalir masuk. Kondisi ini pun mengganggu aktivitas belajar mengajar siswa.

“Cukup terganggu karena airnya. Lingkungan sekolah jadi becek,” katanya.

Siti menambahkan, banjir di SDN 47 Ampenan hampir selalu terjadi setiap musim hujan. Ia berharap Pemerintah Kota Mataram, khususnya Dinas Pendidikan, dapat memberikan solusi jangka panjang agar kegiatan belajar mengajar tidak terus terganggu.

“Kami berharap ada penanganan permanen. Kemarin kami mendapat kabar dari Pak Kabid Dikdas rencananya akan ada penimbunan,” ujarnya. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” SDN 47 Ampenan Kembali Terendam Banjir “

Elpiji 3 Kg Dijual Hingga Rp35.000, Warga Bima Keluhkan Harga

Bima (globalfmlombok.com) – Warga Kabupaten Bima mengeluhkan tingginya harga elpiji bersubsidi 3 kilogram yang di tingkat eceran mencapai Rp35.000 per tabung. Harga tersebut dinilai semakin memberatkan masyarakat, mengingat elpiji 3 kilogram merupakan kebutuhan harian rumah tangga.

Seorang warga Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Fitri, mengatakan harga gas melon saat ini jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Bahkan, harga di tingkat agen juga bervariasi dan kerap dijual di atas ketentuan.

“Di agen kadang masih Rp25.000, tapi ada juga yang sampai Rp30.000. Kalau beli di warung, harganya bisa Rp35.000,” kata Fitri, Kamis (22/1/2026).

Menurut Fitri, mahalnya harga elpiji 3 kilogram menjadi persoalan utama yang dirasakan masyarakat. Meski demikian, warga tetap terpaksa membeli karena gas melon merupakan kebutuhan pokok untuk memasak.

“Ini kebutuhan harian. Mau tidak mau tetap harus dibeli, walaupun harganya mahal,” ujarnya.

Selain harga yang tinggi, kondisi diperparah dengan pasokan gas yang tidak menentu. Warga kerap kesulitan mendapatkan elpiji dan harus berkeliling mencari ke sejumlah warung maupun agen.

“Kalau mahal tapi gampang didapat mungkin masih bisa dimaklumi. Ini sudah mahal, dapatnya juga susah,” ucapnya.

Untuk mengantisipasi kelangkaan, Fitri mengaku terpaksa menambah jumlah tabung gas di rumahnya agar bisa membeli elpiji saat stok tersedia di agen.

“Sekarang terpaksa nambah tabung. Jadi kalau ada gas, bisa langsung beli. Kalau menunggu habis, bisa berhari-hari tidak masak,” katanya.

Keluhan serupa disampaikan warga lainnya di Kabupaten Bima yang enggan disebutkan namanya. Ia menyebut harga elpiji 3 kilogram yang terus meningkat menjadi beban bagi masyarakat kecil.

“Kalau ada gas, harganya sudah mahal. Tapi karena ini kebutuhan, tetap harus dibeli,” ujarnya.

Ia bahkan harus berkeliling di desanya hingga mendatangi desa tetangga untuk mendapatkan elpiji karena stok di wilayah tempat tinggalnya sering kosong.

Hingga berita ini ditulis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bima belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab kenaikan harga elpiji 3 kilogram maupun langkah pengendalian yang akan dilakukan. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Warga Keluhkan Harga Elpiji 3 Kilogram Mencapai Rp35 Ribu “