Beranda blog Halaman 203

Polisi Tangkap Buruh Harian Lepas di Mataram, Diduga Jadi Pengedar Sabu

Mataram (globalfmlombok.com) – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Mataram menangkap seorang buruh harian lepas berinisial SH yang diduga merangkap sebagai pengedar narkotika jenis sabu di Lingkungan Gontoran Barat, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

Kasatresnarkoba Polresta Mataram, AKP I Gusti Ngurah Bagus Suputra mengatakan, SH ditangkap di pinggir jalan tidak jauh dari rumahnya pada Kamis (22/1/2026) sekitar pukul 18.00 Wita. Saat itu, terduga pelaku diketahui tengah menunggu pembeli.

“Saat ditangkap, yang bersangkutan sedang menunggu pembeli,” ujar Suputra, Jumat (23/1/2026).

Penangkapan tersebut sempat membuat istri SH pingsan karena kaget mengetahui suaminya diamankan polisi dalam kasus narkoba. Selama ini, SH dikenal keluarga dan warga sekitar hanya bekerja sebagai buruh harian lepas.

“Kaget, namanya suami ditangkap polisi pasti syok. Apalagi anak-anaknya juga masih kecil,” ucapnya.

Suputra mengungkapkan, SH diduga setiap hari menjual sabu di lokasi tempat ia ditangkap. Transaksi dilakukan di pinggir jalan dekat jembatan yang menjadi akses masuk ke wilayah Gontoran Barat.

“Memang langganannya tahu dia biasa mangkal di mana. Jadi pembeli datang langsung ke tempat tersebut,” jelasnya.

Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan delapan poket sabu siap edar dengan berat total 4,16 gram. Selain itu, turut diamankan pipa kaca dan sejumlah plastik klip kosong.

Dari hasil pemeriksaan awal, SH mengaku mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang masih satu kampung dengannya. Namun, saat dilakukan pengembangan, orang yang diduga sebagai pemasok itu berhasil melarikan diri.

“Ketika langsung kami datangi, yang bersangkutan tidak ada di rumah,” tambah Suputra.

SH diketahui mengambil sabu dengan harga bervariasi. Untuk pembelian tunai, 1 gram sabu dibayar Rp800 ribu. Sementara jika dibayar dengan cara dicicil, harganya mencapai Rp1,3 juta per gram. Selanjutnya, sabu tersebut dipecah menjadi 16 poket dan dijual seharga Rp100 ribu per poket.

“Selain mendapatkan keuntungan uang, dia juga untung karena ikut memakai. Jadi dia juga pemakai,” tandasnya.

Saat ini, SH beserta barang bukti telah diamankan di Polresta Mataram untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Polisi Tangkap Buruh Harian Lepas di Mataram, Diduga Nyambi Jual Sabu “

Gubernur Dorong Museum Jadi Pusat Peradaban NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal berharap Museum Negeri NTB ke depan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, tetapi berkembang menjadi pusat peradaban Nusa Tenggara Barat.

Harapan tersebut disampaikan Gubernur saat meninjau Pameran Temporer Kain dan Diplomasi Budaya 2026 di Museum Negeri NTB, Jumat (23/1/2026). Kunjungan itu dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Museum Negeri NTB ke-44.

Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten I Setda NTB Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. H. Fathul Gani, M.Si., Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB Hj. Sintha Agathia Iqbal, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB yang juga mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd., serta Kepala Museum Negeri NTB Dr. Ahmad Nuralam, S.H., M.H.

Peringatan HUT Museum Negeri NTB ke-44 tahun ini dikemas dengan nuansa Memori Putih Abu-abu. Para staf dan tamu undangan mengenakan busana putih abu-abu menyerupai seragam SMA sebagai simbol kenangan serta perjalanan panjang museum dalam menjaga memori kolektif masyarakat NTB.

Gubernur menjelaskan, Museum Negeri NTB saat ini telah menyimpan berbagai koleksi bernilai sejarah, mulai dari kain tradisional, keris, lontar, hingga naskah-naskah kuno. Menurutnya, koleksi tersebut sudah sangat memadai untuk dikembangkan menjadi museum-museum tematik atau museum yang terdiversifikasi.

“Kalau mau membuat museum-museum dengan tema khusus, koleksi yang ada di Museum Negeri NTB ini sebenarnya sudah sangat memadai. Tinggal ditambah dari luar, karena di sini sudah menyimpan kain, keris, lontar, dan naskah-naskah tua,” terangnya.

Ia menilai, pengembangan museum tematik akan memberikan pengalaman yang lebih mendalam bagi masyarakat maupun wisatawan yang memiliki minat khusus. Kendati demikian, Museum Negeri NTB tetap menjadi pusat utama yang menyajikan gambaran utuh tentang peradaban NTB.

“Saya membayangkan ke depan Museum Negeri NTB menjadi museum peradaban. Jadi, kalau orang ingin mendapatkan gambaran lengkap tentang NTB, datanglah ke Museum Negeri NTB. Spesialisasinya nanti bisa dikembangkan di tempat lain,” ujarnya.

Terkait kiprah Museum Negeri NTB yang menggelar pameran hingga ke Arab Saudi dan Australia, Gubernur menilai langkah tersebut sebagai bagian dari diplomasi kebudayaan. Menurutnya, diplomasi tidak hanya dilakukan melalui jalur formal atau first track oleh para diplomat, tetapi juga melalui second track seperti diplomasi budaya.

“Apa yang dilakukan Museum Negeri NTB ini adalah langkah yang sangat baik. Ini memperkenalkan sisi lain dari Indonesia melalui budaya. Diplomasi itu kaya, ada first track dan second track, dan museum sudah mengambil peran penting dalam second track tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nuralam mengungkapkan, panitia peringatan HUT Museum Negeri NTB ke-44 ini 99 persen ditangani oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Hal tersebut dimaksudkan agar ke depan mereka memiliki kapasitas dan pengalaman setara ASN dalam menggelar berbagai kegiatan atau event museum. (ham)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Gubernur Ingin Museum Jadi Pusat Peradaban NTB “

Pemkot Mataram Naikkan Status Bencana Menjadi Tanggap Darurat

Mataram, (globalfmlombok.com) –

Pemerintah Kota Mataram meningkatkan status kebencanaan dari siaga menjadi tanggap darurat menyusul banjir dan gelombang pasang yang melanda sejumlah wilayah pesisir, khususnya di Kecamatan Ampenan.

Wali Kota Mataram Mohan Roliskana mengatakan, peningkatan status dilakukan setelah gelombang pasang menerjang permukiman warga di Lingkungan Bugis dan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, pada Rabu (21/1/2026). Dampak bencana tersebut menyebabkan kerusakan rumah warga serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

“Pasca kejadian, seluruh pegawai di lingkungan Pemkot Mataram dibantu TNI dan Polri dikerahkan untuk membersihkan kawasan terdampak,” ujar Mohan saat ditemui, Jumat (23/1/2026).

Mohan menyampaikan, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah penanganan, termasuk relokasi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat ke hunian sementara (huntara). Selain itu, dapur umum juga dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama satu pekan.

“Gelombang pasang ini berdampak langsung pada perekonomian warga. Nelayan tidak bisa melaut dalam kondisi cuaca seperti sekarang,” katanya.

Berdasarkan data sementara, sebanyak 18 unit rumah dilaporkan rusak berat dan ratusan warga terdampak. Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Pemkot Mataram menyiapkan langkah jangka pendek berupa pembangunan tanggul sementara dan pemasangan batu bolder di kawasan pesisir.

“Batu bolder cukup efektif untuk mengurangi hempasan ombak ke permukiman warga,” ujarnya.

Sementara untuk penanganan jangka panjang, Mohan menyebutkan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I merencanakan pembangunan pemecah gelombang (breakwater) pada 2027.

“Informasi yang kami terima dari BWS, pemecah gelombang direncanakan dibangun pada 2027,” kata Mohan.

Ia menegaskan, peningkatan status kebencanaan dilakukan karena kondisi cuaca yang belum kondusif serta mempertimbangkan potensi dampak lanjutan. Dengan status tanggap darurat, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis diminta melakukan intervensi penanganan secara terpadu.

“Kami naikkan status menjadi tanggap darurat agar penanganan bisa lebih cepat dan terkoordinasi,” ujarnya.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram Ahmad Muzaki menambahkan, status tanggap darurat diberlakukan selama 14 hari ke depan. Namun, durasi tersebut masih dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.

“Kami tingkatkan status dari siaga menjadi tanggap darurat selama 14 hari, sambil terus memantau eskalasi bencana,” katanya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemkot Mataram Tingkatkan Status Bencana Jadi Tanggap Darurat “

Atasi Abrasi Ampenan, Pemecah Gelombang Dijadwalkan Dibangun 2027

Mataram, (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kota Mataram menyiapkan langkah cepat dan terukur untuk menangani abrasi di kawasan Pantai Ampenan. Selain penanganan jangka pendek, pemerintah juga merancang solusi permanen berupa pembangunan pemecah gelombang (breakwater) yang direncanakan mulai dikerjakan pada 2027.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Wediahning, mengatakan penanganan awal abrasi di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, dilakukan dengan pembangunan batu bolder di sejumlah titik rawan.

“Untuk jangka pendek, kami membangun batu bolder di tiga lokasi, yaitu Lingkungan Bugis, Loang Baloq, dan Mapak. Pekerjaan ini dibiayai melalui anggaran Dinas PUPR,” ujar Lale, Jumat (23/1/2026).

Selain itu, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I juga akan membangun batu bolder di lokasi lain di sepanjang pesisir Ampenan. Penanganan ini dilakukan secara terpadu antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Kami membangun di tiga lokasi, sementara BBWS juga membangun di titik yang berbeda,” katanya.

Menurut Lale, pemasangan batu bolder cukup efektif menahan gelombang pasang. Hal ini terlihat dari kondisi permukiman warga yang terdampak abrasi, yang umumnya berada di kawasan pesisir tanpa pelindung gelombang.

Meski demikian, pemerintah menilai penanganan tersebut belum cukup. Oleh karena itu, BBWS Nusa Tenggara I telah memberikan persetujuan awal untuk pembangunan pemecah gelombang permanen pada 2027.

“Rencana pembangunan breakwater membutuhkan anggaran sekitar Rp240 miliar. Lokasi pembangunannya akan ditentukan berdasarkan kajian teknis dan perhitungan dari BBWS,” ujar Lale.

Ia menjelaskan, panjang garis Pantai Ampenan mencapai sekitar sembilan kilometer. Namun keterbatasan anggaran membuat pembangunan pemecah gelombang hanya dapat dilakukan di sekitar empat titik prioritas.

“Kalau seluruh garis pantai dibangun pemecah gelombang, anggarannya bisa mencapai triliunan rupiah. Dengan Rp240 miliar, diperkirakan hanya empat lokasi yang bisa ditangani,” katanya.

Terkait desain dan model pemecah gelombang, Lale menegaskan sepenuhnya menjadi kewenangan BBWS. Penyesuaian desain akan mempertimbangkan kedalaman laut, karakter gelombang, serta kondisi teknis lainnya yang berpengaruh terhadap volume dan kekuatan bangunan.

Sementara itu, Ahmad, warga Lingkungan Bugis, berharap pemerintah dapat merealisasikan penanganan jangka panjang tersebut. Menurut dia, warga pesisir Ampenan setiap tahun selalu dihantui gelombang pasang, terutama saat musim barat.

“Kalau bisa jangan terus seperti ini. Setiap musim barat kami tidak tenang, aktivitas terganggu dan barang-barang sering rusak diterjang gelombang,” ujarnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemecah Gelombang akan Dibangun 2027 “

Luapan Sungai Jangkuk Sisakan Tumpukan Lumpur, Damkarmat Turun Tangan

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Mataram mengerahkan dua unit mobil pemadam kebakaran untuk membersihkan lumpur sisa luapan Sungai Jangkuk di sejumlah ruas jalan lingkungan di Kelurahan Kebun Sari dan Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan.

Luapan Sungai Jangkuk terjadi pada Kamis malam (22/1/2026) sekitar pukul 23.30 Wita akibat tingginya debit air dari hulu serta intensitas hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Mataram dalam sepekan terakhir.

Kepala Dinas Damkarmat Kota Mataram, H. Rudi Suryawan, mengatakan pihaknya langsung merespons laporan dari lurah setempat dengan menurunkan dua unit mobil pemadam kebakaran beserta 21 personel untuk melakukan pembersihan lumpur di sepanjang jalan lingkungan yang terdampak.

“Setelah menerima laporan dari lurah setempat, kami langsung turun untuk membersihkan jalan di pinggir Sungai Jangkuk yang tertutup lumpur,” ujarnya, Jumat (23/1).

Pembersihan dilakukan agar jalan kembali steril dari lumpur sisa banjir sehingga aman dan nyaman dilintasi masyarakat, baik pengguna kendaraan maupun pejalan kaki. Lumpur yang mengendap dinilai cukup membahayakan karena membuat permukaan jalan licin.

Ma menjelaskan, dua tim Damkarmat diterjunkan ke dua lokasi berbeda, yakni di sepanjang pinggir Sungai Jangkuk wilayah Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, serta di pinggir Sungai Jangkuk wilayah Kelurahan Dasan Agung.
“Untuk lokasi lainnya, kami masih menunggu laporan atau permintaan dari masyarakat maupun informasi lanjutan dari BPBD,” katanya.

Menurutnya, masing-masing mobil pemadam kebakaran yang diturunkan memiliki kapasitas air sekitar 5.000 liter. Dengan demikian, total air yang digunakan untuk pembersihan mencapai 10.000 liter. Jika kebutuhan air belum mencukupi, petugas akan kembali ke markas untuk mengisi ulang tangki.

Selain membersihkan lumpur di jalan, Damkarmat Kota Mataram juga melakukan penyedotan air di SDN 47 Ampenan yang berlokasi di Kelurahan Bintaro. Genangan terjadi karena posisi halaman sekolah lebih rendah dari badan jalan, ditambah curah hujan tinggi dan luapan air sungai.

“Selain pembersihan lumpur, petugas kami juga melakukan penyedotan air di beberapa titik genangan, termasuk di lingkungan sekolah,” jelas Rudi.

Dalam kondisi cuaca ekstrem, Damkarmat Kota Mataram menyiagakan personel selama 24 jam penuh. Hal ini dilakukan mengingat potensi bencana, baik kebakaran maupun kejadian darurat lainnya, cenderung meningkat saat cuaca ekstrem.

“Skema operasional kami tetap, dua mobil diturunkan ke lokasi bencana, sementara satu unit harus tetap siaga di pos untuk mengantisipasi kejadian lain,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram juga mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dengan segera melaporkan apabila terjadi atau berpotensi terjadi bencana, baik kebakaran maupun kondisi darurat lainnya.

“Tim kami siaga 24 jam dan bisa dihubungi melalui layanan panggilan darurat Call Center Mataram 112,” pungkasnya. (pan)

Sungai Jangkuk Meluap, Tiga Lingkungan di Pejeruk Terdampak

Mataram, (globalfmlombok.com) – Sungai Jangkuk yang melintasi wilayah Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, kembali meluap akibat tingginya debit air dari hulu serta hujan deras yang terjadi dalam sepekan terakhir. Peristiwa ini mengakibatkan tiga lingkungan terdampak dengan total 17 kepala keluarga (KK).

Lurah Pejeruk, Lalu Bagus Afriady, mengatakan luapan Sungai Jangkuk terjadi pada Kamis (22/1/2026) malam sekitar pukul 23.30 Wita. Air sungai sempat naik ke permukiman warga, namun tidak berlangsung lama dan mulai surut sekitar pukul 00.30 Wita.

“Lingkungan yang terdampak bertambah satu, yaitu Lingkungan Kebun Bawak Barat. Dengan demikian, total ada tiga lingkungan yang terdampak,” ujar Bagus, Jumat (23/1/2026).

Sebelumnya, pada Rabu (21/1/2026) pagi, dua lingkungan di Kelurahan Pejeruk lebih dulu terdampak luapan Sungai Jangkuk, yakni Lingkungan Kebon Jeruk dan Lingkungan Pejeruk Abian. Saat itu, air meluap sekitar pukul 05.10 Wita dengan ketinggian mencapai kurang lebih 40 sentimeter atau setinggi bawah lutut orang dewasa.

Luapan air sungai merendam halaman rumah warga dan jalan lingkungan, serta meninggalkan material berupa kayu, sampah, dan lumpur. Kondisi tersebut sempat mengganggu aktivitas warga, terutama akses jalan dan kebersihan permukiman.

Menindaklanjuti kejadian itu, Pemerintah Kelurahan Pejeruk berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Mataram untuk melakukan pembersihan lumpur dan material sisa banjir.

Bagus menyebutkan, luapan air juga menyebabkan sejumlah perabotan rumah tangga warga, seperti tempat tidur, ikut terendam. Untuk penanganan awal, pihak kelurahan bersama warga langsung melakukan evakuasi barang-barang ke lokasi yang lebih aman.

“Penanganan awal langsung kami lakukan dengan membantu warga menyelamatkan barang-barang yang terdampak,” ujarnya.

Guna meningkatkan kewaspadaan di tengah cuaca ekstrem yang diperkirakan masih berlangsung hingga akhir Januari 2026, Pemerintah Kelurahan Pejeruk terus mengimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di bantaran sungai, agar tetap siaga terhadap potensi luapan susulan.

“Imbauan kami sampaikan melalui kepala lingkungan, RT, dan juga pengeras suara masjid agar warga tetap waspada jika air kembali naik,” kata Bagus. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul Tiga Lingkungan Terdampak

Akses Jalan Putus, Pabrik Pengolahan Limbah B3 di Sekotong Lumpuh Total

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Intensitas hujan yang tinggi disertai cuaca ekstrem yang melanda wilayah Sekotong dan sekitarnya, tidak hanya memicu kekhawatiran bagi warga pemukiman. Namun juga mengancam operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengolahan Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) milik Pemerintah Provinsi NTB.

Akses jalan menuju pabrik pengolahan limbah medis B3 di Dusun Koal, Desa Buwun Mas nyaris putus total akibat bencana yang melanda Rabu (21/1/2026) malam. Kondisi jalan tidak bisa dilalui kendaraan besar (roda empat), sehingga aktivitas pabrik pemusnah limbah B3 itu pun lumpuh, tidak bisa beroperasi.

Kerusakan infrastruktur itu dilaporkan oleh Camat Sekotong Andi Purnawan pada Jumat (23/1/2026). Kerusakan jalan yang paling krusial terjadi pada jalur transportasi utama menuju Dusun Koal. Akibat rusaknya badan jalan secara signifikan, aktivitas distribusi limbah medis menuju lokasi insinerator kini mengalami hambatan serius yang berpotensi memicu penumpukan limbah berbahaya di hulu.

Camat Sekotong ini menegaskan, jalur yang rusak ini berada di bawah kendali Pemprov NTB, mengingat fungsinya yang sangat vital bagi operasional aset daerah. Kerusakan ini otomatis melumpuhkan arus logistik sampah medis yang seharusnya diolah secara rutin di fasilitas pengolahan B3 tersebut.

“Ini jalan provinsi yang dari Dusun Lemer ke Dusun Koal, tempat UPT Pengolahan sampah B3 milik Pemprov NTB. Untuk sementara, pengangkut sampah B3 tidak dapat menuju lokasi pengolahannya,” ungkapnya.

Kondisi serupa namun dengan tingkat kerusakan yang berbeda juga terjadi di kawasan Batubong. Tingginya curah hujan telah mengakibatkan badan jalan utama amblas secara signifikan. Titik ini menjadi titik krusial lainnya yang membuat akses menuju Sekotong semakin sulit ditembus oleh kendaraan dengan beban berat.

Sementara itu, Kepala Desa Buwun Mas, Rochidi menekankan bahwa ancaman nyata tidak hanya terlihat pada jalan yang amblas, tetapi juga fenomena keretakan tanah yang mulai merambat ke jalur menuju lokasi insinerator limbah B3. Keretakan ini menjadi risiko tinggi, terutama bagi truk-truk pengangkut dengan tonase besar yang setiap hari melintas.

Kekhawatiran Rochidi didasarkan pada pantauan langsung yang ia lakukan di titik-titik rawan. Ia menyebutkan bahwa kondisi di lapangan sebenarnya jauh lebih mengkhawatirkan daripada apa yang terlihat di permukaan saja. Struktur tanah yang sudah jenuh air membuatnya sangat rentan bergeser di bawah tekanan beban kendaraan. “Bukan hanya retak, sebenarnya kondisinya sudah cukup parah. Saya naik kemarin sore dan memang berbahaya sekali kelihatannya,” tambahnya.

Meskipun saat ini kendaraan roda empat masih memungkinkan untuk melintas di jalur Batubong secara terbatas, Rochidi tetap mengimbau masyarakat dan pengguna jalan untuk mengutamakan keselamatan. “Sementara masih bisa, tadi kebetulan saya bawa mobil juga bisa lewat. Tapi ya itu, harus ekstra hati-hati karena tanahnya sudah amblas,” imbuhnya.

Sementara Ketua Sekber Penanganan bencana sekaligus Sekda Lobar H. Akhmad Saikhu mengatakan pihaknya melalui Dinas PU telah menidaklanjuti kerusakan jalan dampak bencana di pabrik pengolahan limbah B3 di Dusun Koal. “Saya minta Kadis PU koordinasi dengan provinsi terkait jalan itu, dan sudah dilakukan oleh pak Kadis,” ujarnya. (her)

Jaksa Periksa Ajudan Mantan Kepala BPN Sumbawa Kasus Dugaan TPPU

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pengusutan dugaan TPPU itu berangkat dari penyidikan kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk sirkuit Motocross Grand Prix (MXGP) Samota, Sumbawa.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Muh Zulkifli Said, Jumat (23/1/2026) mengatakan, saat ini pihaknya telah mulai memeriksa para saksi di kasus ini. Pada Rabu (21/1/2026) Kejati NTB telah memeriksa tiga orang saksi.

“(Satu orang) merupakan ajudan dari tersangka SBHN (Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Sumbawa),” katanya.

Sementara itu, Zulkifli enggan membeberkan siapa dua orang lainnya yang menjalani pemeriksaan itu. Ketika ditanya apakah dua orang tersebut termasuk dalam orang yang mengantar uang di perkara ini, Ia enggan memberikan keterangan lebih jauh. “Ya, pokoknya nanti lah. Belum bisa saya sampaikan,” sebutnya.

Mantan Kajari Maros itu mengaku Kejati NTB perlu perhatian khusus dalam menangani dugaan TPPU itu. “Sementara itu saja dulu,” tandasnya.

Sebagai informasi, Kejati NTB telah menaikkan pengusutan perkara ini ke tahap penyidikan. Sejumlah langkah pendalaman pun tengah dilakukan, termasuk penelusuran aliran dana (follow the money) serta pelacakan aset yang diduga berkaitan dengan hasil kejahatan (follow the asset).

Sebelumnya pada perkara pengadaan lahan MXGP Samota, Kejati NTB telah menetapkan dua tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah mantan Kepala Badan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa, berinisial SBHN yang saat ini menjabat Kepala BPN Loteng. Serta tim penilai atau appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung’s Zulkarnain berinisial MJ.

Kepada kedua tersangka, penyidik Kejati NTB menyangkakan Pasal 603 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. pasal 20 huruf C dan Pasal 604 jo. 20 huruf C Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kedua tersangka kini menjalani penahanan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat.

Sebelum menetapkan dua tersangka, sebelumnya jaksa telah memeriksa sekitar 50 orang saksi. Termasuk dalam 50 saksi tersebut salah satunya Mantan Bupati Lombok Timur Ali Bin Dachlan alias Ali BD.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa membeli lahan untuk kebutuhan sirkuit MXGP Samota itu pada tahun 2022-2023. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp52 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Di masa Kepala Kejati NTB Enen Saribanon, penyidik sudah menemukan unsur perbuatan pidana korupsi yang mengarah pada dugaan penggelembungan harga beli lahan dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat daerah.

Selain dugaan adanya mark up atau penggelembungan harga dalam proses pembelian tanah, diduga juga ada praktik dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam prosedurnya. (mit)

Banjir Kembali Rendam Puluhan Rumah di Bima

Bima (globalfmlombok.com) – Banjir kembali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bima. Peristiwa ini disebabkan hujan sedang hingga lebat yang terjadi pada, Kamis (22/1/2026). Bencana ini mengakibatkan puluhan rumah warga terendam, fasilitas umum terdampak, serta ratusan warga terkena dampak langsung.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda mengatakan banjir kembali terjadi akibat luapan air dari gunung dan tidak berfungsinya drainase secara optimal di sejumlah lokasi. Ketinggian air bervariasi antara 10-50 sentimeter, menggenangi permukiman, jalan, dan fasilitas umum.

“Banjir terbesar terjadi di Kecamatan Tambora dan Kecamatan Palibelo. Saat ini kondisi air sudah surut dan warga mulai melakukan pembersihan,” ujar pada Jumat (23/1).

Di Kecamatan Tambora, banjir terjadi di Desa Labuan Kananga sekitar pukul 06.00 Wita. Derasnya aliran air dari gunung menyebabkan drainase desa tidak mampu menahan debit air, sehingga air meluap ke permukiman warga dan jalan raya. Ketinggian genangan tercatat antara 10-30 sentimeter.

“Sebanyak 48 unit rumah warga terendam banjir dengan total 48 kepala keluarga terdampak. Warga terdampak tersebar di tiga RT, yakni RT 01 sebanyak 25 KK, RT 03 sebanyak 20 KK, dan RT 04 sebanyak 3 KK. Selain rumah warga, satu unit fasilitas pendidikan SDN 02 Labuan Kananga dan satu unit kantor Desa Labuan Kananga juga terendam banjir,” paparnya.

Nurul Huda menyampaikan, dari kejadian itu tidak ada korban yang dievakuasi atau mengungsi. Masyarakat memilih membersihkan sisa lumpur yang masuk di area pemukiman mereka. “Banjir sudah surut. Warga melakukan pembersihan lumpur secara mandiri. Untuk lahan pertanian dan infrastruktur umum lainnya masih dalam proses pendataan,” katanya.

Banjir juga melanda Desa Bre, Kecamatan Palibelo, sekitar pukul 19.00 Wita. Luapan air menggenangi permukiman warga, jalan pemukiman, dan lahan pertanian dengan ketinggian air antara 10-50 sentimeter. Banjir menggenangi rumah warga di RT 01 dan RT 02 Desa Bre.

Dampak kejadian tersebut menyebabkan enam unit rumah terendam dan enam kepala keluarga atau 19 jiwa terdampak. BPBD mencatat banjir di wilayah ini kerap berulang setiap hujan dengan intensitas tinggi. “Penyebab utama banjir karena drainase tidak mampu menampung debit air dan adanya sampah yang menyangkut di jembatan,” sebutnya.

Ia menambahkan, banjir di Desa Bre mulai berangsur surut dan warga melakukan pembersihan lumpur. Tidak terdapat pengungsian akibat banjir tersebut. Pendataan terhadap dampak lahan pertanian dan infrastruktur umum masih terus dilakukan.

Kerusakan juga terjadi pada ruas jalan lintas Parado–Tente tersebut, diduga dipicu oleh hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Parado selama dua hari terakhir.

Curah hujan tinggi membuat struktur tanah di sekitar Dam Pela Parado menjadi labil, sehingga memunculkan retakan memanjang dan menyebabkan sebagian badan jalan terbelah.

Kondisi itu berdampak langsung pada akses transportasi warga. Untuk sementara, ruas jalan hanya dapat dilalui kendaraan roda dua, sementara kendaraan roda empat belum bisa melintas karena dinilai membahayakan keselamatan. Jika kerusakan bertambah parah dan tidak segera ditangani, warga dari lima desa di Kecamatan Parado terancam

BPBD Kabupaten Bima telah melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, desa, serta unsur TNI-Polri. Tim BPBD melakukan pengamatan lapangan, pendataan, kaji cepat, dan penanganan darurat di wilayah terdampak. “Kebutuhan mendesak saat ini adalah bantuan tanggap darurat serta logistik dan peralatan,” tutupnya. (hir)

Dinsos Mataram Siapkan Dapur Umum Pascabanjir Rob di Ampenan

Mataram, (globalfmlombok.com) – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram mengoperasikan dapur umum selama sepekan untuk melayani warga terdampak banjir rob di Lingkungan Kampung Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan. Setiap hari, sebanyak 600 paket makanan siap saji disalurkan kepada warga yang terdampak.

Langkah tersebut merupakan bagian dari respons cepat Pemerintah Kota Mataram dalam menangani dampak banjir rob dan abrasi yang menerjang kawasan pesisir pada Rabu (21/1/2026) malam. Bencana itu mengakibatkan sedikitnya 18 rumah warga mengalami kerusakan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Lalu Samsul Adnan, mengatakan dapur umum dan posko darurat disiapkan untuk memenuhi kebutuhan makan warga, khususnya mereka yang rumahnya rusak berat dan tidak lagi dapat ditempati.

“Setiap hari kami menyiapkan sekitar 600 paket makanan siap saji, masing-masing 300 paket untuk siang dan 300 paket untuk malam,” kata Samsul, Jumat (23/1/2026).

Menurut dia, paket makanan tersebut didistribusikan langsung kepada warga yang tidak memiliki akses memasak akibat kerusakan rumah. Operasional dapur umum direncanakan berlangsung selama tujuh hari dengan melibatkan personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) serta petugas lapangan dari BPBD Kota Mataram.

Selain makanan siap saji, Dinsos juga menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga dengan kategori rumah rusak ringan. Skema bantuan disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga terdampak.

“Warga yang rumahnya masih bisa digunakan untuk memasak kami berikan paket sembako. Sementara yang tidak memungkinkan, kami bantu dengan makanan siap saji,” ujarnya.

Terkait potensi bencana susulan di tengah cuaca ekstrem, Samsul menegaskan Dinsos tetap siaga penuh. Hal ini sejalan dengan prakiraan BMKG yang menyebutkan cuaca buruk masih berpotensi terjadi hingga sepekan ke depan.

“Jika kondisi di lapangan mengharuskan dapur umum diperpanjang, kami siap. Personel dan logistik tetap disiagakan,” katanya.

Samsul yang juga menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Mataram menambahkan, anggaran operasional dapur umum selama sepekan diperkirakan mendekati Rp100 juta. Dana tersebut bersumber dari bantuan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram.

Dinsos mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap kemungkinan banjir rob susulan dan segera melapor ke posko jika membutuhkan bantuan tambahan. Pemerintah Kota Mataram, kata dia, akan terus memantau kondisi di lapangan dan menyesuaikan jumlah bantuan sesuai kebutuhan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pascabanjir Rob Ampenan, Dinsos Mataram Operasikan Dapur Umum Selama Sepekan “