Beranda blog Halaman 197

Berstatus BTS, 604 Calon PPPK Paruh Waktu Lobar Menanti Kepastian Pelantikan

globalfmlombok.com
-
0
Berstatus BTS, 604 Calon PPPK Paruh Waktu Lobar Menanti Kepastian Pelantikan

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Peserta calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Lombok Barat (Lobar) yang masih berstatus Berkas Tidak Sesuai (BTS) was-was menanti kepastian NIPPPK dari BKN. Menyusul sebagian besar PPPK Paruh Waktu yang telah mendapatkan SK, dilantik oleh Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini pada Rabu (28/1/2026). Dari data Badan Kepegawaian Daerah dan pengembangan SDM (BKD dan PSDM) Lobar terdapat 604 orang belum dilantik.

Salah seorang calon PPPK Paruh Waktu Lobar mengaku telah melengkapi berkas sesuai syarat yang ditentukan. Berkas itu telah diunggah melalui link BKN. Namun setelah mengunggah berkas dan hampir beberapa pekan menanti, NIP-nya belum juga keluar. “Katanya masih ada perlu diperbaiki,” ujar calon PPPK Paruh Waktu yang tidak mau disebut namanya, Rabu (28/1/2026).

Ia pun berusaha melengkapi dan memperbaiki berkas yang dianggap kurang lengkap atau sempurna, seperti kesesuaian ijazahnya. Bahkan dirinya harus ke BKD dan PSDM Lobar untuk konsultasi. Setelah itu ia diminta menunggu. Akan tetapi hingga kini berkasnya tersebut belum ada kabar. “Saya disuruh menunggu sabar, sementara yang lain sudah dilantik,” keluh dia.

Ia mengaku dirundung rasa was-was, khawatir dirinya gagal dilantik menjadi PPPK Paruh Waktu. Wanita berhijab itu pun berharap agar dirinya dan tenaga lain yang belum mendapatkan kepastian soal NIP segera ada kejelasan dari pemerintah. Meskipun ada rencana pelantikan dilakukan bertahap, ia berharap bisa masuk pada pelantikan tahap selanjutnya. “Kami harapkan bisa segera dilantik seperti yang lain,” harapnya.

Sementara itu, Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) mengataka, pelantikan terhadap PPPK Paruh Waktu dilakukan bertahap. Terhadap sisa yang belum dilantik masih diupayakan untuk divalidasi dengan dibantu BKD dan PSDM Lobar.

Hal senada disampaikan kepala BKD dan PSDM Lobar Baiq Mustika Dwi Andi. PPPK Paruh Waktu yang diserahkan SK sebanyak 2.997 orang. “Belum tuntas, jadi target kita sesuai data ada 3.601 orang, sisanya ada sekitar 604 orang yang belum. Dari 604 orang itu ada sekitar 50 orang yang belum keluar NIP-nya,” terangnya.

Menurut Baiq Mustika, akan ada proses tahapan pelantikan selanjutnya sehingga 100 persen PPPK Paruh Waktu bisa mendapatkan SK. “Kita harapkan bisa 100 persen dapatkan SK,” imbuhnya.

Lebih lanjut, kata dia, bagi PPPK Paruh Waktu ini akan dibuatkan kontrak kinerja, yang nanti rencananya dilimpahkan kepada masing-masing kepala OPD tempatnya bekerja. Untuk itu, setelah pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini, tidak ada lagi istilah tenaga kontrak seperti mengacu aturan yang berlaku. Harapannya, PPPK Paruh Waktu yang diangkat menjadikan motivasi dalam meningkatkan kinerjanya. (her)

Pemakaman Perempuan Korban Pembunuhan Anak Digelar Hari Ini

globalfmlombok.com
-
0
Pemakaman Perempuan Korban Pembunuhan Anak Digelar Hari Ini

Mataram (globalfmlombok.com) – Suasana duka dan haru menyelimuti prosesi pemakaman YRA (66), korban pembunuhan disertai pembakaran jasad yang diduga dilakukan oleh anak kandungnya sendiri, BP. Tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenazah almarhumah tiba di lingkungan Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Rabu (28/1/2026).

Jenazah YRA dibawa ke rumah duka di Jalan Perkutut, Monjok Baru, sekitar pukul 10.00 Wita setelah menjalani proses autopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB. Namun, karena rumah korban masih dipasangi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan, jenazah yang telah dimasukkan ke dalam peti kemudian dibawa ke Masjid Al Ishlah yang lokasinya tidak jauh dari rumah duka.

Usai Salat Zuhur, jenazah almarhumah diiringi ratusan pelayat menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) Raudhatul Jannah, Bagirati, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara. Prosesi pemakaman berlangsung khidmat di tengah isak tangis keluarga dan warga yang mengantar ke peristirahatan terakhir.

Sejak jenazah tiba di lingkungan Monjok Baru, warga sekitar, kerabat, serta relasi keluarga silih berganti datang melayat. Duka mendalam terlihat jelas, terutama dari keluarga dekat yang masih sulit menerima kenyataan pahit tersebut.

Aziz, salah seorang tetangga korban, mengaku terkejut saat pertama kali mendengar kabar meninggalnya YRA dengan cara yang begitu tragis. Menurutnya, almarhumah dikenal sebagai pribadi yang ramah dan mudah bergaul di lingkungan tempat tinggalnya.

“Almarhumah orangnya baik. Sering menyapa tetangga, bahkan kalau masak, kadang suka mengantarkan makanan ke rumah kami,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca.

Ia mengaku tidak pernah menyangka YRA akan meninggal dengan kondisi demikian, terlebih dugaan pelaku merupakan anak kandungnya sendiri. “Itu yang paling membuat kami semua terpukul,” katanya lirih.

Terkait sosok BP, Aziz menyebut selama ini yang bersangkutan dikenal baik dalam pergaulan sehari-hari dan tidak pernah menimbulkan masalah dengan warga sekitar. “Kami tidak tahu kalau ada persoalan keluarga. Tidak pernah terdengar,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan tokoh masyarakat setempat, H. Lalu Makmur Said. Ia mengatakan peristiwa tersebut menjadi kejutan besar bagi warga. YRA dikenal sebagai sosok ibu yang baik dan tidak pernah bermasalah di lingkungan.

“Bahkan BP juga dikenal aktif. Dulu pernah menjadi ketua remaja di kompleks ini. Karena itu kami benar-benar tidak menyangka,” katanya.

Sementara itu, Edy Herman, suami korban sekaligus ayah dari terduga pelaku, berusaha tegar menghadapi musibah yang menimpa keluarganya. Di tengah duka mendalam, ia berharap proses hukum tetap berjalan secara adil dan transparan.

Ia juga meminta agar BP menjalani pemeriksaan psikologis untuk mengetahui kondisi kejiwaan anaknya. Menurutnya, langkah tersebut penting guna mengungkap latar belakang peristiwa tragis yang menewaskan istrinya.

Permintaan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya memahami tragedi yang tidak hanya meninggalkan luka mendalam bagi keluarga, tetapi juga mengguncang masyarakat sekitar. (ham)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Hari Ini, NTB Tanda Tangani Kerja Sama Regional dengan Bali dan NTT “

Baznas NTB Baru Himpun 1 Persen dari Potensi Zakat Rp 2,8 Triliun

globalfmlombok.com
-
0
Baznas NTB Baru Himpun 1 Persen dari Potensi Zakat Rp 2,8 Triliun

Mataram (globalfmlombok.com) – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menilai potensi zakat di daerah ini sangat besar, bahkan diperkirakan mencapai Rp2,8 triliun per tahun dari seluruh sektor. Namun hingga kini, realisasi penghimpunan zakat masih belum mencapai 1 persen dari potensi yang ada.

Hal ini sebagaimana disampaikan Wakil Ketua IV Baznas NTB, H. Ahmad Rusli, ditemui di Kantor Baznas NTB, Rabu, 28 Januari 2026. Menurutnya, Provinsi NTB memiliki potensi zakat yang sangat besar jika seluruhnya tergarap secara maksimal oleh lembaga pengelola zakat seperti Baznas dan LAZ.

Dari potensi sekitar Rp 2,8 triliun, yang berhasil dikumpulkan saat ini baru sekitar Rp 190 miliar per tahun (sekitar 7 %). Ini menunjukkan bahwa masih banyak peluang zakat yang belum tergarap, khususnya dari objek-objek yang belum optimal dikelola.

Ia menegaskan, optimalisasi zakat menjadi kunci penting dalam menekan kemiskinan dan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

H. Rusli mengakui, kolaborasi Baznas dengan perusahaan-perusahaan di NTB masih sangat terbatas dalam pengelolaan zakat. Selama ini, kerja sama baru berjalan optimal dengan sektor perbankan, hanya Bank NTB Syariah, termasuk BPR NTB yang baru bekerjasama dengan Baznas NTB.

Padahal, menurutnya, peluang sinergi dengan perusahaan lain, termasuk BUMN, BUMD, DPRD, hingga perusahaan tambang, sangat terbuka, baik melalui zakat, infak, maupun program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Kolaborasi dengan perusahaan sebenarnya bisa sangat luas. Ini terus kami dorong agar ke depan lebih optimal,” jelasnya.

Baznas NTB juga membuka ruang kolaborasi dengan perusahaan tambang yang beroperasi di NTB, yang paling besar disebutnya PT. Amman Mineral Nusa Tenggara, terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan tidak hanya di sekitar wilayah tambang.

Lebih lanjut, H. Rusli juga menyebut sektor pertanian dalam konteks yang luas mencakup pertanian pangan dan hortikultura, kelautan dan perikanan, peternakan, memiliki potensi sebagai penyumbang potensi zakat terbesar di NTB. Dengan luas lahan dan produksi yang tinggi, zakat pertanian dinilai bisa menjadi penggerak utama ekonomi umat jika disalurkan dan dikelola secara maksimal melalui Baznas.

“Pertanian ini potensinya sangat besar. Zakatnya jelas aturannya, 5 persen sampai 10 persen dari hasil produksi, wajib disalurkan. Kalau ini benar-benar terkumpul, dan disalurkan untuk dalam bentuk program pemberdayaan masyarakat, tidak akan ada lagi masyarakat yang miskin,” katanya.

Untuk meningkatkan penghimpunan zakat, Baznas NTB akan terus melakukan edukasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, masyarakat, pemerintahan, maupun korporasi. Baznas NTB juga membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat desa dan masjid. Melalui UPZ, masyarakat diharapkan lebih mudah menunaikan zakat, infak, dan sedekah secara terorganisir.

“Kami tidak bicara soal pemaksaan, tapi soal kesadaran. Zakat ini perintah agama. Tugas kami adalah menyadarkan dan memfasilitasi,” tegasnya.

Menurut H. Rusli, pengelolaan zakat secara kelembagaan jauh lebih berdampak dibandingkan penyaluran secara pribadi, karena zakat yang dikelola Baznas diarahkan pada pemberdayaan, bukan sekadar bantuan konsumtif.

“Kalau disalurkan sendiri, mustahik akan tetap jadi mustahik. Tapi kalau lewat Baznas, kita dorong masyarakat berdaya, punya usaha, bahkan suatu saat bisa berzakat. Jadi masyarakat sasaran tidak hanya sebagai subjek penerima setiap tahun, seperti halnya yang dilakukan oleh petani setiap menyalurkan zakat pada saat panen,” pungkasnya. (bul)

Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu Kandung Cerminkan Krisis Relasi Keluarga

globalfmlombok.com
-
0
Kasus Anak Diduga Bunuh Ibu Kandung Cerminkan Krisis Relasi Keluarga

Mataram (globalfmlombok.com) – Kasus seorang anak kandung yang diduga membunuh ibu kandungnya menggemparkan masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di Kota Mataram. Peristiwa ini tidak hanya dipandang sebagai tindak kriminal, tetapi juga dinilai mencerminkan krisis relasi dalam keluarga serta bentuk dehumanisasi dalam hubungan afeksi.

Sosiolog Universitas Mataram, Dr. Dwi Setiawan Chaniago, menilai dugaan pembunuhan yang disertai kekerasan sadistik tersebut menimbulkan guncangan moral dan sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, secara sosiologis, sosok ibu menempati posisi sakral dalam kosmologi keluarga sebagai pusat kasih sayang dan penjaga harmoni rumah tangga.

“Oleh karena itu, kekerasan sadistik yang menghilangkan nyawa seorang ibu tidak bisa dipahami semata sebagai kejahatan individual. Peristiwa ini mencerminkan retaknya fondasi makna sosial tentang keluarga, afeksi, dan kemanusiaan,” ujar Dwi, Rabu (28/1/2026).

Dalam kajian sosiologi keluarga, Dwi menjelaskan posisi ibu kerap berada dalam kerentanan yang bersifat paradoks. Di satu sisi, ibu dimuliakan secara simbolik. Namun di sisi lain, ibu sering kehilangan ruang untuk menetapkan batas peran karena dituntut menjadi sosok pemberi tanpa syarat serta penjaga stabilitas emosional keluarga.

“Ketika seorang ibu menolak memberikan uang, tidak mengabulkan permintaan, atau menetapkan batas kewajaran, penolakan itu kerap tidak dibaca sebagai batas yang sehat, tetapi justru dianggap sebagai pengabaian peran,” katanya.

Kondisi tersebut, lanjut Dwi, membuat ibu kehilangan kemampuan melindungi diri dan menjadi rentan terhadap kekerasan. Dalam banyak keluarga, ibu diposisikan sebagai penyangga terakhir atas berbagai krisis—mulai dari tekanan ekonomi, konflik emosional, kegagalan hidup, hingga persoalan perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkotika, judi daring, maupun jeratan pinjaman online.

“Akumulasi krisis itu sering kali berakhir di pundak ibu. Tanpa relasi yang sehat dan sistem perlindungan, peran tersebut bukan hanya melelahkan, tetapi juga berbahaya,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam logika patriarki, ibu kerap dianggap sebagai pihak yang paling layak menyerap tekanan emosional, berbeda dengan ayah yang cenderung kurang dilibatkan secara afektif. Kerentanan ibu pun sering tidak terlihat dan diabaikan.

“Ibu jarang melapor, jarang melawan, dan cenderung bertahan demi anak. Ini kemudian dinormalisasi dalam masyarakat, seolah-olah ibu selalu aman di rumah dan mustahil menjadi korban anaknya sendiri,” katanya.

Dwi menilai kondisi tersebut sebagai indikasi dehumanisasi afeksi, ketika kasih sayang ibu dieksploitasi, pengorbanannya dianggap kewajiban, dan haknya untuk merasa lelah serta berkata tidak diabaikan.

“Dalam situasi seperti itu, kekerasan ekstrem dapat muncul dari relasi keluarga yang rusak dan empati yang hilang,” ujarnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya peran lingkungan sosial sebagai penyangga relasi keluarga. Tetangga, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, dan komunitas dinilai memiliki peran krusial sebagai katup penyelamat dalam situasi krisis rumah tangga.

Menurut Dwi, langkah awal yang penting adalah mengakui ibu sebagai manusia yang memiliki batas, hak atas rasa aman, dan perlindungan, bahkan dari anggota keluarganya sendiri. Ia mengingatkan agar persoalan domestik tidak lagi dinormalisasi sebagai “urusan keluarga” semata.

“Jika lingkungan sosial kuat dan saling mendukung, dehumanisasi afeksi yang berujung pada kekerasan sadistik akan lebih sulit terjadi,” katanya.

Di sisi lain, negara juga diminta hadir tidak hanya sebagai penghakim, tetapi sebagai pelindung melalui layanan sosial yang mampu mendeteksi konflik keluarga sejak dini. Salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan, menurut Dwi, adalah posyandu lansia sebagai sistem deteksi awal persoalan sosial keluarga.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat aparat kepolisian dalam mengungkap kasus ini. Peristiwa tersebut, menurutnya, menjadi pengingat bahwa dalam relasi keluarga, ibu tidak cukup hanya dimuliakan secara simbolik, tetapi juga harus dijaga melalui relasi yang sehat dan manusiawi.

“Perspektif sosiologis ini dimaksudkan untuk mengingatkan kita tentang apa yang bisa diubah agar tragedi serupa tidak terulang,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Hari Ini, NTB Tanda Tangani Kerja Sama Regional dengan Bali dan NTT “

Angka Stunting Lotim Tertinggi di NTB, Wabup Harap Dukungan Pemprov

globalfmlombok.com
-
0
Angka Stunting Lotim Tertinggi di NTB, Wabup Harap Dukungan Pemprov

Selong (globalfmlombok.com) – Dari 10 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tercatat sebagai daerah dengan prevalensi stunting tertinggi. Meski menunjukkan tren penurunan, angka stunting di daerah ini masih berada pada 22,39 persen. Bahkan, berdasarkan hasil konsolidasi data hingga Desember 2025, tercatat 545 kasus baru.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) Lombok Timur yang juga Wakil Bupati Lotim, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menekankan pentingnya keakuratan data sebagai dasar utama intervensi. Ia juga berharap Pemerintah Provinsi NTB memberikan perhatian dan prioritas lebih kepada Lombok Timur.

Hal itu disampaikan Edwin saat membuka Kegiatan Pendampingan Analisis Situasi Aksi Konvergensi di Ruang Rapat Bappeda Lombok Timur, Rabu (28/1/2026).

“Keakuratan data menjadi landasan fundamental agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran. Rapat dan pendampingan ini sangat penting untuk memperkuat langkah strategis berbasis data yang terukur,” ujar Edwin.

Dalam paparannya, Edwin mengakui capaian penurunan stunting di Lombok Timur masih menghadapi tantangan besar. Berdasarkan data Desember 2025, prevalensi stunting berada di angka 22,39 persen. Sementara pada Januari 2026, kembali tercatat tambahan 545 kasus baru atau meningkat sekitar 0,8 persen. Kondisi ini menempatkan Lombok Timur sebagai daerah dengan beban stunting tertinggi di NTB.

Merespons hal tersebut, Edwin meminta Sekretaris Bappeda Lombok Timur melakukan pengecekan ulang terhadap data stunting dari 21 kecamatan. Ia juga menegaskan penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan perangkat daerah, tetapi perlu melibatkan organisasi kemasyarakatan dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

“Data harus benar-benar akurat dan dikelola dengan baik agar intervensi bisa dilakukan lebih cepat dan efektif. Validasi data dan sinergi seluruh pihak mutlak diperlukan supaya kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” tegasnya.

Edwin juga menyoroti pentingnya dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam penurunan stunting. Ia berharap para kader terus memperkuat pendataan kelompok 3B agar sasaran penerima asupan gizi benar-benar tepat. Menurutnya, data yang dihimpun harus menjadi data utama, bukan sekadar formalitas.

“Kita perlu membangun satu data yang sama. Saat ini kita sudah memiliki aplikasi Kompas dari BPS yang bisa menjadi rujukan,” ujarnya.

Pentingnya pendekatan berbasis data juga ditegaskan oleh Ketua Tim Pendamping, Arifin Effendy Hutagalung, Analis Kebijakan Madya Kementerian Dalam Negeri. Dalam rapat koordinasi stunting di Kantor Bappeda Lombok Timur, ia mengingatkan adanya target nasional penurunan prevalensi stunting menjadi 14,2 persen pada 2029 dan 5 persen pada 2045.

“Pencegahan stunting tidak cukup hanya dengan memperluas program. Kuncinya adalah kualitas perencanaan berbasis analisis data yang tajam serta konvergensi lintas sektor yang kuat,” ujar Arifin.

Ia menambahkan, Kementerian Dalam Negeri berperan mendorong daerah melalui penerjemahan kebijakan nasional, penguatan tata kelola data terintegrasi, serta peningkatan kolaborasi hingga tingkat dusun sebagai garda terdepan penanganan stunting.

Kegiatan pendampingan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi data yang lebih konkret sebagai acuan bersama dalam penyusunan program dan kebijakan penurunan stunting ke depan. Kegiatan tersebut dihadiri tim Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, perwakilan Kementerian Kesehatan, tim Provinsi NTB dari Poltekkes Mataram, serta peserta dari Bappeda se-Pulau Lombok dan Kabupaten Sumbawa Barat. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Stunting di Lotim Tertinggi di NTB, Wabup Harapkan Pemprov Prioritaskan Intervensi ke Lotim “

Organda Berharap Aksi Nyata NTB Menertibkan Kendaraan Pelat Luar Daerah

globalfmlombok.com
-
0
Organda Berharap Aksi Nyata NTB Menertibkan Kendaraan Pelat Luar Daerah

Mataram (globalfmlombok.com) – Rencana Pemprov NTB melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah dari kendaraan luar daerah didukung para pihak.

Di antaranya adalah Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB. Ketuanya, Junaidi Kasum (JK) menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB harus serius melakukan penertiban karena dinilai berdampak langsung pada hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

JK mengatakan, penertiban kendaraan berpelat luar harus dimulai dari internal pemerintahan sebelum menyasar sektor swasta.

“Kalau kita bicara soal kendaraan pelat luar, yang paling utama itu dimulai dulu dari unsur pejabatnya. Saya lihat masih banyak pejabat di NTB yang menggunakan kendaraan berpelat luar, termasuk kendaraan yang mereka bawa,” kata Junaidi.

Menurutnya, keteladanan dari pimpinan daerah menjadi kunci keberhasilan kebijakan penertiban pelat luar. Tanpa contoh nyata, imbauan dinilai tidak akan efektif.

JK menyebut, persoalan pelat luar di NTB tidak bisa diselesaikan hanya dengan imbauan moral, baik dari gubernur maupun dari kepala perangkat daerah.

“Tidak cukup hanya sekadar imbauan. Kita sudah sering dengar isu ini dari gubernur ke gubernur, tapi faktanya, kendaraan pelat luar tetap marak dan tidak ada eksekusi nyata,” ujarnya.

Ia mencontohkan sejumlah perusahaan besar yang beroperasi di NTB, termasuk sektor pertambangan, yang mayoritas kendaraannya masih menggunakan pelat luar daerah.

“Bahkan ada perusahaan yang hampir 90 persen kendaraannya berpelat luar. Ini tentu merugikan daerah,” tegasnya.

Organda NTB menilai, akar persoalan maraknya kendaraan pelat luar harus dibahas secara menyeluruh, mulai dari biaya balik nama, proses administrasi, hingga kebijakan di tingkat dealer kendaraan.

“Masalah ini harus dibedah dari hulunya sampai ke hilirnya. Kenapa orang lelbih memilih menggunakan kendaraan pelat luar daerah, enggan balik nama? Apakah biayanya, prosedurnya, atau faktor lain?” kata JK.

Karena itu, ia mendorong Kepala Bapenda NTB, Dr. Jack untuk duduk bersama Organda, Samsat, dealer kendaraan, dan pihak terkait lainnya guna mencari solusi konkret.

“Tidak perlu rapat formal. Cukup duduk bareng, bicara terbuka apa sih masalahnya, supaya ada solusi yang bisa dieksekusi,” ujarnya.

Meski demikian, Organda NTB menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang kini mulai dilakukan Bapenda NTB di bawah kepemimpinan Dr. Jack.

“Kami di DPD Organda NTB pada prinsipnya mendukung penuh program Kepala Bapenda saat ini. Semangatnya luar biasa, semangat anak muda, dan itu penting agar PAD NTB bisa maksimal,” katanya.

JK menegaskan, secara aturan perundang-undangan, penggunaan pelat luar memang tidak dilarang. Namun, jika dibiarkan tanpa kebijakan yang jelas, kondisi tersebut akan terus merugikan daerah.

“Memang tidak ada larangan, tapi dampaknya jelas merugikan NTB. Karena itu, kami berharap semua stakeholder duduk bersama dan mengambil langkah nyata,” pungkasnya. (bul)

50 Hektare Sawah di Mataram Terdampak Banjir, Distan Pastikan Tak Ada Gagal Panen

globalfmlombok.com
-
0
50 Hektare Sawah di Mataram Terdampak Banjir, Distan Pastikan Tak Ada Gagal Panen

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Pertanian (Distan) Kota Mataram mencatat sekitar 50 hektare lahan pertanian padi di Kecamatan Sekarbela terdampak banjir selama periode Desember 2025 hingga Januari 2026. Meski demikian, Pemerintah Kota Mataram memastikan tidak ada lahan yang mengalami gagal panen, karena penanganan cepat telah dilakukan oleh petugas lapangan bersama para petani.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Johari, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan kondisi lahan terdampak banjir dengan menyiapkan sejumlah langkah penanganan agar kerugian petani dapat diminimalkan.

“Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, tidak ada yang gagal panen. Namun memang ada beberapa kelompok tani yang mengalami penurunan hasil produksi akibat tanaman rebah dan terendam banjir,” ujarnya, Rabu (28/1).

Johari menjelaskan, sejumlah langkah solusi telah disiapkan Distan untuk menyesuaikan kondisi tanaman di lapangan. Di antaranya, melakukan penanaman ulang apabila tanaman masih terendam banjir lebih dari sepekan akibat tingginya curah hujan. Selain itu, dilakukan penyedotan air yang menggenang di persawahan menggunakan mesin pompa.

“Sementara untuk tanaman yang sudah memasuki masa panen, kami sarankan dilakukan panen lebih awal agar bulir padi tidak rusak atau membusuk,” jelasnya.
Ia menyebutkan, kelompok tani Kembang Sari dan Suka Maju masih dapat melakukan panen, meski hasil produksi mengalami penurunan akibat banyak tanaman yang rebah dan terendam air. Sedangkan kelompok tani Karang Pule I, Karang Pule II, Pade Ate, dan Geguntur masih menunggu kondisi air benar-benar surut untuk menentukan langkah lanjutan.

“Poktan Kembang Sari dan Poktan Suka Maju tetap bisa panen, tetapi produksinya turun. Sementara Poktan Karang Pule I dan II, Pade Ate, serta Geguntur masih menunggu air surut,” terang Johari.

Berdasarkan data Distan, lahan pertanian padi yang terdampak banjir berada di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela. Di wilayah ini, banjir disebabkan oleh kerusakan atau jebolnya tanggul air yang mengakibatkan genangan di area persawahan.

Kelompok Tani Karang Pule I memiliki luas baku sawah (LBS) 12,72 hektare, dengan lahan terdampak sekitar 2 hektare. Sementara Kelompok Tani Karang Pule II memiliki LBS 34,54 hektare, dengan lahan terdampak mencapai 15 hektare. Tanaman padi di wilayah ini rata-rata masih berumur sekitar satu minggu saat terendam banjir.

Selain itu, kelompok tani Suka Maju, Sinar Terang, dan Kembang Sari yang tanamannya sudah mendekati masa panen juga terdampak banjir. Kondisi tanaman yang rebah dan menyentuh tanah berpotensi menurunkan kualitas dan kuantitas hasil panen.

Kelompok Tani Sinar Terang tercatat memiliki LBS 19,85 hektare, dengan lahan terdampak seluas 0,5 hektare dan umur padi sekitar 80 hari setelah tanam (HST). Sementara Kelompok Tani Pade Ate memiliki LBS 16 hektare dengan lahan terdampak sekitar 2 hektare.

Mantan Kepala Dinas Ketahan Pangan Kota Mataram menegaskan, hingga saat ini data lahan pertanian terdampak banjir baru ditemukan di Kecamatan Sekarbela, khususnya Kelurahan Jempong Baru. Sementara wilayah pertanian lain di Kota Mataram masih dalam kondisi aman.

“Untuk wilayah lain, Alhamdulillah masih aman dan tidak terdampak banjir,” ujarnya.

Terkait Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bagi kelompok tani yang terdampak banjir, Johari menyebutkan program tersebut belum bisa diterapkan saat ini. Pasalnya, Distan melalui Bidang Sarana dan Prasarana masih dalam tahap pendataan dan sosialisasi kepada para petani.

“Belum sampai ke tahap klaim asuransi. Saat ini masih proses pendataan dan sosialisasi agar ke depan datanya benar-benar valid dan sesuai kondisi lapangan,” pungkasnya. (pan)

Seleksi 13 Jabatan Eselon II, Pembentukan Tim Pansel Masih Menunggu BKN

globalfmlombok.com
-
0
Seleksi 13 Jabatan Eselon II, Pembentukan Tim Pansel Masih Menunggu BKN

Mataram (globalfmlombok.com) – Pembentukan tim panitia seleksi (Pansel) untuk mengisi 13 jabatan eselon II yang masih lowong di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menunggu persetujuan pemerintah pusat. Hingga kini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum memberikan lampu hijau atas usulan nama-nama calon anggota Pansel yang telah disampaikan Pemprov NTB pekan lalu.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, Tri Budiprayitno, mengatakan BKN masih melakukan kajian sebelum mengeluarkan izin pembentukan Pansel. Kajian tersebut mencakup formasi tim serta keterwakilan unsur birokrasi dan nonbirokrasi.

“Pola ini kan jarang terjadi, sehingga dari pihak BKN juga sedang mempelajari pola terbaik seperti apa,” ujar Tri, Rabu (28/1/2026).

Ia menjelaskan, banyaknya jabatan eselon II yang kosong mendorong Pemprov NTB mengusulkan skema baru dengan membagi Pansel menjadi dua tim. Masing-masing tim beranggotakan jumlah ganjil untuk menjaga objektivitas pengambilan keputusan.

Pembagian Pansel tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi membludaknya pendaftar sekaligus memastikan proses seleksi berjalan lebih fokus dan mendalam. “Penilaiannya tidak asal-asalan, tetapi benar-benar bisa melihat kompetensi calon secara utuh,” katanya.

Komposisi Pansel juga disesuaikan dengan karakter jabatan yang diseleksi. Untuk jabatan tertentu, seperti di sektor kesehatan, Pemprov NTB mengusulkan keterlibatan unsur profesional sesuai bidangnya.

“Untuk jabatan direktur dan wakil direktur rumah sakit, kami usulkan profesional dari bidang kesehatan,” ujarnya.

Terkait kemungkinan molornya pengisian jabatan dari target gubernur yang sebelumnya berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terisi sebelum Ramadan, Tri menegaskan Pemprov tetap berkomitmen menjalankan seluruh tahapan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kita inginnya cepat, tetapi memang ada prosedur yang harus dilalui,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk segera menuntaskan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia melalui pengisian jabatan strategis menjadi kunci percepatan pelaksanaan program prioritas.

Selain penataan struktur birokrasi, ia juga menekankan pentingnya penataan aset dan penguatan sinergi antar-OPD, pemerintah kabupaten/kota, serta lembaga terkait. Langkah ini dinilai krusial untuk menuntaskan persoalan strategis daerah seperti kemiskinan, stunting, dan isu prioritas lainnya.

“Sinkronisasi program agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Indah, Senin (21/1/2026).

Saat ini, tercatat sekitar 13 jabatan eselon II di lingkungan Pemprov NTB yang masih belum terisi. Jabatan tersebut antara lain Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Selain itu, terdapat posisi Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur RSUD, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan, serta sejumlah posisi wakil direktur di RSUD. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pembentukan Tim Pansel 13 Jabatan Eselon II Tunggu Lampu Hijau BKN “

Stunting di Lotim Tertinggi di NTB, Wabup Harapkan Pemprov Prioritaskan Intervensi ke Lotim

globalfmlombok.com
-
0
Stunting di Lotim Tertinggi di NTB, Wabup Harapkan Pemprov Prioritaskan Intervensi ke Lotim

Dari 10 Kabupaten/Kota di NTB, Lombok Timur (Lotim) menjadi daerah paling tinggi prevalensi stunting. Meski menurun, jumlah stunting di Lotim tercatat masih pada angka 22,39 persen. Bahkan berdasarkan data hasil konsolidasi per Desember 2025, Lotim ada 545 kasus baru.

Melihat fakta itu, Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) yang juga Wakil Bupati Lotim, H. Moh Edwin Hadiwijaya menekankan pentingnya akurasi data sebagai landasan intervensi. Wabup pun meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memberikan perhatian lebih ke Lotim.

Wabup menjelaskan, Pemkab Lotim coba mengintensifkan upaya penurunan stunting melalui pendekatan data akurat dan kolaborasi multipihak. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, saat diwawancara Suara NTB di ruang kerjanya usai Membuka Kegiatan Pendampingan Analisis Situasi Aksi Konvergensi di Ruang Rapat Bappeda Lotim, Rabu (28/1/2026).

Menurutnya, keakuratan data adalah landasan fundamental untuk intervensi yang tepat sasaran. Ia mengapresiasi kegiatan pendampingan sebagai langkah strategis memperkuat program penurunan stunting.

“Rapat dan pendampingan ini sangat penting untuk memperkuat langkah strategis kita yang berbasis data akurat dan terukur,” ujar Edwin dalam sambutannya.

Dalam paparannya, Wabup menyoroti capaian yang masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan data Desember 2025, prevalensi stunting di Lotim masih berada di angka 22,39 persen. Lebih memprihatinkan, pada Januari 2026 tercatat tambahan 545 kasus baru atau setara dengan kenaikan 0,8 persen. Angka ini mengukuhkan posisi Lotim sebagai wilayah dengan beban stunting tertinggi di NTB.

Merespon kondisi tersebut, Edwin memerintahkan Sekretaris Bappeda untuk melakukan pengecekan ulang terhadap data dari 21 kecamatan. Ia juga menegaskan perlunya melibatkan organisasi kemasyarakatan, tidak hanya mengandalkan perangkat daerah.

“Data harus akurat dan dikelola dengan baik agar intervensi lebih cepat dan efektif. Validasi data dan sinergi seluruh pihak mutlak diperlukan agar intervensi benar-benar berbasis kondisi riil di lapangan,” tegasnya.

Lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG) peranannya sangat besar. Harapkan kader terus melakukan data 3 B agar bisa menjadi sasaran asupan gizi MBG. Data yang diperoleh diharapkan menjadi data pokok, bukan sekadar pokoknya data. “Itu coba dibangun, kita coba adirkan satu data dan kita sudah ada aplikasi Kompas dari BPS,” imbuhnya

Pentingnya pendekatan berbasis data ditegaskan kembali oleh Ketua Tim Pendamping, Arifin Effendy Hutagalung, selaku Analis Kebijakan Madya Kementerian Dalam Negeri saat berkunjung ke Lotim dalam rapat koordinasi stunting di kantor Bappeda Lotim, Rabu kemarin. Dia mengingatkan komitmen nasional untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 14,2 persen pada 2029 dan 5 persen pada 2045.

“Pencegahan stunting tidak hanya mengandalkan perluasan program, tetapi harus ditopang oleh kualitas perencanaan berbasis analisis data yang tajam serta konvergensi lintas sektor yang kuat,” jelas Arifin.

Lebih lanjut, Arifin memaparkan peran Kemendagri dalam mendorong daerah melalui penerjemahan kebijakan nasional, penguatan tata kelola data terintegrasi, serta penguatan kolaborasi hingga tingkat dusun sebagai garda terdepan.

Kegiatan pendampingan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi data yang lebih konkret sebagai acuan bersama dalam menyusun program dan kebijakan ke depan. Hadir dalam kegiatan tersebut tim dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, perwakilan Kementerian Kesehatan, tim provinsi dari Poltekkes Mataram, serta peserta dari Bappeda se-Pulau Lombok dan Kabupaten Sumbawa Barat. (rus)

Perluasan Landfill TPA Kebon Kongok, Lobar Siapkan Dana Rp 1,5 Miliar

globalfmlombok.com
-
0
Perluasan Landfill TPA Kebon Kongok, Lobar Siapkan Dana Rp 1,5 Miliar

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) bersama Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan sharing anggaran untuk pengadaan lahan perluasan landfill di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok. Total anggaran yang dibutuhkan untuk rencana perluasan tersebut mencapai Rp5,2 miliar.

Pembagian anggaran disepakati dengan porsi 40 persen ditanggung Pemerintah Provinsi NTB, 40 persen oleh Pemkot Mataram, dan 20 persen oleh Pemkab Lombok Barat. Dengan skema tersebut, Pemkab Lobar menyiapkan anggaran sekitar Rp1,5 miliar.

“Untuk Lombok Barat besarannya sekitar Rp1,5 miliar, karena total anggaran yang dibutuhkan untuk perluasan landfill TPA Kebon Kongok sekitar Rp5,2 miliar,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Lombok Barat, Muhammad Busyairi, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (27/1/2026).

Busyairi menjelaskan, perluasan lahan ini diharapkan mampu memperpanjang masa operasional TPA Kebon Kongok dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan perhitungan teknis dengan mengacu pada volume sampah harian, tambahan lahan tersebut diprediksi dapat mencukupi kebutuhan pembuangan hingga tahun 2028.

“Dengan perluasan ini, diharapkan mampu menampung sampah selama sekitar dua tahun tujuh bulan ke depan,” katanya.

Meski demikian, Busyairi menegaskan bahwa perluasan landfill bukan solusi permanen. Pemerintah Provinsi NTB saat ini tengah menjajaki kerja sama dengan investor untuk penerapan teknologi waste to energy, yakni pengolahan sampah menjadi energi. Selama proses penjajakan dan persiapan teknologi tersebut berlangsung, perluasan landfill dinilai sebagai langkah darurat yang paling realistis.

Di sisi lain, Pemkab Lombok Barat juga terus mengoptimalkan pengolahan sampah di hulu. Sejumlah mesin Manajemen Sampah Zero (Masaro) yang telah beroperasi di Tempat Daur Ulang (PDU) Lingsar dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Senteluk menjadi bagian dari upaya tersebut. Bahkan, Bupati Lombok Barat berencana menambah dua unit mesin serupa yang akan ditempatkan di Kecamatan Kediri dan Gerung.

Namun, Busyairi mengakui efektivitas mesin pengolah sampah sangat bergantung pada kondisi sampah yang masuk. Permasalahan klasik seperti sampah yang belum terpilah dan kondisi sampah basah masih menjadi kendala di lapangan.

“Sampah belum terpilah sehingga membutuhkan waktu untuk diproses oleh tenaga kami di lokasi. Selain itu, sampahnya basah sehingga proses pembakaran memerlukan waktu lebih lama,” ujarnya.

Menurut Busyairi, jika sampah dalam kondisi kering dan telah terpilah, satu truk sampah dapat diproses dalam waktu kurang dari dua jam. Karena itu, pihaknya berharap masyarakat mulai melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga.

“Kami sudah membuktikan, sampah dari hotel yang sudah terpilah ketika masuk ke mesin Masaro bisa diproses dengan sangat cepat,” katanya.

Ia menegaskan, Pemkab Lombok Barat berkomitmen serius dalam menangani persoalan sampah seiring dengan meningkatnya volume sampah dari tahun ke tahun. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Perluasan Landfill TPA Kebon Kongok, Lobar Siapkan Dana Sharing Rp1,5 Miliar “

1...196197198...396Halaman 197 dari 396