Beranda blog Halaman 198

NTB Waspada Ancaman Penyakit LSD pada Hewan Ternak

globalfmlombok.com
-
0
NTB Waspada Ancaman Penyakit LSD pada Hewan Ternak

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) pada ternak sapi dan kerbau. Langkah ini dilakukan menyusul merebaknya kasus LSD di Bali dan sejumlah wilayah di Pulau Jawa.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB, Muhamad Riady, mengatakan sejak adanya laporan kasus LSD di Bali, pemerintah daerah langsung bergerak cepat dengan memasang sistem peringatan dini (early warning system) serta memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Begitu kami mendapat informasi LSD sudah masuk Bali, kami langsung pasang early warning system. Sebelumnya juga sudah kami kumpulkan karantina dan pihak terkait untuk rapat koordinasi sekaligus sosialisasi,” ujar Riady, Rabu (28/1/2026).

Ia menjelaskan, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada petugas kesehatan hewan di lapangan. Petugas diminta aktif memantau kondisi ternak dan segera melaporkan apabila menemukan gejala yang mengarah pada penyakit kulit menular tersebut.

“Terutama teman-teman di puskeswan, saya minta kalau menemukan gejala yang mirip LSD segera dilaporkan dan diidentifikasi dengan baik. Dari provinsi, kami juga akan melakukan surveilans secara berkala,” katanya.

Selain pengawasan ternak, Disnakkeswan NTB juga memfokuskan perhatian pada jalur-jalur tidak resmi atau jalur tikus yang berpotensi menjadi pintu masuk penyakit. Pengawasan di pelabuhan serta terhadap kendaraan pengangkut ternak diperketat sebagai langkah antisipasi.

Riady menegaskan, Pemprov NTB tidak pernah menerbitkan rekomendasi pemasukan ternak sapi maupun kerbau, baik dari Bali maupun Pulau Jawa, sejak kasus LSD merebak.

“Rekomendasi pemasukan ternak memang tidak pernah kami berikan. Sejak LSD muncul di Jawa, secara legal kami tidak pernah menerbitkan rekom tersebut,” ujarnya.

Meski hingga kini belum ditemukan kasus LSD di NTB, Riady menekankan bahwa masuknya penyakit ini akan berdampak besar terhadap peternak dan perekonomian daerah. Penyakit LSD berpotensi menutup akses pasar antarpulau, sementara NTB selama ini dikenal sebagai salah satu daerah pengirim sapi terbesar.

“Kalau LSD sampai masuk NTB, kerugian peternak akan sangat besar. Belum lagi biaya pengendalian. Otomatis kita tidak bisa mengirim sapi ke Sulawesi maupun Kalimantan,” katanya.

Terkait kerja sama regional tiga pulau—NTB, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT)—Riady memastikan kolaborasi tersebut tidak meningkatkan risiko penularan penyakit. Sebaliknya, kerja sama tersebut justru diarahkan untuk memperkuat pengendalian dan pencegahan penyakit ternak.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Bali dinilai masih mampu mengendalikan penyebaran LSD. Berdasarkan data kasus harian, penyebaran penyakit tersebut masih dalam batas terkendali.

“Di Bali juga sudah dilakukan pengendalian dengan mengisolasi ternak yang terinfeksi,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” NTB Waspada Ancaman LSD pada Hewan Ternak “

Layanan Faskes di KSPN Sembalun Dinilai Belum Sesuai Standar

globalfmlombok.com
-
0
Layanan Faskes di KSPN Sembalun Dinilai Belum Sesuai Standar

Selong (globalfmlombok.com) – Layanan fasilitas kesehatan (faskes) di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Sembalun, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), dinilai belum memenuhi standar untuk mendukung aktivitas pariwisata sekaligus pelayanan kesehatan masyarakat. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana menjadi kendala utama yang masih dihadapi Puskesmas Sembalun.

Kepala Puskesmas Sembalun, Muslih Adnan, mengakui kondisi tersebut saat ditemui di Selong, Selasa (27/1/2026). Ia mengatakan, selain keterbatasan fasilitas fisik seperti ruang perawatan dan tempat tidur, persoalan paling mendesak adalah kekurangan tenaga medis.

“Kalau dari sisi SDM, termasuk kami juga sangat kurang. Saat ini kami hanya memiliki dua dokter. Idealnya, dengan jumlah penduduk yang ada, itu belum memadai,” ujar Muslih.

Ia menjelaskan, jumlah penduduk di wilayah Sembalun mencapai sekitar 25 ribu jiwa. Dengan rasio ideal minimal satu dokter untuk 1.100 penduduk, wilayah tersebut seharusnya memiliki sedikitnya empat hingga lima dokter. Kondisi saat ini dinilai jauh dari kebutuhan ideal.

Keterbatasan tenaga kesehatan tersebut menjadi tantangan tersendiri, mengingat Sembalun merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di NTB, khususnya sebagai pintu masuk pendakian Gunung Rinjani. Puskesmas Sembalun juga bertugas melayani pemeriksaan kesehatan wajib bagi para calon pendaki.

“Kami melayani pemeriksaan kesehatan sebelum pendakian, termasuk penerbitan surat keterangan sehat. Rata-rata masih bisa kami tangani, meski dengan keterbatasan tenaga dan fasilitas,” katanya.

Selain kekurangan SDM, Muslih menyebutkan kondisi sarana penunjang juga belum optimal. Dari dua unit ambulans yang dimiliki Puskesmas Sembalun, satu unit dilaporkan dalam kondisi rusak, sehingga mengurangi kapasitas pelayanan darurat.

Ia mengungkapkan, usulan perbaikan maupun pengadaan ambulans baru telah disampaikan kepada Bupati Lombok Timur dan telah mendapat respons positif. Namun hingga kini, realisasi di tingkat Dinas Kesehatan setempat masih belum jelas.

“Bapak Bupati sudah menjanjikan. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, prosesnya masih berjalan,” ujarnya.

Keterbatasan layanan kesehatan di kawasan wisata prioritas seperti Sembalun dinilai berpotensi memengaruhi kesiapan penanganan darurat, baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Karena itu, diperlukan komitmen dan tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah untuk menutup kesenjangan layanan tersebut demi keselamatan dan kenyamanan pengunjung.

Sementara itu, Camat Sembalun Suherman, yang dikonfirmasi terpisah, mengatakan pemerintah terus berupaya melakukan pembenahan fasilitas umum di wilayahnya. Selain dukungan pemerintah, saat ini juga tengah hadir investor yang dalam proses pembangunan Klinik Pratama berstandar internasional di kawasan Sembalun.

“Klinik ini direncanakan melayani wisatawan, khususnya pendaki. Informasinya, sudah ada kerja sama dengan 18 negara yang warganya rutin melakukan pendakian ke Gunung Rinjani,” kata Suherman. (rus)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Layanan Faskes di KSPN Sembalun Belum Memenuhi Standar “

Bupati Alokasikan BTT Bencana Rp 30 Miliar, Minta Dukungan Pemprov dan Pusat Tangani Lahan Kritis

globalfmlombok.com
-
0
Bupati Alokasikan BTT Bencana Rp 30 Miliar, Minta Dukungan Pemprov dan Pusat Tangani Lahan Kritis

Lombok Barat (globalfmlombok.com) – Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menjadi salah satu daerah rawan bencana di Nusa Tenggara Barat. Beragam potensi bencana kerap terjadi, mulai dari banjir, banjir rob, angin puting beliung, tanah longsor, hingga gempa bumi. Mengantisipasi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mengalokasikan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 30 miliar untuk penanganan kebencanaan.

Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini mengatakan, alokasi BTT tersebut disiapkan sebagai langkah kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menangani bencana yang terjadi. Namun demikian, ia menegaskan bahwa penanganan bencana tidak cukup hanya dilakukan dalam jangka pendek, melainkan juga membutuhkan langkah jangka panjang yang terencana.

“Untuk penanganan darurat, semua organisasi perangkat daerah (OPD) sudah bergerak. Namun, untuk penanganan jangka panjang, kami tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dukungan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat,” kata Lalu Ahmad Zaini, Selasa (27/1/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah faktor pemicu bencana di Lombok Barat berkaitan dengan persoalan lingkungan, seperti lahan dan hutan kritis di wilayah hulu. Kondisi tersebut diperparah oleh aktivitas pembukaan lahan serta kontribusi kegiatan pertambangan, yang sebagian besar kewenangannya berada di pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

“Semua OPD kami minta berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Pemprov maupun pemerintah pusat. Kami juga sudah menyusun sistem penanganan bencana agar respons bisa lebih cepat,” tegas bupati yang akrab disapa LAZ itu.

Menurutnya, selain kecepatan, akurasi data juga menjadi perhatian utama. Ia menginstruksikan seluruh OPD dan camat untuk memverifikasi setiap laporan bencana yang masuk dari masyarakat maupun pemerintah desa. Langkah ini dilakukan agar penanganan yang diberikan tepat sasaran. Untuk mendukung hal tersebut, Pemkab Lobar membentuk sekretariat bersama (sekber) penanganan bencana.

LAZ menilai, akar persoalan bencana di Lombok Barat perlu ditangani secara serius. Salah satunya kerusakan lingkungan akibat hutan kritis yang mengakibatkan berkurangnya daya serap air di wilayah hulu. Aktivitas pembukaan tutupan hutan serta kegiatan pertambangan, seperti di wilayah Sekotong, disebut turut berkontribusi terhadap kondisi tersebut.

“Masalahnya, kawasan hutan itu bukan kewenangan Pemkab. Kami tidak bisa masuk. Tapi ketika terjadi bencana akibat kerusakan lingkungan, daerah yang terdampak dan diminta bertanggung jawab,” ujarnya.

Ia menambahkan, apabila kewenangan pengelolaan hutan dan pertambangan berada di pemerintah kabupaten, maka pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan secara lebih optimal. Pemerintah daerah, kata dia, bisa memastikan setiap aktivitas tambang memenuhi ketentuan dan ikut bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan.

“Tentu kami dorong agar penanganan hutan kritis ini menjadi perhatian serius Dinas Kehutanan provinsi dan pemerintah pusat. Kawasan konservasi juga berada di bawah kewenangan BKSDA dengan aturan tersendiri, sehingga daerah tidak bisa serta-merta masuk tanpa mekanisme pinjam pakai,” katanya.

Selain banjir, bencana angin puting beliung juga dilaporkan melanda sejumlah titik di Lombok Barat. Pemerintah daerah telah menetapkan status darurat bencana agar seluruh OPD dapat bergerak cepat melakukan penanganan di lapangan.

Dalam kondisi tersebut, anggaran BTT sebesar Rp 30 miliar mulai dicairkan dan digunakan untuk kebutuhan penanganan bencana. “Sudah langsung kita gunakan. Itulah fungsi BTT, dipakai saat kondisi darurat seperti sekarang. Karena itu, setiap laporan harus segera divalidasi agar penanganannya tepat,” tegas LAZ. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Alokasikan BTT Bencana Rp30 Miliar, Bupati Dorong Pemprov dan Pusat Tangani Lahan Kritis“

NTB Tanda Tangani Kerja Sama Regional dengan Bali dan NTT Hari Ini

globalfmlombok.com
-
0
NTB Tanda Tangani Kerja Sama Regional dengan Bali dan NTT Hari Ini

Mataram (globalfmlombok.com) – Kerja Sama Regional gugusan Sunda Kecil resmi dimulai pada Rabu (28/1/2026). Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sepakat menjalin kolaborasi pada empat sektor strategis, yakni pariwisata, energi, konektivitas, serta perdagangan yang meliputi bidang pertanian, perikanan, dan peternakan.

Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Jamaluddin, S.Sos., M.T., mengatakan, setelah penandatanganan kerja sama tersebut, implementasi kolaborasi antarwilayah diharapkan dapat segera berjalan. Menurut dia, kerja sama ini ditujukan untuk memperkuat perekonomian kawasan Sunda Kecil secara terintegrasi.

“Targetnya, serapan komoditas lokal bisa meningkat, rantai pasok antarwilayah semakin kuat, dan terbuka peluang lapangan kerja baru, khususnya bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha peternakan di NTB dan NTT,” ujarnya.

Kerja sama antara tiga provinsi tersebut dinilai sebagai langkah strategis sekaligus bersejarah. Pasalnya, kolaborasi ini menjadi kerja sama regional pertama di kawasan Sunda Kecil yang mengintegrasikan potensi ekonomi, pariwisata, dan perdagangan lintas provinsi secara komprehensif.

Dalam skema kerja sama ini, Bali diposisikan sebagai pintu masuk utama sekaligus hub pariwisata dan ekspor bagi produk-produk unggulan yang berasal dari NTB dan NTT. Dengan posisi Bali yang telah dikenal luas di pasar internasional, peluang produk daerah untuk menembus pasar global dinilai semakin terbuka.

“Tidak bisa kita pungkiri, Bali selama ini dikenal sebagai jendela pariwisata Indonesia ke dunia internasional. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas akses pasar bagi produk-produk daerah,” kata Jamaluddin yang juga mantan Kepala Dinas Perdagangan NTB.

Ia menegaskan, kerja sama regional tersebut dirancang untuk memberikan manfaat timbal balik bagi masing-masing daerah. Komoditas yang dibutuhkan Bali, namun tersedia di NTB dan NTT, seperti hasil pertanian, perikanan, dan peternakan, dapat disuplai secara berkelanjutan.

Sebaliknya, kebutuhan NTB dan NTT yang tidak tersedia di wilayah masing-masing dapat dipenuhi melalui Bali maupun melalui mekanisme perdagangan antarprovinsi. “Selain menyasar pasar domestik, kerja sama ini juga diarahkan untuk mendorong ekspor bersama,” ujarnya.

Jamaluddin menambahkan, jauh sebelum penandatanganan kerja sama dilakukan, Gubernur Bali telah menyatakan kesiapan Bali untuk menjadi hub ekspor bagi produk-produk NTB dan NTT. Salah satu bentuk dukungan tersebut yakni penggunaan label bersama pada kemasan produk ekspor.

“Kita berharap kerja sama ini mampu meningkatkan daya saing produk NTB dan NTT di pasar global. Produk-produk ekspor dari Bali yang sudah menembus pasar Eropa dan negara lain memiliki daya tarik tinggi,” pungkasnya. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Hari Ini, NTB Tanda Tangani Kerja Sama Regional dengan Bali dan NTT “

Polda NTB Tangkap Oknum Polisi Polres Bima Kota dan Istrinya Terkait Kasus Narkoba

globalfmlombok.com
-
0
Polda NTB Tangkap Oknum Polisi Polres Bima Kota dan Istrinya Terkait Kasus Narkoba

Mataram (globalfmlombok.com) – Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda NTB menangkap seorang oknum polisi di Polres Bima Kota bersama istrinya dalam tindak pidana dugaan penyalahgunaan narkoba.

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, Selasa (27/1/2026) membenarkan perihal penangkapan dua orang tersebut. “Posisinya mereka masih diamankan oleh Ditresnarkoba Polda NTB,” kata Kholid.

Ia menyebutkan, kasus ini kini masih dalam pengembangan penyidik. Pihaknya kini belum menetapkan oknum polisi dan istrinya itu sebagai tersangka.

Kholid enggan membeberkan berapa jumlah barang bukti narkotika yang telah pihaknya amankan dari kedua terduga pelaku. Begitu pula terkait identitas keduanya, ia enggan memberikan informasi lebih rinci.

“Nanti kami akan kami rilis perihal barang bukti, terduga pelaku, dan lainnya,” tandas dia.

Dari informasi yang dihimpun Suara NTB, Ditresnarkoba Polda NTB diduga telah melakukan penggeledahan di kediaman para terduga pelaku pada Sabtu (24/1/2026). Saat itu, polisi tidak berhasil menangkap keduanya karena sedang tidak berada di rumahnya.

Setelah melakukan pengembangan dan pelacakan intensif, aparat kepolisian akhirnya berhasil menangkap oknum polisi tersebut bersama istrinya pada Senin dini hari (26/1/2026) sekitar pukul 03.00 Wita di wilayah Dompu.

Dari tangan keduanya, polisi saat itu diduga berhasil mengamankan puluhan gram sabu dan uang tunai hingga Rp80 juta lebih. (mit)

Empat Lokasi Jadi Pusat Bau Nyale, Grup Band Geisha Akan Tampil di Pantai Seger

globalfmlombok.com
-
0
Empat Lokasi Jadi Pusat Bau Nyale, Grup Band Geisha Akan Tampil di Pantai Seger

Praya (globalfmlombok.com) – Pelaksanaan event budaya nasional Bau Nyale di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dijadwalkan berlangsung pada 7–8 Februari 2026 mendatang. Tahun ini, perayaan Bau Nyale akan digelar di empat lokasi berbeda, dengan Pantai Seger tetap menjadi venue utama. Pada malam puncak, grup band ibu kota Geisha dijadwalkan tampil untuk menghibur pengunjung. Hingga kini, persiapan kegiatan tahunan tersebut diklaim telah mencapai sekitar 80 persen.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Loteng, H. Lalu Wiranata, S.I.P., M.A., mengatakan, selain Pantai Seger, pelaksanaan Bau Nyale juga akan dipusatkan di Pantai Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat. Lokasi lainnya yakni Pantai Torok Aik Belek, Desa Montong Ajan, Kecamatan Praya Barat Daya, serta kawasan Teluk Awang, Kecamatan Pujut.

“Pelaksanaan Bau Nyale tahun ini tidak hanya terpusat di satu lokasi. Kami sebar di empat titik untuk memberikan ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas,” ujar Wiranata saat ditemui Suara NTB di kantornya, Selasa (27/1/2026).

Ia menjelaskan, rangkaian perayaan Bau Nyale akan diawali pada Minggu (1/2/2026) dengan gelaran event peresean yang berlangsung selama empat hari hingga Kamis. Selanjutnya, pada Jumat (6/2/2026), akan digelar karnaval budaya bertajuk “Seribu Putri Mandalika” di kawasan Pantai Kuta.

Pada malam puncak Bau Nyale di Pantai Seger, selain penampilan grup band Geisha, agenda juga akan diisi dengan prosesi penobatan Putri Mandalika yang menjadi bagian penting dari tradisi Bau Nyale.

Wiranata menambahkan, konsep perayaan Bau Nyale tahun ini dikemas lebih sederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut sebagai bentuk empati pemerintah daerah terhadap masyarakat Lombok Tengah di sejumlah wilayah yang tengah dilanda musibah, seperti banjir dan angin puting beliung.

“Di sisi lain, kondisi anggaran daerah juga cukup terbatas. Jadi kami menyesuaikan kemasan acara agar tidak terlalu mewah, tetapi tetap semarak,” katanya.

Meski demikian, ia optimistis perayaan Bau Nyale tetap berlangsung meriah. Pasalnya, Bau Nyale telah menjadi event nasional sekaligus event budaya masyarakat Lombok Tengah. “Walaupun event pendukung tidak sebanyak sebelumnya, kami yakin antusiasme masyarakat tetap tinggi,” tambahnya.

Terkait persiapan teknis, Wiranata menyebutkan bahwa perhatian utama saat ini difokuskan pada perbaikan jembatan Pantai Seger. Jembatan tersebut merupakan salah satu fasilitas pendukung utama bagi akses pengunjung ke lokasi puncak perayaan Bau Nyale.

“Perbaikan jembatan Pantai Seger saat ini sedang ditangani oleh Dinas PUPR. Kami berharap bisa selesai secepatnya dan dapat digunakan saat puncak perayaan Bau Nyale nanti,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Event Bau Nyale Digelar di Empat Lokasi, Grup Band Geisha Dijadwalkan Tampil di Pantai Seger “

Banyak Menu MBG Dinilai Tidak Memenuhi Standar Pemenuhan Gizi

globalfmlombok.com
-
0
Banyak Menu MBG Dinilai Tidak Memenuhi Standar Pemenuhan Gizi

Selong (globalfmlombok.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu fokus nasional dalam penurunan stunting mendapat kritik tajam dari ahli gizi, dr. Tan Shot Yen. Kritik tersebut disampaikan dalam Talkshow “Pangan Lokal, Gizi Optimal, Sehat dari Bumi” yang digelar di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur, Selasa (27/1/2026), sebagai bagian dari peringatan Hari Gizi Nasional ke-66.

Di tengah dukungan pemerintah terhadap program MBG, dr. Tan Shot Yen melontarkan kritik terhadap implementasinya di lapangan. Ia menyoroti menu yang dinilai tidak sehat dan jauh dari prinsip pangan lokal.

“Menu seperti burger, spageti, dan bakmi yang dijadikan rujukan di banyak daerah, termasuk Papua, adalah ultra-processed food. Ini tinggi terigu dan mengabaikan kekayaan lokal,” tegasnya.

Dokter Tan menekankan, idealnya 80 persen menu harus berbasis bahan lokal, seperti ikan kuah asam atau kapurung. Ia juga mengkritik praktik kastanisasi atau perbedaan kualitas bahan antara pusat dan daerah, serta keamanan pangan yang kerap diabaikan.

“Suhu makanan sering di bawah 60 derajat, berisiko memicu bakteri. Penyimpanan wadah juga serampangan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia mempertanyakan kompetensi pengelola program. “Jangan sampai pengelolaan gizi diserahkan pada tenaga yang kurang tepat atau hanya melalui pelatihan singkat. Perlu ahli gizi yang kompeten,” ujar dr. Tan.

Ia merekomendasikan penguatan pengawasan dengan melibatkan Puskesmas/Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) serta transparansi dapur penyelenggara

Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, yang membuka acara, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara Pemda Lotim, Lombok Utara, Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), dan Wahana Visi Indonesia. Ia menegaskan komitmen pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi NGO untuk bersama menangani isu gizi dan stunting.

“Pemerintah Daerah, melalui Bappeda, terbuka untuk kerja sama dalam menangani permasalahan sosial, termasuk stunting,” ujarnya.

Wabup juga menyoroti peran krusial Persagi dalam membekali ahli gizi untuk menyasar kelompok rentan (Bumil, Busui, dan Balita). Saat ini, dari 213 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lotim, sebanyak 171 unit telah beroperasi. Data stunting Lotim menunjukkan angka 22,39 persen per Desember 2025, dengan penambahan 545 kasus baru (0,8 persen) pada Januari 2026.

Manager Wahana Visi Indonesia, Sidik Lando, dalam laporannya menyampaikan bahwa tema talkshow sengaja mengajak semua pihak memaksimalkan pangan lokal untuk mencegah stunting. “Lombok memiliki kekayaan SDA melimpah yang bisa dimanfaatkan. Sehat dimulai dari diri kita, sehat dari bumi kita,” kata Sidik. Ia mengapresiasi sinergi antar wilayah dan peran aktif kader kesehatan.

Talkshow yang menghadirkan narasumber dari Persagi NTB, Dinas Kesehatan Lotim, Lombok Utara, dan Wahana Visi Indonesia ini diharapkan memperkuat komitmen kolektif. Pesan utamanya percepatan penurunan stunting memerlukan pemanfaatan pangan lokal secara optimal dan kolaborasi lintas sektor yang inklusif, dengan mengedepankan prinsip gizi seimbang dan keamanan pangan. (rus)

Belajar dari Gempa Lombok, DPR Dorong Penanganan Bencana Agar Lebih Cermat

globalfmlombok.com
-
0
Belajar dari Gempa Lombok, DPR Dorong Penanganan Bencana Agar Lebih Cermat

Mataram (globalfmlombok.com)-

Anggota Komisi V DPR RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Abdul Hadi, menekankan pentingnya penanganan bencana yang terkoordinasi, cermat, dan tepat sasaran di tengah maraknya bencana yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Hal itu disampaikan Abdul Hadi dalam rapat kerja terkait penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bersama mitra kerja Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Abdul Hadi mengatakan, pengalaman penanganan gempa Lombok pada 2018 menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Ia menilai, hingga kini masih terdapat warga terdampak gempa Lombok yang belum sepenuhnya mendapatkan penanganan yang layak, meskipun rentang waktu sejak bencana tersebut cukup lama.

“Kita mengambil pelajaran dari gempa Lombok 2018. Sampai sekarang masih ada masyarakat yang belum mendapatkan penanganan secara tuntas,”ujar Abdul Hadi.

Menurut dia, saat ini pemerintah dan DPR tengah memfokuskan penanganan bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fokus tersebut diharapkan membuat proses penanganan lebih terkoordinasi, cermat, dan tepat dalam penyelesaian masalah di lapangan.

Namun demikian, Abdul Hadi mengingatkan bahwa bencana juga terjadi di daerah lain, termasuk di NTB. Ia menyoroti persoalan abrasi pantai di sejumlah wilayah serta bencana banjir yang terjadi di Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

Kondisi tersebut, menurut Abdul Hadi, berpotensi membuat sumber daya penanganan bencana tersebar di banyak titik. Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya pengelolaan sumber daya yang matang agar tidak ada masyarakat terdampak bencana yang terabaikan.

“Bagaimana kita menyelesaikan bencana di Sumatera juga menjadi catatan penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru terlalaikan karena keterbatasan atau penyebaran sumber daya,” ujarnya.

Abdul Hadi berharap, koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat diperkuat agar penanganan pascabencana berjalan lebih efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak.(ris)

Kasus TPPU Lahan MXGP Samota, Kejati NTB Libatkan PPATK

globalfmlombok.com
-
0
Kasus TPPU Lahan MXGP Samota, Kejati NTB Libatkan PPATK

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pengusutan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kasus pembelian lahan untuk sirkuit Motocross Grand Prix (MXGP) Samota, Sumbawa.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Muh Zulkifli Said, Selasa (27/1/2026) membenarkan adanya kerja sama dengan PPATK tersebut.

“Iya, betul, ada kegiatan pemeriksaan PPATK di kasus pengadaan lahan MXGP Samota di Kejati NTB hari ini,” katanya.

Selain adanya pemeriksaan oleh PPATK, Zulkifli juga menyebutkan adanya pemeriksaan kembali terhadap dua tersangka kasus dugaan korupsi pembelian lahan seluas 70 hektare tersebut. “Ya (ada pemeriksaan kembali kepada dua tersangka, SBHN dan MJ,” sebutnya.

Sebelumnya dalam pengusutan dugaan TPPU itu, Kejati NTB juga telah memeriksa tiga orang, yang salah satunya merupakan ajudan dari tersangka SBHN.

Pengusutan dugaan TPPU ini berangkat dari penyidikan kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk ajang balap internasional itu. Zulkifli mengaku dalam pengusutan TPPU ini pihaknya memerlukan perhatian khusus. Kasus ini di tangan Kejati NTB telah berada di tahap penyidikan.

Dua Tersangka Kasus Lahan Samota

Sebelumnya pada perkara dugaan korupsi pengadaan lahan MXGP Samota, Kejati NTB telah menetapkan dua tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah Mantan Kepala Badan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa, berinisial SBHN yang saat ini menjabat Kepala BPN Loteng. Serta tim penilai atau appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Pung’s Zulkarnain berinisial MJ.

Kepada kedua tersangka, penyidik Kejati NTB menyangkakan Pasal 603 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. pasal 20 huruf C dan Pasal 604 jo. 20 huruf C Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kedua tersangka kini menjalani penahanan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat.

Sebelum menetapkan dua tersangka, sebelumnya jaksa telah memeriksa sekitar 50 orang saksi. Termasuk dalam 50 saksi tersebut salah satunya Mantan Bupati Lombok Timur Ali Bin Dachlan alias Ali BD.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa membeli lahan untuk kebutuhan sirkuit MXGP Samota itu pada tahun 2022-2023. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp52 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Di masa Kepala Kejati NTB Enen Saribanon, penyidik sudah menemukan unsur perbuatan pidana korupsi yang mengarah pada dugaan penggelembungan harga beli lahan dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat daerah.

Selain dugaan adanya mark up atau penggelembungan harga dalam proses pembelian tanah, diduga juga ada praktik dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam prosedurnya. (mit)

Bulog NTB Tegaskan Siap Hadapi Kebutuhan Puasa dan Lebaran

globalfmlombok.com
-
0
Bulog NTB Tegaskan Siap Hadapi Kebutuhan Puasa dan Lebaran

Mataram (globalfmlombok.com) — Perum Bulog Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan kesiapan penuh dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) tahun 2026, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan pokok di masyarakat pada saat puasa, lebaran Idul Fitri 1447H sebentar lagi.

Wakil Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Rizal P Sukmaadijaya di Mataram, Selasa, 27 Januari 2026 mengatakan, Bulog saat ini berada dalam kondisi sangat siap baik dari sisi stok maupun pengamanan distribusi di lapangan.

“Secara prinsip Bulog siap melakukan pengamanan harga, pengamanan stok, dan pengamanan komoditas di lapangan dalam menghadapi hari besar keagamaan nasional,” ujar Rizal.

Rizal mengungkapkan, stok beras yang tersimpan di gudang Bulog NTB saat ini mencapai 151 ribu ton setara beras. Jumlah tersebut dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat NTB dalam jangka panjang.

“Ketahanan stok kita sampai 11 bulan ke depan. Sementara minimum stok requirement yang harus ada di gudang Bulog itu hanya tiga bulan. Jadi dengan kondisi ini, saya rasa sangat-sangat aman untuk menghadapi HBKN,” jelasnya.

Selain beras, Bulog NTB juga tengah menjalankan penugasan pemerintah dalam mendistribusikan minyak goreng rakyat sebagai bagian dari upaya stabilisasi harga di pasaran.

“Saat ini penugasan utama pemerintah kepada Bulog memang untuk pengamanan beras dan minyak goreng. Kami diminta melakukan stabilisasi harga minyak goreng di masyarakat,” tambah Rizal.

Meski demikian, Bulog NTB menegaskan siap apabila pemerintah memberikan penugasan tambahan untuk komoditas pangan lainnya.

“Secara prinsip Bulog siap terhadap seluruh komoditi yang ditugaskan pemerintah. Tidak menutup kemungkinan juga komoditi seperti gula, terigu, dan pangan pokok lainnya bisa digunakan untuk pengamanan pasar,” katanya.

Menjawab permintaan masyarakat terkait pelaksanaan operasi pasar hingga ke tingkat desa, Rizal menjelaskan bahwa Bulog memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas.

“Bulog mendekati titik-titik keramaian yang memungkinkan dilakukan operasi pasar. Masyarakat bisa mengajukan permohonan ke Bulog dan ke Dinas Ketahanan Pangan kabupaten/kota setempat,” jelasnya.

Permohonan tersebut selanjutnya akan dijadwalkan oleh dinas terkait, dan Bulog akan turun langsung ke lokasi yang telah disepakati.

Dengan kesiapan stok, distribusi, serta koordinasi lintas instansi, Bulog NTB optimistis mampu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, sehingga masyarakat dapat menjalani hari besar keagamaan dengan tenang tanpa kekhawatiran lonjakan harga maupun kelangkaan bahan pokok. (bul)

1...197198199...396Halaman 198 dari 396