Bank NTB Syariah Mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2026. Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat.
APBD 2026 NTB Sinkronkan Program Kehutanan, Lingkungan, dan Perikanan dengan Prioritas Nasional
Mataram (globalfmlombok.com)—
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelaraskan sejumlah program strategis daerah dengan prioritas pembangunan nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Sinkronisasi tersebut diarahkan untuk mendukung penguatan ketahanan nasional serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, pengembangan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Berdasarkan dokumen Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Provinsi Tahun Anggaran 2026 yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025, sejumlah perangkat daerah di NTB memperoleh alokasi anggaran untuk menjalankan program tersebut.
Di sektor kehutanan, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VII mendapatkan anggaran sebesar Rp 96,61 juta untuk program pengelolaan hutan. Selain itu, Rp 54,76 juta dialokasikan untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi. Sementara Balai KPH Wilayah VIII memperoleh anggaran Rp 82,07 juta untuk program pengelolaan hutan, Rp 30,78 juta untuk program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, serta pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, serta Rp 36,44 juta untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah.
Di bidang lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp 375 juta untuk program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Balai Laboratorium Lingkungan. Program ini diarahkan untuk memperkuat upaya perlindungan lingkungan seiring agenda pembangunan hijau.(ris)
Safina Berangkatkan 123 Jemaah Umrah Awal Ramadan 1447 Hijriah
Mataram (globalfmlombok.com) –
Wajah cerah dan penuh haru terpancar dari ratusan jamaah umrah Safina Safari Haramain yang diberangkatkan pagi jelang siang pada Selasa, 10 Februari 2026 di Bandara Lombok. Mengenakan seragam batik putih telur bermotif emas dan cokelat, para jamaah tampak siap menunaikan perjalanan ibadah menuju Tanah Suci, tanah dambaan seluruh umat Islam di dunia.
Keberangkatan ini menjadi bagian dari rangkaian umrah awal Ramadan 1447 Hijriah/2026. Dari Lombok, rombongan diterbangkan menggunakan maskapai Batik Air dengan rute Lombok–Malaysia untuk transit, sebelum melanjutkan penerbangan menuju Madinah.
Owner Safina Safari Haramain, Ahmad Zaki Attamimi, menjelaskan bahwa pada hari tersebut Safina memberangkatkan 123 jamaah, yang merupakan gelombang pertama dari tiga gelombang keberangkatan awal Ramadan.
Total jamaah yang diberangkatkan selama Februari 2026 mencapai 290 orang, terbagi dalam delapan bus.
“Alhamdulillah, hari ini kami memberangkatkan 123 jamaah. Ini gelombang pertama dari tiga gelombang awal Ramadan. Hari ini berangkat tiga bus, pekan depan empat bus, dan satu bus lagi menyusul,” ujar Ahmad Zaki.
Ia menambahkan, Safina juga telah menjadwalkan keberangkatan lanjutan hingga akhir Ramadan, termasuk program 16 hari akhir Ramadan yang direncanakan berangkat pada 9 Maret 2026.
Seluruh jamaah dipastikan telah memenuhi semua persyaratan keberangkatan. Mulai dari paspor, visa, hingga dokumen pendukung lainnya telah diurus dan disiapkan langsung oleh pihak travel.
“Semua dokumen jamaah sudah lengkap, visa sudah menempel di paspor. Jamaah tinggal proses imigrasi dan naik pesawat,” jelasnya.
Ahmad Zaki menegaskan, Safina berkomitmen memberikan layanan terpadu agar jamaah tidak direpotkan oleh urusan teknis. Sejak tahap pra-keberangkatan, jamaah didampingi dan diingatkan terkait seluruh persyaratan ibadah, kesiapan jasmani dan rohani, hingga pelaksanaan manasik umrah.
“Jamaah kami posisikan sebagai tamu Allah. Karena itu, semua kami siapkan agar mereka bisa fokus beribadah,” ujarnya.
Selain dokumen perjalanan, Safina juga mengoordinir seluruh kebutuhan jamaah, mulai dari koper, tas kabin, hingga pengaturan bagasi. Bahkan, jamaah baru menerima koper mereka kembali di depan pintu kamar hotel masing-masing di Tanah Suci.
Dalam perjalanan panjang menuju Arab Saudi, Safina juga menyiapkan kebutuhan konsumsi jamaah. Mulai dari sarapan, makan, hingga snack selama perjalanan dan transit, sehingga jamaah tetap nyaman selama proses penerbangan yang memakan waktu belasan jam.
Tidak hanya itu, Safina turut menyediakan paket layanan tambahan agar jamaah benar-benar “terima beres”. Di antaranya paket internet selama di Tanah Suci serta layanan penukaran uang rupiah ke riyal sebelum keberangkatan, sehingga jamaah tidak perlu lagi mengurus kebutuhan tersebut secara mandiri.
“Jadi jamaah benar-benar tinggal duduk, berangkat, dan fokus ibadah. Semua kebutuhan dasar sudah kami siapkan,” tegas Ahmad Zaki.
Keberangkatan kali ini juga didampingi oleh Tuan Guru Ahmad Zaenuri, Lc, tuan guru kondang di Nusa Tenggara Barat, yang membimbing jamaah selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah umrah, sehingga jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik dan benar selama masa rangkaian umrah 14 hari.
Ahmad Zaki menegaskan, kepastian tersebut tidak terlepas dari status Safina yang kini dipercaya sebagai provider visa umrah resmi.
Sejak Desember 2025, Safina telah menandatangani kontrak resmi dengan Muassasah Hussein Muhammad Hijazi melalui Kementerian Haji Arab Saudi, sehingga proses penerbitan visa dapat dilakukan secara mandiri.
“Alhamdulillah, Safina sudah bisa menerbitkan visa sendiri. Ini membuat seluruh program menjadi serba pasti, baik dari sisi jadwal keberangkatan maupun kepastian keberangkatan jamaah,” ujarnya.
Selain sebagai provider visa, Safina juga dipercaya sebagai provider tiket maskapai Batik Air untuk penerbangan umrah. Dengan skema tersebut, jadwal keberangkatan jamaah sudah dibooking sejak awal musim umrah.
“Sejak awal musim, kami sudah booking tiket series untuk satu musim penuh. Jadi tanggal keberangkatan sudah pasti. Jamaah tinggal memilih tanggal sesuai keinginan,” kata Ahmad Zaki.
Dalam pelayanan, Safina mengedepankan konsep layanan terpadu atau “terima beres”. Sejak pra-keberangkatan, jamaah didampingi untuk memastikan kesiapan administrasi, jasmani, dan rohani, termasuk melalui pembekalan manasik umrah.
“Jamaah kami posisikan sebagai tamu Allah. Karena itu, kami berusaha memastikan mereka tidak direpotkan oleh urusan teknis dan bisa fokus beribadah,” ujarnya.
Seluruh kebutuhan perjalanan jamaah dikoordinir langsung oleh Safina. Mulai dari koper, tas kabin, pengaturan bagasi, hingga distribusi koper yang langsung diterima jamaah di depan pintu kamar hotel di Tanah Suci.
Selama musim umrah dimulai sejak Juli 2025, Safina mencatatkan keberangkatan ke-24. Jumlah jamaah yang telah diberangkatkan dari NTB pada musim ini telah melampaui 1.000 jamaah dan ditargetkan mencapai 1.500 jamaah hingga akhir Ramadan dan Syawal.
“Kepercayaan masyarakat terus meningkat. Musim lalu kami memberangkatkan 1.090 jamaah, dan musim ini insyaallah bisa tembus 1.500 jamaah,” ungkapnya.
Terakhir, Ahmad Zaki mengingatkan masyarakat agar lebih selektif dalam memilih travel umrah, dengan memastikan legalitas perusahaan, kepastian jadwal keberangkatan, serta melakukan pembayaran hanya melalui rekening resmi perusahaan.(bul/ris)
Darurat Sampah, TPA Ijobalit Lotim Terancam Cepat Overload
SELONG (globalfmlombok.com) – Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ijobalit, satu-satunya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), dikhawatirkan cepat mengalami overload. Setiap hari, volume sampah yang masuk berkisar antara 102 ton hingga 112 ton, terutama menjelang musim hujan beberapa bulan terakhir.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lotim, Dr. H. Pathurrahman, didampingi Kepala UPTD TPA Ijobalit, Suhardan, Selasa (10/2/2026). “Musim hujan ini sampah yang masuk TPA lebih banyak,” ujarnya.
Sampah yang masuk bercampur dan belum dipisahkan antara organik dan anorganik. Operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lotim juga menambah volume sampah.
Luas lahan TPA Ijobalit saat ini 10,87 hektare, dengan 7,7 hektare sudah terpakai. Meski masih ada lahan kosong, tumpukan sampah yang terus meningkat dikhawatirkan cepat memenuhi kapasitas. Sampah yang masuk ini baru berasal dari 19 kecamatan dari 21 kecamatan se-Lotim. Padahal, dengan jumlah penduduk 1,4 juta jiwa, total sampah yang dihasilkan bisa mencapai 500 ton per hari. Jika seluruh sampah itu masuk TPA, TPA Ijobalit berisiko overload dalam lima hingga maksimal 10 tahun ke depan.
Untuk mencegah overload, pihak TPA telah melakukan pemilahan sampah dengan bantuan 115 pemulung yang bekerja langsung di lokasi. Kadis LH Lotim menekankan pentingnya peran rumah tangga dalam memilah sampah sebelum dibawa ke TPA.
Keberadaan bank sampah di desa-desa juga dinilai membantu. Dari 37 bank sampah yang ada, sebagian belum beroperasi optimal. Beberapa di antaranya menerapkan inovasi seperti budidaya maggot, konversi sampah menjadi biogas, dan kerajinan dari sampah. Setahun terakhir, bank sampah di Lotim berhasil mengurangi 5.994 ton sampah per tahun.
Selain itu, DLH mendorong pengoptimalan TPS3R. Saat ini, baru dua desa, Anjani dan Lendang Nangka, yang rutin menjalankan sistem ini.
Dari sisi pendapatan, penanganan sampah menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar DLH Lotim, dengan 80 persen dari target Rp2,1 miliar berasal dari sektor ini.
Menindaklanjuti kebijakan Presiden terkait darurat sampah, Pemkab Lotim akan menggelar kegiatan bersih-bersih di Kota Selong dengan melibatkan seluruh OPD dan Tim Penggerak PKK Kabupaten.
Kepala Unit TPA Ijobalit, Suhardan, menjelaskan bahwa TPA menerapkan sistem controlled landfill, yaitu penimbunan sampah dengan tanah dan pemadatan menggunakan alat berat setiap empat hari sekali. Sistem ini bertujuan mencegah penyebaran lalat, mempercepat degradasi sampah, dan mengurangi risiko ledakan gas metan.
TPA Ijobalit juga mendapat tambahan luas lahan pada 2024 lalu, dengan biaya pembangunan yang besar, terakhir bersumber dari DAK sebesar Rp24 miliar. Pemerintah daerah belum mampu membangun TPA secara mandiri. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Darurat Sampah, TPA Ijobalit Lotim Dikhawatirkan Cepat “Overload” “
Kasus DAK Dikbud 2023, Kejati NTB Periksa Pihak Sekolah
MATARAM, (globalfmlombok.com) — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat masih memfokuskan pemeriksaan saksi dari pihak sekolah kejuruan di seluruh NTB dalam penanganan kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB Tahun 2023.
Kepala Kejati NTB Wahyudi mengatakan, hingga saat ini penyidik masih menggali keterangan dari pihak sekolah sebagai penerima manfaat program DAK tersebut.
“Kami masih memeriksa saksi-saksi dari pihak sekolah,” kata Wahyudi saat dikonfirmasi, Senin (9/2/2026).
Sejak awal Februari 2026, Kejati NTB tercatat melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap sejumlah kepala sekolah menengah kejuruan (SMK) di NTB. Berdasarkan informasi yang dihimpun, beberapa kepala sekolah yang telah dimintai keterangan antara lain Kepala SMK Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, serta Kepala SMK di Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara.
Meski masih berfokus pada pemeriksaan saksi dari pihak SMK, Wahyudi tidak menutup kemungkinan penyidik akan memanggil pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB untuk dimintai keterangan. Termasuk di antaranya mantan Kepala Dinas Dikbud NTB, Aidy Furqan.
“Siapa pun yang terlibat pasti akan dimintai keterangan,” ujar Wahyudi menegaskan.
Sebagai informasi, pada tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB memperoleh alokasi DAK sebesar Rp42 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan, di antaranya pengadaan alat peraga pendidikan serta proyek pembangunan infrastruktur sekolah.
Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah SMK yang diduga belum menerima hibah peralatan hasil pengadaan dari program tersebut, meskipun surat perintah membayar (SPM) kepada salah satu rekanan telah diterbitkan pada 1 Desember 2023.
Berdasarkan penelusuran melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi NTB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB menggunakan sebagian DAK 2023 untuk lelang perencanaan dan pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SLBN 3 Mataram dengan total pagu anggaran sebesar Rp8,64 miliar.
Dalam paket perencanaan pembangunan, PT VK ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp180 juta. Sementara itu, paket pekerjaan pembangunan dimenangkan CV MI yang beralamat di Ampenan, Kota Mataram, dengan nilai penawaran Rp8,05 miliar. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ”Kejati NTB Masih Fokus Periksa Pihak Sekolah di Kasus DAK Dikbud 2023 “
Rusak Diterjang Longsor, Perbaikan Jalan Dopang Dialokasikan APBD 2026
GIRI MENANG, (globalfmlombok.com) — Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bergerak cepat merespons bencana tanah longsor yang memutus akses utama di Desa Dopang, Kecamatan Gunungsari. Ruas jalan strategis yang menghubungkan Desa Mambalan dan Desa Jeringo dipastikan akan ditangani secara permanen melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Tahun Anggaran 2026.
Kerusakan jalan terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Sabtu (7/2/2026) malam. Longsor menyebabkan badan jalan ambrol ke jurang sedalam sekitar tiga meter. Akibatnya, akses kendaraan roda empat terputus total, sementara pengendara roda dua harus melintas dengan risiko tinggi di sisa badan jalan yang semakin menyempit.
Ketua Komisi III DPRD Lombok Barat Fauzi, Senin (9/2/2026), mengatakan perbaikan jalan tersebut menjadi prioritas karena menyangkut mobilitas dan aktivitas ekonomi warga antar-desa. Ia memastikan ketersediaan anggaran untuk penanganan permanen telah dibahas dan dialokasikan dalam APBD murni 2026.
“Saya mengetahui persis kondisi di lapangan karena ini merupakan kampung halaman saya. Terkait longsor yang memutus akses ke Desa Jeringo dan Mambalan, kami sudah berkoordinasi dengan BPBD untuk turun langsung. Dari sisi anggaran, perbaikan sudah tersedia dan telah dibahas bersama Dinas PU,” ujar Fauzi.
Menurut dia, perencanaan teknis akan segera dimatangkan. Mengingat lokasi longsor merupakan bekas kawasan galian C pada era 1990-an, struktur tanah di titik tersebut dinilai labil sehingga memerlukan desain konstruksi khusus agar kejadian serupa tidak terulang.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, perbaikan jalan sepanjang kurang lebih 100 meter tidak dapat dilakukan dengan metode standar. Kedekatan jalan dengan tebing curam mengharuskan pembangunan konstruksi penahan tanah atau talud yang lebih kuat.
“Minggu depan Komisi III akan turun ke lapangan bersama Dinas PUPRPKP untuk meninjau langsung kebutuhan teknis konstruksi yang diperlukan,” kata Fauzi.
Sementara itu, Kepala Desa Dopang H. Harun Nurasyid mengungkapkan kekhawatiran atas keselamatan warga. Saat ini, sisa badan jalan yang masih bisa dilalui hanya sekitar 1,7 meter. Kondisi tersebut memaksa warga yang hendak menuju Pasar Lilir atau desa sekitar untuk memutar lebih jauh.
“Biasanya hanya lima menit, sekarang bisa sampai 20 menit. Jalan yang tersisa sangat berbahaya, terutama malam hari,” ujar Harun.
Pemerintah desa, lanjut dia, telah memasang pagar pengaman sementara untuk mencegah kecelakaan. Bahkan, sempat terjadi insiden kendaraan roda empat yang hampir terperosok sebelum berhasil dievakuasi warga.
“Kami berharap laporan tertulis yang sudah disampaikan segera ditindaklanjuti dengan pengerjaan fisik,” katanya.
Pemerintah daerah meminta masyarakat bersabar selama proses administratif dan perencanaan berlangsung. Dengan masuknya proyek perbaikan jalan Dopang dalam skala prioritas 2026, akses transportasi lingkar Gunungsari diharapkan kembali normal guna mendukung aktivitas ekonomi dan pendidikan warga setempat. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Rusak Diterjang Bencana, Perbaikan Jalan Dopang akan Dikerjakan Tahun Ini “
Pemprov NTB Dorong Enam Lokasi Pembangunan Sekolah Rakyat
MATARAM, (globalfmlombok.com) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Hingga kini, terdapat enam lokasi lahan di enam kabupaten/kota yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan, salah satunya berada di Desa Gumantar, Kabupaten Lombok Utara.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsos PPA) NTB Ahmad Masyhuri mengatakan, pemerintah provinsi masih melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten/kota guna memastikan lahan yang disiapkan memenuhi persyaratan kementerian.
“Nah, lokasi yang sudah ada itu pertama di Gumantar, bahkan sudah ada kemajuan. Sudah ada penyedia yang siap membangunnya,” kata Masyhuri.
Selain Lombok Utara, lokasi kedua berada di Desa Setiling, Kabupaten Lombok Tengah. Lahan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Provinsi NTB yang saat ini masih dalam proses pengajuan ke kementerian.
“Mudah-mudahan itu bisa diterima nanti,” ujar Masyhuri.
Kabupaten Lombok Timur juga telah mengusulkan lahan di Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru. Lahan tersebut tengah diusulkan dan diharapkan dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Sementara itu, di Pulau Sumbawa, Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengajukan lahan di Labuhan Badas, dekat kawasan Pertamina. Lahan tersebut telah disiapkan oleh pemerintah kabupaten dan kini masih dalam tahap pengusulan. Dua lokasi lainnya berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima. Untuk Kabupaten Bima, lahan yang diusulkan merupakan aset milik provinsi yang berlokasi di Desa Pandai.
“Keenam lokasi ini akan kami orkestrasi di tingkat provinsi untuk didorong bersama-sama ke kementerian agar bisa disetujui,” ujar Masyhuri.
Menurut dia, secara kajian awal, seluruh lahan tersebut pada dasarnya telah memenuhi persyaratan. Namun, masih terdapat kendala di sejumlah daerah, salah satunya Kabupaten Lombok Barat. Upaya penyediaan lahan di wilayah tersebut dinilai telah maksimal, tetapi lahan yang tersedia masuk dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sehingga tidak dapat digunakan untuk pembangunan.
“Jadi kendalanya bukan karena tidak berusaha, tetapi status lahannya LP2B,” katanya.
Saat ini, Lombok Barat masih mengupayakan alternatif lain, termasuk kemungkinan perubahan status lahan. Namun, proses tersebut dinilai membutuhkan waktu panjang karena harus melalui peraturan daerah.
Masyhuri menegaskan, idealnya setiap kabupaten memiliki satu lokasi Sekolah Rakyat. Namun, di daerah perkotaan seperti Kota Mataram dan Kota Bima, ketersediaan lahan menjadi tantangan tersendiri karena kebutuhan minimal mencapai lima hektare.
“Kalau di kota, mencari lahan lima hektare memang sulit,” ujarnya.
Meski pembangunan fisik Sekolah Rakyat sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah pusat, Pemprov NTB menyatakan kesiapan untuk membantu pengalokasian anggaran apabila dibutuhkan. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB Nursalim mengatakan, lahan yang diusulkan kabupaten/kota pada umumnya merupakan aset milik Pemprov NTB.
“Pemprov berkomitmen menindaklanjuti usulan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai program strategis pengentasan kemiskinan melalui pendidikan,” kata Nursalim.
Ia menambahkan, pemerintah pusat masih membuka peluang penambahan lokasi Sekolah Rakyat. Karena itu, pengusulan dilakukan secara kolektif satu pintu melalui Pemerintah Provinsi NTB, termasuk dengan pembentukan tim khusus dan pendampingan hukum guna memastikan kesiapan serta kepastian status lahan yang diusulkan. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Dorong Lima Lokasi Sekolah Rakyat“
Jabatan Eselon II NTB Masih Sepi Peminat
Mataram (suarantb.com) – Seleksi terbuka jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang resmi dibuka sejak 4 Februari 2026 belum diminati pendaftar. Hingga sepekan berjalan, belum satu pun pejabat mendaftarkan diri dalam proses seleksi tersebut.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Tri Budiprayitno mengatakan, kondisi sepinya pendaftar pada pekan pertama merupakan fenomena yang lazim terjadi dalam setiap seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama.
“Belum ada. Seperti itu fenomenanya dalam setiap seleksi terbuka. Biasanya separuh waktu pertama digunakan calon pendaftar untuk menyiapkan dokumen persyaratan. Baru di paruh waktu berikutnya dan mendekati penutupan pendaftaran mereka mendaftar,” ujar Tri, Senin (9/2/2026).
Ia menambahkan, calon pendaftar masih memiliki waktu sekitar 10 hari sebelum pendaftaran resmi ditutup. Bahkan, sebelum seleksi dibuka, sudah banyak pejabat yang melakukan konsultasi terkait seleksi terbuka 13 jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), direktur, dan wakil direktur tersebut.
Adapun tahapan pendaftaran serta pengunggahan berkas persyaratan administrasi dijadwalkan berlangsung pada 5–19 Februari 2026. Seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak dilakukan pada 5–20 Februari, dengan pengumuman hasilnya pada 23 Februari.
Selanjutnya, penelitian potensi dan kompetensi manajerial serta sosial kultural dijadwalkan pada 24–26 Februari, penulisan makalah pada 27 Februari, serta presentasi dan wawancara pada 28 Februari. Penetapan hasil seleksi dan penyampaian laporan panitia seleksi kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) dilakukan pada 5 Maret, dilanjutkan penyampaian laporan PPK kepada Kepala BKN dan penerbitan pertimbangan teknis pada 6 Maret. Pelantikan direncanakan pada 16 Maret 2026.
13 Jabatan Dilelang
Sebanyak 13 jabatan eselon II yang dilelang dalam seleksi terbuka tersebut antara lain Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Selain itu, terdapat pula jabatan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, serta Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan Setda NTB.
Sementara untuk jabatan wakil direktur RSUD, meliputi Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan, Wakil Direktur Umum dan Operasional, Wakil Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian, serta Wakil Direktur Pelayanan.
Tri menyebutkan, minat mengikuti seleksi tidak hanya datang dari internal Pemprov NTB, tetapi juga dari pejabat luar daerah yang memiliki keterikatan dengan NTB. Ia menilai, salah satu jabatan yang cukup diminati adalah Kepala Dinas Kebudayaan.
“Termasuk dari luar Pemprov juga sudah banyak yang bertanya. Kepala Dinas Kebudayaan cukup diminati, terutama dari kalangan akademisi maupun pihak luar Pemprov,” kata mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTB itu.
BKD NTB berharap, pendaftaran akan mulai meningkat menjelang penutupan seleksi seiring rampungnya persiapan dokumen para calon pendaftar. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” JSepekan Dibuka, Belum Ada Pendaftar Jabatan Eselon II NTB “
Panen Melimpah, NTB Didorong Jadi Sentra Bawang Putih dan Jagung Nasional
Selong (globalfmlombok.com) — Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian mendorong Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk berperan sebagai pusat produksi bawang putih nasional guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan. Dorongan tersebut disampaikan seiring capaian produktivitas pertanian NTB yang dinilai semakin menguat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, penetapan NTB sebagai sentra produksi bawang putih nasional didasarkan pada keunggulan geografis serta tingkat produktivitas kawasan Sembalun yang mampu menghasilkan bawang putih berkualitas dan berdaya saing.
Selain bawang putih, Mentan juga mendorong NTB berkembang sebagai pusat produksi jagung nasional. Menurut dia, potensi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia NTB dinilai mampu menopang kebutuhan pakan ternak, baik untuk Pulau Jawa maupun wilayah lain.
“Bisa. Orangnya ramah, orangnya baik. Insya Allah pasti bisa. Dan Insya Allah NTB bisa menyuplai pakan ke Pulau Jawa, bahkan ke negara lain,” ujar Amran.
Untuk menjaga stabilitas harga hasil panen, pemerintah menawarkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu skema penyerapan hasil pertanian langsung dari petani. Program tersebut diharapkan dapat menekan fluktuasi harga sekaligus menjaga pendapatan petani, terutama saat panen raya.
Mentan juga menekankan pentingnya penguatan peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar lebih aktif mendampingi petani di lapangan. PPL diharapkan menjadi teladan melalui pengembangan kebun percontohan di wilayah tugas masing-masing.
Dalam kesempatan itu, Amran menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, serta seluruh elemen masyarakat NTB atas dukungan terhadap program swasembada pangan nasional. Ia menyebut target swasembada yang semula diproyeksikan tercapai dalam empat tahun berhasil direalisasikan dalam waktu satu tahun.
“Ini capaian yang luar biasa. Janji empat tahun kepada rakyat Indonesia, Alhamdulillah tercapai dalam satu tahun. Stok pangan juga tertinggi sepanjang Indonesia merdeka. Karena itu, Bapak Presiden menyampaikan terima kasih,” katanya.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi NTB untuk mengawal kebijakan tersebut secara serius dan berkelanjutan. Menurut dia, penguatan sektor pangan merupakan bagian dari strategi besar pembangunan daerah.
“Kami tidak ingin NTB hanya menjadi lokasi tanam, tetapi menjadi pusat ekosistem pangan. Mulai dari benih, produksi, pascapanen, hingga hilirisasi. Penetapan ini akan kami kawal dengan penguatan produksi, ketersediaan benih, dukungan pembiayaan petani, serta sinergi lintas sektor,” ujar Iqbal.
Ia menambahkan, NTB siap mengambil peran strategis sebagai penyangga pangan nasional untuk komoditas bawang putih dan jagung, sekaligus memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh petani.
“Target kami jelas, petani harus sejahtera, rantai pasok harus kuat, dan NTB menjadi salah satu pilar utama ketahanan pangan Indonesia,” katanya.
Melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, Pemprov NTB optimistis pengembangan bawang putih dan jagung dapat berjalan terintegrasi dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kemandirian pangan nasional dan menggerakkan ekonomi pedesaan. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Panen Melimpah, NTB Ditetapkan sebagai Sentra Jagung dan Bawang Putih “
Surati AMNT, Pemprov NTB Optimistis DBH 2025 Lebih Tinggi dari Rp174 Miliar
Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan Dana Bagi Hasil (DBH) dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) pada tahun 2025 berpotensi lebih tinggi dibandingkan realisasi DBH tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp174 miliar. Optimisme tersebut disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim.
Nursalim mengatakan, Pemprov NTB telah menyurati PT AMNT untuk meminta kepastian terkait DBH tahun 2025. Dari surat tersebut, pemerintah daerah telah menerima jawaban resmi dari perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa Barat itu.
“Sudah kita surati dan sudah ada jawaban. Ada kontribusinya, tetapi tentu bergantung pada progres kegiatan perusahaan di lapangan,” ujar Nursalim.
Ia menjelaskan, meskipun pada triwulan pertama 2025 PT AMNT sempat tidak dapat melakukan ekspor konsentrat, pemerintah pusat kemudian memberikan kelonggaran sehingga perusahaan kembali bisa mengekspor serta menjalankan operasional smelter. Kondisi itu menjadi dasar optimisme Pemprov NTB terhadap peningkatan DBH.
“Kita optimistis ada kenaikan karena ruang operasional sudah kembali dibuka oleh pemerintah pusat,” katanya.
Pada tahun 2025, NTB tercatat menerima DBH dari PT AMNT senilai Rp174 miliar yang dibayarkan secara bertahap. Setoran tahap pertama sebesar sekitar Rp87 miliar dilakukan pada Juni 2025, disusul setoran kedua sekitar Rp88 miliar pada Juli 2025.
Adapun pembagian DBH dari Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT AMNT terdiri atas 1,5 persen untuk Pemerintah Provinsi NTB atau setara 10,7 juta dolar AS (sekitar Rp174 miliar). Sementara itu, 2,5 persen diberikan kepada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai daerah penghasil dengan nilai sekitar 17,9 juta dolar AS atau Rp291 miliar.
Selain itu, 2 persen DBH dialokasikan untuk kabupaten/kota di NTB dengan total sekitar 14,3 juta dolar AS atau Rp232 miliar. Dana tersebut dibagi ke sembilan kabupaten/kota, sehingga masing-masing daerah menerima sekitar 1,5 juta dolar AS atau setara Rp25 miliar.
Sebagai perbandingan, pada tahun 2023 PT AMNT menyetorkan DBH kepada Pemprov NTB sebesar Rp114,9 miliar yang dibayarkan pada pertengahan November 2024. Penyaluran kepada 10 kabupaten/kota dilakukan pada awal Desember 2024, dengan porsi terbesar diterima Kabupaten Sumbawa Barat sebagai daerah penghasil, yakni sekitar 12,3 juta dolar AS atau Rp191 miliar.
Sementara sembilan kabupaten/kota lainnya menerima total 9,8 juta dolar AS, sehingga masing-masing memperoleh sekitar 1,08 juta dolar AS atau sekitar Rp17 miliar.
Pemprov NTB berharap kinerja produksi dan ekspor PT AMNT sepanjang 2025 dapat terus meningkat sehingga berdampak positif terhadap penerimaan daerah. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Surati AMNT, Pemprov NTB Optimis DBH AMNT Lebih dari Rp174 Miliar “
