Beranda blog Halaman 175

Pertumbuhan Ekonomi NTB di Tahun Perdana Lalu Muhamad Iqbal–Indah Dhamayanti Putri, Dari Fase Koreksi Menuju Fondasi Transformasi

globalfmlombok.com
-
0
Pertumbuhan Ekonomi NTB di Tahun Perdana Lalu Muhamad Iqbal–Indah Dhamayanti Putri, Dari Fase Koreksi Menuju Fondasi Transformasi

Mataram (globalfmlombok.com) – Perdebatan publik mengenai pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) sepanjang 2025 sejatinya berangkat dari cara membaca data. Sebagian masyarakat menangkap angka 12,49 persen sebagai gambaran kondisi ekonomi NTB, sementara sebagian lain mengacu pada angka 3,22 persen. Keduanya sama-sama benar, namun mengukur dimensi yang berbeda.

Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menjelaskan, angka 12,49 persen merupakan pertumbuhan Triwulan IV 2025 dibanding Triwulan IV 2024 (year-on-year), yang mencerminkan lonjakan aktivitas ekonomi pada akhir tahun. Sementara 3,22 persen adalah pertumbuhan ekonomi NTB sepanjang 2025 secara kumulatif (cumulative to cumulative), yang merekam rata-rata kinerja selama empat triwulan penuh.

Dengan demikian, 12,49 persen dapat dibaca sebagai momentum kebangkitan, sedangkan 3,22 persen merupakan potret perjalanan satu tahun ekonomi NTB.

Data BPS menunjukkan pada Triwulan I dan II 2025 ekonomi NTB sempat mengalami kontraksi. Penyebab utamanya bukan sektor pertanian yang justru tumbuh tinggi akibat panen raya, melainkan penurunan tajam produksi pertambangan—sektor yang selama ini menjadi kontributor besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB.

Memasuki Triwulan III, smelter mulai beroperasi dan ekspor emas kembali berjalan. Pada Triwulan IV, pertumbuhan melonjak hingga 12,49 persen. Pola ini menegaskan bahwa ekonomi NTB sepanjang 2025 bergerak dari fase koreksi menuju fase pemulihan.

Kepala BPS NTB, Wahyudin, bahkan menegaskan, apabila sektor tambang bijih logam dikeluarkan dari perhitungan, pertumbuhan ekonomi NTB justru mencapai 8,33 persen secara kumulatif dan 13,7 persen secara tahunan. Artinya, sektor non-tambang seperti pertanian, perdagangan, industri pengolahan, dan konsumsi rumah tangga menunjukkan kinerja yang solid. Perlambatan 2025 lebih merupakan fase transisi sektor tambang dan industri pengolahan, bukan pelemahan ekonomi rakyat.

Enam Kali dari Rencana

Perencanaan pembangunan melalui RPJMD NTB 2025 disusun dengan asumsi pertumbuhan 2024 sebesar 5,30 persen dan target 2025 di level 6 persen—kenaikan sekitar 0,70 poin secara moderat dan berkelanjutan.

Namun realitas awal pemerintahan Iqbal–Dinda berbeda. Ekonomi NTB sempat terkontraksi hingga minus 1,47 persen akibat persoalan teknis smelter yang berdampak langsung pada sektor pertambangan. Dengan titik awal tersebut, beban pemulihan menjadi jauh lebih berat.

Meski demikian, hingga akhir 2025 ekonomi NTB berhasil ditutup pada level positif 3,22 persen. Jika dihitung dari titik terendah minus 1,47 persen, terjadi lonjakan sebesar 4,69 poin dalam satu tahun—sekitar enam kali lipat dari kenaikan yang direncanakan dalam RPJMD.

Capaian ini menunjukkan bahwa tahun pertama pemerintahan Iqbal–Dinda bukan sekadar menjaga ekonomi tetap bergerak, tetapi mampu membalik kontraksi menjadi akselerasi.

Struktur Ekonomi Menguat

Di tengah dinamika pertambangan, kinerja PDRB NTB menunjukkan penguatan struktur ekonomi. PDRB per kapita pada 2025 mencapai sekitar Rp33,67 juta per orang, meningkat signifikan dibanding 2024. Ini mengirimkan tiga pesan: kesejahteraan rata-rata masyarakat naik, kapasitas ekonomi daerah menguat, dan proses transformasi mulai terlihat.

Dari sisi lapangan usaha, pertambangan, pertanian, dan perdagangan masih menjadi tulang punggung. Namun penggerak pertumbuhan tertinggi justru datang dari sektor bernilai tambah. Industri pengolahan tumbuh 137,78 persen, jasa keuangan meningkat 28,12 persen, dan perdagangan naik 12,29 persen.

Lonjakan industri pengolahan dipicu mulai beroperasinya smelter, menandai agenda hilirisasi mulai berdampak nyata. Bahkan secara tahunan, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi 6,48 persen.

Non-Tambang Jadi Penopang

Sepanjang 2025 terlihat penguatan nyata sektor non-tambang yang menopang ekonomi rakyat. Pertanian tumbuh positif, didorong peningkatan produksi padi dari sekitar 152 ribu ton menjadi 200 ribu ton gabah kering giling (GKG). Perdagangan meningkat seiring aktivitas pertanian dan industri.

Sektor akomodasi dan makan minum ikut tumbuh, didorong kenaikan tamu hotel hingga 30,94 persen dan penumpang udara sekitar 10,69 persen. Jasa keuangan, transportasi, serta konsumsi rumah tangga juga menguat.

Konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 4,51 persen. Pengangguran menurun dan pekerja formal meningkat, menandakan daya beli terjaga dan produktivitas mulai menguat.

Maknanya jelas: NTB tidak hanya tumbuh karena tambang. Ekonomi rakyat—pertanian, UMKM, jasa, dan pariwisata—mulai kembali hidup, dan struktur ekonomi bergerak lebih berimbang serta inklusif.

Dari Angka ke Arah Kebijakan

Dengan fondasi PDRB yang menguat dan sektor non-tambang yang pulih, pertumbuhan 2025 perlu dibaca sebagai tahun transisi sekaligus peletakan dasar transformasi ekonomi.

Pertumbuhan 3,22 persen adalah catatan perjalanan 2025. Pertumbuhan 12,49 persen adalah tanda kebangkitan di akhir tahun. Keduanya bukan kontradiksi, melainkan dua sisi dari fase transisi ekonomi NTB.

Ke depan, tantangan bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan, melainkan memastikan pertumbuhan konsisten sepanjang tahun, berbasis sektor padat karya, memberi nilai tambah lokal, dan benar-benar dirasakan masyarakat.

Dengan arah kebijakan yang tepat, momentum akhir 2025 menjadi fondasi menuju 2026 yang lebih stabil dan berkelanjutan. NTB tidak hanya bangkit, tetapi tengah menata ulang arah pertumbuhannya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pertumbuhan Ekonomi NTB di Tahun Pertama Iqbal–Dinda, Dari Fase Koreksi Menuju Fondasi Transformasi “

Viral Pria Lombok Diduga Telantarkan Warga Malaysia, Ini Penjelasan Pemprov NTB

globalfmlombok.com
-
0
Viral Pria Lombok Diduga Telantarkan Warga Malaysia, Ini Penjelasan Pemprov NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) buka suara terkait kasus viral dugaan seorang pria asal Lombok menelantarkan warga negara Malaysia selama 18 tahun hingga disebut hidup sebagai tukang sapu. Pemprov menegaskan, informasi yang beredar di media sosial maupun sebagian pemberitaan tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta di lapangan.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menyampaikan klarifikasi berdasarkan hasil penelusuran di Dusun Benjelo, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.

Penelusuran dilakukan oleh Plt Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Disnakertrans NTB bersama aparat desa setempat dengan menghimpun keterangan dari keluarga dekat, kepala dusun, serta kepala desa.

Ahsanul Khalik yang akrab disapa Aka menjelaskan, Norida Akmal Ayob merupakan warga negara Malaysia yang menikah pada 2005 di Thailand dengan pria bernama Badi, warga Dusun Benjelo. Setelah menikah, Norida melahirkan anak pertama di Malaysia. Pada 2007, Norida bersama suami dan anaknya kembali ke Lombok karena ayah Badi meninggal dunia.

Pada tahun yang sama, keluarga tersebut berangkat ke Sumatera untuk bekerja di perkebunan sawit. Pada 2008, Norida melahirkan anak kedua di Sumatera. Sejak 2021, keluarga ini kembali menetap di Lombok, sementara Badi bekerja di bidang ekspedisi.

Terkait pendidikan anak, Pemprov memastikan keduanya sempat mengenyam pendidikan formal. Anak pertama menempuh pendidikan SMP di Sumatera dan melanjutkan ke SMA Negeri 2 Jonggat. Anak kedua bersekolah di SMP Negeri 3 Jonggat dan melanjutkan ke SMK Negeri 1 Jonggat. Pada 2024, anak pertama diterima melalui jalur beasiswa Bidikmisi pada Program Studi Pendidikan Biologi di Universitas Mataram, meskipun tidak melanjutkan kuliah karena kondisi keluarga pascaperceraian.

Norida dan Badi resmi bercerai pada 24 Juni 2024 setelah diketahui Badi menikah lagi. Dalam proses perceraian tersebut, Norida menerima uang sebesar Rp20 juta dari mantan suami untuk membantu biaya pengurusan kepulangan ke Malaysia.

“Karena itu sangat tidak tepat jika disebut ada penelantaran selama 18 tahun, apalagi setelah perceraian Norida juga menerima bantuan biaya kepulangan,” tegas Aka.

Pada 2024, Norida sempat berangkat ke Bali untuk mengurus dokumen kepulangan, kemudian kembali tinggal sementara di rumah keluarga mantan suami di Dusun Benjelo. Setelah perceraian, Norida bekerja di Lesehan Bambu Bonjeruk selama kurang lebih delapan bulan pada 2025. Selama masa pernikahan, ia berstatus sebagai ibu rumah tangga.

Berdasarkan keterangan keluarga, kepala dusun, dan kepala desa, tidak benar bahwa Norida bekerja sebagai tukang sapu selama tinggal di Lombok sebagaimana narasi yang berkembang. Sebelum kembali ke Malaysia pada 14 Februari 2025, Norida berpamitan dan bersalaman dengan keluarga mantan suami.

Selain itu, Norida tercatat menerima bantuan BLT Kesra pada November 2025. Saat klarifikasi disampaikan, Badi diketahui sedang berada di Pulau Jawa untuk pengantaran barang ekspedisi.

Pemprov NTB menilai narasi yang berkembang telah membentuk persepsi seolah-olah Norida sepenuhnya ditinggalkan tanpa perlindungan selama 18 tahun. Padahal, berdasarkan data lapangan, Norida hidup bersama keluarga suami, memiliki akses pekerjaan pascaperceraian, menerima bantuan sosial, serta difasilitasi proses kepulangan ke Malaysia.

“Kami menghormati sisi kemanusiaan dalam kasus ini. Namun kami juga berkewajiban meluruskan fakta agar opini publik tidak berkembang berdasarkan asumsi. Fakta lapangan menunjukkan keluarga ini berpindah-pindah antara Malaysia, Lombok, dan Sumatera, serta anak-anaknya tetap mendapatkan akses pendidikan,” ujar Aka.

Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk melindungi setiap warga dan pendatang sesuai ketentuan hukum, sekaligus mengimbau publik dan media agar menyajikan informasi secara objektif dan berimbang guna menghindari stigma negatif terhadap daerah maupun masyarakat NTB. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Viral Pria Lombok Diduga Menelantarkan Warga Malaysia, Ini Penjelasan Pemprov NTB “

Nyongkolan Adat Sasak Putra Bungsu Tokoh Sekotong Diiringi Ribuan Warga

globalfmlombok.com
-
0
Nyongkolan Adat Sasak Putra Bungsu Tokoh Sekotong Diiringi Ribuan Warga

Giri Menang (suarantb.com) – Prosesi nyongkolan adat Sasak yang digelar salah satu tokoh masyarakat Sekotong, Lombok Barat (Lobar), H. Lalu Daryadi, Minggu (15/2/2026), viral di media sosial. Arak-arakan budaya yang mengiringi putra bungsunya, Lalu Rega Arya Atifa, menuju kediaman mempelai perempuan, Nabila, di Labuapi itu diikuti ribuan warga.

Nyongkolan tersebut menjadi perhatian publik karena skalanya yang besar dan kemegahannya. Ribuan pengiring berjalan tertib mengantar kedua mempelai dari titik pelepasan di Desa Rumak hingga ke rumah keluarga mempelai perempuan. Prosesi ini dinilai sebagai salah satu nyongkolan terbesar dan termegah yang pernah digelar di Pulau Lombok.

Dalam tradisi Suku Sasak, nyongkolan bukan sekadar iring-iringan pengantin. Prosesi ini merupakan simbol silaturahmi dan penghormatan keluarga besar mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan, sekaligus pertunjukan budaya yang sarat makna dan nilai sakral.

Kemegahan prosesi semakin terasa dengan iringan 10 sekahe atau kelompok gendang beleq, dua kelompok galeman, satu kelompok gambus, dan satu kelompok rudat. Perpaduan tabuhan gendang beleq yang gagah, alunan gamelan yang sakral, irama gambus yang merdu, serta rudat yang penuh semangat menghadirkan suasana agung dan berwibawa.

Kedua mempelai diarak menggunakan tandu khusus. Tampak Ketua DPRD Lobar, Lalu Ivan Indaryadi, bersama dua kakaknya yang juga anggota DPRD Provinsi NTB, Lalu Ahmad Ismail dan Lalu Irwansyah, mendampingi sang adik. Bahkan Ketua DPRD Lobar tersebut sempat naik tandu untuk mengomandoi warga yang menandu pengantin.

Peserta iring-iringan mengenakan busana adat khas Sasak. Kaum perempuan memakai baju lambung, kereng nine atau kain songket khas Lombok, lengkap dengan sanggul dan anting. Sementara pengiring laki-laki mengenakan jas hitam atau variasinya, kereng selewoq poto (sarung tenun panjang khas Lombok), serta capuk sebagai ikat kepala tradisional.

Arak-arakan ini menyedot perhatian warga di sepanjang jalan yang dilalui. Masyarakat berkerumun menyaksikan prosesi budaya tersebut. Kepadatan peserta dan penonton sempat menyebabkan arus lalu lintas menuju Paok Kambut, Desa Telaga Waru, tersendat. Aparat kepolisian yang telah menyiapkan rekayasa lalu lintas sebelumnya mampu mengurai kemacetan.

Sebelum prosesi nyongkolan, digelar Sorong Serah Aji Krama atau sidang adat yang dirangkaikan dengan akad nikah. Prosesi ini merupakan deklarasi tanggung jawab moral dan status sosial mempelai laki-laki kepada keluarga perempuan. Dalam Sorong Serah, perwakilan adat (pembayun) menyampaikan penyerahan ajen-ajen menggunakan bahasa halus adat Sasak.

Pemerhati budaya, Lalu Abdurrahim, mengatakan Sorong Serah merupakan bentuk sidang adat yang menegaskan bahwa kedua belah pihak berasal dari keluarga baik-baik dan telah sah menjadi satu keluarga besar.

“Setelah itu dilanjutkan dengan nyongkolan sebagai bentuk silaturahmi keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan,” ujarnya.

Prosesi ini dinilai menjadi penegasan komitmen masyarakat Sekotong dan Lobar dalam melestarikan tradisi adat Sasak di tengah perubahan zaman. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Nyongkolan Adat Sasak Putra Bungsu Tokoh Sekotong Diiringi Ribuan Pengiring “

Penyesuaian Tarif PAM Giri Menang Diharapkan Bantu Tekan Kemiskinan Ekstrem

globalfmlombok.com
-
0
Penyesuaian Tarif PAM Giri Menang Diharapkan Bantu Tekan Kemiskinan Ekstrem

Mataram (globalfmlombok.com) – Perusahaan Air Minum (PAM) Giri Menang melakukan penyesuaian tarif air untuk golongan dasar dan penuh yang mulai berlaku 1 Maret 2026. Kenaikan tarif diberlakukan bagi pelanggan golongan II dan III, yakni rumah tangga, instansi, dan niaga.

Untuk pelanggan rumah tangga, kenaikan tarif mencapai 8,5 persen. Jika sebelumnya rata-rata pelanggan membayar sekitar Rp50 ribu per bulan, maka setelah penyesuaian menjadi sekitar Rp54 ribu per bulan. Sementara itu, pelanggan golongan rendah atau masyarakat miskin tidak mengalami kenaikan tarif.

Direktur PAM Giri Menang, Sudirman, berharap kebijakan ini tidak semata dipandang sebagai penyesuaian harga, tetapi sebagai langkah strategis memperluas cakupan layanan air bersih, khususnya di Lombok Barat dan Kota Mataram.

Menurutnya, perluasan akses air bersih memiliki dampak langsung terhadap upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Salah satu indikator kemiskinan ekstrem nonfinansial adalah tidak tersedianya akses terhadap layanan air bersih yang layak.

“Harapan kami dengan akses itu, di dalam beberapa indikator kemiskinan ekstrem setidaknya berkurang,” ujarnya, Senin, 16 Februari 2026.

Ia menjelaskan, hingga kini masih terdapat warga yang harus menghabiskan waktu hingga tiga jam hanya untuk mengambil air. Apabila jaringan layanan telah menjangkau wilayah tersebut, waktu yang sebelumnya tersita dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau melakukan aktivitas produktif lainnya.

“Bayangkan kalau kita bisa layani, tiga jam itu akan efektif mereka untuk bekerja,” katanya.

Selain berdampak pada indikator kemiskinan, akses air bersih juga diyakini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Ketersediaan air bersih yang memadai akan menekan risiko penyakit berbasis lingkungan, sekaligus mendukung aktivitas pendidikan dan ekonomi keluarga.

Adapun struktur tarif PAM Giri Menang terbagi dalam tiga golongan, yakni tarif rendah, dasar, dan penuh. Setelah penyesuaian, golongan tarif rendah ditetapkan sebesar Rp2.750 per meter kubik. Tarif dasar sebesar Rp4.450 per meter kubik, dan tarif penuh Rp8.650 per meter kubik. Sementara tarif kesepakatan ditetapkan Rp26.550 per meter kubik.

Penyesuaian tarif ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 serta Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 100.3.3.1497 Tahun 2025 tentang Besaran Tarif Batas Bawah dan Batas Atas Air Minum Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat Tahun 2026.

“Tarif batas atas Rp8.650, dan tarif batas bawah Rp4.450,” pungkasnya. (*)

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Penyesuaian Tarif PAM Giri Menang Diharapkan Mampu Entas Kemiskinan Ekstrem “

Komisi IX DPR RI Tegaskan Program MBG Tak Gunakan Anggaran Pendidikan

globalfmlombok.com
-
0
Komisi IX DPR RI Tegaskan Program MBG Tak Gunakan Anggaran Pendidikan

Mataram (globalfmlombok.com)-

Anggota Komisi IX DPR RI, H. Muazzim Akbar, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menggunakan anggaran pendidikan sebagaimana yang dikhawatirkan sejumlah pihak.

“Tidak sama sekali. Anggaran pendidikan tidak ada sedikit pun yang diambil, bahkan kita tambah,” ujar Muazzim dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (16/2/2026)

Menurut dia, alokasi anggaran pendidikan justru tetap berjalan dan bahkan diperkuat melalui sejumlah program bantuan. Ia mencontohkan, Pimpinan Komisi X DPR RI Dapil NTB II pada tahun ini membawa program Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menjangkau tidak kurang dari 250.000 warga di Pulau Lombok.

“Hampir semua pondok pesantren mendapatkan PIP dan KIP. Jadi tidak ada anggaran pendidikan yang digunakan untuk MBG,” katanya.

Sebelumnya, sejumlah warga mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut teregistrasi dengan nomor perkara 40/PUU-XXIV/2026.

Berdasarkan informasi dari laman resmi MK per 30 Januari 2026, pemohon dalam perkara ini terdiri dari Yayasan Taman Belajar Nusantara (TB Nusantara) yang diwakili Miftahol Arifin dan Umran Usman, serta empat pemohon perorangan lainnya.

Dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan bahwa anggaran program MBG dalam APBN 2026 disebut mencapai Rp 223 triliun atau sekitar 29 persen dari total anggaran pendidikan sebesar Rp 769,1 triliun. Mereka menilai penggunaan anggaran tersebut berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk pemenuhan hak atas pendidikan berkualitas, termasuk peningkatan kualitas guru, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemerataan akses pendidikan.

“Dengan dana yang begitu besar ditelan MBG, pendanaan untuk operasional pendidikan menjadi berkurang. Padahal, persoalan ketimpangan akses pendidikan dan kesejahteraan guru masih belum memadai hingga saat ini,” demikian salah satu dalil pemohon dalam berkas perkara.

Para pemohon juga menyoroti masih adanya calon peserta didik yang belum dapat mengakses pendidikan dasar akibat keterbatasan ekonomi.(ris)

Abdul Hadi Kawal Percepatan Bypass Lembar–Kayangan, Pengerjaan Ditarget Mulai 2027

globalfmlombok.com
-
0
Abdul Hadi Kawal Percepatan Bypass Lembar–Kayangan, Pengerjaan Ditarget Mulai 2027

Mataram (globalfmlombok.com)-

Anggota Komisi V DPR RI daerah pemilihan Pulau Lombok, H. Abdul Hadi, mengawal rencana pembangunan jalan bypass port to port (P2P) yang menghubungkan Pelabuhan Lembar dengan Pelabuhan Kayangan. Proyek tersebut dinilai strategis untuk memperkuat konektivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Pulau Lombok.

Hadi mengatakan, pemerintah pusat sudah menerima usulan mega proyek ini dan diperkirakan pengerjaannya di tahun 2027 mendatang. Pihkanya juga sudah meminta kepada pemerintah pusat agar membangun komunikasi dengan Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten terkait dengan pembebasan lahan.

“Sehingga tahap pembebasan lahan yang sering muncul masalah dalam proses pembangunan jalan itu dapat diminimalisir,” kata Abdul Hadi, Senin (16/2/2026).

Komunikasi intensif juga telah dilakukan dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) serta Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB sejak tahun lalu untuk menata rancangan program ini. Sejumlah catatan dan usulan teknis juga telah disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Kami sudah sampaikan berbagai catatan dan permintaan kepada kementerian. Saat ini tinggal penyempurnaan Detail Engineering Design (DED) serta persiapan pembangunan secara bertahap atau pot to pot melalui jalur selatan,” ujarnya.

Ruas Sekitar 80 Kilometer

Menurut dia, jalur yang direncanakan akan dimulai dari selatan Lembar, tersambung ke bypass, melintasi wilayah Gerung, hingga berakhir di Kayangan, Lombok Timur. Total panjang ruas yang dirancang mencapai sekitar 80 kilometer.

Dari sisi anggaran, kebutuhan biaya diperkirakan berkisar Rp2 triliun hingga Rp3 triliun. Hadi menilai angka tersebut relatif rasional jika dibandingkan dengan skema jalan tol yang membutuhkan investasi lebih besar karena berbasis bisnis.

“Kalau tol sifatnya bisnis dan berbasis keuntungan. Kita khawatir kemampuan masyarakat untuk membayar tarif tol belum terlalu kuat. Selain itu, di beberapa daerah lain jalan tol juga masih relatif sepi,” kata dia.

Karena itu, opsi pembangunan bypass dengan sistem bertahap dinilai lebih realistis, baik dari sisi kemampuan fiskal maupun kebutuhan masyarakat. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan kelancaran distribusi logistik antarpelabuhan sekaligus membuka akses kawasan selatan Lombok yang selama ini belum berkembang optimal.

Sebagai anggota Komisi V DPR yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Abdul Hadi menegaskan komitmennya untuk mengawal proyek tersebut hingga tahap realisasi.

Tahap Krusial 2026

Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal

Sebelumnya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan bahwa studi kelayakan proyek telah rampung. Tahun 2026 disebut menjadi periode krusial karena tiga tahapan utama harus diselesaikan, yakni penyusunan Detail Engineering Design (DED), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), serta proses pembebasan lahan.

Terkait pembebasan lahan, Pemerintah Provinsi NTB berencana menerapkan skema konsolidasi atau wakaf lahan. Skema ini tidak menggunakan pembayaran tunai langsung, melainkan penataan ulang bidang tanah dan penerbitan sertifikat baru yang lebih teratur bagi masyarakat terdampak.

Pemerintah daerah berharap pendekatan tersebut dapat meminimalkan konflik agraria sekaligus mempercepat proses pembangunan.

Jika terealisasi, proyek bypass Lembar–Kayangan diproyeksikan menjadi tulang punggung konektivitas Pulau Lombok, menghubungkan jalur logistik barat–timur tanpa harus melalui pusat kota, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pesisir selatan.(ris)

TGB Respons Eks Kapolres Bima Kota Terseret Kasus Narkoba: Polri Harus Menindak Tegas Oknum Seperti Ini

globalfmlombok.com
-
0
TGB Respons Eks Kapolres Bima Kota Terseret Kasus Narkoba: Polri Harus Menindak Tegas Oknum Seperti Ini

Mataram (globalfmlombok.com)-

Tokoh nasional asal Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, angkat suara terkait penetapan mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.

TGB menegaskan bahwa narkoba merupakan musuh utama yang harus diperangi bersama karena dampaknya merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, terutama generasi muda.

“Narkoba adalah musuh utama. Jaga diri, keluarga, dan lingkungan kita,” ujar TGB dalam pernyataannya, Sabtu (14/2/2026) melalui akun Instagramnya @tuangurubajang

Menurut dia, kasus yang menyeret aparat penegak hukum tersebut menjadi peringatan serius bagi semua pihak. Kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, harus dijaga melalui tindakan tegas dan transparan terhadap setiap pelanggaran.

TGB juga meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk tidak ragu menindak oknum yang terbukti bersalah. Penegakan hukum yang tegas dinilai penting untuk menjaga marwah institusi sekaligus menunjukkan komitmen dalam pemberantasan narkotika.

“Polri harus menindak tegas oknum seperti ini. Polri harus menindak tegas oknum seperti ini.  Merusak nama baik institusi dan menghancurkan generasi muda bangsa” tegas mantan Gubernur NTB ini.

Seperti diketahui, Eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani gelar perkara di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Didik terlibat perkara kasus kepemilikan narkotika, yang juga menyeret Kasat Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi.

“Lanjutkan ke proses penyidikan terhadap AKBP Didik Putra Kuncoro,” kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso kepada wartawan, Jumat (13/2/2026) malam.

Penyidik mengamankan Didik pada Rabu (11/2/2026) sekitar pukul 17.00 WIB. Penangkapan tersebut dilakukan oleh tim Paminal Mabes Polri untuk kepentingan pemeriksaan.

Dari hasil interogasi awal, penyidik memperoleh keterangan mengenai sebuah koper berwarna putih yang diduga berisi narkotika dan disebut milik Didik.(ris)

Bulog Pastikan Suplai Beras Medium dan Premium Tanpa Batas Selama Ramadan-Lebaran 2026

globalfmlombok.com
-
0
Bulog Pastikan Suplai Beras Medium dan Premium Tanpa Batas Selama Ramadan-Lebaran 2026

Giri Menang (globalfmlombok)-

Masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak perlu khawatir terkait ketersediaan bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan 2026. Perum Bulog Kantor Wilayah NTB memastikan cadangan beras nasional di wilayah ini dalam kondisi sangat aman, bahkan mencukupi untuk kebutuhan satu tahun ke depan.

​Hal tersebut ditegaskan oleh Pemimpin Wilayah (Pimwil) Bulog NTB, Mara Kamin Siregar, saat menghadiri Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak nasional di Lapangan Banteng, Desa Lingsar, Lombok Barat, Jumat (13/2/2026).

​”Stok beras kita alhamdulillah cukup aman. Saat ini tersedia kurang lebih 154.000 ton, yang diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan hingga satu tahun ke depan,” ungkap Regar di hadapan awak media.

Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Bulog menyatakan siap menggelontorkan stok sebanyak-banyaknya untuk menjaga stabilitas harga. Regar menjelaskan bahwa pihaknya tidak mematok angka kaku untuk target penyaluran, melainkan bergerak fleksibel mengikuti permintaan masyarakat.

​”Per hari kita bisa keluarkan 100 hingga 150 ton, tergantung kebutuhan di lapangan. Untuk setiap titik GPM, kami siapkan minimal 5 ton. Jika kurang, langsung kita tambah,” jelasnya.

Komoditas yang disiapkan pun beragam, mulai dari beras medium (SPHP), beras premium, hingga gula pasir.

Terkait sempat adanya isu keterlambatan distribusi minyak goreng, Regar mengklarifikasi bahwa kendala tersebut terjadi pada pengiriman dari Surabaya. Namun, ia memastikan kondisi saat ini sudah berangsur pulih.

​”Insyaallah minggu ini distribusi sudah normal semua. Jika sebelumnya pencatatan di SP2KP sempat berada di zona merah, alhamdulillah minggu ini sudah kembali hijau,” tambahnya.

Kepastian stok ini disambut antusias oleh warga yang memadati stand sejak pagi. Sumarni, salah satu warga Lingsar, mengaku lega bisa mendapatkan minyak goreng seharga Rp31.000 per dua liter, jauh di bawah harga pasar yang mencapai Rp43.000.

​Senada dengan itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, H. Eva Dewiyani menekankan bahwa kolaborasi antara Bulog, Bank Indonesia, dan petani lokal ini merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk menekan inflasi di 26 titik sepanjang tahun 2026.

​Melalui sinergi ini, Pemerintah Provinsi NTB optimistis harga pangan akan tetap stabil sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang tanpa dibayangi lonjakan harga kebutuhan pokok.(ris)

BMKG Peringatkan Potensi Banjir Rob di Pesisir Lombok dan Bima hingga 19 Februari 2026

globalfmlombok.com
-
0
BMKG Peringatkan Potensi Banjir Rob di Pesisir Lombok dan Bima hingga 19 Februari 2026

Mataram (globalfmlombok,com) —

BMKG Stasiun Meteorologi ZAM mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob di wilayah pesisir Lombok dan pesisir Bima. Peringatan tersebut berlaku mulai 14 Februari 2026 pukul 08.00 WITA hingga 19 Februari 2026 pukul 20.00 WITA.

Kepala Stasiun Meteorologi ZAM, Satria Topan Primadi, menyampaikan bahwa potensi banjir rob dipicu oleh pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan kondisi cuaca berawan hingga hujan sedang, serta gelombang laut yang relatif tinggi.

Berdasarkan prakiraan di wilayah Lembar, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan sedang dengan arah angin Barat Daya–Barat Laut berkecepatan 5–15 knot. Tinggi gelombang diprediksi mencapai 1,25–2,5 meter, dengan pasang maksimum sekitar 1,8 meter yang diperkirakan terjadi pada pukul 22.00–23.00 WITA.

Sementara itu, di wilayah Sape, kondisi cuaca serupa juga berpotensi terjadi dengan arah angin Barat Daya–Barat Laut berkecepatan 5–20 knot. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar 1,25–2,5 meter dengan pasang maksimum 1,8 meter pada pukul 21.00–24.00 WITA.

BMKG memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi terdampak. Di Pulau Lombok meliputi Ampenan, Sekarbela, Gerung, Lembar, Pemenang, Jerowaru, dan Labuhan Lombok. Di Pulau Sumbawa mencakup wilayah Sumbawa dan Labuhan Badas. Adapun di wilayah Bima berpotensi terjadi di Palibelo, Woha, Bolo, Langgudu, Soromandi, Sape, Rasanae Barat, Hu’u, dan Asakota.

“Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, bantaran sungai, dan daerah dataran rendah agar tetap waspada dan siaga terhadap potensi dampak pasang air laut maksimum, termasuk genangan banjir rob yang dapat mengganggu aktivitas,” ujar Satria Topan Primadi, Sabtu, 14 Februari 2026.

BMKG juga mengingatkan nelayan dan pengguna jasa transportasi laut agar memperhatikan perkembangan cuaca dan tinggi gelombang selama periode peringatan berlangsung.

Informasi terbaru mengenai kondisi cuaca maritim dapat dipantau melalui laman resmi BMKG dan kanal media sosial resmi BMKG NTB.(ris)

Pemprov NTB Perkuat Orkestrasi Pembangunan Melalui High Level Meeting Kepala Daerah

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov NTB Perkuat Orkestrasi Pembangunan Melalui High Level Meeting Kepala Daerah

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat orkestrasi pembangunan lintas sektor melalui High Level Meeting (HLM) Kepala Daerah bertema Orkestrasi Pembangunan. Forum strategis ini menjadi ruang sinkronisasi dan harmonisasi program prioritas provinsi dengan kabupaten/kota.

Rapat tingkat tinggi tersebut dipimpin Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, diikuti para bupati dan wali kota se-NTB serta pejabat eselon II pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan berlangsung di Katamaran Hotel & Resort Senggigi, Kamis (13/2/2026).

Dalam pemaparannya, Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal menegaskan HLM menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh program unggulan daerah berjalan selaras dengan agenda nasional, sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan NTB.

Ia memaparkan sejumlah progres strategis, mulai dari penguatan sektor pendidikan, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, hingga pengembangan pariwisata berkualitas.

Di sektor pendidikan, Pemprov NTB telah menjalankan Program Sekolah Rakyat sejak 2025 di Lombok Barat, Lombok Timur, dan Sumbawa. Pengembangan Sekolah Rakyat juga disiapkan di Desa Gumantar (Lombok Utara) dan Desa Pandai (Kabupaten Bima) dengan target masing-masing hingga 1.000 siswa. Selain itu, lahan pembangunan Sekolah Garuda tengah disiapkan di Lombok Timur dan Sumbawa.

Pada bidang ekonomi desa, hingga kini telah terbentuk 1.166 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berbadan hukum di seluruh kabupaten/kota, dengan 50 koperasi model berbasis potensi lokal. Sebanyak 10 koperasi telah memperoleh dukungan pembiayaan dari Bank Mandiri. Sementara itu, Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah terbentuk di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Dalam pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemprov mengakselerasi Program Desa Berdaya Transformatif melalui penetapan 106 desa prioritas dan 40 desa berdaya pada 2026. Program ini didukung 144 pendamping bagi 7.250 kepala keluarga serta verifikasi data DTSEN bersama BPS. Pada APBD NTB 2026, dialokasikan Rp450,04 miliar melalui OPD yang menjangkau 841 desa/kelurahan dengan fokus signifikan pada desa miskin ekstrem.

Peserta HLM yang dipimpin Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal.

Di sektor tata ruang, Gubernur mendorong percepatan sinkronisasi RTRW kabupaten/kota dengan RTRW Provinsi, termasuk penyelesaian KLHS dan proses lintas sektor bersama Kementerian ATR/BPN guna menjamin kepastian ruang bagi investasi dan pembangunan berkelanjutan.

Sementara pada isu kehutanan dan ketahanan pangan, ia menyoroti persoalan tumpang tindih kawasan hutan, perambahan lahan, hingga klaim hutan adat. Untuk penertiban kawasan hutan dan pertambangan, Pemprov membentuk Satgas Sumber Daya Alam yang melibatkan TNI dan Polri.

Dalam mendukung swasembada pangan, NTB juga mengelola ratusan daerah irigasi lintas kewenangan serta melaksanakan program optimasi lahan (OPLAH) 2025 di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Pada bidang lingkungan hidup, Pemprov mengalokasikan Rp110,3 miliar dalam APBD 2026 untuk pengelolaan sampah di seluruh kabupaten/kota, disertai penguatan fasilitas pengolahan yang pada 2025 telah mencapai ratusan unit.

Sektor pariwisata diarahkan pada pengembangan pariwisata berkualitas melalui peningkatan lama tinggal dan belanja wisatawan, penguatan NTB sebagai pusat MICE, pengembangan destinasi baru terintegrasi, serta peningkatan konektivitas antarwilayah. NTB juga menetapkan 10 kawasan destinasi pariwisata terintegrasi (Key Tourism Area) yang menghubungkan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Selain itu, Pemprov memperkuat kerja sama regional Bali–NTB–NTT di sektor energi, perhubungan, pariwisata, perdagangan, dan perencanaan untuk membangun ekosistem ekonomi kawasan timur Indonesia yang saling terhubung.

“Alhamdulillah berbagai program nasional sudah mulai dilaksanakan di NTB. Pemprov juga menyiapkan dukungan lintas OPD, termasuk pengembangan budidaya ikan patin dan pembangunan pabrik ayam petelur terintegrasi,” ujar Miq Iqbal.

Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi pilar utama peningkatan kesejahteraan sekaligus penguatan ketahanan pangan desa. Ia bahkan berencana menerbitkan peraturan gubernur yang mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyerap bahan baku dari Kopdes Merah Putih.

Pada sesi diskusi, Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, menyoroti persoalan pengelolaan sampah di kawasan wisata Tiga Gili serta rencana pembangunan Youth and Sport Center. Sementara Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, melaporkan penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem hingga 0,72 persen, serta kendala lahan untuk pembangunan Kopdes Merah Putih di sejumlah desa/kelurahan.

Sebagai tindak lanjut HLM, Pemprov NTB menetapkan delapan langkah strategis, mulai dari penguatan Program Desa Berdaya, pembentukan Satgas Perlindungan Hutan, pengelolaan sampah terpadu, optimalisasi opsen pajak, dukungan program prioritas nasional dan provinsi, penguatan kerja sama regional Bali–NTB–NTT, optimalisasi peran pemerintah daerah sebagai orkestrator pembangunan dan creative financing, hingga monitoring dan evaluasi bersama.

Melalui orkestrasi pembangunan tersebut, Pemprov NTB menegaskan komitmennya menghadirkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat menuju NTB Makmur Mendunia. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemprov NTB Perkuat Orkestrasi Pembangunan Lewat High Level Meeting Kepala Daerah “

1...174175176...400Halaman 175 dari 400