Beranda blog Halaman 164

Polisi Jadwalkan Olah TKP Dugaan Perbudakan Seksual WN Selandia Baru

Mataram (globalfmlombok.com) – Penyidik Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dit PPA-PPO) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) mengagendakan olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam penanganan kasus dugaan kekerasan seksual fisik dan perbudakan seksual oleh seorang oknum warga negara Selandia Baru.

Direktur Dit PPA-PPO Polda NTB, Ni Made Pujawati, Jumat (20/2/2026), mengatakan agenda olah TKP dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi.

“Ya sudah periksa saksi-saksi baik terlapor (oknum WN Selandia Baru) dan saksi korban,” jelasnya.

Ia menegaskan, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Olah TKP dilakukan guna mengumpulkan alat bukti tambahan untuk mendukung proses hukum yang sedang berjalan.

Sebelumnya, empat orang korban melaporkan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oknum WNA pemilik sebuah hotel di Sekotong, Lombok Barat. Keempat korban melapor ke Polda NTB didampingi pihak Bantuan Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Mataram (BKBH) Universitas Mataram.

Ketua BKBH Unram, Joko Jumadi, mengatakan empat korban tersebut terdiri atas tiga perempuan dan satu laki-laki.

“Dalam laporan kami lampirkan bukti chat (korban dan terduga pelaku), foto, video, dan ada saksi juga,” ujarnya.

Ia menyebutkan, kasus ini terungkap setelah para korban datang meminta perlindungan hukum. Salah satu korban diketahui telah lama mengenal terduga pelaku. Oknum WN Selandia Baru tersebut sempat mengajak korban menikah, hingga akhirnya korban mengajak dua temannya untuk bertemu.

Dalam pertemuan itu, terduga pelaku diduga memaksa korban melakukan hubungan seksual secara bertiga. “Ada dua perempuan dengan si pelaku. Atau dua laki-laki dengan satu perempuan,” sebutnya.

Para korban mengaku mengalami dugaan kekerasan seksual pada periode Juli hingga September 2025. Pihak pendamping hukum juga menyampaikan adanya dugaan praktik eksploitasi seksual yang kini menjadi perhatian dalam proses penyelidikan.

Penyidik Polda NTB menyatakan akan mendalami seluruh keterangan saksi dan bukti yang telah diserahkan guna memastikan konstruksi perkara secara utuh.

Kasus ini masih terus dikembangkan, sementara penyidik berkomitmen memberikan perlindungan terhadap para korban selama proses hukum berlangsung. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Polisi Agendakan Olah TKP Dugaan Perbudakan Seksual WN Selandia Baru”

Gubernur Mutasi 392 Pejabat Eselon III dan IV di Lingkup Pemprov NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, memutasi 392 pejabat eselon III dan IV organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi NTB. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan tersebut berlangsung di Aula Tambora, Kantor Gubernur NTB, Jumat (20/2/2026).

Kegiatan itu turut dihadiri pejabat eselon I dan II serta ratusan pejabat eselon III dan IV Pemprov NTB. Dari total 392 pejabat yang dimutasi, sebanyak 147 merupakan eselon III dan 245 eselon IV. Para pejabat administrator dan pengawas tersebut ditargetkan mulai efektif bekerja pada Senin (23/2/2026).

Gubernur Iqbal menyampaikan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik. Ia mengakui proses pelantikan memerlukan waktu cukup panjang karena sejumlah kendala. Namun, pelantikan tetap diupayakan agar roda organisasi dapat segera berjalan optimal.

“Sehingga mulai Senin nanti harapan saya, seluruh OPD sudah mulai berfungsi 100 persen dan mulai menjalankan tugas-tugasnya, khususnya tugas-tugas yang terkait dengan layanan publik,” ujarnya.

Ia mengingatkan, mutasi merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika birokrasi. Karena itu, setiap pejabat diminta menyikapinya dengan lapang dada dan fokus pada sumpah serta janji jabatan yang telah diucapkan.

“Lebih fokus pada sumpah dan janji yang saudara-saudara sudah ambil dan sudah dilakukan,” tegasnya.

Menurut Iqbal, mutasi kali ini tidak lepas dari kebijakan perampingan organisasi sebagaimana diatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang mulai diterapkan. Dampaknya, sejumlah jabatan baik eselon II, III maupun IV ikut terdampak.

“Sehingga konsekuensinya juga banyak teman-teman yang semula menjabat eselon III tidak lagi menjabat eselon III. Yang semula menjabat eselon IV tidak lagi menjabat eselon IV,” katanya.

Ia menegaskan, perampingan tersebut merupakan arah kebijakan yang disyaratkan pemerintah pusat. Kepada pejabat yang tidak lagi dilantik, Gubernur menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan bagi NTB.

“Saya doakan semoga Allah SWT membalas apa yang telah mereka lakukan,” ucapnya.

Sebelum pelantikan, Pemprov NTB melaksanakan proses seleksi melalui mekanisme beauty contest sebagai upaya pemetaan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) secara objektif. Iqbal mengaku, sebagai kepala daerah yang relatif baru, ia memerlukan instrumen yang terukur untuk mengetahui kapasitas dan potensi ASN.

“Maka apa yang saya baca adalah hasil beauty contest, profil yang tersedia di BKD, dan juga catatan-catatan yang ada di Inspektorat,” jelasnya.

Ia mendorong pejabat yang dilantik untuk bekerja maksimal dan membangun komitmen kuat dalam memajukan NTB. Menurutnya, komitmen menjadi kunci agar roda pemerintahan berjalan efektif dan memberi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

“Prosesnya jauh lebih sulit untuk menumbuhkan komitmen untuk menjadi bagian yang kontributif dalam membangun NTB ke depan,” tandasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Gubernur Mutasi 392 Pejabat Eselon III dan IV Lingkup Pemprov NTB ”

Kawal Program Strategis 2026, Pemprov NTB Perkuat Sinergi dengan Polda NTB

Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) yang diikuti jajaran Kapolres dan Kapolsek se-NTB, Jumat (20/2/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolda NTB, Edy Murbowo, bersama para pejabat utama Polda NTB. Gubernur didampingi Asisten I Setda NTB Dr. H. Fathul Gani, M.Si., dan Asisten III Setda NTB Hj. Eva Dewiyani.

Dalam forum itu, Gubernur menekankan pentingnya peran Polri dalam mendukung program strategis Pemerintah Pusat yang diimplementasikan di daerah. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, ia mengajak Polda NTB bersinergi mengawal tiga pilar pembangunan daerah, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta kemajuan sektor pariwisata.

Iqbal menyampaikan, NTB saat ini berada di posisi ke-12 daerah termiskin di Indonesia dengan 106 desa masuk kategori kemiskinan ekstrem. Untuk itu, ia meminta dukungan langsung jajaran kepolisian melalui program “Desa Berdaya” guna mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem.

“Kami meminta dukungan langsung Polisi kepada Kepala Keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem. Polisi diharapkan aktif membantu memberikan peluang penghidupan agar pendapatan mereka bisa meningkat hingga Rp1 juta per bulan dan keluar dari kategori desil satu dan dua,” ujarnya.

Terkait ketahanan pangan, ia menyoroti implementasi program MBG yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto mencapai 100 persen pada Desember 2026. Untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, Pemprov NTB mendorong pengembangan sektor unggas dan sayuran di setiap desa.

“Target kita satu desa satu greenhouse agar bisa menyuplai sayuran sepanjang waktu. Penyalurannya melalui Koperasi Merah Putih untuk kebutuhan MBG. Kita ingin kebutuhan program ini disuplai langsung dari desa agar ekonomi lokal bergerak,” jelasnya.

Di sektor pariwisata, penataan destinasi dan pembangunan konektivitas darat, laut, dan udara menjadi perhatian. Pembukaan jalur internasional baru seperti rute dari Bangkok, Perth, dan Darwin diharapkan segera terealisasi. Namun, ia memberi catatan pada aspek keamanan yang dinilai masih perlu ditingkatkan dibanding daerah tujuan wisata lain seperti Bali dan Nusa Tenggara Timur.

Gubernur meminta penguatan kapasitas Polisi Pariwisata agar lebih ramah dan memenuhi standar internasional. Pemerintah, kata dia, siap memberikan dukungan infrastruktur guna memperkuat keamanan di kawasan selatan dan destinasi lainnya demi mendongkrak kunjungan wisatawan.

Ia juga menyinggung pendelegasian kewenangan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi. Perizinan, tegasnya, akan dilakukan secara hati-hati dengan tetap memprioritaskan kelestarian hutan dan pencegahan pencemaran lingkungan.

“NTB saat ini menjadi pusat studi dan pilot project nasional. Baik buruknya tata kelola kita akan menjadi patokan daerah lain. Kesuksesan yang kita capai adalah sukses kita bersama,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapolda NTB Irjen Pol. Edy Murbowo menegaskan komitmen jajarannya untuk mengawal penuh program pemerintah pusat maupun daerah. Dalam Rapim tersebut, ia meminta seluruh Kapolres mempedomani direktif Presiden dan Kapolri demi menjaga stabilitas nasional di tengah tantangan global.

Menyikapi 18 poin instruksi Presiden, ia mengingatkan pentingnya soliditas TNI–Polri dalam aksi nyata di lapangan. Personel kepolisian, kata dia, tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga aktif berkolaborasi mendorong program pemerintah agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Salah satu fokus yang ditekankan adalah pelestarian lingkungan di sektor pariwisata, termasuk pengendalian sampah di kawasan wisata seperti Gunung Rinjani.

“Polri harus aktif memberikan pembinaan kepada masyarakat dan pengelola destinasi pariwisata, untuk mengontrol dan mengurangi potensi sampah dari bawaan para pendaki,” ujarnya.

Kapolda juga memberi perhatian pada pembangunan sumber daya manusia, khususnya pengentasan stunting dan penanganan anak putus sekolah. Ia memastikan Polri siap mendukung sektor pendidikan melalui berbagai inisiatif pembinaan apabila dibutuhkan pemerintah.

“Program pemerintah pusat sangat bagus, namun tantangannya ada pada tataran implementasi. Jika diminta menjadi pamong dalam program sekolah rakyat, Polri harus memberikan yang terbaik. Kami siap mendukung agar tidak ada lagi anak yang tidak sekolah di NTB,” tegasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kawal Program Strategis 2026, Pemprov Perkuat Sinergi dengan Polda NTB ”

Diduga Bandar Narkoba, Satu Orang Jadi Tersangka dalam Kasus AKP Malaungi

Mataram (globalfmlombok.com)Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menegaskan telah menetapkan seorang pria berinisial KE yang diduga sebagai bandar narkoba sebagai tersangka dalam pengembangan kasus narkoba yang menjerat AKP Malaungi.

Kapolda NTB, Edy Murbowo, Jumat (20/2/2026), membenarkan penetapan tersebut. “Ya (sudah ditetapkan sebagai tersangka),” katanya.

Meski demikian, KE belum berhasil diamankan. Kapolda menyebutkan, pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan. “Belum ditangkap, masih dalam proses pengejaran,” ujarnya.

Menurutnya, proses penangkapan memerlukan koordinasi dengan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) karena keberadaan KE kerap berpindah-pindah. “Karena keberadaan dia kan selalu bergerak. Kita juga terbatas langkah kita,” akunya.

Kendati menghadapi keterbatasan, pihaknya memastikan akan menindaklanjuti setiap informasi terkait keberadaan KE guna segera menangkap pria yang diduga menjadi pemasok narkoba kepada mantan anggota Polri tersebut.

Dalam pengembangan perkara yang sama, Polda NTB juga telah menetapkan mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, sebagai tersangka. Perannya disebut sebagai pihak yang menerima aliran dana hasil kejahatan.

Kapolda menyebut, terdapat dugaan gratifikasi yang melibatkan AKBP Didik. “Di dalam pemeriksaan pun ada perintah, menerima (uang),” jelasnya.

Mengutip konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Mabes Polri, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Eko Hadi Santoso, Kamis (19/2/2026), mengungkapkan AKBP Didik diduga menerima aliran uang sebesar Rp2,8 miliar. Uang tersebut diduga berasal dari setoran bandar narkoba melalui AKP Malaungi.

Sebelum menetapkan AKBP Didik dan KE sebagai tersangka, penyidik Polda NTB lebih dahulu menetapkan lima orang lainnya. Mereka yakni mantan Kepala Satresnarkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi, seorang anggota Polres Bima Kota berinisial KL, istri KL, serta dua anak buahnya.

Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap AKBP Didik dan AKP Malaungi juga telah digelar. Keduanya dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dipecat dari institusi kepolisian.

Sementara itu, Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi NTB, Irwan Setiawan Wahyuhafi, mengaku telah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama AKBP Didik dan KE. “SPDP keduanya baru masuk kemarin hari Kamis (19/2/2026),” ujarnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Seorang Diduga Bandar Narkoba Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Narkoba AKP Malaungi ”

Setahun Kepemimpinan Iqbal–Dinda, Menguatkan Udara, Laut, dan Jalan Daerah

Satu tahun pertama kepemimpinan Gubernur H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri (Iqbal–Dinda), menjadi periode penting konsolidasi konektivitas wilayah. Melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi NTB, pemerintah daerah mempercepat pembukaan akses transportasi udara, laut, dan darat sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan layanan publik.

HASILNYA mulai terasa nyata sepanjang 2025. Mobilitas masyarakat meningkat, jalur-jalur strategis kembali hidup, dan NTB kian terkoneksi dengan pusat-pusat pertumbuhan nasional maupun internasional.

Langit NTB Kembali Ramai

Sektor penerbangan menjadi salah satu indikator paling jelas dari kebangkitan konektivitas NTB. Sepanjang 2025, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) melayani 2.497.163 penumpang, meningkat sekitar 5 persen dibandingkan 2024 yang tercatat 2.377.410 penumpang.

Rata-rata, bandara kebanggaan masyarakat NTB ini melayani lebih dari 208 ribu penumpang per bulan atau hampir 7 ribu orang per hari. Tak hanya jumlah penumpang, pergerakan pesawat juga tumbuh 5,9 persen, dari 24.879 penerbangan pada 2024 menjadi 26.337 penerbangan di tahun 2025. Angka ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan maskapai sekaligus gairah perjalanan masyarakat dan wisatawan menuju NTB.

Momentum ini diperkuat dengan pembukaan tujuh rute penerbangan baru sepanjang 2025, yakni Banjarmasin, Palangkaraya, Labuan Bajo, Malang, Banyuwangi, Waingapu, dan Tambolaka. Jumlah tersebut melampaui capaian 2024 yang hanya membuka empat rute baru. Kehadiran maskapai TransNusa dengan rute Lombok–Denpasar–Lombok turut memperluas pilihan perjalanan, terutama bagi pelaku pariwisata dan bisnis.

Bagi pemerintahan Iqbal–Dinda, penguatan konektivitas udara bukan sekrdar soal angka statistik. Ini adalah pintu masuk investasi, pariwisata, dan pertumbuhan UMKM lokal yang bergantung pada kelancaran mobilitas manusia dan barang.

Jalur Laut Bangkit, Wisata Bergerak

Dari langit, perhatian pemerintah juga diarahkan ke laut sebagai urat nadi transportasi antar pulau di NTB.

Kabar baik datang dari Pelabuhan Lembar. Sepanjang 2025, jumlah penumpang luar negeri meningkat hingga 28 persen dibanding tahun sebelumnya. Lonjakan ini menandai mulai pulihnya arus wisatawan mancanegara melalui jalur laut, sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai gerbang maritim kawasan timur Indonesia.

Sementara itu, rute strategis Sape–Labuan Bajo mencatat pertumbuhan signifikan. Total penumpang sepanjang 2025 mencapai 32.633 orang, naik 22,4 persen dibandingkan 2024 yang hanya 26.676 penumpang. Jalur ini menjadi simpul penting integrasi pariwisata antara Pulau Sumbawa dan destinasi super prioritas Labuan Bajo.

Peningkatan ini tak hanya berdampak pada sektor pariwisata, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir, pelaku transportasi lokal, hingga UMKM di sekitar pelabuhan.

Jalan Terang, Akses Makin Aman

Di darat, Pemerintah Provinsi NTB memperkuat aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan melalui pemasangan 447 unit Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di ruas jalan provinsi yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Program ini menjawab kebutuhan dasar masyarakat akan jalan yang lebih aman, terutama pada malam hari, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di kawasan-kawasan strategis. Bagi wilayah yang selama ini minim penerangan, kehadiran PJU menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam pelayanan publik.

Transportasi dengan Sentuhan Kemanusiaan

Tak hanya membangun infrastruktur, tahun pertama Iqbal–Dinda juga diwarnai terobosan layanan berbasis empati sosial. Salah satunya melalui Program Penyeberangan Ambulans Gratis di lintasan Kayangan–Pototano.

Pada Desember 2025, program ini melayani 63 unit ambulans, dan meningkat menjadi 96 unit pada Januari 2026. Angka ini mencerminkan kebutuhan riil masyarakat lintas pulau terhadap akses layanan kesehatan yang cepat dan terjangkau.

Bagi pasien rujukan dan keluarga mereka, program ini bukan sekedar fasilitas transportasi, melainkan harapan hidup yang dipercepat oleh kebijakan publik yang berpihak.

Fondasi Menuju NTB yang Terkoneksi

Berbagai capaian di sektor perhubungan sepanjang 2025 menegaskan arah kebijakan Iqbal–Dinda: membangun NTB dari konektivitas. Dari udara, laut, hingga darat, pemerintah daerah berupaya memastikan setiap wilayah terhubung, setiap potensi terbuka, dan setiap warga mendapat akses yang lebih adil.

Transportasi tidak lagi dipandang sebagai sektor teknis semata, melainkan sebagai pengungkit utama pembangunan daerah. Ketika bandara ramai, pelabuhan hidup, dan jalan terang, maka ekonomi bergerak, pariwisata tumbuh, dan kualitas hidup masyarakat ikut meningkat.

Setahun memang waktu yang singkat. Namun langkah-langkah awal ini telah menanam fondasi penting bagi NTB yang lebih terhubung, lebih inklusif, dan lebih kompetitif di tingkat nasional maupun regional.

Di bawah kepemimpinan Iqbal–Dinda, perhubungan bukan hanya soal berpindah tempat—tetapi tentang membuka masa depan. (r)

Perkuat Vaksinasi, Pemkab Dompu Targetkan Bebas PMK 2026

0

Dompu (globalfmlombok.com) – Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan berkuku genap seperti sapi memiliki dampak ekonomi yang besar akibat penurunan produktivitas susu dan daging. Untuk mencegah penyebaran penyakit sekaligus menghindari kerugian petani ternak, pemerintah menggencarkan gerakan vaksinasi dan pengobatan massal di Kabupaten Dompu.

Gerakan vaksinasi yang berlangsung Januari hingga Juni 2026 itu menempatkan Dompu sebagai salah satu daerah prioritas. Pada tahap pertama, daerah ini memperoleh alokasi 9.000 dosis vaksin dan 3.125 dosis pada tahap kedua.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Dompu, Ilham, SP., mengatakan, vaksinasi dan pengobatan massal telah dilaksanakan di sejumlah titik. “Untuk mendukung gerakan ini, kemarin bersama Bupati dan BPTUHTP Denpasar, BB VET Denpasar serta Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB melakukan vaksinasi dan pengobatan massal di daerah pelepasan Doroncanga,” ujarnya, Rabu (18/2).

Selain di Doroncanga, vaksinasi juga dilakukan secara serentak di wilayah Pekat, Kilo, dan Dompu. Pada Selasa (17/2) saja, sebanyak 693 ekor sapi telah divaksin.

Ilham menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi sudah dimulai sejak Januari lalu. Hingga pertengahan Februari, tercatat 8.227 ekor sapi telah menerima vaksin atau 87,75 persen dari total 9.375 dosis vaksin tahap pertama yang diterima.

Menurutnya, sesuai komitmen Bupati, Kabupaten Dompu ditargetkan bebas dari PMK. Selain vaksinasi, pihaknya juga menggencarkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada peternak terkait gejala serta penanganan PMK.

“KIE terhadap petani tetap kami lakukan oleh petugas di masing-masing UPTD setiap kecamatan,” katanya.

Sepanjang 2026, kasus PMK belum ditemukan di Dompu. Pemberian vaksin diharapkan mampu memperkuat kekebalan ternak sehingga risiko penularan dapat ditekan.

“Kita berharap kondisi ini bisa terus terjaga, sehingga Kabupaten Dompu benar-benar zero PMK,” harapnya. (*)

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Perkuat Vaksinasi, Pemkab Dompu Targetkan Bebas PMK”

Tiga SPPG di Sumbawa Ditutup Sementara

Sumbawa Besar (globalfmlombok.com) – Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa mengaku ada tiga unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditutup sementara pemerintah. SPPG yang ditutup sementara itu tersebar di tiga kecamatan.

“Tiga unit SPPG yang ditutup sementara tersebut berada di Kecamatan Tarano, Empang, dan Lunyuk. Khusus untuk SPPG Lunyuk kami masih menunggu hasil uji dari BBPOM,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa, H. Sarif Hidayat kepada Suara NTB, Kamis (19/2/2026).

Sarif melanjutkan, dua SPPG yang berada di kecamatan Tarano dan Empang ditutup sementara lantaran ada masalah di internal. Sementara SPPG Lunyuk ditutup karena ditemukan adanya dugaan keracunan terhadap sejumlah siswa yang terjadi beberapa minggu lalu.

“Kalau untuk Empang dan Tarano lebih ke masalah internal sehingga ditutup sementara. Sementara khusus untuk SPPG Lunyuk kami masih menunggu hasil uji BBPOM,” ucapnya.

Ia pun meyakinkan, khusus untuk SPPG Lunyuk pihaknya sudah mengambil sampel makanan yang diduga menjadi pemicu keracunan. Sampel tersebut pun sudah dikirim ke BBPOM untuk dilakukan uji laboratorium lebih lanjut untuk memastikan penyebab terjadinya keracunan.

“Sampelnya masih diuji di BBPOM, kami masih menunggu hasilnya. Apakah dugaan keracunan disebabkan oleh makanan MBG atau dari makanan lain yang ada di sekolah,” ujarnya.

Seraya menambahkan, tiga unit SPPG yang berstatus tutup sementara tersebut tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Bahkan ada sanksi yang dikenakan nantinya ketika mereka memaksa diri untuk tetap melakukan aktivitas usaha.

“Masih kita hentikan untuk sementara hingga waktu yang tidak ditentukan. Kami pun meminta kepada pengelola SPPG untuk tetap memperhatikan kebersihan makanan yang akan diberikan kepada para siswa/siswi,” tukasnya. (ils)

Kejati NTB Terima SPDP AKBP Didik dan Terduga Bandar Narkoba

Mataram (globalfmlombok.com)Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) telah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama AKBP Didik Putra Kuncoro dan seorang terduga bandar narkoba berinisial KE. SPDP tersebut merupakan bagian dari pengembangan kasus narkoba yang menyeret mantan Kepala Satresnarkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi.

Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati NTB, Irwan Setiawan Wahyuhafi, saat dikonfirmasi Jumat (20/2/2026) membenarkan masuknya SPDP atas nama kedua tersangka tersebut.

“Ya, sudah masuk kemarin hari Kamis (19/2/2026),” ujarnya.

Irwan belum merinci apakah SPDP atas nama AKBP Didik dan KE diterima dalam satu berkas atau terpisah. Namun, pihaknya memastikan jaksa akan menindaklanjuti proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Kapolda NTB, Edy Murbowo, menjelaskan AKBP Didik ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima aliran dana hasil kejahatan narkotika.

Menurutnya, AKBP Didik diduga menerima uang sebesar Rp2,8 miliar. Dana tersebut diduga berasal dari setoran bandar narkoba melalui AKP Malaungi.

“Di dalam pemeriksaan pun ada perintah, menerima (uang),” jelasnya.

Adapun KE yang diduga sebagai bandar, meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini belum berhasil diamankan. “Belum ditangkap, masih dalam proses pengejaran,” katanya.

Kapolda menambahkan, dalam upaya penangkapan KE, pihaknya berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Hal itu karena keberadaan tersangka disebut berpindah-pindah.

“Karena keberadaan dia kan selalu bergerak. Kita juga terbatas langkah kita,” tegasnya.

Meski demikian, pihak kepolisian memastikan akan terus menindaklanjuti setiap informasi terkait keberadaan KE guna mempercepat proses penangkapan terhadap pria yang diduga menyuplai narkoba kepada mantan anggota Polri tersebut. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kejati NTB Terima SPDP AKBP Didik dan Terduga Bandar Narkoba 

Respons Desakan Abdul Hadi, Kemenhub Siap Resmikan Terminal Mandalika Awal Maret 2026

 Jakarta (globalfmlombok.com)–

Harapan masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memiliki fasilitas transportasi yang representatif di Pulau Lombok segera terwujud. Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI yang berlangsung di Senayan, Rabu (18/1/2026), Anggota Fraksi PKS Abdul Hadi mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera mengoperasikan Terminal Mandalika yang pembangunannya telah rampung 100 persen.

Merespons desakan tersebut, pihak Kementerian Perhubungan memberikan kabar baik bahwa Terminal tipe A yang berlokasi di Mataram ini dijadwalkan akan diresmikan secara fungsional pada awal Maret 2026. Keputusan ini diambil guna memastikan terminal tersebut sudah bisa melayani pemudik pada musim Lebaran tahun ini.

Dalam penyampaiannya, Abdul Hadi menyatakan keprihatinannya melihat kemegahan bangunan Terminal Mandalika yang masih terkunci rapat, sementara aktivitas bus di luarnya tampak semrawut. “Terminal ini pembangunannya tahap satu dan dua sudah selesai. Sayang kalau bangunan megah di dalam tapi di luar masih semrawut. Saya minta Pak Menteri atau jajaran Dirjen, segerakan pengoperasiannya agar masyarakat tahu ini sudah bisa digunakan untuk mudik besok,” ujar Politisi PKS asal Lombok ini.

Selain mendesak percepatan operasional, Abdul Hadi juga memberikan catatan khusus terkait fasilitas penunjang di dalam terminal. Ia menyoroti pentingnya keberadaan tempat ibadah yang layak bagi para penumpang dan awak bus. Secara spesifik, ia meminta agar pembangunan atau kelengkapan fasilitas masjid di area terminal segera dituntaskan sebelum peresmian dilakukan.

“Fasilitas penunjang seperti masjid di dalam terminal ini sangat vital, terutama bagi penumpang yang menempuh perjalanan jauh. Saya minta kekurangan-kekurangan fasilitas ibadah ini segera dilengkapi agar saat diresmikan nanti, terminal ini benar-benar siap memberikan kenyamanan lahir dan batin bagi masyarakat,” tambah Abdul Hadi.

Pihak Kementerian Perhubungan menyambut positif masukan tersebut dan berkomitmen untuk melakukan pengecekan akhir terhadap seluruh fasilitas pendukung, termasuk area masjid dan kebersihan lingkungan terminal. Dengan target peresmian awal Maret, diharapkan Terminal Mandalika dapat menjadi titik pusat pergerakan orang yang tertib, aman, dan nyaman, sekaligus mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di titik-titik transportasi tidak resmi di Pulau Lombok.

Penuntasan Terminal Mandalika ini dipandang strategis tidak hanya untuk arus mudik, tetapi juga untuk menunjang konektivitas pariwisata di NTB yang terus berkembang pesat pasca berbagai gelaran internasional.

Bulog NTB Tancap Gas Kejar Target Serapan Gabah Petani, Sudah Terealisasi 11,4 Ribu Ton  

Mataram (globalfmlombok.com)-

Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) tancap gas mengejar target serapan gabah beras guna memperkuat cadangan pangan daerah. Bulog melaporkan progres signifikan menjelang musim panen raya.

​Pemimpin Wilayah (Pimwil) Bulog NTB, Mara Kamin Siregar, mengungkapkan bahwa dari target serapan gabah tahun ini sebesar 240.000 ton setara beras, pihaknya telah berhasil merealisasikan sebanyak 11.431 ton hingga pertengahan Februari hari ini.

​”Saat ini persentasenya memang masih di angka 4 persen untuk setara beras karena baru memulai. Namun, kami optimis pada puncak panen raya di bulan Maret dan April mendatang, target 240.000 ton tersebut dapat tercapai,” ujar Regar.

Guna memastikan hasil panen petani terserap maksimal, Bulog NTB menerapkan kebijakan operasional tanpa hari libur. Regar menegaskan bahwa petugas di lapangan terus bekerja selama tujuh hari dalam seminggu untuk melakukan penyerapan gabah beras.

​”Sabtu dan Minggu kami tetap lakukan penyerapan. Harapan kami, pada semester pertama tahun ini, minimal 50 persen dari total target tahunan sudah bisa tercapai,” imbuhnya.

Selain fokus pada serapan hulu, Bulog juga memastikan kesiapan di sisi hilir untuk melayani kebutuhan masyarakat selama bulan suci Ramadan. Bulog menyatakan kesiapannya untuk terus menggelontorkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sesuai dengan ketentuan pemerintah.

​”Kami sampaikan kepada saudara-saudara kita yang akan menjalankan ibadah puasa, Bulog siap menjaga ketersediaan beras SPHP di masyarakat,” tutupnya.

​Langkah masif ini melengkapi jaminan stok beras NTB yang sebelumnya dinyatakan aman hingga satu tahun ke depan dengan total cadangan mencapai 154.000 ton. Dengan kombinasi stok yang melimpah dan serapan gabah petani yang terus digenjot, stabilitas pangan di NTB diharapkan tetap terjaga meski di tengah tingginya permintaan menjelang hari besar keagamaan.(ris/r)