Mataram (globalfmlombok.com) – Manajemen baru RSUD Provinsi NTB mulai melakukan berbagai langkah pembenahan untuk memperkuat kondisi keuangan rumah sakit. Selain menata administrasi pengadaan obat-obatan, RSUD juga mulai mengoptimalkan pemanfaatan aset guna menambah sumber pendapatan di luar layanan kesehatan.

Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan RSUD NTB, Baiq Nelly Kusumawati, mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan serta penilaian terhadap aset-aset milik rumah sakit, termasuk aset yang mengalami kerusakan berat.

“Lahan itu optimalisasi lahannya supaya benar-benar bisa memberikan pemanfaatan yang maksimal,” ujarnya, Selasa (2/6).

Menurut Nelly, hasil appraisal atau penilaian aset tersebut akan menjadi dasar dalam pengembangan berbagai unit usaha penunjang yang dapat memberikan tambahan pemasukan bagi rumah sakit. Beberapa rencana yang sedang disiapkan antara lain penyewaan aula, pembangunan food court, hingga fasilitas kebugaran atau gym.

Ia optimistis inovasi dan tata kelola yang lebih baik akan membuat kondisi keuangan RSUD NTB semakin sehat. Selain itu, administrasi rumah sakit juga diharapkan menjadi lebih tertib sehingga tidak lagi menimbulkan persoalan yang membebani keuangan institusi.

“Kita yakin dengan segala inovasi dan kerja keras manajemen baru akan tercipta pengelolaan keuangan yang baik serta administrasi yang tertib sehingga tidak lagi terjadi hal-hal yang menjadi beban rumah sakit,” katanya.

Di sisi lain, RSUD NTB juga mulai mengevaluasi sistem pengadaan obat dan alat kesehatan yang sebelumnya sempat menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satu langkah yang akan diterapkan adalah mekanisme beauty contest untuk menentukan vendor penyedia obat dan alat kesehatan.

Selain itu, rumah sakit juga mempertimbangkan skema konsinyasi dalam pengadaan obat sehingga stok tidak menumpuk di gudang.

“Kita bisa mengajak rumah sakit di bawah provinsi atau mencari vendor yang menggunakan sistem konsinyasi sehingga tidak ada persediaan yang menumpuk,” ungkapnya.

Melalui pola tersebut, pencatatan keuangan pengadaan obat dinilai lebih tertib dan risiko kekurangan stok yang mengharuskan peminjaman obat dari rumah sakit lain dapat diminimalkan.

Mantan Inspektur Kota Mataram itu juga berencana memperkuat kerja sama dengan tenaga medis melalui skema Perjanjian Kerja Sama (PKS) maupun Kelompok Staf Medis (KSM), sehingga kebutuhan obat-obatan dapat dikelola lebih efektif dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Sementara itu, setelah seluruh utang RSUD NTB berhasil diselesaikan, manajemen mulai membuka peluang untuk mengembalikan besaran jasa pelayanan (jaspel) pegawai yang sebelumnya mengalami penyesuaian sebagai bagian dari upaya pelunasan utang.

Namun demikian, kenaikan jaspel belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Pasalnya, kebijakan tersebut membutuhkan perhitungan yang matang mengingat jumlah pegawai RSUD NTB mencapai sekitar 2.600 orang.

“Jumlah pegawainya kan sekitar 2.600 orang. Semuanya akan dinaikkan. Jadi sekarang formulanya masih kita hitung,” jelas Nelly.

Ia menambahkan, jaspel merupakan bagian dari belanja pegawai yang saat ini menjadi perhatian pemerintah. Belanja pegawai di NTB tercatat telah melampaui 33 persen, sementara pemerintah pusat mendorong agar angkanya dapat ditekan hingga 30 persen pada akhir 2026.

Meski demikian, Nelly menegaskan bahwa kesejahteraan pegawai tetap menjadi perhatian utama manajemen karena kualitas pelayanan rumah sakit sangat bergantung pada kinerja sumber daya manusia yang ada.

“Pegawai adalah faktor utama pelayanan rumah sakit. Karena itu, kami ingin memastikan mereka mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan pelayanan yang diberikan,” katanya.

Saat ini alokasi jaspel pegawai berada di kisaran 25 persen dari batas maksimal 40 persen yang diperbolehkan. Adapun besaran nominal yang diterima masing-masing pegawai masih dalam tahap penghitungan melalui sistem aplikasi keuangan rumah sakit. (r)

Selong (globalfmlombok.com) – Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Kayangan, Kabupaten Lombok Timur menuju Pototano Kabupaten Sumbawa Barat, Selasa (2/6/2026) berjalan normal. Meski demikian, jumlah penumpang atau kendaraan yang menyeberang menurun. Hal ini disebabkan adanya aksi demo warga yang menuntut pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) di beberapa lokasi di Pulau Sumbawa.

General Manager PT ASDP Cabang Kayangan, Erlys Prastya, membenarkan adanya penurunan jumlah kendaraan yang menggunakan jasa penyeberangan. Menurut pantauannya, hanya satu hingga dua truk yang melintas dalam kurun waktu tertentu, tidak berurutan seperti biasanya.
“Ya terpantau aman, kondisinya aman saat ini. Aktivitas penyeberangan tetap jalan normal,” ujar Erlys di Pelabuhan Kayangan.

Ia menjelaskan bahwa aksi penyampaian aspirasi berlangsung di kawasan Komuter Tiga dan tidak memblokir jalur menuju pelabuhan. Meski begitu, suasana tampak sepi.

“Kalau saya pantau di sini kondisinya sepi landai. Satu truk, dua truk gitu. Jadi enggak berurutan, tidak seperti hari normal. Kemungkinan mereka juga antisipasi dari kemarin,” tambahnya.

Ketika ditanya berapa persen penurunan, Erlys mengaku belum menghitung secara pasti. “Belum saya hitung. Ada sepuluh persen mungkin. Saya lihat data dulu,” katanya.

Meskipun ia tidak berani menyimpulkan secara mutlak bahwa sepinya akibat aksi demo, Erlys mengakui bahwa isu tersebut kemungkinan membuat pengguna jasa memilih untuk menjaga diri dan mengantisipasi situasi.

“Tapi ya kelihatan kan karena masuknya isu itu, kemungkinan teman-teman pengguna jasa juga menjaga. Sepertinya ya karena sepi banget. Tapi tidak sampai tidak ada penyeberangan sama sekali. Satu truk, dua truk. Barusan lewat dua truk bawah,” jelasnya.

Erlys menegaskan, aktivitas penyeberangan tidak terganggu. Ia berharap situasi tetap kondusif, karena aspirasi warga didengar oleh pemangku kepentingan.

Terpisah Manajer Cabang PT Dharma Lautan Utama (DLU) di Pelabuhan Kayangan, Listyono Dwitutuko yang dikonfirmasi Suara NTB menjelaskan situasi terpantau lancar.

“Sepanjang jalannya aksi hingga akhir, tuntutan pembentukan Pulau Sumbawa di Pototano tidak menyebabkan hambatan atau gangguan arus penyeberangan,” ujar Listyono.

Menurutnya, kondisi penyeberangan pada siang hari terpantau sepi. Namun, ia menjelaskan bahwa kondisi tersebut memang biasa terjadi pada hari-hari normal. “Ramainya justru terjadi pada sore hari,” tambahnya.

Listyono juga menduga bahwa penurunan jumlah penyeberang pada hari ini disebabkan sebagian besar masyarakat telah menyeberang lebih awal, yakni pada Senin kemarin. Meski demikian, secara keseluruhan situasi di pelabuhan tetap terkendali dan aman.

Kepala DInas Perhubungan (Dishub) NTB Ervan Anwar juga memastikan Pelabuhan Kayangan – Pototano tetap beroperasi di tengah puncak demo menuntut pemekaran PPS.

Adanya aksi massa ini, Kepala Dishub NTB, Ervan Anwar memastikan operasional di pelabuhan tidak akan terganggu. Pelayanan di pelabuhan dikatakan sama seperti hari-hari biasa, tidak ada pembatasan penumpang, begitupun dengan pengurangan jumlah kapal.

“Dari kemarin pelabuhan tetap buka, saya sudah koordinasi dengan ASDP. Nggak ada pelabuhan tutup, layanan tetap seperti biasa. Yang unjuk rasa kan di luar pelabuhan,” ujarnya, Selasa, 2 Juni 2026.

Menurutnya, aksi unjuk rasa berlangsung di luar area pelabuhan. Meski demikian, dampak terhadap arus lalu lintas menuju pelabuhan tetap terjadi karena perlambatan pergerakan kendaraan dan antrean di akses masuk pelabuhan. Untuk mengurangi potensi kemacetan tersebut, Dinas Perhubungan telah berkoordinasi dengan Kepolisian, TNI, operator penyeberangan, serta pihak terkait lainnya guna mengatur lalu lintas dan menjaga keamanan di lapangan.

Pihaknya juga memastikan distribusi logistik menjadi prioritas utama selama demo ini berlangsung. Kendaraan pengangkut logistik, terutama yang membawa barang mudah rusak seperti bawang dan kebutuhan pokok lainnya akan diprioritaskan untuk menyeberang.
Selain itu, ASDP juga dikatakan telah menyiapkan antisipasi berupa penambahan kapal apabila diperlukan untuk mengurai antrean kendaraan.

Adapun terjadinya kemacetan panjang per hari Senin, 1 Juni kemarin, Ervan mengaku kondisi tersebut bukan disebabkan oleh penutupan pelabuhan, melainkan karena banyak pengguna jasa yang mempercepat jadwal keberangkatan setelah menerima informasi yang beredar di media sosial. (rus/era)