Beranda blog Halaman 147

Polisi Tahan Oknum Guru Ngaji di Ampenan, Diduga Lecehkan Muridnya

Mataram (globalfmlombok.com) – Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Mataram menahan seorang oknum guru ngaji berinisial HB di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. HB ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap sejumlah muridnya di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) tempat ia mengajar.

Kasatreskrim Polresta Mataram, AKP I Made Dharma YP, Selasa (3/3/2026) mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara pada Senin (2/3/2026).

“Kami tetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara kemarin,” kata Dharma.

Sebelum dilakukan penahanan di Mapolresta Mataram, HB terlebih dahulu diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Unit PPA.

Menurut Dharma, di TPQ tersebut HB mengajar puluhan murid. Namun hingga saat ini, jumlah korban yang terdata sebanyak tujuh orang.

“Tetapi yang menjadi korban ada sebanyak tujuh orang,” sebutnya.

Mantan Kasat Reskrim Polres Lombok Timur itu belum membeberkan secara rinci modus yang digunakan tersangka dalam melancarkan aksinya. Pihaknya berencana menyampaikan detail kasus tersebut dalam rilis resmi.

“Besok kita rilis kasusnya,” ujarnya singkat.

Penyidik juga telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram untuk memberikan perlindungan serta pendampingan terhadap para korban.

Diduga Berlangsung Sejak 2022

Kepala Sub Unit PPA Satreskrim Polresta Mataram, Aiptu Sri Rahayu, sebelumnya menjelaskan, kasus ini terungkap setelah salah seorang korban menceritakan pengalaman dugaan pelecehan yang dialaminya kepada temannya. Ternyata, teman korban juga mengalami hal serupa. Keduanya kemudian menyampaikan kejadian tersebut kepada orang tua masing-masing.

Setelah mengetahui peristiwa itu, tersangka sempat membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya. Namun beberapa bulan kemudian, orang tua kembali mendapati anaknya diduga mengalami pelecehan serupa. Kasus tersebut akhirnya dilaporkan ke Unit PPA Polresta Mataram.

Dalam proses penanganan perkara, tersangka disebut tidak mengakui perbuatannya dan bahkan sempat menuduh balik korban. Sikap tersebut semakin menguatkan tekad orang tua untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum.

Dugaan pelecehan oleh HB disebut telah berlangsung sejak 2022. Salah satu korban yang melapor mengaku telah mengalami perbuatan tidak senonoh itu hingga 12 kali.

HB diketahui bukan warga asli Ampenan. Ia menetap di wilayah tersebut setelah menikah dengan seorang guru ngaji. Pasangan itu kemudian menyewa rumah yang dijadikan tempat mengaji bagi anak-anak di lingkungan setempat. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Polisi Tahan Oknum Guru Ngaji di Ampenan karena Diduga Lecehkan Muridnya “

RDK OJK: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga di Tengah Risiko Geopolitik Global

Jakarta (globalfmlombok.com) —

Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Februari 2026 menilai stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global dan domestik.

Secara global, perekonomian masih menunjukkan kinerja relatif baik, ditopang penguatan manufaktur dan pemulihan keyakinan konsumen. Namun, peningkatan tensi geopolitik dan fragmentasi geoekonomi pada awal 2026, termasuk konflik di Timur Tengah serta dinamika kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS), menjadi risiko penurunan (downside risk) yang berpotensi meningkatkan volatilitas pasar keuangan global.

Perekonomian AS pada kuartal IV 2025 tercatat tumbuh 1,4 persen secara kuartalan (qtq), lebih rendah dari ekspektasi pasar sebesar 2,5 persen. Perlambatan dipicu government shutdown dan pelemahan konsumsi, meskipun pasar tenaga kerja masih relatif solid. Tekanan inflasi kembali meningkat sehingga ekspektasi pasar terhadap pemangkasan suku bunga pada pertengahan tahun menurun, dengan kecenderungan suku bunga bertahan lebih tinggi dalam waktu lebih lama (higher for longer).

Di Asia, ekonomi Tiongkok masih menghadapi tekanan permintaan domestik di tengah berlanjutnya krisis sektor properti, meski kinerja eksternal mencatat surplus.

Dari sisi domestik, perekonomian Indonesia pada kuartal IV 2025 tumbuh solid sebesar 5,39 persen secara tahunan (yoy). Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 mencapai 5,11 persen. Inflasi headline meningkat terutama akibat efek basis rendah tahun sebelumnya. Indeks Keyakinan Konsumen tetap berada di zona optimistis meski menunjukkan moderasi, sementara aktivitas manufaktur masih berada dalam fase ekspansif pada awal 2026.

Di pasar saham, tekanan yang terjadi pada awal tahun mulai mereda pada Februari 2026. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) per 27 Februari 2026 ditutup di level 8.235,49 atau terkoreksi 1,13 persen secara month to date (mtd) dan 4,76 persen secara year to date (ytd). OJK menyatakan terus memantau pergerakan pasar dan berkoordinasi dengan Self-Regulatory Organization (SRO) menyusul volatilitas pada awal Maret 2026 akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah.

Rerata Nilai Transaksi Harian (RNTH) saham pada Februari 2026 tercatat Rp25,62 triliun, menurun dibanding Januari 2026 sebesar Rp34,91 triliun. Meski demikian, RNTH konsisten berada di atas Rp20 triliun sejak Agustus 2025. Proporsi transaksi investor ritel tercatat 53 persen, sementara investor asing membukukan net sell Rp0,36 triliun secara mtd, membaik dibanding Januari 2026 yang mencatat net sell Rp9,88 triliun.

Di pasar obligasi, indeks komposit ICBI per 27 Februari 2026 berada di level 442,12 atau terapresiasi 0,45 persen mtd dan 0,29 persen ytd. Yield Surat Berharga Negara (SBN) rata-rata naik 1,76 basis poin mtd atau 10,04 basis poin ytd. Investor nonresiden mencatat net sell Rp3,35 triliun di pasar SBN secara mtd.

Industri pengelolaan investasi melanjutkan kinerja positif. Nilai Asset Under Management (AUM) mencapai Rp1.115,71 triliun per 26 Februari 2026, naik 1,11 persen mtd atau 7,0 persen ytd. Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana tercatat Rp726,26 triliun, tumbuh 3,55 persen mtd dan 7,54 persen ytd. Net subscription reksa dana mencapai Rp16,09 triliun secara mtd atau Rp43,12 triliun ytd.

Jumlah investor pasar modal juga terus bertambah. Hingga 25 Februari 2026, terdapat tambahan 1,8 juta investor baru secara mtd. Secara ytd, jumlah investor tumbuh 12,34 persen menjadi 22,88 juta.

Penghimpunan dana korporasi di pasar modal hingga 27 Februari 2026 mencapai Rp39,09 triliun, berasal dari 32 penawaran umum efek bersifat utang dan/atau sukuk. Sementara itu, pipeline mencatat 25 rencana penawaran umum dengan nilai indikatif Rp16,83 triliun.

Di sisi penegakan hukum, sepanjang Februari 2026 OJK mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp23,63 miliar kepada 33 pihak, serta sanksi pencabutan izin, pembekuan izin, dan perintah tertulis. Sejumlah emiten dan pihak terkait juga dikenakan sanksi atas pelanggaran di bidang pasar modal, derivatif keuangan, dan bursa karbon.

Sejak awal 2026 hingga Februari, total denda administratif atas pemeriksaan kasus di sektor tersebut mencapai Rp38,31 miliar kepada 40 pihak. Selain itu, OJK juga mengenakan denda atas keterlambatan pelaporan sebesar Rp16,03 miliar kepada 141 pelaku usaha jasa keuangan di pasar modal.

OJK menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan koordinasi guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah tantangan global yang masih berlanjut.(r)

Wagub NTB Ingatkan Sekolah Harus Aman, Kreatif, dan Berdaya Saing

Kota Bima (globalfmlombok.com) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, melakukan kunjungan Safari Ramadan di SMK Negeri 3 Kota Bima. Kunjungan tersebut diisi dengan dialog interaktif bersama guru dan siswa. Selain itu, sekaligus penegasan komitmen penguatan karakter, kewirausahaan, dan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah, Senin (2/3/2026).

Dalam sambutannya, mantan Bupati Bima dua periode ini menyampaikan apresiasi atas kreativitas dan inovasi siswa. “Saya merasa bangga melihat langsung berbagai kreativitas anak-anak kita. Potensi mereka luar biasa dan ini harus dibaca sebagai peluang ekonomi,” ujarnya.

Dirinya menyoroti peluang produksi suvenir pernikahan sebagai pasar potensial di Pulau Sumbawa, khususnya Bima. Hal ini mengingat tingginya kebutuhan dalam setiap acara hajatan.

Menurutnya, sekolah kejuruan dapat mengembangkan unit produksi sekaligus melatih jiwa kewirausahaan siswa.

Wagub NTB Dorong Sekolah Fokus Capaian Prestasi Siswa

Wagub NTB ini juga mendorong para kepala sekolah dan guru untuk fokus pada capaian prestasi siswa, terutama melalui jalur prestasi dan undangan. Dengan begitu, lebih banyak lulusan dari Bima dan Pulau Sumbawa dapat diterima di Perguruan Tinggi Negeri bergengsi.

“Jangan jadikan jarak geografis sebagai alasan. Anak-anak kita harus berani menunjukkan prestasi dan menjemput peluang,” tegasnya.

Selain itu, Wagub Dinda mengingatkan pentingnya peningkatan kemampuan bahasa Inggris bagi siswa SMK. Hal ini agar memiliki daya saing lebih tinggi di dunia kerja.

“Penguatan bahasa Inggris itu penting sebagai nilai tambah untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih menjanjikan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga menitipkan pesan agar lingkungan sekolah menjadi ruang yang aman dan nyaman, serta bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak. Termasuk praktik perundungan.

“Sekolah harus menjadi tempat yang dirindukan. Rasa aman dan nyaman harus kita jaga bersama agar bullying tidak terulang kembali,” pesannya.

Sementara itu Ketua OSIS SMK Negeri 3 Kota Bima, Nafisah, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi pencegahan kekerasan.

“Kami mungkin tidak bisa mencegah semua bentuk kekerasan, tetapi kami harus punya tindakan. Media sosial bisa menjadi ruang edukasi agar siswa lebih sadar dan saling menghormati,” ujar Nafisah.

Dirinya menegaskan, sikapnya yang tegas menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Generasi Muda Harus Berani Bersuara

Menurutnya, generasi muda harus berani bersuara dan menjadi pelopor perubahan di lingkungan sekolah.

Ketua OSIS periode sebelumnya, Gifar, menjelaskan bahwa pada periode kepemimpinannya, OSIS memberdayakan ekstrakurikuler PIKR (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) sebagai garda terdepan kampanye anti bullying.

“PIKR menjadi tombak utama kami dalam sosialisasi anti-bully. Mereka membuat edukasi langsung ke siswa dan juga konten di media sosial,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, sejumlah anggota PIKR juga tergabung dalam Forum Anak dan Forum GenRe tingkat kota hingga provinsi. Dengan demikian, mereka memiliki kapasitas lebih dalam menyampaikan edukasi sebaya.

“Pendekatan teman sebaya itu lebih mudah diterima. Kami di OSIS juga bekerja sama dengan guru BK, jika ada indikasi bullying, kami laporkan untuk ditindaklanjuti,” tambahnya.

Kisah para siswa ini menjadi bukti bahwa SMK Negeri 3 Kota Bima bukan sekadar tempat menempuh pendidikan. Melainkan, ruang tumbuh bagi mimpi dan harapan. Dari hobi sederhana seperti menggambar, lahir keterampilan profesional yang membuka peluang organisasi, prestasi hingga masa depan karier.

Dengan dukungan sekolah yang inklusif dan perhatian terhadap kondisi ekonomi siswa, SMK Negeri 3 Kota Bima terus menjadi wadah yang memberi kesempatan bagi setiap anak untuk berkembang dan berdaya. Selain itu, siswa dapat percaya diri menatap masa depan. (r/ham)

Perang Timur Tengah Memanas, 1.415 Jemaah Umrah NTB Masih Tertahan di Arab Saudi

Mataram (globalfmlombok.com) – Sebanyak 1.415 jemaah umrah asal Nusa Tenggara Barat (NTB) masih berada di Arab Saudi di tengah memanasnya situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Pemerintah memastikan seluruh jemaah dalam kondisi aman dan jadwal kepulangan tetap terpantau.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) NTB, Lalu Muhammad Amin, Selasa (3/3/2026) menjelaskan, seluruh jemaah umrah NTB yang masih melaksanakan ibadah di Tanah Suci berada dalam kondisi baik, meskipun ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran terus berlanjut.

“Hingga hari ini ada 1.415 orang, dan yang terjadwal pulang pada 2 Maret 2026 sebanyak 43 orang,” katanya.

Amin menegaskan, pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap seluruh jemaah yang berada di Tanah Suci, baik yang masih menjalankan ibadah maupun yang dijadwalkan kembali ke Tanah Air.

“Kami selalu memperbarui data dan informasi terkait jemaah yang akan berangkat maupun yang akan kembali. Insyaallah, selama penerbangan dilakukan secara langsung (direct), tidak akan tertahan di sana,” ujarnya.

Menurutnya, ribuan jemaah umrah asal NTB tersebut dipastikan kembali sesuai jadwal. Situasi penerbangan dari Jeddah juga dilaporkan aman dan terkendali.

“Jadi itu terkontrol. Alhamdulillah, situasi penerbangan di Jeddah aman dan terkendali,” katanya.

Ia belum dapat memastikan apakah seluruh jemaah menggunakan penerbangan langsung dari Jakarta ke Jeddah. Namun, ia memastikan tidak ada jemaah yang berangkat melalui jalur yang berada di area konflik.

“Penerbangan dari Jeddah ke Jakarta, jika dilakukan secara langsung, tidak ada masalah dan tetap berjalan. Kecuali beberapa negara tetangga di Timur Tengah yang memang menutup bandaranya,” jelasnya.

Apabila terdapat jemaah yang menggunakan penerbangan transit, penjadwalan ulang akan dilakukan oleh pihak maskapai. “Intinya, saat ini kami diminta untuk terus berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPUI) serta pihak maskapai,” tambahnya.

Koordinasi dengan KUH Jeddah dan KBRI

Kanwil Kemenhaj NTB juga telah berkoordinasi dengan Kantor Urusan Haji dan Umrah (KUH) di Jeddah serta perwakilan pemerintah Indonesia di Arab Saudi, termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh. Koordinasi dilakukan untuk memastikan jadwal penerbangan dan kondisi jemaah tetap terpantau.

Amin mengimbau seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi agar tetap tenang dan tidak terpengaruh isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Komunikasi diminta tetap dilakukan melalui PPUI atau travel penyelenggara.

“Kami mengimbau untuk tetap tenang dan terus berkomunikasi sesuai situasi dan kondisi. Selanjutnya pihak travel akan berkoordinasi dengan maskapai dan KUH di Arab Saudi,” katanya.

Ia juga mengimbau masyarakat NTB yang berencana melaksanakan ibadah umrah dalam waktu dekat untuk mempertimbangkan penundaan keberangkatan.

“Ini hanya imbauan. Jika melihat situasi dan kondisi, sebaiknya menunda keberangkatan. Bukan berarti tidak berangkat, tetapi menunda sesuai dengan kondisi keamanan penerbangan,” tandasnya.

PMI Asal NTB Juga Aman

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, memastikan seluruh warga NTB yang berada di kawasan Timur Tengah, termasuk pekerja migran, dalam kondisi aman.

Kepastian tersebut diperoleh berdasarkan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB serta data resmi dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Berdasarkan data BP2MI, tercatat sebanyak 155 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB berada di kawasan Timur Tengah. Rinciannya, 144 orang bekerja di Arab Saudi, 10 orang di Uni Emirat Arab, dan 1 orang di Kuwait.

Secara komposisi, PMI NTB terdiri atas 86 laki-laki dan 69 perempuan. Mereka tersebar di berbagai kabupaten/kota, dengan Lombok Tengah sebagai daerah asal terbanyak.

“Berdasarkan koordinasi terakhir dengan BP2MI, seluruh PMI asal NTB dilaporkan dalam kondisi baik dan tidak berada pada zona terdampak langsung konflik. Mereka terus dipantau oleh KBRI dan KJRI sesuai wilayah penempatan,” ujar Aka, sapaan akrab Ahsanul Khalik. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Perang di Timur Tengah, 1.415 Jemaah Umrah NTB Masih di Arab Saudi “

Jelang GP Indonesia, Tim MGPA Matangkan Persiapan Bersama FIM di Thailand

Praya (globalfmlombok.com) – Gelaran Grand Prix (GP) Indonesia di Pertamina Mandalika International Circuit memang baru akan berlangsung pada Oktober 2026 mendatang. Namun persiapan sudah mulai dimatangkan oleh Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku promotor dan pengelola sirkuit, guna memastikan penyelenggaraan tahun ini berjalan lebih baik.

Sebagai bagian dari persiapan, MGPA mengirim tim untuk melakukan pertemuan dengan Team Safety Officer Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) yang dipimpin Mr. Bartolome Alfonso. Pertemuan juga melibatkan International Road-Racing Teams Association (IRTA) serta MotoGP Sport & Entertainment Group, sekaligus mempelajari langsung penyelenggaraan GP Thailand.

Pertemuan berlangsung di sela-sela seri pembuka Grand Prix Thailand yang digelar di Chang International Circuit, Minggu (1/3/2026). Sejumlah agenda teknis dan operasional dibahas, terutama terkait kebutuhan Sirkuit Mandalika menjelang proses homologasi FIM sebagai syarat menggelar balapan MotoGP.

“Kehadiran tim MGPA ke Chang International Circuit, Buriram, Thailand untuk melakukan koordinasi dengan FIM dari sisi operasional dan motorsport. Terkait dengan pemenuhan kebutuhan homologasi untuk MotoGP di Mandalika pada 9–11 Oktober 2026 nanti,” ujar Vice President Motorsport MGPA Donny Mardjono dalam keterangannya, Senin (2/3/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah poin krusial menjadi topik pembahasan, di antaranya sistem race elektronik, run-off area, pembersihan lintasan, serta kebutuhan teknis trek yang berkaitan dengan gravel. Hal tersebut menjadi bagian penting agar Sirkuit Mandalika dapat memperoleh homologasi FIM Grade A.

“Kami juga sudah berdiskusi dengan tim Safety Officer dari IRTA untuk membahas sejumlah pembaruan. Di antaranya persoalan kedalaman dan leveling gravel serta race electronic system. Dan beberapa hal lainnya yang diharapkan mampu menunjang keberhasilan penyelenggaraan MotoGP di Mandalika pada Oktober 2026,” tambah Track & Race Operation Officer MGPA Abdul Hamid.

Selain aspek teknis lintasan, pertemuan dengan MotoGP Sport & Entertainment Group membahas berbagai aspek operasional sirkuit. Mulai dari fasilitas paddock, manajemen arus lalu lintas (traffic flow), pengaturan keluar-masuk penonton, sistem parkir dan transportasi, hingga perjalanan penonton (spectators journey) secara menyeluruh.

Vice President Operation MGPA Try Agung Hartanto menilai kunjungan tersebut menjadi langkah penting dalam proses penyempurnaan penyelenggaraan MotoGP di Indonesia. Menurutnya, masih ada sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan, dan GP Thailand dapat menjadi referensi.

“Di GP Thailand kami melihat langsung bagaimana pengelolaan fasilitas, traffic flow, keamanan hingga perjalanan penonton dari datang, menikmati balapan, sampai kembali pulang. Semua kami pelajari untuk memastikan Indonesian MotoGP 2026 bisa berjalan lebih baik lagi,” ujarnya. (kir)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jelang GP Indonesia, Tim MGPA Matangkan Persiapan dengan FIM di Thailand “

Jembatan Putus dan Jalan Rusak Sekotong Timur–Mareje Diperbaiki Tahun Ini

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) memastikan perbaikan jembatan yang putus di Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, akan ditangani tahun ini. Selain pembangunan kembali jembatan, akses jalan rusak parah sepanjang sekitar 3,5 kilometer di jalur tersebut juga masuk dalam agenda perbaikan 2026.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) Lombok Barat, Lalu Ratnawi, mengatakan saat ini pihaknya tengah menuntaskan Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan jembatan tersebut.

“Ditangani tahun ini, sekitar Rp2 miliar itu. Sekarang kita lagi tuntaskan DED-nya,” ujarnya, Senin (2/3/2026).

Ratnawi menjelaskan, desain jembatan akan diperkuat dengan penambahan panjang sekitar 10 hingga 11 meter guna memperkokoh kedua sisi penyangga. Lebar jembatan juga direncanakan diperluas untuk mempermudah mobilisasi kendaraan roda empat.

“Tentu akan kita hitung dengan debit air beberapa kali lipat sampai 20 atau 30 tahun ke depan,” imbuhnya.

Tidak hanya jembatan, perbaikan juga akan menyasar jalan penghubung menuju lokasi tersebut sepanjang kurang lebih tiga kilometer. Jalan yang menjadi jalur alternatif menuju kawasan Kuta Mandalika itu akan diperbaiki menggunakan metode hotmix.

“Memang perbaikan jalan dianggarkan pak bupati tahun ini. Sekitar tiga kilometer itu, jadi sekaligus nanti jalan dengan jembatan,” jelasnya.

Sebelumnya, jembatan penghubung Desa Mareje dan Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, putus diterjang arus sungai pada Minggu (22/2/2026). Akibatnya, sekitar 300 kepala keluarga (KK) sempat terisolasi selama dua hari karena akses utama ambruk.

Jembatan tersebut merupakan satu-satunya penghubung antara Desa Sekotong Timur dan Desa Mareje di Kecamatan Lembar. Putusnya jembatan membuat aktivitas warga lumpuh, termasuk distribusi barang dan mobilitas kendaraan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jembatan Putus dan Jalan Rusak di Sekotong Timur-Mareje Diperbaiki Tahun ini “

Gejolak Timur Tengah Jadi Perhatian, Disparekraf NTB Siapkan Strategi Jaga Target 2,5 Juta Wisatawan

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Barat (Disparekraf) NTB mulai mencermati dampak ketegangan di kawasan Timur Tengah terhadap sektor pariwisata daerah.

Kepala Disparekraf NTB, Ahmad Nur Aulia, mengatakan situasi geopolitik global saat ini menjadi bahan evaluasi bersama dalam merumuskan strategi ke depan, termasuk mengantisipasi kemungkinan dampak lanjutan terhadap arus kunjungan wisatawan.

“Ini (perang AS-Israel dengan Iran) tentu menjadi bahan pemikiran kita bersama untuk menyiapkan formula atau strategi ke depan, melihat perkembangan yang terjadi,” ujarnya, Senin (2/3/2026).

Menurutnya, berdasarkan catatan sebelumnya, kontribusi pasar wisatawan asal Timur Tengah terhadap pariwisata nasional berada di kisaran belasan persen. Namun untuk NTB, kontribusi pasar tersebut masih relatif kecil.

“Kalau secara nasional pasar Timur Tengah itu sekitar 11 persen penerbangan ke Indonesia. Tapi kalau untuk NTB, belum signifikan,” jelasnya.

Karena itu, ia menilai dampak langsung terhadap kunjungan wisatawan ke NTB sejauh ini belum terlalu terasa. Terlebih konflik yang terjadi dinilai masih pada tahap awal dan belum menunjukkan eskalasi jangka panjang.

“Perangnya juga baru mulai. Jadi dampaknya masih kecil. Tapi tetap ini menjadi catatan penting bagi kita,” katanya.

Potensi Dampak Lanjutan

Meski demikian, Ahmad Nur Aulia tidak menampik adanya potensi dampak lanjutan apabila konflik berkepanjangan dan memengaruhi harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak berpotensi mendorong kenaikan harga avtur yang berdampak pada tarif penerbangan.

“Kalau itu tentu berdampak jangka panjang. Misalnya harga avtur naik, tiket pesawat juga bisa ikut naik yang dapat mempengaruhi lalu orang dari berbagai asal ke berbagai tujuan. Tapi kita masih melihat perkembangan situasinya seperti apa,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini sudah terdapat sejumlah penerbangan yang mengalami penundaan di beberapa negara Timur Tengah, meskipun belum berdampak signifikan terhadap akses menuju NTB. Karena itu, strategi yang disiapkan tidak hanya bersifat lokal, melainkan perlu sinergi dengan kebijakan nasional.

“Formula ini tidak hanya dari sisi NTB saja, tapi juga dari sisi negara. Karena ini berbicara geopolitik global,” tegasnya.

Di tengah dinamika tersebut, Pemprov NTB tetap berupaya menjaga optimisme sektor pariwisata sebagai salah satu andalan ekonomi daerah. Target kunjungan 2,5 juta wisatawan pada 2026 tetap menjadi fokus.

“Harapan kita sektor pariwisata tetap terjaga dan menjadi salah satu andalan. Situasi ini tentu kita sikapi dengan strategi yang tepat agar target tetap tercapai,” katanya.

Ia menegaskan, ketegangan global menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat diversifikasi pasar wisatawan, sekaligus mengoptimalkan promosi domestik sebagai penyangga utama jika terjadi gejolak pasar internasional.

“Ini menjadi catatan penting bagi kita untuk mencari formula dan strategi mempertahankan pariwisata NTB dalam situasi geopolitik global saat ini,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Gejolak Timur Tengah Jadi Perhatian, Disparekraf NTB Siapkan Strategi Jaga Target 2,5 Juta Wisatawan “

Program Desa Berdaya Jadi Intervensi Nyata bagi 50 KK di Ntobo

Kota Bima (globalfmlombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, melanjutkan rangkaian Safari Ramadan dengan mengunjungi Desa Berdaya di Kelurahan Ntobo, Kecamatan Raba, Kota Bima, Senin (2/3/2026). Kunjungan ini difokuskan pada penguatan program Desa Berdaya Transformatif, khususnya dalam penanganan kemiskinan ekstrem.

Di Kelurahan Ntobo, tercatat sebanyak 50 kepala keluarga (KK) menjadi sasaran program bantuan. Selain berdialog dengan warga, gubernur juga mengunjungi musala setempat dan menyerahkan bantuan guna mendukung kegiatan ibadah masyarakat.

Dalam arahannya, Iqbal menegaskan bahwa program Desa Berdaya Transformatif dirancang dengan sasaran yang jelas dan terukur.

“Sasaran program ditetapkan secara spesifik, yakni sebanyak 50 Kepala Keluarga (KK) di Ntobo, bukan 50 individu. Penetapan jumlah tersebut mengacu pada standar nasional yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar terarah, terukur, dan tepat sasaran,” tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, gubernur meninjau langsung tiga rumah warga yang masuk dalam data kemiskinan ekstrem. Salah satu rumah yang dikunjungi langsung ditindaklanjuti untuk diperbaiki sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah menghadirkan solusi konkret.

Secara pribadi, Iqbal juga menyerahkan bantuan 10 ekor ayam kepada salah seorang warga sebagai stimulus awal guna mendukung ketahanan pangan sekaligus tambahan penghasilan keluarga. Bantuan sembako turut disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kepada warga yang membutuhkan.

Pendamping Desa Berdaya, Nur Afriani, menjelaskan jumlah warga terdampak sekitar 50 KK. Namun, penyaluran bantuan program secara menyeluruh masih menunggu proses pencairan.

“Untuk warga yang terdampak jumlahnya sekitar lima puluh orang. Terkait penyaluran, bantuan tersebut direncanakan diberikan sekaligus untuk seluruh lima puluh orang, tidak dilakukan secara bertahap,” ujarnya.

Selain fokus pada penanganan kemiskinan, gubernur juga mengunjungi pelaku usaha mikro, yakni UKM Dina yang memproduksi kain tenun. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong penguatan ekonomi lokal berbasis potensi masyarakat setempat.

Safari Ramadan ini menjadi momentum memastikan program Desa Berdaya Transformatif tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar menyentuh masyarakat melalui aksi nyata di lapangan.

Dorong Koperasi Berbasis Bisnis

Pada kesempatan lain, Gubernur Iqbal bersama rombongan bertemu pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih Melayu Asakota, Kota Bima. Ia menegaskan komitmennya mendorong penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi dan ekosistem bisnis berbasis masyarakat.

Menurutnya, pemerintah daerah akan membantu penyusunan rencana bisnis serta penguatan teknologi agar koperasi dan unit usaha desa dapat berjalan optimal. Pendampingan juga akan difasilitasi untuk membuka akses permodalan melalui perbankan.

“Kita akan bantu susun rencana bisnisnya, supaya bisa mengakses pinjaman perbankan. Yang paling penting koperasi ini punya bisnis, bukan sekadar punya gerai,” tegasnya.

Iqbal menilai selama ini rantai distribusi hasil pertanian terlalu panjang, sehingga petani tidak menikmati keuntungan maksimal. Melalui koperasi yang kuat dan terkonsolidasi, petani dapat menjual langsung hasil produksi ke pasar atau pembeli akhir dan memiliki posisi tawar lebih baik dalam menentukan harga.

“Kalau koperasi kuat dan terkonsolidasi, mereka bisa ikut menentukan harga. Ini yang akan meningkatkan nilai tukar petani dan menarik minat generasi muda kembali ke sektor pertanian,” ujarnya.

Ia juga mendorong pengembangan usaha produktif seperti peternakan ayam petelur skala rumah tangga dan budidaya hortikultura melalui sistem rumah kaca (greenhouse). Model usaha tersebut dinilai realistis untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

“Saat ini, sebagian besar kebutuhan pangan NTB masih dipasok dari luar daerah. Karena itu, penguatan ekosistem produksi lokal menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga,” kata Iqbal.

Dalam kesempatan tersebut, gubernur menyerahkan bantuan sarana dan prasarana kepada koperasi sebagai bentuk dukungan konkret pemerintah mempercepat operasional dan pengembangan bisnis desa.

Ia menegaskan, penguatan ekonomi desa bukan semata urusan politik, melainkan kerja nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kalau urusan politik, kita bicarakan pada tempatnya. Tapi urusan ekonomi rakyat, ini yang harus kita kerjakan bersama,” tutupnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Program Desa Berdaya Intervensi Nyata untuk 50 KK di Ntobo “

Jaksa Maraton Periksa Anggota Dewan Pemilik Pokir dalam Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Alsintan KSB

Mataram (globalfmlombok.com)Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat (Kejari) Sumbawa Barat tengah memfokuskan pemeriksaan terhadap sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (DPRD) KSB dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) jenis combine harvester.

Kepala Kejari Sumbawa Barat, Agung Pamungkas, Senin (2/3/2026) mengatakan, terdapat sembilan anggota dewan pemilik pokok-pokok pikiran (pokir) dalam pengadaan alsintan tersebut. Dari jumlah itu, penyidik baru memeriksa lima orang.

“Jadi sementara ini prosesnya tim penyidik sedang menyelesaikan pemeriksaan anggota dewan pemilik pokir,” ujarnya.

Agung menjelaskan, dari sembilan legislator tersebut, empat di antaranya masih berstatus anggota dewan aktif, sementara sisanya sudah tidak lagi menjabat.

Setelah pemeriksaan para legislator rampung, Kejari akan melakukan ekspose bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Nusa Tenggara Barat (BPKP) NTB. Dalam perkara ini, BPKP bertindak sebagai auditor untuk melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).

Sebelum memeriksa para anggota dewan, penyidik lebih dahulu memeriksa kelompok tani dan pemerintah desa selaku penerima bantuan alsintan. “Kemarin juga sudah periksa dari dinas pertanian,” tandasnya.

Pengadaan mesin pertanian tersebut bersumber dari dana pokir anggota DPRD KSB pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat tahun anggaran 2023-2025. Total terdapat 21 unit mesin combine dalam pengadaan tersebut, dengan rincian dua unit pada 2023, enam unit pada 2024, dan 13 unit pada 2025.

Dari jumlah itu, jaksa telah mengamankan tujuh unit mesin combine. Penyitaan dilakukan untuk mengantisipasi adanya pemindahtanganan kepada pihak lain atau pemindahan lokasi dari kelompok penerima bantuan yang diduga dibentuk secara fiktif.

Dalam penanganan perkara ini, Kejari Sumbawa Barat telah menerbitkan tiga surat perintah penyidikan (sprindik), masing-masing untuk pengusutan dugaan tindak pidana pada tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025.

Perbuatan melawan hukum yang ditemukan penyidik berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, berupa penyimpangan dalam proses pemberian, penerimaan, dan pemanfaatan combine harvester pada periode 2023-2025.

Berdasarkan hasil perhitungan sementara penyidik, kerugian negara dalam perkara ini ditaksir mencapai Rp11.250.000.000. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jaksa Maraton Periksa Anggota Dewan Pemilik Pokir di Kasus Korupsi Pengadaan Alsintan KSB “

Imbauan Tunda Umrah karena Perang Picu Polemik, Pemerintah Soroti Aspek Keamanan, Travel Hitung Potensi Kerugian

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengimbau calon jamaah umrah menunda keberangkatan menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi memicu penutupan ruang udara di sejumlah negara. Di sisi lain, asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah meminta pemerintah mempertimbangkan dampak finansial bagi jamaah dan travel yang sudah membayar tiket, hotel, dan visa.

Langkah kehati-hatian ini diambil pemerintah di tengah situasi keamanan kawasan yang dinilai semakin dinamis dan tidak menentu. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan pemerintah serius menyikapi perkembangan geopolitik tersebut.

Menurutnya, eskalasi konflik menjadi pertimbangan utama dalam mengeluarkan imbauan penundaan demi meminimalisir risiko terhadap warga negara Indonesia (WNI).

Di daerah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji NTB, Lalu M. Amin, di Mataram, Senin (2/3/2026), menegaskan kebijakan tersebut bersifat imbauan dan langkah antisipatif.

“Dari yang disampaikan Pak Wamen, dihimbau untuk seluruh WNI maupun PPIU dalam pelaksanaan umrah, mengingat situasi konflik di Timur Tengah, diminta untuk antisipasi. Karena memang (perang) dikhawatirkan akan berdampak pada penutupan ruang udara di Timur Tengah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, jamaah yang saat ini berada di Arab Saudi diminta aktif berkomunikasi dengan pihak travel, petugas Kantor Urusan Haji (KUH), serta perwakilan pemerintah seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk mitigasi apabila terjadi gangguan penerbangan.

Terkait isu penghentian sementara keberangkatan, Amin kembali menegaskan tidak ada instruksi penghentian total.

“Itu imbauan. Apabila ada maskapai yang tidak berangkat, itu menjadi kebijakan maskapai. Tapi sampai saat ini tetap berjalan dari beberapa maskapai,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan jamaah agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Pemberangkatan tetap mengikuti jadwal maskapai dan jamaah diminta berkoordinasi dengan travel untuk mengantisipasi kemungkinan penutupan ruang udara.

Di sisi lain, imbauan tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Ketua Amphuri Bali Nusra, H. Zamroni, menegaskan travel telah berkoordinasi dan berencana meminta penjelasan langsung kepada kementerian terkait konsekuensi finansial atas imbauan tersebut.

“Itu imbauan. Tetapi kami dari asosiasi sudah berkoordinasi supaya bisa menghadap Kementerian Haji dan Kemlu terkait komponen yang sudah dibayar travel, seperti tiket pesawat, hotel, visa, dan lainnya,” katanya.

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan kejelasan apakah maskapai dan hotel dapat melakukan pengembalian dana (refund) penuh jika terjadi pembatalan akibat imbauan tersebut.

“Apakah pemerintah bisa memberikan jaminan maskapai refund full tiket pesawat dan hotel terhadap biaya-biaya yang sudah dikeluarkan? Ini juga harusnya dipertimbangkan,” ujarnya.

Zamroni menilai imbauan seharusnya lebih ditujukan bagi calon jamaah yang belum melakukan pemesanan. Sementara bagi jamaah yang sudah membooking dan siap berangkat, pembatalan sepihak berpotensi menimbulkan kerugian besar.

“Kalau tidak diisi, maskapai, hotel, dan visa yang sudah dibayar bagaimana. Apalagi hotel sudah menyampaikan dari sana (Arab Saudi) tidak ada pengembalian bookingan yang sudah masuk,” tegasnya.

Ia menambahkan, hingga saat ini penerbangan rute Jakarta–Jeddah, Jeddah–Jakarta maupun melalui Kuala Lumpur masih berjalan normal. Pemberangkatan tetap berlangsung kecuali ada pembatalan resmi dari maskapai akibat gangguan operasional.

“Kalau ada pembatalan dari maskapai, travel tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kerugian hotel dan visa tidak bisa diselamatkan kalau menyetop yang sudah siap berangkat,” katanya.

Zamroni menekankan negara memang harus hadir melindungi warganya. Namun, pemerintah juga diminta mempertimbangkan beban finansial yang telah dikeluarkan oleh travel dan jamaah sebelum mengeluarkan imbauan.

Sementara itu, travel umrah dan haji menyatakan akan menunggu keputusan resmi dari otoritas penerbangan terkait kemungkinan penutupan ruang udara sebagai dampak konflik yang masih berkembang di kawasan tersebut. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Imbauan Tunda Umrah Karena Perang Picu Polemik, Pemerintah Bicara Keamanan, Travel Hitung Kerugian “