Beranda blog Halaman 119

Benda Bertuliskan Aksara Cina Ditemukan di Gili Trawangan, Diduga Alat Observasi

globalfmlombok.com
-
0
Benda Bertuliskan Aksara Cina Ditemukan di Gili Trawangan, Diduga Alat Observasi

Tanjung (globalfmlombok.com) – Aparat Polres Lombok Utara mengamankan benda asing yang diduga sebagai alat observasi laut di perairan Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang. Benda menyerupai torpedo dengan tulisan aksara Cina itu ditemukan oleh nelayan setempat.

Kapolres Lombok Utara, Agus Purwanta, mengatakan hasil pemeriksaan awal memastikan benda tersebut tidak mengandung bahan peledak maupun zat radioaktif. Meski demikian, asal-usul dan fungsi benda tersebut masih dalam proses pendalaman.

“Begitu informasi diterima, kami langsung melakukan pengamanan dan olah tempat kejadian perkara bersama Tim Gegana. Hasil awal memastikan benda tersebut steril dari bahan berbahaya,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Benda tersebut pertama kali ditemukan nelayan bernama Arianto pada Senin pagi sekitar pukul 10.00 Wita saat menjaring ikan di perairan sekitar 16 kilometer di utara Gili Trawangan. Karena dianggap mencurigakan, benda itu kemudian ditarik ke darat dan dibawa ke pesisir pantai dekat salah satu hotel.

Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan label “CSIC” pada badan benda serta tulisan beraksara Hanzi di bagian bawahnya. Temuan ini menguatkan dugaan bahwa benda tersebut merupakan perangkat teknologi kelautan.

Tim Gegana Sat Brimob Polda NTB bersama Sat Reskrim Polres Lombok Utara melakukan olah TKP menggunakan alat deteksi bahan peledak dan detektor radioaktif. Hasilnya, tidak ditemukan indikasi ancaman langsung.

Secara fisik, benda tersebut memiliki panjang sekitar 3,7 meter dengan diameter 70 sentimeter dan berbentuk silinder menyerupai torpedo. Karakteristik ini dinilai lazim ditemukan pada perangkat observasi atau survei bawah laut.

Selanjutnya, benda tersebut diamankan dan diserahkan ke Lanal TNI AL Mataram untuk dilakukan identifikasi teknis lebih lanjut. Penanganan dilakukan secara terkoordinasi lintas instansi guna mengantisipasi berbagai kemungkinan, termasuk aspek keamanan dan kedaulatan wilayah.

Polisi juga telah memasang garis pengamanan di lokasi penemuan serta mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi.

“Kami minta masyarakat segera melapor jika menemukan benda mencurigakan. Setiap informasi akan kami tindak lanjuti secara profesional,” katanya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Bertuliskan Aksara Cina, Polres Lombok Utara Amankan Benda Diduga Alat Observasi di Gili Trawangan “

Banjir Luapan Sungai Terjang Dua Desa, Tiga Rumah Hanyut dan Ratusan KK Terdampak

globalfmlombok.com
-
0
Banjir Luapan Sungai Terjang Dua Desa, Tiga Rumah Hanyut dan Ratusan KK Terdampak

Tanjung (globalfmlombok.com) – Banjir bandang akibat luapan Sungai Dusun Kerujuk menerjang ratusan kepala keluarga (KK) di dua desa, yakni Desa Menggala dan Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Minggu (5/4/2026) sore. Peristiwa tersebut menyebabkan tiga rumah hanyut, puluhan rumah terendam, serta sejumlah aset warga rusak.

Kepala Pelaksana BPBD Lombok Utara, M. Zaldy Rahadian, mengatakan banjir dipicu jebolnya tanggul sungai sepanjang kurang lebih 2.000 meter setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut.

“Curah hujan tinggi terjadi sejak pukul 12.30 hingga 14.30 Wita, menyebabkan air sungai meluap dan membawa material seperti pasir, lumpur, dan sampah,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Di Desa Menggala, banjir melanda sejumlah dusun, antara lain Dusun Kerujuk, Kerujuk Barat, Menggala Barat, dan Menggala Timur. Sementara di Desa Pemenang Barat, luapan air diperparah jebolnya tanggul sepanjang sekitar 100 meter yang merendam sejumlah dusun seperti Montongbae, Kombol Madani, Telagawareng, Balai Dana, dan Sumur Mual.

Akibat kejadian tersebut, tiga rumah yang dihuni tiga KK atau 13 jiwa hanyut terbawa arus. Selain itu, sekitar 53 KK (164 jiwa) di Desa Menggala terdampak banjir dengan kondisi rumah terendam. Areal pertanian ikut rusak, sementara ikan pada sembilan kolam milik warga juga hanyut.

Di Desa Pemenang Barat, sekitar 40 rumah dengan 125 jiwa terdampak. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari luapan air. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

BPBD bersama tim gabungan dari TNI, Polri, pemerintah desa, serta relawan langsung turun ke lokasi untuk melakukan penanganan darurat. Kebutuhan mendesak warga meliputi pakaian, selimut, tikar, makanan siap saji, perlengkapan dapur, air bersih, dan karung pasir.

“Sejak Minggu malam, bantuan logistik sudah mulai disalurkan, sekaligus dilakukan asesmen di lokasi,” kata Zaldy.

Hingga Senin pagi, genangan air dilaporkan telah surut. Namun, material banjir seperti lumpur, pasir, dan kayu masih memenuhi rumah warga dan akan dibersihkan secara gotong royong dengan dukungan berbagai pihak.

Zaldy mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada, mengingat sebagian wilayah NTB masih berpotensi diguyur hujan dalam beberapa hari ke depan. Warga diminta menjaga kebersihan saluran air serta mengantisipasi potensi banjir dan angin kencang.

Sementara itu, Kepala Desa Pemenang Barat, Asma’at, telah mengajukan permohonan bantuan kepada BPBD Lombok Utara terkait kerusakan yang ditimbulkan.

“Dampak banjir menyebabkan kerusakan di sejumlah dusun dengan puluhan KK terdampak dan membutuhkan penanganan segera,” ujarnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Banjir Luapan Sungai Terjang Dua DesaTiga Rumah Hanyut, Ratusan KK Terdampak “

Laporkan Warga soal Roti MBG Berulat, Kepala SPPG di Loteng Dilaporkan Balik

globalfmlombok.com
-
0
Laporkan Warga soal Roti MBG Berulat, Kepala SPPG di Loteng Dilaporkan Balik

Mataram (globalfmlombok.com) – Seorang warga Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Baiq Restu Tunggal Kencana, melaporkan balik Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat, Alman Putra, ke Polres Lombok Tengah.

Sebelumnya, Alman lebih dulu melaporkan Restu bersama saudaranya, Jamiatul Munawarah, atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait unggahan video roti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga berulat.

Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah, Punguan Hutahaean, mengatakan laporan dari pihak Restu telah diterima dan saat ini masih menunggu disposisi pimpinan.

“Laporan baru masuk, masih menunggu disposisi dari pimpinan,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).

Ia menjelaskan, laporan tersebut diajukan setelah kepolisian menghentikan pengusutan perkara dugaan pelanggaran UU ITE yang sebelumnya dilaporkan oleh Alman.

Kuasa hukum Restu, Rodi Fatoni, menyampaikan kliennya mengajukan laporan balik dengan sejumlah pasal, yakni Pasal 317 KUHP tentang laporan palsu, Pasal 335 ayat (1) KUHP, serta Pasal 311 KUHP tentang fitnah.

“Klien kami merasa dirugikan secara materiil dan moril akibat laporan sebelumnya, termasuk dampak psikologis yang dialami bersama keluarganya,” ujarnya.

Menurutnya, laporan yang diajukan Alman sebelumnya tidak memiliki dasar pidana, karena unggahan di media sosial tersebut merupakan penyampaian fakta yang terjadi di lapangan.

“Media sosial juga menjadi ruang kontrol masyarakat terhadap hal-hal yang tidak layak,” tegasnya.

Diketahui, Restu dan Munawarah merupakan ibu rumah tangga yang mengunggah video berdurasi 22 detik melalui akun Facebook pribadi pada 10 Maret 2026. Dalam video tersebut terlihat roti dalam paket MBG yang diduga mengandung belatung.

Namun, dalam unggahan itu tidak disebutkan nama instansi, individu, maupun alamat tertentu. Video tersebut juga telah dihapus beberapa menit setelah diunggah.

Atas unggahan tersebut, Alman melaporkan keduanya ke Polres Lombok Tengah. Namun, dalam perkembangannya, penyidik menghentikan penanganan perkara karena tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dilaporkan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Laporkan Warga soal Roti MBG Berulat, Kepala SPPG di Loteng Dilaporkan Balik “

Sampah 10 Ribu Ton Menumpuk di TPS Sandubaya, DLH Terkendala Armada

globalfmlombok.com
-
0
Sampah 10 Ribu Ton Menumpuk di TPS Sandubaya, DLH Terkendala Armada

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram mencatat volume sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sandubaya menumpuk hingga lebih dari 10 ribu ton. Kondisi ini memicu bau menyengat yang tercium hingga ke badan jalan dan permukiman warga sekitar.

Sementara itu, TPS Bintaro sebelumnya juga mengalami kondisi serupa, meski saat ini mulai berangsur tertangani.

Kepala DLH Kota Mataram, Nizar Denny Cahyadi, mengakui pihaknya masih kewalahan mengangkut sampah dari TPS menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok di Lombok Barat. Keterbatasan armada menjadi kendala utama dalam percepatan penanganan.

“Sejak TPA Kebon Kongok kembali normal, kami fokus membersihkan TPS Bintaro terlebih dahulu. Saat ini sisa sampah di sana tinggal sekitar seperempat. Setelah itu rampung, kami akan beralih menangani TPS Sandubaya,” ujarnya, pekan lalu.

Ia menjelaskan, dari total 34 unit dump truk yang dimiliki, delapan unit masih dalam perbaikan sehingga hanya 26 unit yang dapat dioperasikan. Jumlah tersebut dinilai belum ideal untuk menangani volume sampah yang terus meningkat.

“Idealnya kami membutuhkan sekitar 50 unit armada agar penanganan sampah bisa lebih optimal,” jelasnya.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, DLH juga mengupayakan tambahan armada melalui dukungan berbagai pihak, salah satunya dengan mengajukan bantuan kendaraan operasional kepada Bank NTB Syariah.

Nizar menyebutkan, penanganan sampah di TPS Sandubaya akan dilakukan secara bertahap setelah proses normalisasi di TPS Bintaro selesai. Meski terjadi penumpukan, layanan pembuangan sampah bagi masyarakat dipastikan tetap berjalan.

DLH menerapkan sistem TPS mobile atau angkut buang untuk mencegah penumpukan baru. Dalam skema ini, sampah yang diangkut menggunakan kendaraan roda tiga dari lingkungan tidak lagi dibuang ke dalam TPS, melainkan langsung dipindahkan ke dump truk untuk selanjutnya diangkut ke TPA.

“Sekarang roda tiga tidak lagi membuang ke dalam TPS, tetapi langsung dipindahkan ke dump truk. Ini untuk mencegah penumpukan kembali,” tegasnya.

Selain di TPS Sandubaya, sistem serupa juga diterapkan di TPS Lawata. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan, mengingat lokasi TPS berada di kawasan permukiman padat, pusat aktivitas ekonomi, serta fasilitas pendidikan.

DLH berharap berbagai upaya tersebut dapat mempercepat penanganan sampah sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” DLH Mataram Terkendala Armada, Sampah Menumpuk Capai 10 Ribu Ton di TPS Sandubaya “

Satgas Diminta Perketat Pengawasan Operasional dan Perizinan SPPG

globalfmlombok.com
-
0
Satgas Diminta Perketat Pengawasan Operasional dan Perizinan SPPG

Mataram (globalfmlombok.com) – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) NTB memperketat pengawasan terhadap operasional dan perizinan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini dinilai penting karena sejumlah dapur MBG diduga belum mengantongi Sertifikat Laik Higienitas Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sebagai syarat operasional.

Kepala Keasistenan Bidang Pemeriksaan Laporan Ombudsman NTB, Arya Wiguna, menegaskan pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas Kesehatan, serta Satgas perlu memperkuat sosialisasi, edukasi, dan evaluasi kepada SPPG guna memaksimalkan operasional dapur MBG.

“Ini sebagai bentuk komitmen pemda maupun BGN untuk melakukan evaluasi agar tidak muncul persoalan, terutama terkait keamanan pangan dan lingkungan,” ujarnya.

Menurutnya, aspek higienitas dan keamanan lingkungan merupakan hal krusial yang harus mendapat perhatian serius. Setiap SPPG wajib memenuhi persyaratan tersebut untuk menjamin kualitas layanan program MBG.

Ia mengungkapkan, penutupan sementara 302 SPPG di NTB sebelumnya disebabkan belum terpenuhinya SLHS dan IPAL. Karena itu, pengawasan berkelanjutan perlu dilakukan mengingat masih adanya potensi SPPG yang belum memenuhi syarat.

“Potensi itu pasti ada, apalagi ini program baru. Pengawasan internal masih lemah, sehingga perlu sinergi pengawasan eksternal dari satgas daerah, Ombudsman, hingga masyarakat,” tegasnya.

Ombudsman, lanjutnya, akan terus memantau pelaksanaan program MBG, termasuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar perizinan. Pemantauan dilakukan secara rutin melalui berbagai sumber, termasuk media dan laporan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Satgas MBG NTB, Fathul Gani, meminta seluruh SPPG yang belum mengantongi SLHS dan IPAL agar segera menyelesaikan proses perizinan tersebut.

“Sudah ada penegasan melalui jajaran BGN dan Satgas kabupaten/kota agar SPPG yang masih dalam proses pengurusan segera menyelesaikannya,” katanya.

Ia memastikan, Satgas tetap berkomitmen mengawal program prioritas nasional tersebut agar berjalan sesuai harapan. Selain memenuhi SLHS dan IPAL, SPPG juga didorong untuk melengkapi sertifikasi lain seperti halal dan sistem keamanan pangan.

“Secara bertahap juga harus dipenuhi sertifikat halal serta HACCP untuk memastikan pengendalian keamanan pangan di seluruh SPPG,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Satgas Diminta Perketat Pengawasan Operasional dan Izin SPPG “

Siswa SMA Diimbau Maksimalkan Persiapan Jelang Ujian Sekolah

globalfmlombok.com
-
0
Siswa SMA Diimbau Maksimalkan Persiapan Jelang Ujian Sekolah

Mataram (globalfmlombok.com) – Kantor Cabang Dinas (KCD) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Wilayah I meminta seluruh SMA, SMK, dan SLB mempersiapkan diri secara matang menjelang pelaksanaan Ujian Sekolah (US) Tahun 2026. Ujian ini dinilai penting sebagai legitimasi akademik bagi siswa maupun satuan pendidikan.

Kepala KCD Wilayah I, Purni Susanto, mendorong sekolah segera merampungkan berbagai kesiapan, mulai dari aspek teknis penyelenggaraan, sarana prasarana, hingga kesiapan siswa sebelum ujian berlangsung.

“Kita ingatkan sekolah agar menjadikan momentum ini sebagai sarana evaluasi akademik, terutama pencapaian siswa pada mata pelajaran dasar,” ujarnya.

Ia menegaskan, Ujian Sekolah memiliki peran krusial sehingga memerlukan persiapan yang optimal. Selain menjadi alat ukur capaian akademik, ujian juga menjadi ruang refleksi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendidikan.

Menurutnya, bagi sekolah, hasil ujian dapat menjadi gambaran sejauh mana kemampuan dalam mengantarkan siswa mencapai potensi maksimal. Sementara bagi orang tua, ujian menjadi refleksi atas peran dalam mendampingi dan mendorong anak selama proses belajar.

“Bagi orang tua, ini menjadi refleksi sejauh mana mereka ikut mendorong dan bekerja sama agar anak-anak berada pada level yang diharapkan,” jelasnya.

Selain itu, siswa juga diimbau meningkatkan intensitas belajar, baik di sekolah maupun secara mandiri di rumah. Kedisiplinan dan kesungguhan dinilai menjadi kunci untuk meraih hasil yang maksimal.

“Khusus anak-anak kita, banyak berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berbakti kepada orang tua dan guru,” pesannya.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Dikpora, pelaksanaan Ujian Sekolah dijadwalkan berlangsung selama enam hari, mulai Senin hingga Sabtu, 6–12 April 2026. (sib)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jelang Ujian Sekolah, Siswa SMA Diminta Persiapkan Diri “

Pendaki Belgia Terjatuh di Jalur Menuju Segara Anak Rinjani

globalfmlombok.com
-
0
Pendaki Belgia Terjatuh di Jalur Menuju Segara Anak Rinjani

Mataram, (globalfmlombok.com) – Seorang pendaki asal Belgia, Juliette Marcelle V Andre, terjatuh di jalur turun menuju Danau Segara Anak, Gunung Rinjani, Sabtu (4/4/2026). Korban mengalami cedera pada bagian pergelangan kaki sehingga tidak mampu melanjutkan perjalanan.

Kepala Bagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR), Astekita Ardiaristo, mengatakan korban diduga mengalami pembengkakan pada pergelangan kaki yang mengarah pada kemungkinan patah atau dislokasi tulang.

“Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat pembengkakan pada pergelangan kaki kiri yang mengindikasikan kemungkinan dislokasi, sehingga korban tidak dapat berjalan,” ujarnya.

Setelah menerima laporan, pihak BTNGR langsung berkoordinasi dengan tim evakuasi Emergency Medical Hiker Community (EMHC). Tim juga menghubungi pemandu di lokasi untuk melakukan asesmen awal terhadap kondisi korban.

Karena tidak memungkinkan melanjutkan perjalanan, korban kemudian dibawa menuju shelter darurat di Pelawangan 1 Sembalun untuk mendapatkan penanganan awal. Proses evakuasi dilakukan dengan bantuan porter serta didukung peralatan dan logistik yang telah dipersiapkan.

Sekitar pukul 13.43 Wita, korban tiba di Shelter Emergency 1 Pelawangan Sembalun dengan cara digendong. Setibanya di lokasi, korban langsung mendapatkan penanganan medis awal. Sementara itu, tim evakuasi yang bergerak dari bawah tiba di Pos 2 sekitar pukul 14.00 Wita dan melanjutkan perjalanan menuju Pelawangan.

Selanjutnya, korban dievakuasi menuju Puskesmas Sembalun sebelum dirujuk ke rumah sakit di Kota Mataram untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan.

Pendakian Baru Dibuka, Peminat Membludak

Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah aktivitas pendakian di Taman Nasional Gunung Rinjani kembali dibuka pada 1 April 2026, setelah sebelumnya ditutup sementara sejak awal tahun.

Minat pendakian tercatat sangat tinggi. Enam jalur pendakian yang dibuka, yakni Senaru, Torean, Sembalun, Timbanuh, Tetebatu, dan Aik Berik, langsung ludes dipesan melalui aplikasi E-Rinjani dengan status quota exceeded.

Kepala BTNGR, Budhy Kurniawan, mengungkapkan lonjakan pemesanan didominasi oleh wisatawan domestik, meski pendaki mancanegara juga tetap tercatat cukup signifikan.

Pada 1 April, kuota sebanyak 219 pendaki telah terisi penuh. Kondisi serupa terjadi pada 2 hingga 4 April dengan jumlah pendaki rata-rata di atas 200 orang per hari. Total selama empat hari pembukaan, tercatat 870 pendaki telah memesan tiket.

“Ini total semua yang booking di enam jalur pendakian. Dan yang paling ramai peminat tetap jalur Sembalun,” ujarnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pendaki Asal Belgia Terjatuh di Jalur Segara Anak Rinjani “

106 Dapur MBG Ditutup Sementara, Wabup Lotim Khawatir Guncang Ekonomi

globalfmlombok.com
-
0
106 Dapur MBG Ditutup Sementara, Wabup Lotim Khawatir Guncang Ekonomi

Selong (globalfmlombok.com) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi daerah dengan jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbanyak de NTB yang ditutup sementara.

Sebanyak 106 dari 302 dapur se NTB. Penutupan sementara ini semestinya tidak terjadi. Mengingat besaenya dampak ekonomi pasca kehadiran MBG dkkhawatirkan penutupan sementara ini akan mengguncang ekonomi #lotim

Hal ini dikemukakan Wakil Bupati (Wabup) Lotim, H. Moh Edwin Hadiwijaya kepada Suara NTB, Minggu (5/4/2026).

Keputusan pengehantian sementara itu diketahui berdasarkan Surat Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional dapur MBG ini tertuang dalam surat nomor 1218/D.TWS/03/2026 tertanggal 31 Maret 2026.

Penghentian operasional, meskipun bersifat sementara, berdampak langsung pada ekonomi masyarakat, mulai dari pelaku usaha kecil, pemasok bahan baku, hingga aktivitas ekonomi harian warga.

Di balik penghentian ini, dampak ekonomi turut menjadi perhatian serius. Hingga akhir Maret 2026, terdapat 243 SPPG aktif di Lombok Timur dengan jumlah penerima manfaat mencapai lebih dari 508.951 orang.

Program ini juga berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja, dengan sekitar 12.150 tenaga kerja terlibat dan 11.421 relawan menerima upah rutin.

Selain itu, perputaran uang yang dihasilkan cukup signifikan, yakni sekitar Rp7,5 miliar per hari dan Rp44,5 miliar per minggu. Total investasi yang telah digelontorkan bahkan mencapai Rp243 miliar.
Pemerintah daerah bergerak cepat dengan memfokuskan intervensi pada dua aspek utama, yakni Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) di Dinas Kesehatan (SLHS) dan Intalaai Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Dinas lingkungan Hidup.

Pendekatan yang dilakukan tidak hanya sebatas penegakan aturan, tetapi juga pembinaan. SPPG yang belum memiliki SLHS diminta segera mengurus ke Dinas Kesehatan. Sementara itu, bagi yang IPAL-nya belum sesuai standar diarahkan untuk menjalani verifikasi dan pembinaan.
Adapun SPPG yang belum memiliki IPAL sama sekali diberikan dua opsi, yakni pendampingan pembangunan atau pengadaan paket IPAL berbahan fiber.

Wakil Bupati juga menegaskan agar seluruh proses dilakukan secara langsung tanpa perantara. “Jangan pakai calo. Urus langsung ke dinas,” pesannya.

Wabup menegaskan seluruh pengelola dapur seharusnya bisa antisipasi sejak awal. Masalah IPAL dan SLHS ini sejak awal bisa dibuat oleh masing-masing dapur.

Wabup yang juga ketua Tim Percepatan Penanganan Penurunan Stunting (TP3S) ini meminta seluruh dapur segera melakukan percepatan perbaikan.

Berdasarkan data BGN, sebanyak 75 SPPG tercatat memiliki IPAL yang belum memenuhi standar. Sementara itu, 15 SPPG belum memiliki SLHS, dan 16 lainnya belum memiliki kedua persyaratan tersebut. Kondisi ini menunjukkan persoalan yang tidak bersifat parsial, melainkan sistematis.
Wakil Bupati juga mengingatkan bahwa ke depan standar yang diberlakukan akan semakin ketat. Setelah persoalan limbah cair, potensi pengawasan akan bergeser ke limbah padat, seperti sampah dan sisa pangan.

Hal ini merujuk pada kebijakan BGN melalui Peraturan Nomor 1 Tahun 2026 yang mendorong pengelolaan berbasis ekonomi sirkular. Saat ini, sebanyak 42 SPPG di Lombok Timur telah bekerja sama dengan dinas terkait untuk pengangkutan limbah ke tempat pembuangan akhir (TPA).

Selain itu, pelaku SPPG juga dihadapkan pada berbagai kewajiban sertifikasi, mulai dari Halal, SLHS, GMP/CPPOB, hingga standar internasional seperti ISO 45001, ISO 22000, dan ISO 31000.
Kondisi ini menandakan bahwa SPPG tidak lagi dipandang sebagai program biasa, melainkan sistem yang harus memenuhi standar industri pangan modern.

Wakil Bupati juga memberi perhatian khusus kepada SPPG yang dikelola oleh koordinator kecamatan agar dapat menjadi contoh, bukan justru ikut bermasalah.

Ia juga mendorong pembentukan forum komunikasi antar mitra SPPG sebagai wadah koordinasi dan penyelesaian potensi konflik, baik antara mitra dengan yayasan, relawan, maupun pengelola SPPG.

Saat ini, kerja sama resmi dengan BGN dilakukan oleh yayasan, sementara mitra menjalin perjanjian kerja sama dengan yayasan tersebut. (rus)

Sebelum Lantik Tiga Direksi, PT GNE Wajib Diaudit Inspektorat dan KAP

globalfmlombok.com
-
0
Sebelum Lantik Tiga Direksi, PT GNE Wajib Diaudit Inspektorat dan KAP

Mataram (globalfmlombok.com) – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Gerbang NTB Emas (GNE) berencana akan melantik tiga direksi pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bulan ini. Sebelum melantik tiga direksi yang lolos Seleksi Terbuka (Selter), perusahaan ini harus melaksanakan audit keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda NTB, Izzudin Mahili mengatakan, saat ini perusahaan daerah tersebut tengah mempersiapkan proses audit di Inspektorat. Setelahnya, harus mengikuti audit KAP. “Biasa, laporan keuangan tahunan. Sekarang masih rencana audit Inspektorat, terus KAP,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).

Inspektorat akan mengaudit kinerja dan temuan utang PT GNE yang diduga masih sekitar Rp22 miliar. Setelahnya, KAP masuk untuk melakukan audit tahunan. Setelah semua proses audit tuntas, PT GNE bisa melakukan RUPS, yang rencananya akan dilakukan pada pertengahan April 2026.

Setelah penetapan, tiga calon direksi yang lolos akan memberikan pandangan terkait dengan rencana kerja 100 hari dari masing-masing mereka.

Adapun penetapan direksi ini, lanjut Izzuddin telah melalui proses seleksi sesuai regulasi, termasuk seleksi administrasi dan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) oleh panitia seleksi (pansel).

“Pansel telah menyampaikan hasil calon anggota direksi yang memenuhi syarat kepada gubernur. Selanjutnya, gubernur melakukan tahapan akhir berupa wawancara sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2018,” jelasnya.

Ia menegaskan, hasil dari tahapan tersebut bukanlah penetapan direksi definitif, melainkan penetapan calon anggota direksi. Penetapan itu dituangkan dalam bentuk Surat Gubernur.

Profil Tiga Calon Direksi PT GNE
Tiga direksi baru PT GNE NTB, yaitu Yuyud Indrayudi. Ia hadir sebagai figur dengan rekam jejak kuat di sektor industri pertambangan dan pengembangan masyarakat. Dimulai di PT Newmont Nusa Tenggara, yang kemudian berlanjut di PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Dengan fokus pada pengembangan masyarakat dan penguatan hubungan dengan pemangku kepentingan. Ia juga memperluas kapasitasnya dalam hubungan pemerintah di PT Sumbawa Timur Mining.

“Didukung latar belakang pendidikan yang multidisipliner meliputi teknik, ekonomi, dan perencanaan wilayah Yuyud dinilai memiliki perspektif komprehensif dalam memimpin transformasi PT GNE menuju perusahaan yang lebih progresif dan berdaya saing,” kata Izzudin.

Sulman, SE., MM. Ia merupakan profesional perbankan dengan pengalaman lebih dari satu dekade di industri keuangan. Kariernya berkembang melalui berbagai posisi strategis di PT Bank KB Indonesia, mulai dari pengelolaan kredit hingga peran sebagai Manager Kredit Review dan Area Manager SME. Saat ini, ia menjabat sebagai Branch Manager di PT Bank Mega Syariah.

Suhaimi, ST. Ia memiliki pengalaman lintas sektor, mulai dari perusahaan teknologi global seperti Pepperl+Fuchs hingga proyek energi bersama Karpowership Indonesia. Pengalamannya sebagai Electrical dan Maintenance Manager di industri pertambangan, serta keterlibatannya dalam proyek kelistrikan berskala besar, memberikan keunggulan dalam pengelolaan operasional yang andal dan berkelanjutan.

“Dengan latar belakang tersebut, Suhaimi diharapkan mampu memperkuat sistem operasional PT GNE agar lebih efisien, adaptif, dan berorientasi pada hasil,” kata Izzudin.

Mantan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda NTB itu mengaku adanya direksi baru ini menjadi sinyal kuat komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam melakukan transformasi BUMD secara menyeluruh. PT GNE diproyeksikan tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ke depan, kehadiran jajaran direksi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan berbasis nilai tambah, meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuka peluang investasi serta memperluas lapangan kerja, dan memperkuat kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel. (era)

Tak Sesuai Aturan, Pemprov akan Tutup Perusahaan Tambang

globalfmlombok.com
-
0
Tak Sesuai Aturan, Pemprov akan Tutup Perusahaan Tambang

Mataram (globalfmlombok.com) – Sudah 60 hari lebih sejak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025 Tahap II kepada Pemprov NTB. Dari banyaknya temuan, salah satunya adalah persoalan tambang di NTB.

Adanya temuan ini, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, Samsudin mengaku pihaknya rutin memberikan peringatan kepada perusahaan tambang yang menjadi temuan BPK. Beberapa dari mereka disampaikan telah melakukan perbaikan berupa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan Jaminan Reklamasi (Jamrek).

Sebagian lagi belum menindaklanjuti teguran yang diberikan oleh Pemprov NTB. Sehingga langkah yang akan ditempuh Pemprov adalah dengan melaporkan ke Kementerian ESDM bagi pertambangan yang berada di bawah kewenangan pusat. Dan bagi perusahaan di bawah kewenangan pemerintah daerah akan diberhentikan operasionalnya.

“Otomatis kalau jadi kewenangan kita akan ditindak tegas, seperti tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan IPR kan kewenangan kita. Kita suspend,” tegasnya.

Sebelum melakukan penutupan tambang, Dinas ESDM memberikan peringatan sebanyak tiga kali. Jika peringatan tersebut tidak diindahkan, penutupan menjadi langkah yang diambil oleh provinsi. “Paling berat pencabutan izin. Walaupun pencabutan izin tapi dia tetap harus memenuhi kewajibannya,” katanya.

Sebagai informasi, BPK mencatat terdapat 120 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di NTB. Dari jumlah itu, 88 izin berada di Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), dan 32 IUP yang diterbitkan pada area sempadan atau badan sungai. Namun belum dilengkapi izin penggunaan sumber daya air dari Kementerian PUPR.

Sebelumnya, Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Suparwadi mengungkapkan pihaknya menemukan maraknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak sesuai regulasi. Adanya Perusahaan tambang yang sudah berakhir masa eksplorasinya, namun tetap melakukan eksplorasi.

“Terdapat 19 pemegang IUP eksplorasi, 4 pemegang IUP operasi produksi, dan satu pemodal izin penambangan batuan yang telah berakhir masa berlakunya. Namun masih melakukan dan atau pernah melakukan kegiatan eksplorasi produksi,” katanya.

Ditemukan juga adanya 2 pemegang IUP eksplorasi, namun sudah melakukan kegiatan operasi produksi. Ada juga 48 pemegang IUP yang melakukan penambangan di luar konsensi. Di luar itu, terdapat 20 titik tambang ilegal yang berada di sekitar Lokasi tambang legal.

BPK juga menemukan adanya 25 IUP operasi produksi yang tidak taat hukum dan regulasi. Dan 161 bilyet deposito yang ditempatkan atas nama Perusahaan bukan atas nama Gubernur atau pemegang IUP. Bahkan ditemukan pencairan jaminan reklamasi oleh perusahaan tanpa persetujuan Dinas ESDM, dilakukan oleh lima pelaku usaha dengan total nilai Rp80,97 juta.

“Kegiatan itu mengakibatkan NTB kehilangan potensi aktif, dan risiko kehilangan potensi reklamasi dan pasca tambang yang tak sengaja diketahui dan disetujuin oleh Pemprov,” bebernya.

Aktivitas pertambangan di NTB juga banyak menyalahi aturan penggunaan kawasan hutan. Akibatnya, kerusakan lingkungan berdampak lebih besar, hingga mempengaruhi lingkungan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.

Tidak hanya itu, masalah Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) juga tak luput dari kaca mata BPK. Menurutnya, dari 16 WPR yang bisa dikelola IPR, NTB baru mengeluarkan satu dokumen perencanaan reklamasi, yaitu blok Lantung, Sumbawa, selaku pilot projek IPR.

“Dinas ESDM belum menyusun langkah reklamasi dan pertambangan terhadap 15 blok,” pungkasnya. (era)

1...118119120...393Halaman 119 dari 393