Beranda blog Halaman 118

Dituding Picu Banjir, PUPRKP Dorong Pengusaha Hotel Benahi Drainase

globalfmlombok.com
-
0
Dituding Picu Banjir, PUPRKP Dorong Pengusaha Hotel Benahi Drainase

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) Lombok Barat bergerak cepat menindaklanjuti instruksi Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, untuk menangani persoalan banjir di kawasan wisata Senggigi.

Upaya penanganan dilakukan melalui koordinasi intensif bersama Balai Jalan Nasional dan Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, khususnya dalam mengatasi persoalan drainase yang buruk dan dituding menjadi salah satu pemicu banjir di kawasan tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi lapangan, kapasitas drainase yang ada saat ini dinilai tidak lagi memadai untuk menampung debit air, terutama saat intensitas hujan tinggi. Kondisi tersebut diperparah dengan sedimentasi yang cukup parah di sepanjang saluran pembuangan.

Kepala Dinas PUPRKP Lombok Barat, Lalu Ratnawi, mengungkapkan penumpukan sedimen dan sampah di dalam saluran semakin memperburuk kondisi drainase.

“Kami sudah diinstruksikan untuk segera melakukan normalisasi saluran drainase karena memang penyebab utamanya itu salurannya kecil, dan yang kedua, sedimentasinya sudah akut,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Sebagai langkah penanganan darurat, tim lapangan PUPRKP melakukan pembersihan drainase secara manual. Hal ini dilakukan karena ukuran saluran yang sempit tidak memungkinkan penggunaan alat berat, terutama di sejumlah titik rawan genangan seperti kawasan Sheraton dan Merumatta.

Ratnawi menegaskan, penanganan banjir di Senggigi tidak bisa dilakukan secara parsial oleh pemerintah kabupaten saja. Pasalnya, sebagian ruas jalan dan saluran drainase berada di bawah kewenangan Balai Jalan Nasional. Karena itu, diperlukan kajian teknis bersama untuk rencana pelebaran saluran, dengan tetap memperhatikan fasilitas publik seperti trotoar dan jalur pedestrian.

“Dengan daya tampung saat ini, drainase tidak mampu menampung debit air yang tinggi, apalagi ditambah sampah yang menyumbat dari bagian hulu,” jelasnya.

Selain itu, PUPRKP juga melibatkan para pelaku usaha pariwisata, khususnya pengelola hotel di sepanjang kawasan Senggigi. Mereka didorong untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan kelancaran saluran drainase di area masing-masing.

“Kami koordinasi dengan pihak hotel agar ada petugas yang rutin membersihkan sampah dan melakukan pengerukan. Jadi tidak menunggu sampai sedimentasi menumpuk,” katanya.

Langkah tersebut, lanjutnya, telah menunjukkan hasil di beberapa lokasi. Salah satunya di kawasan Hotel Jayakarta yang sebelumnya kerap dilanda banjir, namun kini relatif aman setelah dilakukan pemeliharaan rutin drainase oleh pihak hotel.

Sementara itu, di kawasan Merumatta, penanganan telah dilakukan melalui pemasangan pipa pembuangan baru yang langsung mengalir ke laut. Namun demikian, pemeliharaan berkala tetap diperlukan untuk memastikan aliran tidak tersumbat pasir maupun sampah.

“Kita minta petugas di Merumatta melakukan pengecekan secara berkelanjutan terhadap pipa pembuangan agar tetap lancar mengalir ke laut,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Dituding sebagai Pemicu Banjir, Dinas PUPRKP Dorong Pengusaha Hotel Tangani Drainase Buruk “

Revitalisasi Tiga Pelabuhan di NTB Batal

globalfmlombok.com
-
0
Revitalisasi Tiga Pelabuhan di NTB Batal

Mataram (globalfmlombok.com) – Rencana revitalisasi tiga pelabuhan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dipastikan batal dilaksanakan. Padahal sebelumnya, program tersebut direncanakan mendapat alokasi anggaran sekitar Rp50 miliar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2024 untuk pengerjaan renovasi di tahun 2025. Namun, kebijakan efisiensi anggaran membuat rencana tersebut tidak dapat direalisasikan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim, mengatakan dengan tidak adanya anggaran revitalisasi, pihaknya kini mengubah strategi dengan memaksimalkan potensi layanan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pelabuhan yang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Salah satu pelabuhan yang terdampak adalah Pelabuhan Kayangan di Labuhan Lombok. Pelabuhan ini sebelumnya direncanakan untuk diperluas karena mampu menyumbang PAD hingga lebih dari setengah miliar rupiah. Namun, sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, arah kebijakan dialihkan pada optimalisasi pelayanan publik.

“Karena kondisi fiskal yang terbatas, kita ingin pelayanan publik itu maksimal. Misalnya, kalau ada gangguan pelayanan air bersih karena pompa rusak, tidak lagi menunggu dari APBD, tapi kita dorong menggunakan BLUD,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Menurutnya, perluasan pelabuhan sejatinya memiliki sejumlah manfaat, seperti efisiensi waktu pelayanan, peningkatan jangkauan layanan, serta percepatan proses bongkar muat. Namun, tanpa adanya pengembangan fisik, proses tersebut berpotensi berlangsung lebih lama.

Selain Pelabuhan Kayangan, dua pelabuhan lain yang juga batal direvitalisasi adalah Pelabuhan Sape di Bima dan Pelabuhan Tanjung Luar di Lombok Timur. Saat ini, ketiga pelabuhan tersebut masih beroperasi normal.

Khusus Pelabuhan Tanjung Luar, aktivitas bongkar hasil tangkapan nelayan tergolong cukup tinggi. Namun, fasilitas pendukung seperti tempat penyimpanan ikan, produksi es, serta sarana vital lainnya masih terbatas. Meski demikian, kehadiran program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dinilai telah membantu memenuhi kebutuhan dasar nelayan, sehingga kondisi pelabuhan dianggap masih cukup memadai.

Di sisi lain, Dislutkan NTB juga mendorong nelayan, khususnya kapal penangkap ikan di Labuhan Lombok, untuk beralih menangkap komoditas ikan cakalang dibandingkan hiu. Selain lebih ramah lingkungan, nilai ekonominya juga dinilai lebih tinggi.

“Secara ekonomis, komoditas tuna cakalang jauh lebih mahal dibandingkan ikan hiu,” jelasnya.

Sementara itu, capaian PAD sektor kelautan dan perikanan NTB menunjukkan tren positif. Hingga Oktober 2025, realisasi PAD telah mencapai hampir Rp900 juta dari target Rp790 juta. Kontribusi terbesar berasal dari sektor pelabuhan dan perikanan, dengan rata-rata pendapatan pelabuhan sekitar Rp300 juta per tahun.

Saat ini, Pemprov NTB mengelola sejumlah dermaga yang tersebar di berbagai daerah, di antaranya Dermaga Sape, Dermaga Soro Adu di Dompu, Dermaga Teluk Santong di Sumbawa, Pelabuhan Kayangan di Labuhan Lombok, Pelabuhan Tanjung Luar, serta Pelabuhan Pusat di Teluk Awang. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Revitalisasi Tiga Pelabuhan di NTB Batal “

Pemprov NTB Siapkan Pos Pengamanan, Pengiriman Ternak ke Luar Daerah Diperketat

globalfmlombok.com
-
0
Pemprov NTB Siapkan Pos Pengamanan, Pengiriman Ternak ke Luar Daerah Diperketat

Mataram (globalfmlombok.com) – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan pos pengamanan di lima titik yang dinilai rawan dalam jalur distribusi ternak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran pengiriman sekaligus menjamin kesehatan dan kelayakan hewan kurban.

Adapun lima titik pengamanan tersebut meliputi wilayah Kabupaten Bima, perbatasan Bima–Dompu, kawasan Labuhan Badas, serta dua pelabuhan utama, yakni Pelabuhan Pototano di Sumbawa dan Pelabuhan Lembar di Lombok Barat.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB, Muhamad Riadi, mengatakan pihaknya telah mengantisipasi peningkatan lalu lintas ternak menjelang Idul Adha melalui penguatan pengawasan di lapangan, termasuk pembentukan posko terpadu.

“Pembahasan dalam rapat koordinasi ini disepakati skema pengawasan melalui pembentukan pos pantau di sejumlah titik strategis guna memastikan kelancaran distribusi sekaligus menjaga kesehatan dan kelayakan hewan kurban,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Selain kelancaran distribusi, aspek kesehatan ternak juga menjadi perhatian utama pemerintah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sebelum ternak diperdagangkan, disertai pengawasan lalu lintas ternak serta kesiapan petugas di lapangan untuk menjamin keamanan hewan kurban yang akan dikonsumsi masyarakat.

Pada tahun ini, Pemprov NTB menargetkan pengiriman sebanyak 30 ribu ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban di wilayah Jabodetabek. Ribuan sapi tersebut sebagian besar berasal dari Pulau Sumbawa dan didistribusikan melalui jalur darat maupun laut.

“Jadi, 30.000 ekor sapi kurban yang akan dikirim ke Jabodetabek. Itu khusus untuk kebutuhan Hari Raya Idul Adha saja,” katanya.

Distribusi sapi kurban sendiri telah mulai dilakukan oleh pelaku usaha peternakan menggunakan truk tronton dengan rute darat Bima–Lombok–Surabaya. Untuk menghindari kemacetan dan penumpukan kendaraan, terutama di Pelabuhan Pototano dan Pelabuhan Gili Mas, Disnakkeswan NTB menerapkan sistem pengaturan jadwal pengiriman.

Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi lonjakan pengiriman mendekati hari puncak Idul Adha. “Yang kita khawatirkan nanti pas menjelang Idul Adha, jangan sampai pengiriman bergerak bersamaan dan menumpuk di pelabuhan. Itu yang kita antisipasi dengan pengaturan jadwal,” jelasnya.

Selain jalur darat, pengiriman juga dilakukan melalui jalur laut, khususnya untuk ternak dari wilayah Bima dan Dompu. Pemerintah mengoperasikan kapal ternak Cemara Nusantara dengan rute Bima–Tanjung Priok yang mampu mengangkut sekitar 500 ekor sapi dalam sekali perjalanan.

Dalam sepekan, kapal tersebut dapat berlayar hingga tiga kali dengan total kapasitas sekitar 1.500 ekor sapi. Melihat tingginya kebutuhan distribusi, Disnakkeswan NTB mengusulkan peningkatan frekuensi pelayaran menjadi lima hingga enam kali per minggu dengan tambahan rute Bima–Surabaya, sehingga kapasitas angkut dapat mencapai 3.000 ekor sapi per minggu. (era)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pengiriman Ternak ke Luar NTB, Pemprov NTB Siapkan Pos Pengamanan “

Timur Tengah Memanas, Pemprov NTB Ubah Arah Promosi Investasi

globalfmlombok.com
-
0
Timur Tengah Memanas, Pemprov NTB Ubah Arah Promosi Investasi

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tetap optimistis mencapai target investasi sebesar Rp68 triliun pada 2026, meski situasi geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, tengah memanas akibat konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Sebagai respons, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB mengubah arah promosi investasi dengan menyasar kawasan di luar wilayah konflik, seperti Asia Timur, Asia Tenggara, Australia, Oceania, Eropa Barat, dan Amerika Utara.

Kepala DPMPTSP NTB, Irnadi Kusuma, mengatakan gejolak di Timur Tengah berdampak pada aktivitas promosi dan penyelenggaraan forum investasi internasional di kawasan tersebut.

“Kalau dari sisi promosi memang ada pengaruhnya. Tapi untuk investasi yang masuk, tidak terlalu berdampak. Yang terpengaruh adalah keterbatasan kita dalam melakukan promosi langsung di Timur Tengah,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Untuk menjaga daya tarik daerah, pemerintah memperkuat komunikasi dengan investor yang telah beroperasi di NTB. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan promosi dari mulut ke mulut terkait kondisi investasi yang tetap aman dan kondusif.

Selain itu, Pemprov juga berupaya menyeimbangkan kontribusi antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada 2025, realisasi PMA belum sepenuhnya optimal akibat sejumlah faktor eksternal, termasuk kendala infrastruktur.

Meski demikian, capaian investasi NTB sepanjang 2025 tercatat melampaui target nasional yang ditetapkan Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan realisasi mencapai Rp61,1 triliun.

Investasi tersebut terkonsentrasi di sejumlah wilayah, seperti Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kota Mataram, dengan sektor unggulan meliputi energi dan sumber daya mineral, pariwisata, ekonomi kreatif, serta industri.

Ke depan, pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah proyek strategis untuk menarik investor. Di antaranya pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) senilai Rp3,1 triliun oleh PT Berkah Energi Lombok bekerja sama dengan PT Shine Green Energy Indonesia, dengan kapasitas total 130 MW yang tersebar di beberapa wilayah di NTB.

Selain sektor energi, peluang investasi juga dibuka di sektor pariwisata, seperti pembangunan hotel bintang lima di kawasan strategis, termasuk Mandalika, Pantai Kerakas, Kuta, dan Gili Gede.

Di sektor agribisnis, pemerintah menawarkan proyek peternakan sapi pedaging di Kabupaten Sumbawa senilai Rp556 miliar serta budidaya udang di Kabupaten Sumbawa Barat senilai Rp507 miliar.

Meski peluang terbuka lebar, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti ketimpangan investasi antarwilayah, kendala teknis pada sistem Online Single Submission (OSS), serta perlunya pembaruan peta potensi investasi daerah.

Untuk itu, Pemprov NTB akan memperkuat digitalisasi layanan, pengawasan perizinan berbasis risiko, serta mendorong investasi hijau dan berkelanjutan guna menjaga daya saing daerah di tengah dinamika global. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Timur Tengah Memanas, Pemprov NTB Ubah Arah Promosi Investasi “

Hadapi Isu Nasional dan Global, Polres Loteng Tingkatkan Kesiapsiagaan

globalfmlombok.com
-
0
Hadapi Isu Nasional dan Global, Polres Loteng Tingkatkan Kesiapsiagaan

Praya (globalfmlombok.com) – Polres Lombok Tengah meningkatkan kesiapsiagaan menyusul potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang dipicu dinamika isu nasional dan global. Perkembangan konflik geopolitik serta ketidakpastian ekonomi dunia dinilai turut memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi di daerah.

Seluruh personel diminta meningkatkan kewaspadaan, deteksi dini, serta respons cepat terhadap setiap isu yang berkembang di tengah masyarakat.

Kapolres Lombok Tengah, Eko Yusmiarto, saat memimpin Apel Kontingensi Aman Nusa I Rinjani 2026 di Lapangan Apel Mapolres Loteng, Senin (6/4/2026), menekankan pentingnya kepekaan anggota dalam membaca situasi.

“Arus informasi yang bergerak sangat cepat melalui media digital turut memengaruhi persepsi masyarakat dan berdampak langsung pada situasi kamtibmas. Kondisi ini harus diantisipasi dan dikelola dengan baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berbagai isu sensitif yang berkembang, mulai dari polemik kebijakan pemerintah, isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), hingga persoalan nasional lainnya, berpotensi memicu gangguan kamtibmas jika tidak ditangani secara tepat.

Selain itu, pergeseran isu dari tingkat nasional ke lokal yang lebih spesifik dan emosional juga menjadi tantangan tersendiri bagi aparat keamanan.

“Ancaman kamtibmas ke depan tidak hanya terkait tindak kriminalitas, tetapi juga pengelolaan opini publik serta respons terhadap isu-isu strategis di masyarakat,” tegasnya.

Untuk itu, seluruh personel diminta menjaga soliditas internal dan menghindari ego sektoral. Penanganan setiap persoalan harus dilakukan dalam satu komando dan tujuan yang sama.

Kapolres juga menekankan pentingnya pendekatan dialogis dalam menghadapi dinamika di masyarakat, termasuk saat terjadi unjuk rasa atau demonstrasi. Aparat diminta membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, serta pemuda.

Menurutnya, langkah tersebut efektif untuk meredam potensi konflik sejak dini serta menjaga situasi tetap kondusif.

“Keberhasilan tugas kepolisian tidak hanya diukur dari kondusif atau tidaknya situasi, tetapi juga dari bagaimana masyarakat merasakan kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan yang humanis,” tandasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Hadapi Isu Nasional dan Global, Polres Loteng Tingkatkan Kesiapsiagaan “

Rimbun Mangrove Sugian Jadi Daya Tarik Wisata Alam yang Memukau

globalfmlombok.com
-
0
Rimbun Mangrove Sugian Jadi Daya Tarik Wisata Alam yang Memukau

Lombok Timur (globalfmlombok.com) – Hutan bakau di pesisir Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, kini tak sekadar menjadi benteng alami penahan abrasi. Rimbunnya mangrove yang saling mengait justru menjelma menjadi destinasi wisata baru yang memukau.

Objek wisata bertajuk Taman Wisata Alam (TWA) Keramat Suci Ekowisata Mangrove ini resmi diluncurkan pada Sabtu (4/4/2026) oleh Sekretaris Daerah Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik. Peluncuran ini menandai langkah awal pengembangan potensi wisata berbasis ekologi di wilayah pesisir tersebut.

Menurut Juaini, rimbunnya mangrove tidak hanya menghadirkan keindahan, tetapi juga menyimpan filosofi kehidupan yang mendalam. “Cinta yang baik adalah melindungi, bukan memiliki,” ujarnya.

Ia menilai, filosofi tersebut relevan tidak hanya dalam kehidupan sosial, tetapi juga dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kesadaran untuk melindungi alam, katanya, menjadi kunci keberlanjutan ekosistem sekaligus fondasi kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan ekowisata ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Desa Sugian, Wahana Visi Indonesia, dan masyarakat setempat. Juaini mengapresiasi kontribusi WVI yang dinilai konsisten mendampingi masyarakat dalam mewujudkan destinasi tersebut.

“Ini bukan sekadar restorasi mangrove, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui penguatan sektor wisata,” jelasnya.

Kepala Desa Sugian, Lalu Mustiadi, menambahkan wilayahnya memiliki potensi pesisir yang besar karena berhadapan langsung dengan Gili Sulat dan Gili Lawang. Penataan kawasan wisata di Pantai Gubuk Bedek Keramat Suci selama ini juga mendapat pendampingan intensif dari WVI.

Ia berharap kolaborasi tersebut terus berlanjut, termasuk untuk pengembangan sektor lain seperti tambak masyarakat, sehingga Desa Sugian dapat berkembang menjadi desa wisata yang mandiri dan berdaya saing.

Di sisi lain, Juaini mengingatkan pentingnya tata kelola destinasi yang profesional. Ia menekankan pemisahan antara manajemen pengelolaan dan hak kepemilikan agar destinasi tidak runtuh di masa depan.

Menurutnya, keberhasilan destinasi wisata sangat ditentukan oleh tiga pilar utama, yakni aksesibilitas, komunikasi, dan atraksi. Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dinilai krusial dalam menghadirkan inovasi atraksi tanpa merusak kelestarian mangrove.

“Keaktifan Pokdarwis menjadi nyawa destinasi ini. Pemerintah dan mitra hanya sebagai pendamping,” tegasnya.

Perwakilan WVI, Sidiq, menyebut pengembangan ekowisata ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang lima hingga sepuluh tahun ke depan. Fokus utama tidak hanya pada penanaman, tetapi juga restorasi mangrove secara menyeluruh serta pemberdayaan masyarakat.

Peluncuran ini juga dirangkaikan dengan penyerahan masterplan ekonomi wisata mangrove serta dokumen pelatihan ekowisata kepada pengelola lokal.

Secara historis, kawasan ini pernah menjadi bagian dari konservasi laut dan berada dekat dengan Gili Lawang, yang dikenal memiliki ekosistem mangrove yang khas. Meski sempat terdampak gempa pada 2018, keindahan alam kawasan ini tetap terjaga dan kini menjadi daya tarik tersendiri.

Di balik rimbunnya mangrove Sugian, tumbuh harapan baru: menjaga alam sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Rimbun Tanaman Bakau Sugian Jadi Daya Tarik Wisata yang Memukau“

Benda Bertuliskan Aksara Cina Ditemukan di Gili Trawangan, Diduga Alat Observasi

globalfmlombok.com
-
0
Benda Bertuliskan Aksara Cina Ditemukan di Gili Trawangan, Diduga Alat Observasi

Tanjung (globalfmlombok.com) – Aparat Polres Lombok Utara mengamankan benda asing yang diduga sebagai alat observasi laut di perairan Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang. Benda menyerupai torpedo dengan tulisan aksara Cina itu ditemukan oleh nelayan setempat.

Kapolres Lombok Utara, Agus Purwanta, mengatakan hasil pemeriksaan awal memastikan benda tersebut tidak mengandung bahan peledak maupun zat radioaktif. Meski demikian, asal-usul dan fungsi benda tersebut masih dalam proses pendalaman.

“Begitu informasi diterima, kami langsung melakukan pengamanan dan olah tempat kejadian perkara bersama Tim Gegana. Hasil awal memastikan benda tersebut steril dari bahan berbahaya,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Benda tersebut pertama kali ditemukan nelayan bernama Arianto pada Senin pagi sekitar pukul 10.00 Wita saat menjaring ikan di perairan sekitar 16 kilometer di utara Gili Trawangan. Karena dianggap mencurigakan, benda itu kemudian ditarik ke darat dan dibawa ke pesisir pantai dekat salah satu hotel.

Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan label “CSIC” pada badan benda serta tulisan beraksara Hanzi di bagian bawahnya. Temuan ini menguatkan dugaan bahwa benda tersebut merupakan perangkat teknologi kelautan.

Tim Gegana Sat Brimob Polda NTB bersama Sat Reskrim Polres Lombok Utara melakukan olah TKP menggunakan alat deteksi bahan peledak dan detektor radioaktif. Hasilnya, tidak ditemukan indikasi ancaman langsung.

Secara fisik, benda tersebut memiliki panjang sekitar 3,7 meter dengan diameter 70 sentimeter dan berbentuk silinder menyerupai torpedo. Karakteristik ini dinilai lazim ditemukan pada perangkat observasi atau survei bawah laut.

Selanjutnya, benda tersebut diamankan dan diserahkan ke Lanal TNI AL Mataram untuk dilakukan identifikasi teknis lebih lanjut. Penanganan dilakukan secara terkoordinasi lintas instansi guna mengantisipasi berbagai kemungkinan, termasuk aspek keamanan dan kedaulatan wilayah.

Polisi juga telah memasang garis pengamanan di lokasi penemuan serta mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak berspekulasi.

“Kami minta masyarakat segera melapor jika menemukan benda mencurigakan. Setiap informasi akan kami tindak lanjuti secara profesional,” katanya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Bertuliskan Aksara Cina, Polres Lombok Utara Amankan Benda Diduga Alat Observasi di Gili Trawangan “

Banjir Luapan Sungai Terjang Dua Desa, Tiga Rumah Hanyut dan Ratusan KK Terdampak

globalfmlombok.com
-
0
Banjir Luapan Sungai Terjang Dua Desa, Tiga Rumah Hanyut dan Ratusan KK Terdampak

Tanjung (globalfmlombok.com) – Banjir bandang akibat luapan Sungai Dusun Kerujuk menerjang ratusan kepala keluarga (KK) di dua desa, yakni Desa Menggala dan Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Minggu (5/4/2026) sore. Peristiwa tersebut menyebabkan tiga rumah hanyut, puluhan rumah terendam, serta sejumlah aset warga rusak.

Kepala Pelaksana BPBD Lombok Utara, M. Zaldy Rahadian, mengatakan banjir dipicu jebolnya tanggul sungai sepanjang kurang lebih 2.000 meter setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut.

“Curah hujan tinggi terjadi sejak pukul 12.30 hingga 14.30 Wita, menyebabkan air sungai meluap dan membawa material seperti pasir, lumpur, dan sampah,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Di Desa Menggala, banjir melanda sejumlah dusun, antara lain Dusun Kerujuk, Kerujuk Barat, Menggala Barat, dan Menggala Timur. Sementara di Desa Pemenang Barat, luapan air diperparah jebolnya tanggul sepanjang sekitar 100 meter yang merendam sejumlah dusun seperti Montongbae, Kombol Madani, Telagawareng, Balai Dana, dan Sumur Mual.

Akibat kejadian tersebut, tiga rumah yang dihuni tiga KK atau 13 jiwa hanyut terbawa arus. Selain itu, sekitar 53 KK (164 jiwa) di Desa Menggala terdampak banjir dengan kondisi rumah terendam. Areal pertanian ikut rusak, sementara ikan pada sembilan kolam milik warga juga hanyut.

Di Desa Pemenang Barat, sekitar 40 rumah dengan 125 jiwa terdampak. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari luapan air. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

BPBD bersama tim gabungan dari TNI, Polri, pemerintah desa, serta relawan langsung turun ke lokasi untuk melakukan penanganan darurat. Kebutuhan mendesak warga meliputi pakaian, selimut, tikar, makanan siap saji, perlengkapan dapur, air bersih, dan karung pasir.

“Sejak Minggu malam, bantuan logistik sudah mulai disalurkan, sekaligus dilakukan asesmen di lokasi,” kata Zaldy.

Hingga Senin pagi, genangan air dilaporkan telah surut. Namun, material banjir seperti lumpur, pasir, dan kayu masih memenuhi rumah warga dan akan dibersihkan secara gotong royong dengan dukungan berbagai pihak.

Zaldy mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada, mengingat sebagian wilayah NTB masih berpotensi diguyur hujan dalam beberapa hari ke depan. Warga diminta menjaga kebersihan saluran air serta mengantisipasi potensi banjir dan angin kencang.

Sementara itu, Kepala Desa Pemenang Barat, Asma’at, telah mengajukan permohonan bantuan kepada BPBD Lombok Utara terkait kerusakan yang ditimbulkan.

“Dampak banjir menyebabkan kerusakan di sejumlah dusun dengan puluhan KK terdampak dan membutuhkan penanganan segera,” ujarnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Banjir Luapan Sungai Terjang Dua DesaTiga Rumah Hanyut, Ratusan KK Terdampak “

Laporkan Warga soal Roti MBG Berulat, Kepala SPPG di Loteng Dilaporkan Balik

globalfmlombok.com
-
0
Laporkan Warga soal Roti MBG Berulat, Kepala SPPG di Loteng Dilaporkan Balik

Mataram (globalfmlombok.com) – Seorang warga Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Baiq Restu Tunggal Kencana, melaporkan balik Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setempat, Alman Putra, ke Polres Lombok Tengah.

Sebelumnya, Alman lebih dulu melaporkan Restu bersama saudaranya, Jamiatul Munawarah, atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait unggahan video roti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga berulat.

Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah, Punguan Hutahaean, mengatakan laporan dari pihak Restu telah diterima dan saat ini masih menunggu disposisi pimpinan.

“Laporan baru masuk, masih menunggu disposisi dari pimpinan,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).

Ia menjelaskan, laporan tersebut diajukan setelah kepolisian menghentikan pengusutan perkara dugaan pelanggaran UU ITE yang sebelumnya dilaporkan oleh Alman.

Kuasa hukum Restu, Rodi Fatoni, menyampaikan kliennya mengajukan laporan balik dengan sejumlah pasal, yakni Pasal 317 KUHP tentang laporan palsu, Pasal 335 ayat (1) KUHP, serta Pasal 311 KUHP tentang fitnah.

“Klien kami merasa dirugikan secara materiil dan moril akibat laporan sebelumnya, termasuk dampak psikologis yang dialami bersama keluarganya,” ujarnya.

Menurutnya, laporan yang diajukan Alman sebelumnya tidak memiliki dasar pidana, karena unggahan di media sosial tersebut merupakan penyampaian fakta yang terjadi di lapangan.

“Media sosial juga menjadi ruang kontrol masyarakat terhadap hal-hal yang tidak layak,” tegasnya.

Diketahui, Restu dan Munawarah merupakan ibu rumah tangga yang mengunggah video berdurasi 22 detik melalui akun Facebook pribadi pada 10 Maret 2026. Dalam video tersebut terlihat roti dalam paket MBG yang diduga mengandung belatung.

Namun, dalam unggahan itu tidak disebutkan nama instansi, individu, maupun alamat tertentu. Video tersebut juga telah dihapus beberapa menit setelah diunggah.

Atas unggahan tersebut, Alman melaporkan keduanya ke Polres Lombok Tengah. Namun, dalam perkembangannya, penyidik menghentikan penanganan perkara karena tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dilaporkan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Laporkan Warga soal Roti MBG Berulat, Kepala SPPG di Loteng Dilaporkan Balik “

Sampah 10 Ribu Ton Menumpuk di TPS Sandubaya, DLH Terkendala Armada

globalfmlombok.com
-
0
Sampah 10 Ribu Ton Menumpuk di TPS Sandubaya, DLH Terkendala Armada

Mataram (globalfmlombok.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram mencatat volume sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) Sandubaya menumpuk hingga lebih dari 10 ribu ton. Kondisi ini memicu bau menyengat yang tercium hingga ke badan jalan dan permukiman warga sekitar.

Sementara itu, TPS Bintaro sebelumnya juga mengalami kondisi serupa, meski saat ini mulai berangsur tertangani.

Kepala DLH Kota Mataram, Nizar Denny Cahyadi, mengakui pihaknya masih kewalahan mengangkut sampah dari TPS menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok di Lombok Barat. Keterbatasan armada menjadi kendala utama dalam percepatan penanganan.

“Sejak TPA Kebon Kongok kembali normal, kami fokus membersihkan TPS Bintaro terlebih dahulu. Saat ini sisa sampah di sana tinggal sekitar seperempat. Setelah itu rampung, kami akan beralih menangani TPS Sandubaya,” ujarnya, pekan lalu.

Ia menjelaskan, dari total 34 unit dump truk yang dimiliki, delapan unit masih dalam perbaikan sehingga hanya 26 unit yang dapat dioperasikan. Jumlah tersebut dinilai belum ideal untuk menangani volume sampah yang terus meningkat.

“Idealnya kami membutuhkan sekitar 50 unit armada agar penanganan sampah bisa lebih optimal,” jelasnya.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, DLH juga mengupayakan tambahan armada melalui dukungan berbagai pihak, salah satunya dengan mengajukan bantuan kendaraan operasional kepada Bank NTB Syariah.

Nizar menyebutkan, penanganan sampah di TPS Sandubaya akan dilakukan secara bertahap setelah proses normalisasi di TPS Bintaro selesai. Meski terjadi penumpukan, layanan pembuangan sampah bagi masyarakat dipastikan tetap berjalan.

DLH menerapkan sistem TPS mobile atau angkut buang untuk mencegah penumpukan baru. Dalam skema ini, sampah yang diangkut menggunakan kendaraan roda tiga dari lingkungan tidak lagi dibuang ke dalam TPS, melainkan langsung dipindahkan ke dump truk untuk selanjutnya diangkut ke TPA.

“Sekarang roda tiga tidak lagi membuang ke dalam TPS, tetapi langsung dipindahkan ke dump truk. Ini untuk mencegah penumpukan kembali,” tegasnya.

Selain di TPS Sandubaya, sistem serupa juga diterapkan di TPS Lawata. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan, mengingat lokasi TPS berada di kawasan permukiman padat, pusat aktivitas ekonomi, serta fasilitas pendidikan.

DLH berharap berbagai upaya tersebut dapat mempercepat penanganan sampah sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” DLH Mataram Terkendala Armada, Sampah Menumpuk Capai 10 Ribu Ton di TPS Sandubaya “

1...117118119...393Halaman 118 dari 393