Beranda blog Halaman 107

Bupati LAZ Tindak Lanjuti Temuan BPK dan KPK Terkait Pengelolaan Aset Daerah

globalfmlombok.com
-
0
Bupati LAZ Tindak Lanjuti Temuan BPK dan KPK Terkait Pengelolaan Aset Daerah

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) mengambil langkah tegas dengan menghentikan pinjam pakai Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar yang selama ini digunakan oleh Lembaga Pendidikan Tridarma Kosgoro Tingkat I NTB, yang kini dikelola oleh pihak STIE AMM.

Kebijakan tersebut diambil sebagai tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan aset daerah. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga merekomendasikan agar aset tersebut dikembalikan ke daerah apabila tidak memberikan kontribusi berupa pembayaran sewa.

Namun, keputusan penghentian pinjam pakai itu memicu gugatan dari pihak AMM. Mereka mengajukan gugatan terhadap Bupati Lobar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas Surat Keputusan (SK) pemberhentian pinjam pakai aset dimaksud.

Kepala Bagian Hukum Setda Lobar H. Bagus Dwipayana menjelaskan, objek sengketa dalam perkara tersebut adalah Keputusan Bupati Lobar Nomor 100.3.3.2/518/BPKAD/2025 tentang pemberhentian pinjam pakai BMD berupa tanah milik Pemkab Lobar tertanggal 16 September 2025.

“Pemanggilan pertama itu masuk akhir Januari 2026,” ujar Bagus, kemarin.

Ia mengungkapkan, proses persidangan di PTUN kini telah memasuki tahap akhir. Sidang lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Selasa (14/4/2026) dengan agenda penyampaian kesimpulan dari kedua belah pihak. Putusan pengadilan diperkirakan akan keluar dalam waktu dua hingga tiga minggu setelahnya.

Dalam persidangan, Pemkab Lobar telah menyerahkan hampir 30 alat bukti. Di antaranya meliputi hasil pemeriksaan BPK serta laporan monitoring dan evaluasi dari Korsupgah KPK yang menekankan pentingnya penilaian dan penerapan sewa terhadap pemanfaatan aset daerah.

“Temuan-temuan ini kami lampirkan sebagai alat bukti di pengadilan. Intinya, harus ada nilai sewa atas pemanfaatan aset tersebut,” tegasnya.

Bagus menambahkan, aset tersebut telah digunakan oleh pihak AMM selama puluhan tahun, bahkan sejak 1986. Namun, selama itu pula tidak ada kontribusi pendapatan yang masuk ke kas daerah.

“Dari BPK maupun KPK ditegaskan, aset harus disewa atau dikembalikan ke Pemkab,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan, apabila persoalan tersebut tidak segera diselesaikan, maka akan berpotensi menjadi temuan berulang dalam pemeriksaan berikutnya. Apalagi, KPK dijadwalkan kembali melakukan pengawasan ke Lombok Barat tahun ini.

“Itu yang selalu ditanyakan oleh KPK melalui Korsupgah,” imbuhnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak AMM belum memberikan tanggapan resmi terkait gugatan yang diajukan ke PTUN tersebut. (*)

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Bupati LAZ Tindak Lanjut Temuan BPK dan KPK Terkait Aset “

 

Jaksa Maraton Periksa Saksi dalam Kasus Pengadaan Truk DLH Lombok Tengah

globalfmlombok.com
-
0
Jaksa Maraton Periksa Saksi dalam Kasus Pengadaan Truk DLH Lombok Tengah

Mataram (globalfmlombok.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah mengintensifkan pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan truk jungkit (dump truck) dan arm roll pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lombok Tengah. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pembuktian dalam proses penyidikan yang tengah berjalan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Tengah, Alfa Dera, Minggu (12/4/2026), mengatakan penyidik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Namun, ia tidak merinci pihak-pihak yang telah dimintai keterangan.

“Terkait kasus ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan,” ujarnya.

Ia menegaskan, penanganan perkara tersebut menjadi salah satu prioritas Kejari Lombok Tengah dan dipastikan terus berproses. Selain pemeriksaan saksi secara maraton, penyidik juga mulai berkoordinasi dengan auditor untuk menghitung potensi kerugian negara.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Lombok Tengah, Bratha Hari Putra, sebelumnya menyampaikan bahwa penetapan tersangka baru dapat dilakukan setelah hasil audit kerugian negara rampung.

“Perhitungan rampung baru ada penetapan tersangka,” katanya.

Ia mengakui hingga kini pihaknya belum menentukan auditor yang akan melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara. Penyidik, lanjutnya, tidak ingin gegabah menetapkan tersangka tanpa dasar perhitungan yang jelas.

Meski demikian, Bratha menilai pembuktian perkara relatif tidak sulit karena telah ditemukan indikasi perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan tersebut.

Dalam penyidikan, jaksa telah menyita sejumlah dokumen dari DLH Lombok Tengah sebagai barang bukti. Namun, kendaraan hasil pengadaan belum dilakukan penyitaan.

Kasus ini bermula dari proyek pengadaan kendaraan operasional DLH Lombok Tengah pada 2021 dengan total anggaran Rp5,4 miliar. Proyek tersebut mencakup pengadaan dump truck dan arm roll di Kecamatan Pujut serta dump truck di Kecamatan Praya, yang dilaksanakan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Salah satu penyedia memenangkan proyek dengan nilai penawaran Rp5,122 miliar. Namun, pada Maret 2025 muncul laporan dugaan tindak pidana korupsi yang kemudian ditindaklanjuti Kejari Lombok Tengah dengan penerbitan surat perintah penyelidikan.

Dari hasil penyelidikan, ditemukan bahwa penyedia telah menyerahkan enam unit dump truck dan empat unit arm roll. Namun, proses serah terima yang seharusnya dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum dilaksanakan secara penuh.

Selain itu, terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk tidak dilengkapinya dokumen dengan bukti kepemilikan kendaraan. Berdasarkan temuan tersebut, jaksa meningkatkan status penanganan perkara ke tahap penyidikan.

Kejari Lombok Tengah menegaskan akan terus mendalami kasus ini guna mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab serta memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jaksa Maraton Periksa Saksi di Kasus Pengadaan Truk DLH Lombok Tengah “

Pertamina Patra Niaga Tambah 59 Ribu Tabung Elpiji 3 Kg di Lombok Timur

globalfmlombok.com
-
0
Pertamina Patra Niaga Tambah 59 Ribu Tabung Elpiji 3 Kg di Lombok Timur

Selong (globalfmlombok.com) – PT Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan elpiji 3 kilogram di Kabupaten Lombok Timur tetap aman di tengah isu kelangkaan dan kenaikan harga yang sempat beredar di masyarakat. Langkah antisipatif dilakukan melalui pemantauan distribusi secara intensif serta penyaluran tambahan pasokan pasca Idulfitri.

Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus Pertamina Patra Niaga, Ahad Rahedi, mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan langsung di lapangan menyusul informasi kelangkaan elpiji 3 kg yang disertai kenaikan harga hingga Rp30 ribu per tabung pada Minggu (12/4/2026).

“Pengecekan telah dilakukan dan kami pastikan penyaluran berjalan normal dan lancar, mulai dari level SPPBE hingga pangkalan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sebagai langkah mitigasi lonjakan konsumsi pasca Lebaran, Pertamina telah menyalurkan tambahan elpiji 3 kilogram secara masif. Total tambahan pasokan yang digelontorkan di Lombok Timur sejak pasca Idulfitri hingga pekan lalu mencapai 59 ribu tabung.

Khusus pada pekan lalu, penyaluran tambahan tercatat sebanyak 34 ribu tabung. Tambahan ini diberikan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat selama periode libur Lebaran, libur panjang Paskah, hingga pelaksanaan operasi pasar.

Selain penambahan pasokan, Pertamina juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) gabungan bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum guna memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan.

“Pengecekan dilakukan untuk memastikan pasokan dan distribusi berjalan lancar, sekaligus menindaklanjuti keluhan masyarakat,” katanya.

Pertamina turut menginstruksikan agen agar memprioritaskan pengiriman ke pangkalan dengan tingkat penyaluran tertinggi. Sementara itu, pangkalan diminta mengutamakan penjualan langsung kepada masyarakat dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Perusahaan menegaskan, elpiji 3 kilogram merupakan produk bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Karena itu, masyarakat diimbau membeli di pangkalan resmi agar memperoleh harga sesuai HET, yakni Rp18 ribu per tabung, serta terjamin kualitas dan kuantitasnya.

Pertamina juga memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada agen maupun pangkalan yang terbukti melanggar ketentuan distribusi, mulai dari penghentian alokasi hingga pemutusan hubungan usaha.

Untuk informasi lebih lanjut terkait layanan dan produk, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center di nomor 135. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pertamina Patra Niaga Tambah 59 Ribu Tabung Elpiji 3 Kilogram di Lombok Timur “

Proses Hukum Kasus Tambang Emas Ilegal Mandek, Penanganan Dinilai Jalan di Tempat

globalfmlombok.com
-
0
Proses Hukum Kasus Tambang Emas Ilegal Mandek, Penanganan Dinilai Jalan di Tempat

Mataram (globalfmlombok.com) – Proses pengusutan kasus tambang emas ilegal di wilayah Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, dilaporkan berjalan di tempat. Penanganan perkara yang berada di bawah Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup (LH) hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Gakkumhut Pos NTB, Muhammad Ihwan, mengungkapkan bahwa Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebelumnya telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi NTB. Namun, karena tidak ada tindak lanjut, berkas tersebut dikembalikan ke pihak Gakkum LH.

“Karena tak ada perkembangan, jadi dikembalikan. Zonk perkembangan kasusnya. Tidak ada tindak lanjut,” ujar Ihwan, Senin (13/4/2026).

Ia menjelaskan, penanganan perkara tambang ilegal saat ini berada di bawah kewenangan Gakkum LH, seiring dengan pemisahan antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Proses penyidikan mengacu pada dugaan pelanggaran pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Tidak lagi di Kehutanan. Jadi, prosesnya masih menggunakan pasal yang lama,” katanya.

Meski demikian, Ihwan memastikan bahwa penyidikan belum dihentikan. Hingga saat ini belum ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan, sehingga proses hukum secara administratif masih berjalan.

Dalam penyelidikan sebelumnya, tim Gakkum LH menemukan indikasi penggunaan bahan kimia berbahaya seperti sianida dan merkuri dalam aktivitas pengolahan emas di kawasan tersebut. Sejumlah pihak juga telah dimintai keterangan, termasuk perwakilan perusahaan PT Indotan Lombok Barat Bangkit serta pihak terkait lainnya.

Kasus ini sebelumnya juga menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memasang plang di lokasi tambang ilegal Sekotong pada 4 Oktober 2024, bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB serta Balai Gakkum LHK Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Berdasarkan data Dinas LHK NTB, terdapat 25 titik tambang ilegal di wilayah Sekotong dengan luas mencapai 98,19 hektar. Aktivitas tambang tersebut diperkirakan menghasilkan omzet hingga Rp90 miliar per bulan atau sekitar Rp1,08 triliun per tahun, berdasarkan perhitungan dari tiga titik stockpile di kawasan itu.

Hingga kini, publik masih menunggu kepastian hukum atas aktivitas tambang ilegal tersebut, termasuk langkah tegas aparat dalam menindak pelaku serta memulihkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Proses Hukum Kasus Tambang Emas Ilegal Jalan di Tempat “

Realisasi Program Desa Berdaya 2026, Pemprov NTB Kucurkan Anggaran Rp128 Miliar

globalfmlombok.com
-
0
Realisasi Program Desa Berdaya 2026, Pemprov NTB Kucurkan Anggaran Rp128 Miliar

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan anggaran sebesar Rp128 miliar untuk merealisasikan program Desa Berdaya pada 2026. Program unggulan Gubernur H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) itu menyasar ratusan desa dengan skema pemberdayaan tematik dan transformatif.

Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti, Senin (13/4/2026), menjelaskan, anggaran tersebut diperuntukkan bagi 256 desa tematik serta 40 desa kategori miskin ekstrem. Khusus untuk desa miskin ekstrem, Pemprov mengalokasikan dana sebesar Rp76,8 miliar.

“Belum lagi yang transformatif yang menyentuh kepala keluarga. Jadi hampir sekitar Rp128 miliar Pemprov gelontorkan dana tahun ini saja untuk masyarakat desa,” ujarnya.

Ia merinci, 256 desa tematik masing-masing akan menerima insentif Rp300 juta. Sementara desa miskin ekstrem mendapatkan Rp500 juta per desa, dengan rincian Rp300 juta untuk pemerintah desa dan Rp200 juta dalam bentuk bantuan rumah tidak layak huni (RTLH).

“Ini SK-nya baru naik ke Pak Gubernur untuk 256 desa yang akan teralokasi Rp300 juta. Yang Rp500 juta itu adalah desa miskin ekstrem yang kita sudah klasterkan 40 desa dulu tahun ini,” jelasnya.

Dana insentif Rp300 juta bagi desa tematik akan difokuskan pada tiga sektor utama, yakni ketahanan pangan, pariwisata, dan pengelolaan sampah atau lingkungan. Pemerintah desa diberikan keleluasaan menentukan prioritas penggunaan anggaran melalui musyawarah desa.

“Jadi kepala desa bisa mendesain RAB sesuai kebutuhan desa. Mau difokuskan pada satu sektor atau dibagi ke tiga sektor, itu hasil musyawarah,” katanya.

Sementara itu, bantuan RTLH sebesar Rp200 juta per desa untuk kategori miskin ekstrem akan menyasar 10 kepala keluarga per desa. Dengan demikian, total 400 rumah akan diintervensi pada tahun ini.

“Jadi satu desa hanya 10 rumah dulu sesuai kemampuan fiskal. Dikali 40 desa berarti 400 rumah yang kita tangani tahun ini,” ungkap Nelly.

Ia menambahkan, penyaluran anggaran dilakukan secara langsung ke desa. Namun, pemerintah desa harus terlebih dahulu menyesuaikan administrasi pendapatan dalam APBDes agar penyaluran dapat dilakukan.

Selain itu, Pemprov NTB juga menyiapkan sistem pengawasan ketat melalui kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pengawasan dilakukan secara kolaboratif bersama pemerintah daerah dan pemerintah desa.

“Yang jelas akan ada MoU dengan BPKP untuk pengawasan, tidak hanya Desa Berdaya tetapi juga program unggulan lainnya,” tegasnya.

Pemprov NTB mencatat terdapat 106 desa miskin ekstrem yang membutuhkan intervensi. Penanganan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah, dimulai dengan 40 desa pada tahun ini.

Di sisi lain, pemerintah menargetkan sebanyak 1.166 desa akan mendapatkan intervensi program Desa Berdaya hingga 2029. Untuk tahun 2026, ditargetkan 256 desa dapat direalisasikan, bergantung pada kesiapan masing-masing desa.

“Duitnya sudah tersedia dari APBD murni, jadi tidak menunggu perubahan. Dalam waktu dekat desa-desa akan segera kami panggil,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Realisasi Desa Berdaya 2026, Pemprov NTB Gelontorkan Rp128 Miliar “

Evaluasi Mudik 2026, Abdul Hadi Sorot Terminal Mandalika, Jalan Rusak hingga Calo Tiket Pelabuhan

globalfmlombok.com
-
0
Evaluasi Mudik 2026, Abdul Hadi Sorot Terminal Mandalika, Jalan Rusak hingga Calo Tiket Pelabuhan

Jakarta (globalfmlombok.com)

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, H. Abdul Hadi, menyoroti pentingnya pembenahan fasilitas umum transportasi, khususnya terminal dan pelabuhan, dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, BMKG, serta Basarnas di Gedung DPR RI, Senin (13/4/2026).

Rapat kerja tersebut digelar untuk membahas evaluasi pelaksanaan infrastruktur dan layanan transportasi arus mudik dan balik lebaran tahun 2026.

Dalam rapat tersebut, Abdul Hadi menilai banyak terminal yang belum berfungsi optimal, meskipun secara fisik telah tersedia. Ia mencontohkan kondisi Terminal Mandalika, NTB yang dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal.

Menurut anggota DPR RI Dapil NTB II (Pulau Lombok) ini, berdasarkan keluhan para sopir angkutan umum, kondisi terminal masih semrawut. Para sopir mengaku kebingungan terkait titik naik dan turun penumpang, termasuk bagi bus antarprovinsi.

“Saya kemudian bertanya ke sopir-sopir umum, yang kebetulan banyak sabahabt saya, bagaimana catatan kalian terhadap terminal kita?, ternyata jawaban mereka : krodit. Nggak jelas dimana kami harus menaikkan dan dimana menurunkan penumpang,” ujar Abdul Hadi.

Sehingga ia mendorong pemerintah untuk melakukan pembenahan fasilitas umum di terminal, sehingga dapat menunjang operasional transportasi secara lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat.

Selain itu, Abdul Hadi turut menyoroti persoalan kepadatan di sejumlah pelabuhan. Ia mengungkapkan adanya laporan masyarakat terkait kesulitan mendapatkan tiket, yang diduga dipicu praktik percaloan.

Menurut dia, persoalan ini sebelumnya telah disampaikan dalam rapat terdahulu dan perlu segera ditindaklanjuti. “Kami berharap ke depan ada langkah konkret untuk mengantisipasi praktik percaloan tiket di pelabuhan,” katanya.

Jalan Rusak dan Berlubang Jadi Catatan

Abdul Hadi, juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang masih dikeluhkan masyarakat. Ia menyebut, masih banyak ruas jalan yang rusak dan berlubang, khususnya di luar jalan tol.

Menurut dia, untuk jalan tol, pemerintah telah memiliki standar pelayanan minimal (SPM) sehingga kualitasnya relatif lebih terjaga. Namun, persoalan justru banyak ditemukan pada jalan non-tol.

“Kalau jalan tol saya kira sudah ada standar pelayanannya dan terus membaik. Tapi yang menjadi catatan kami adalah jalan di luar tol, bahkan di luar kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum,” ujarnya.

Ia menjelaskan, banyak jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, yang kondisinya masih memprihatinkan. Jalan-jalan tersebut dinilai belum mendapatkan penanganan optimal sehingga berdampak pada kenyamanan dan keselamatan pengguna.

Karena itu, Abdul Hadi mendorong adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan, khususnya jalan provinsi dan kabupaten yang mengalami kerusakan. Ia menegaskan, perbaikan jalan menjadi hal mendesak karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.(ris)

Gubernur NTB Paparkan Strategi Ketahanan Pangan hingga Pengentasan Kemiskinan di Tim PKDN Sespimti Polri

globalfmlombok.com
-
0
Gubernur NTB Paparkan Strategi Ketahanan Pangan hingga Pengentasan Kemiskinan di Tim PKDN Sespimti Polri

Mataram (globalfmlombok.com)– Gubernur NTB  H. Lalu Muhamad Iqbal memaparkan saat ini Pemprov NTB memfokuskan pembangunan pada tiga agenda besar, dengan prioritas utama yakni ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan hingga menjadikan NTB menjadi destinasi wisata kelas dunia.

Berkaca pada tingkat kemiskinan di NTB berada di angka 12 persen, dengan 2 persen tergolong miskin ekstrem atau sekitar 114 ribu jiwa yang tersebar di 106 desa. Menjadi alasan Pemprov NTB mencari jalan keluar untuk pengentasannya salah satunya melalui penguatan ketahanan pangan.

“Permasalahan kemiskinan menjadi akar dari berbagai persoalan di NTB. Sekitar 60 persen masyarakat berprofesi sebagai petani, sehingga penguatan sektor pertanian menjadi kunci utama. Termasuk yang saat kami lakukan ada namanya program desa berdaya,” jelas Gubernur Iqbal saat audiensi bersama tim Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) Serdik Sespimti Polri  di ruang kerjanya, Senin (13/4/2026).

Selanjutnya pada sektor pertanian, gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal itu, menjelaskan NTB saat ini tercatat sebagai salah satu penghasil jagung terbesar di Indonesia, sementara produksi berasnya masuk dalam 10 besar nasional. Untuk upaya peningkatan produktivitas serta ketahanan pangan terus dilakukan melalui revitalisasi sistem irigasi.

“Saat ini, kami melakukan optimalisasi lahan (Oplah), hasilnya sekitar 14 ribu hektare lahan telah mendapatkan pengairan, yang memungkinkan petani melakukan panen hingga tiga sampai empat kali dalam setahun,” terangnya.

Di sisi lain, upaya Pemprov NTB untuk tetap menjadi produsen jagung terbesar terus didukung, namun harus tetap mempertimbangkan dampak yang lainnya seperti penyediaan lahan tanam tidak harus merusak hutan. Oleh karena itu dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, menawarkan solusi yakni melalui penerapan sistem tumpang sari.

“Yang sudah terlanjur mungkin susah. Lahan yang belum ditanami jagung kita diarahkan untuk ditanami pohon penopang seperti tanaman buah guna menjaga struktur tanah dan keseimbangan ekosistem,” jelas Gubernur Iqbal.

Pada bagian lain, ujarnya, NTB menyebut sebagai produsen jagung yang besar harus dibarengi dengan langkah yang berkesinambungan melalui industrialisasi, agar efek sebagai produsen dirasakan langsung ke masyarakat bukan hanya diekspor keluar. Sebagai bentuk dukungan terhadap industrialisasi pertanian, Pemprov NTB telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. dengan nilai investasi senilai Rp1,3 triliun.

“Kita sudah ada MoU bersama Kementan untuk pengembangan industri jagung, termasuk penyediaan pangan hingga sektor pakan,” tambahnya.

Selain itu, sektor pariwisata juga terus dikembangkan untuk menjadikan destinasi wisata yang berkelas dunia, tentunya melalui perbaikan sarana hingga sistem tata kelola di setiap destinasi unggulan. Saat ini sudah ada tujuh destinasi wisata berstandar internasional, dan untuk tahun ini, tiga destinasi lainnya sedang dalam tahap pengembangan.

Sebelumnya perwakilan Tim Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) Serdik Sespimti Polri  Irjen Pol. Drs. Agus Djaka Santoso mengungkapkan bahwa kunjungannya bertujuan menggali potensi serta karakteristik daerah sebagai bagian dari penguatan kebijakan nasional yakni “Ketahanan Pangan dalam mendukung Indonesia Emas”.

“Kami ke sini, ingin melihat potensi hingga strategi pembangunan daerah khususnya di sektor pangan serta kesejahteraan masyarakat,” jelas Widiaswara Kepolisian Utama Tingkat I pada Sekolah Tinggi Pimpinan Polri itu.

Kegiatan PKDN Sespimti Polri ini sendiri dilaksanakan di enam wilayah kepolisian daerah termasuk Polda NTB dan diikuti 57 peserta didik. Selanjutnya dengan PKDN ini diharapkan dapat menjadi sarana pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara peserta didik dengan pemerintah daerah, sekaligus memperkuat sinergi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas. (r/ham)

Wamen Dikdasmen Pastikan Sekolah Rakyat Ditopang Guru Berkualitas

globalfmlombok.com
-
0
Wamen Dikdasmen Pastikan Sekolah Rakyat Ditopang Guru Berkualitas

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, memastikan program Sekolah Rakyat ditopang oleh tenaga pendidik berkualitas guna menjamin mutu pembelajaran bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Penegasan tersebut disampaikan saat kunjungan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama 18 Lombok Barat, Senin (13/4/2026). Menurutnya, Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menghadirkan kualitas pembelajaran yang optimal.

“Sekolah Rakyat hadir ditopang oleh guru-guru yang berkualitas agar anak-anak mendapat pembelajaran terbaik,” ujarnya.

Ia menambahkan, di bawah kepemimpinan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap program tersebut, termasuk melalui penyediaan guru berkualitas dan pembinaan berkelanjutan.

Pembinaan dilakukan melalui unit pelaksana teknis (UPT) di daerah, seperti Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, guna menjaga dan meningkatkan mutu pembelajaran secara konsisten.

Dalam kunjungan tersebut, Wamen Fajar juga memastikan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan optimal, termasuk keterlibatan UPT di bawah Kemendikdasmen maupun Kementerian Sosial yang turut mengelola Sekolah Rakyat.

Selain berdialog dengan guru, ia juga berbincang langsung dengan para siswa mengenai pengalaman belajar, cita-cita, serta pandangan mereka terhadap Sekolah Rakyat. Para siswa mengaku terbantu dengan adanya program tersebut karena memberikan akses pendidikan gratis dengan fasilitas yang memadai.

Suasana dialog berlangsung hangat ketika salah seorang siswa menyampaikan apresiasi kepada Prabowo Subianto atas hadirnya program Sekolah Rakyat. Mereka menilai program ini menjadi peluang untuk meraih masa depan yang lebih baik sekaligus memutus rantai kemiskinan.

Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 16 Lombok Barat, Irwandi, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menilai perhatian pemerintah menjadi motivasi bagi guru dan siswa untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran.

Dalam kesempatan itu, Wamen Fajar juga meninjau langsung asrama dan proses belajar siswa. Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat memiliki peran strategis dalam menjangkau anak-anak dari kelompok desil satu dan dua agar memperoleh layanan pendidikan yang layak dan bermutu.

“Anak-anak di Sekolah Rakyat ini mendapat kesempatan yang sangat baik dari negara. Karena itu, belajarlah sungguh-sungguh dan raih cita-cita setinggi mungkin,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Wamen Dikdasmen Pastikan Sekolah Rakyat Ditopang Guru Berkualitas “

Wagub NTB Buka Latsar CPNS, Tekankan Sikap Rendah Hati dan Ingat Perjuangan Orang Tua

globalfmlombok.com
-
0
Wagub NTB Buka Latsar CPNS, Tekankan Sikap Rendah Hati dan Ingat Perjuangan Orang Tua

Mataram (globalfmlombok.com) – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, membuka kegiatan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkup Pemprov NTB Angkatan VIII–X Tahun 2026 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah NTB, Senin (13/4/2026).

Kegiatan tersebut diikuti 114 peserta dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemprov NTB. Pelatihan dijadwalkan berlangsung selama delapan hari, mulai 13 hingga 18 April 2026.

Dalam arahannya, Wagub mengingatkan seluruh peserta untuk tetap rendah hati dan bersyukur atas capaian yang diraih. Ia menegaskan bahwa keberhasilan menjadi aparatur sipil negara tidak terlepas dari perjuangan dan doa orang tua serta keluarga.

“Kalian sudah menjadi bagian dari ASN Pemprov NTB. Pencapaian ini tidak lepas dari perjuangan dan doa orang tua, pasangan, serta keluarga. Status boleh berubah, tetapi sikap dan kepribadian harus tetap dijaga,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, meski berasal dari latar belakang yang beragam, seluruh ASN harus memiliki tujuan yang sama dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik.

“Saling mendukung antar sesama sangat penting dalam menjalankan tugas. Kita harus percaya setiap kebaikan akan membawa pada kesuksesan ke depan,” tambahnya.

Selain itu, Wagub mendorong peserta Latsar untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi. Proses pembelajaran, kata dia, tidak hanya berhenti pada pendidikan formal, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Teruslah belajar dan mengasah kemampuan. Ini menjadi fondasi penting dalam perjalanan karier sebagai abdi negara,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan, termasuk dalam menjaga penampilan dan penggunaan atribut ASN sebagai bagian dari identitas profesi.

“Jaga kedisiplinan, termasuk penggunaan seragam ASN. Itu adalah identitas yang harus dijaga dengan baik,” katanya.

Di akhir arahannya, Wagub menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh peserta serta mengajak untuk menjaga kebersamaan dan solidaritas.

“Jalin persaudaraan dan terus saling mendoakan. Sepuluh hingga dua puluh tahun ke depan, kalianlah yang akan menjadi pemimpin,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Buka Latsar CPNS Pemprov NTB, Wagub: Harus Rendah Hati dan Ingat Perjuangan Orang Tua “

Bupati Lotim Usulkan Data Desil untuk Tekan Penyalahgunaan Elpiji Bersubsidi

globalfmlombok.com
-
0
Bupati Lotim Usulkan Data Desil untuk Tekan Penyalahgunaan Elpiji Bersubsidi

Selong (globalfmlombok.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus berupaya mengurai persoalan distribusi elpiji bersubsidi yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Berbagai langkah dilakukan untuk menekan indikasi penyalahgunaan, termasuk usulan penggunaan data desil sebagai acuan distribusi.

Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, mengusulkan agar pemerintah pusat menggunakan standar desil berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyaluran elpiji 3 kilogram. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Pertamina Patra Niaga, agen, dan perwakilan pangkalan, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, penggunaan data desil menjadi solusi jangka panjang untuk memastikan distribusi subsidi benar-benar menyasar masyarakat yang berhak.

“Tabung gas ini sudah jelas diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Kita ingin distribusinya benar-benar tepat sasaran. Ini salah satu upaya untuk menyelesaikan distribusi yang tidak tepat,” tegasnya.

Bupati juga meminta agen tetap menyalurkan elpiji secara normal guna menjaga stabilitas pasokan. Selain itu, Pemkab akan memperkuat koordinasi dengan pihak Pertamina untuk memastikan distribusi berjalan lancar.

Ia mengingatkan agar agen tidak mengurangi jatah pangkalan dan tetap menyalurkan sesuai ketentuan. Kelangkaan yang terjadi sejak akhir Ramadan, menurutnya, juga dipicu kepanikan masyarakat yang membeli secara berlebihan, meskipun isu kekurangan pasokan dinilai tidak sepenuhnya benar.

Tim Satgas Elpiji yang telah dibentuk sebelumnya juga menemukan adanya penggunaan elpiji 3 kg tidak sesuai peruntukan, termasuk oleh pelaku usaha yang seharusnya menggunakan elpiji nonsubsidi.

Untuk mengatasi kondisi saat ini, Bupati berharap Pertamina dapat melakukan penambahan distribusi atau extra dropping guna meredam kepanikan di masyarakat. Langkah tersebut akan dibarengi pengawasan ketat oleh satgas.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, menyampaikan bahwa pihaknya bersama satgas telah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah lokasi serta menggelar operasi pasar.

Menurutnya, alokasi elpiji saat ini sudah melebihi penyaluran normal sehingga diharapkan kondisi segera stabil. Ia juga menegaskan bahwa isu tersendatnya pasokan tidak sepenuhnya benar.

Dari sisi distribusi, Sales Branch Manager Rayon 1 NTB Pertamina Patra Niaga, Tommy Wisnu Ramdan, menyebutkan bahwa penyaluran elpiji di Lombok Timur pada 1–14 April mencapai 40.556 tabung per hari, termasuk tambahan sekitar 5.000 hingga 6.000 tabung per hari.

Di lapangan, agen juga terus mengimbau masyarakat agar membeli sesuai kebutuhan. Namun, fenomena pembelian berlebih, termasuk membeli tabung sekaligus isi, masih terjadi.

Selain itu, ditemukan pula penggunaan elpiji subsidi oleh sektor usaha seperti kandang ayam dan dapur program tertentu, yang seharusnya tidak menggunakan gas bersubsidi.

Pemerintah daerah berharap dengan penguatan pengawasan dan penerapan skema berbasis data desil ke depan, distribusi elpiji subsidi dapat lebih tepat sasaran dan tidak lagi menimbulkan polemik di masyarakat. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Bupati Lotim Tekan Penyalahgunaan Elpiji Bersubsidi, Usulkan Penggunaan Data Desil “

1...106107108...390Halaman 107 dari 390