Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi NTB mendapatkan kuota magang sebanyak 2.000 orang ke Jepang pada 2026. Kuota tersebut merupakan hasil kerja sama antara Pemprov NTB dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Aidy Furqan, mengatakan bahwa kuota tersebut diprioritaskan bagi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK).

“Rekrutmennya yang tamatan SMK tapi dimulai dari kelas XII. Kelas XII yang sekaranglah misalnya. Kita mulai mana yang memang potensial dan siap itu yang kita kirim,” ujarnya usai bertemu Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Rabu (15/4/2026).

Ia menjelaskan, selain mendapatkan pelatihan, para peserta juga akan menjalani program magang sekaligus bekerja di Jepang. Pemprov NTB telah menyiapkan skema rekrutmen dengan menggandeng mitra di bawah koordinasi Kemendes PDTT.

“Skemanya adalah rekrutmen bersama mitra kerja di bawah koordinasi Kemendes, mulai dari kriteria hingga pemberangkatan. Targetnya 2.000 orang, apakah tercapai tahun ini atau hingga tahun depan,” katanya.

Dalam tahap persiapan, Pemprov NTB juga menjalin kemitraan untuk menghadirkan instruktur guna melatih calon peserta. Pelatihan akan melibatkan Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) NTB, khususnya dalam penguatan kemampuan bahasa Jepang sejak siswa masih duduk di bangku sekolah.

“Sehingga begitu tamat, anak-anak yang punya keinginan kuat ke Jepang kita rekrut sejak awal, bahkan sejak kelas X, XI, hingga XII,” ujarnya.

Aidy menyebutkan, jenis pekerjaan yang tersedia di Jepang cukup beragam, mulai dari sektor kesehatan, industri, distribusi seperti pengemudi, hingga bidang teknologi dan komputer.

“Macam-macam, ada di kesehatan, industri, distribusi seperti driver, hingga teknologi dan komputer,” katanya.

Dari sisi penghasilan, peserta magang berpotensi memperoleh uang saku dengan nominal cukup besar, tergantung pada kemampuan bahasa Jepang yang dimiliki.

“Kalau yang punya kemampuan bahasa level N2, itu sekitar 120 sampai 250 Yen atau setara Rp17 juta sampai Rp25 juta per bulan,” jelasnya.

Namun demikian, pihaknya belum dapat memastikan apakah proses rekrutmen akan dikenakan biaya. Pemprov NTB masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

Program pemagangan ini dinilai sebagai terobosan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas peluang kerja, sekaligus menjadi inovasi dalam skema beasiswa.

“Ini model inovasi beasiswa. Tidak sekadar kuliah, tetapi juga bekerja. Sudah dibiayai dan langsung produktif,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” NTB Dapat Jatah 2.000 Kuota Magang ke Jepang, Diperuntukkan bagi Lulusan SMK “

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mulai merancang fondasi pembangunan jangka menengah melalui Pra-Musrenbang RKPD 2027 dengan satu pesan kunci. Meninggalkan pola kerja lama yang sektoral menuju kolaborasi lintas wilayah yang solid.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP., yang akrab disapa Umi Dinda menegaskan bahwa tantangan pembangunan ke depan tidak lagi bisa dijawab dengan pendekatan parsial. Ia mendorong perubahan cara pandang seluruh pemangku kebijakan, dari kompetisi menjadi kolaborasi.

“Provinsi tidak bisa bekerja sendiri, begitu juga kabupaten/kota. Kita adalah satu kesatuan sistem. Jika tidak sinkron, maka program sebesar apa pun tidak akan berdampak maksimal,” tegasnya saat membuka Pra-Musrenbang di Hotel Lombok Raya Mataram, Selasa (14/4/2026).

Wagub NTB menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi terutama pada ketepatan eksekusi di lapangan.

“Target kita adalah menuntaskan kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen. Program seperti Desa Berdaya harus direplikasi secara masif dengan koordinasi kuat antara provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.

Umi Dinda secara terbuka menyoroti masih kuatnya ego sektoral dalam perencanaan pembangunan. Kondisi ini, menurutnya, kerap melahirkan tumpang tindih program hingga pemborosan anggaran.

Pra-Musrenbang 2026 dijadikan momentum untuk membongkar pola lama tersebut. Sinkronisasi antara dokumen perencanaan—mulai dari pusat hingga daerah—didorong menjadi fondasi utama agar arah pembangunan lebih terukur dan terarah.

“RPJP bukan sekadar dokumen, tapi kompas. Kalau tidak selaras dengan kondisi riil di lapangan, maka kita hanya berjalan tanpa arah,” ujarnya.

Tiga Agenda Penopang Pembangunan 2027

Dalam kerangka itu, Pemprov NTB menegaskan tiga agenda besar yang akan menjadi penopang pembangunan 2027.

Pertama, Ketahanan Pangan Berbasis Perlindungan Lahan Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, NTB dihadapkan pada tantangan serius berupa alih fungsi lahan dan minimnya regenerasi petani. Pemerintah mendorong penguatan infrastruktur pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan lahan produktif.

Kedua, Akselerasi Ekonomi Digital dan UMKM. Transformasi digital diposisikan sebagai pintu masuk untuk meningkatkan daya saing. UMKM didorong naik kelas melalui adopsi teknologi, bukan sekadar bertahan di pasar lokal, tetapi mampu menembus pasar global.

Yang ketiga, Peningkatan Kualitas SDM. Penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran menjadi prioritas berbasis data. Intervensi diarahkan lebih presisi agar dampaknya terasa langsung di masyarakat.

Pra-Musrenbang Tidak Sekadar Seremoni

Berbeda dari pola sebelumnya, Pra-Musrenbang kali ini tidak lagi sekadar seremoni. Umi Dinda menekankan pentingnya menjadikan forum ini sebagai ruang dialog yang jujur dan terbuka.

Ia meminta kepala daerah dan OPD untuk menyampaikan persoalan nyata tanpa dibungkus laporan normatif. “Saya tidak butuh laporan yang bagus di atas kertas. Saya ingin tahu apa yang macet di desa, apa yang tidak jalan di kabupaten. Dari situ kita cari solusi bersama,” tegasnya.

Pendekatan ini menandai pergeseran dari perencanaan administratif menuju perencanaan berbasis problem solving.

Di tengah keterbatasan fiskal dan dinamika ekonomi global, Pemprov NTB tetap memasang target ambisius: menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit secara merata.

Optimisme ini bukan tanpa dasar. Pemerintah meyakini bahwa dengan perencanaan yang presisi, dukungan data yang kuat, serta kolaborasi lintas sektor, target tersebut dapat dicapai secara bertahap. “Perencanaan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Ia harus hidup, bekerja, dan dirasakan masyarakat,”  ujarnya mengingatkan.

Pada bagian lain, Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menekankan pentingnya orkestrasi pembangunan berkelanjutan yang terarah dan terukur. Capaian indikator tahun 2025 menunjukkan hasil positif, seperti penurunan kemiskinan menjadi 11,38% serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Namun, sejumlah tantangan seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, hingga emisi GRK masih perlu diperkuat.

Ke depan, arah kebijakan pembangunan NTB 2027 difokuskan pada akselerasi pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan dan energi, Pengembangan ekosistem industri agromaritim, serta pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Melalui Pra-Musrenbang ini, diharapkan terbangun kesepakatan kuat antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun RKPD 2027 yang lebih berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB. (ham)