Beranda blog Halaman 104

Gubernur NTB Ajak Pers Bersinergi Tekan Kemiskinan dan Kebodohan

globalfmlombok.com
-
0
Gubernur NTB Ajak Pers Bersinergi Tekan Kemiskinan dan Kebodohan

Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan pentingnya peran media sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah, termasuk dalam upaya mengatasi kemiskinan dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menurutnya, sejak era penjajahan hingga saat ini, pers memiliki posisi krusial dalam membentuk kesadaran publik dan mendukung agenda pembangunan. Karena itu, pemerintah dan media dinilai memiliki musuh bersama yang harus dihadapi secara kolaboratif.

“Mari kita lawan musuh bersama ini. Mari kita bersama bersatu padu untuk melawan musuh bersama kita. Musuh bersamanya media dan pemerintah, yaitu kemiskinan, kebodohan,” ujarnya saat menghadiri kegiatan halalbihalal dan talkshow yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia NTB dalam rangka Hari Pers Nasional 2026 di Sekretariat PWI NTB, Mataram, Rabu (15/4/2026).

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, Sekda NTB Abul Chair, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup Pemprov NTB.

Iqbal juga menyoroti pentingnya pemilihan sudut pandang (angle) dalam pemberitaan. Menurut dia, cara media menyajikan informasi sangat berpengaruh terhadap upaya edukasi publik.

“Pemilihan angle yang diambil oleh teman-teman media itu sangat berpengaruh terhadap upaya kita mengedukasi publik,” katanya.

Ia mendorong media untuk terus menghadirkan perspektif yang tepat agar berbagai program dan kebijakan pemerintah dapat dipahami sebagai upaya bersama, bukan semata milik pemerintah.

“Kita perlu memberikan pandangan yang tepat kepada masyarakat, sehingga ikhtiar-ikhtiar kebaikan yang dilakukan ini menjadi milik bersama,” tegasnya.

Iqbal juga menyinggung dinamika pemberitaan terkait pengisian jabatan Sekda NTB dan pejabat lainnya yang berasal dari luar daerah. Ia menjelaskan, sistem rekrutmen saat ini mengacu pada manajemen talenta nasional yang telah diterapkan sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Dengan sistem tersebut, pejabat yang terpilih melalui seleksi terbuka diharapkan mampu membawa pengalaman dan perspektif baru bagi daerah.

Lebih lanjut, ia mengajak media untuk terus memaksimalkan perannya dalam mengedukasi masyarakat terhadap berbagai kebijakan publik.

“Tugas bersama kita adalah mengedukasi publik. Ini kewajiban yang sama antara pemerintah dan media,” ujarnya.

Pada bagian lain, Gubernur menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis sistem dan profesionalisme, bukan bergantung pada figur pemimpin semata.

“Sistem harus tetap berjalan siapapun pemimpinnya,” katanya.

Iqbal juga mengapresiasi keberadaan Sekretariat PWI NTB yang kini telah memiliki kantor, meskipun masih berstatus pinjam pakai. Ia berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai ruang diskusi produktif bagi insan pers.

Ia mengingatkan agar ruang tersebut digunakan untuk menghasilkan gagasan dan informasi berkualitas, serta menjunjung tinggi profesionalisme dan kode etik jurnalistik.

Menurutnya, kualitas pers sangat berpengaruh terhadap stabilitas daerah dan iklim investasi. Jika pemberitaan dipenuhi misinformasi dan tidak terverifikasi, maka hal itu berpotensi mengganggu pembangunan.

“Jika pers dipenuhi misinformasi dan berita tidak terverifikasi, maka iklim investasi akan terganggu dan pembangunan tidak berjalan optimal,” tandasnya. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Akui Peran Strategis Pers, Gubernur NTB Ajak Media Bersinergi Melawan Kemiskinan dan Kebodohan “

Kapolda NTB Launching Pusat Studi Kepolisian FHISIP Unram

globalfmlombok.com
-
0
Kapolda NTB Launching Pusat Studi Kepolisian FHISIP Unram

Mataram (globalfmlombok.com) – Kapolda NTB Irjen Pol. Edy Murbowo, S.I.K., M.Si., Rabu (15/4/2026) pagi, meresmikan Pusat Studi Kepolisian di Aula Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram (Unram). Program ini lahir dari kolaborasi antara Polda NTB dengan FHISIP Unram.

Kegiatan dimulai sekitar pukul 09.30 Wita, dihadiri jajaran akademisi serta perwakilan Polda NTB. Suasana kampus terasa semarak, dengan semangat kolaborasi antara dunia pendidikan dan kepolisian.

Rektor Universitas Mataram (Unram) Prof. Dr. Sukardi, M.Pd., menyambut positif kerja sama tersebut. Ia menilai kolaborasi tersebut membuka ruang kajian kepolisian dari sudut pandang sosial dan politik.

“Kami menyambut baik kerja sama ini, dan siap mengembangkan studi kepolisian dalam perspektif ilmu sosial dan politik,” ungkap Prof. Sukardi.

Ia juga menegaskan sinergi tersebut memberi ruang bagi kampus, untuk berkontribusi dalam mencari solusi atas berbagai persoalan di masyarakat.

“Kepolisian Daerah NTB melibatkan Unram untuk kajian akademik, baik sosial maupun politik, guna menggali dan mencari solusi,” katanya.

Sementara Kapolda NTB Irjen Pol. Edy Murbowo dalam sambutannya, menekankan pentingnya kolaborasi dengan dunia akademik dalam menghadapi dinamika sosial.

“Kami datang ke Unram untuk belajar dan bekerja sama, dalam menyikapi persoalan sosial dan politik,” ujar Kapolda.

Ia juga menyoroti pendekatan pencegahan dalam penanganan kejahatan sebagai langkah utama.  “Pencegahan kejahatan harus dikedepankan, penegakan hukum jadi langkah terakhir,” tegasnya.

Kapolda menambahkan, kolaborasi itu diharapkan mampu mendorong perubahan pola pikir masyarakat terkait kesadaran hukum.

“Kolaborasi ini untuk mendorong perubahan paradigma, agar masyarakat semakin taat hukum,” ujar Irjen Pol. Edy Murbowo.

Peluncuran Pusat Studi Kepolisian Unram itu menjadi langkah baru, dalam memperkuat sinergi antara kepolisian dan dunia akademik di NTB, khususnya dalam menghadirkan solusi berbasis riset, terhadap berbagai tantangan sosial. (r/ham)

Pegawai SPPG Berpeluang Diangkat sebagai PPPK

globalfmlombok.com
-
0
Pegawai SPPG Berpeluang Diangkat sebagai PPPK

Mataram (globalfmlombok.com) – Kepastian status kepegawaian tenaga yang bekerja di bawah Badan Gizi Nasional (BGN), khususnya di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), masih dalam proses peninjauan pemerintah.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Panggaribuan, menegaskan bahwa tenaga seperti kepala SPPG, ahli gizi, hingga akuntan memang memiliki peluang untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, proses tersebut tidak berlangsung secara otomatis.

“Yang bekerja di bawah BGN, seperti kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan, itu ketika diangkat menjadi PPPK, ya menjadi pegawai PPPK. Tapi tidak otomatis, karena masih ada yang dalam masa reviu,” ujarnya usai kegiatan bersama Bank Syariah Indonesia di Mataram, Rabu (15/4/2026).

Ia menegaskan bahwa mekanisme pengangkatan PPPK tetap harus mengikuti prosedur dan evaluasi yang berlaku. Dengan demikian, tidak semua tenaga yang saat ini bekerja langsung mendapatkan status PPPK dalam waktu singkat.

Menurutnya, PPPK merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bersifat nonkarier tetap, sehingga memerlukan proses seleksi dan pertimbangan matang dari pemerintah.

Tigor juga meluruskan anggapan di lapangan yang menyebut pegawai SPPG dapat langsung diangkat menjadi PPPK tanpa tahapan tertentu. Ia memastikan pemerintah masih melakukan peninjauan untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi serta kualitas sumber daya manusia.

“Tidak otomatis, karena masih ada proses reviu. Kita lihat lagi sesuai kebutuhan dan mekanisme yang ada,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, para tenaga SPPG diharapkan tetap menunggu hasil evaluasi resmi dari pemerintah terkait status kepegawaian mereka ke depan.

Di sisi lain, wacana pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK memunculkan keberatan dari sejumlah PPPK paruh waktu. Mereka menilai masa pengabdian pegawai SPPG relatif lebih singkat dibanding tenaga honorer yang telah lama mengabdi.

“Kami sudah belasan tahun mengabdi sebagai tenaga honorer. Itu pun diangkat sebagai PPPK paruh waktu dengan gaji yang hanya Rp250 ribu sebulan. Kami minta pemerintah meninjau kembali rencana pengangkatan pegawai SPPG jadi PPPK,” ujar Icha, salah satu PPPK paruh waktu yang bertugas di salah satu SMP di Lombok Barat. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pegawai SPPG Berpeluang Jadi PPPK “

Wali Kota Mataram Soroti Keterlambatan Pengisian Jabatan Kepala Sekolah

globalfmlombok.com
-
0
Wali Kota Mataram Soroti Keterlambatan Pengisian Jabatan Kepala Sekolah

Mataram (globalfmlombok.com) – Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, memberi atensi serius terhadap molornya pengisian jabatan kepala sekolah (kepsek) di Kota Mataram. Pengisian yang semula dijadwalkan pada awal 2026 hingga kini belum juga terealisasi.

Mohan menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram pada prinsipnya telah siap melaksanakan pengisian jabatan tersebut. Namun, hingga saat ini pihaknya masih menunggu aturan teknis dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan.

“Kita nunggu aturan dulu, aturan dari pusat. Kita sebenarnya sudah siap (mengisi kepsek),” ujarnya usai menghadiri kegiatan halalbihalal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB di Sekretariat PWI NTB, Rabu (15/4/2026).

Ia meminta masyarakat untuk bersabar sembari menunggu kejelasan regulasi tersebut. Menurut dia, saat ini pemerintah pusat masih melakukan penyesuaian terhadap aturan teknis pengisian jabatan kepala sekolah.

“Tunggu saja. Supaya kita tidak melanggar aturan. Saat ini masih ada penyesuaian. Tapi kalau untuk komposisinya sudah kita dapatkan semua,” kata Mohan.

Mohan tidak menampik bahwa saat ini masih banyak sekolah di Mataram yang belum memiliki kepala sekolah definitif. Kondisi ini memunculkan desakan dari berbagai pihak agar Pemkot segera melantik kepsek yang telah dinyatakan lolos seleksi.

“Memang ada desakan supaya disegerakan. Tapi sekali lagi, kita harus taat aturan, supaya tidak ada keliru nanti,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mohan mengaku belum dapat memastikan waktu pelaksanaan pengisian jabatan tersebut. Hal ini juga dipengaruhi oleh rencana keberangkatan Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Mataram untuk menunaikan ibadah haji dalam waktu dekat.

“Saya tunggu mereka balik dulu,” ujarnya.

Meski demikian, ia memastikan tetap memberi perhatian serius terhadap persoalan ini. Keberadaan kepala sekolah definitif dinilai sangat penting, terutama menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026.

“Saya atensi itu,” ucapnya.

Sebagai informasi, terdapat 51 jabatan kepala sekolah yang akan diisi di Kota Mataram. Rinciannya, tiga kepala sekolah merupakan hasil seleksi bakal calon kepala sekolah (BCKS) melalui Kementerian dengan pembiayaan APBN, sedangkan 48 lainnya merupakan hasil seleksi yang dibiayai melalui APBD. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Wali Kota Mataram Atensi Pengisian Kepsek yang Molor “

PKB NTB Siap Gelar Muscab Serentak 16 April Besok, Bidik Kemenangan di Pemilu 2029

globalfmlombok.com
-
0
PKB NTB Siap Gelar Muscab Serentak 16 April Besok, Bidik Kemenangan di Pemilu 2029

Mataram (globalfmlombok.com)-

Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Nusa Tenggara Barat (PKB NTB) Lalu Hadrian Irfani menyampaikan bahwa PKB akan menggelar kegiatan musyawarah cabang (Muscab) serentak di seluruh wilayah NTB pada tanggal 16 April 2026.

Ia menjelaskan bahwa Muscab merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat cabang, yakni kabupaten/kota, yang bertujuan menentukan struktur kepengurusan terbaik guna memenangkan PKB di seluruh NTB.

“Masyarakat Nusa Tenggara Barat dimanapun berada. Insyaallah pada tanggal 16 April 2026 Partai Kebangkitan Bangsa akan melaksanakan musyawarah cabang serentak se-Nusa Tenggara Barat,,” ujar Lalu Hadrian.

Menurut pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini konsep Muscab kali ini difokuskan pada tiga hal utama, yakni konsolidasi organisasi, persiapan struktur kepengurusan yang tangguh, serta persiapan program-program kerja.

Konsolidasi, mempersiapkan struktur kepengurusan yang tangguh, dan mempersiapkan program-program kerja menjadi konsep utama dalam Muscab yang digelar esok hari,” kata Lalu Hadrian.

Ia menegaskan bahwa program kerja yang disusun nantinya akan menjadi acuan dalam upaya pemenangan PKB pada Pemilu 2029.

“Sehingga program-program kerja tersebut menjadi acuan pemenangan pada Pemilu 2029 yang akan datang,” lanjutnya.

Lebih jauh, Lalu Hadrian menyebut Muscab sebagai wadah strategis untuk memperkuat soliditas kader dan menyatukan semangat perjuangan partai.

Muscab menjadi wadah konsolidasi kader, wadah untuk ikhtiar bersama, serta wadah menyatukan tekad dan semangat dalam rangka menjemput kemenangan pada Pileg 2029 yang akan datang,” tuturnya.

PKB menargetkan kemenangan di seluruh kabupaten/kota di NTB. Untuk itu, Muscab akan dihadiri dan dipimpin langsung oleh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

“Target PKB adalah menang di seluruh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat. Muscab akan dihadiri dan dipimpin oleh para pengurus DPP,” tegas Lalu Hadrian.

Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini pengurus DPP telah berada di seluruh kabupaten/kota di NTB untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Muscab serentak.

Alhamdulillah, hari ini telah hadir pengurus DPP yang sudah berada di seluruh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat,” ungkapnya.

Lalu Hadrian pun mengajak seluruh kader dan pengurus PKB di berbagai tingkatan untuk menyukseskan agenda tersebut.

“Oleh sebab itu, saya berharap kepada seluruh kader PKB, seluruh jajaran pengurus dari semua tingkatan ranting, anak cabang, cabang, bahkan hingga tingkat DPW untuk mensukseskan Muscab serentak ini,” tegasnya.

Ia optimistis, melalui Muscab serentak ini, PKB dapat menunjukkan kesiapan dan kekuatan dalam menghadapi Pemilu 2029.

“Insyaallah, dengan Muscab serentak ini, PKB menunjukkan bahwa pada tahun 2029 PKB akan memenangkan pemilu di Nusa Tenggara Barat,” kata Lalu Hadrian menambahkan

MGPA Kirim Dua Pebalap Wakili Indonesia di Ajang ARRC 2026

globalfmlombok.com
-
0
MGPA Kirim Dua Pebalap Wakili Indonesia di Ajang ARRC 2026

Praya (globalfmlombok.com) – Meski tidak lagi menjadi tuan rumah ajang Asia Road Race Championship (ARRC) mulai 2026, Mandalika Grand Prix Association (MGPA) tetap ambil bagian dalam kejuaraan balap bergengsi tersebut dengan mengirim dua wakilnya ke jajaran ofisial internasional.

Direktur Utama MGPA, Priandhi Satria, menyampaikan bahwa dua perwakilan tersebut adalah Eddy Saputra dan Awallutfi Andhika Putra. Keduanya dipercaya mengemban peran penting dalam penyelenggaraan ARRC 2026.

Eddy Saputra ditunjuk oleh Federasi Sepeda Motor Internasional (FIM) sebagai Race Director permanen, sementara Awallutfi Andhika Putra dipercaya sebagai International Jury Member.

“Keduanya sudah mulai bertugas di ARRC seri Malaysia,” ujar Priandhi, Selasa (14/4/2026).

Penunjukan tersebut dinilai tidak sekadar pencapaian individu, tetapi juga menjadi pengakuan atas kualitas sumber daya manusia Indonesia di level internasional, khususnya dalam pengelolaan balap motor.

Sebagai Race Director, Eddy Saputra memegang kendali utama jalannya perlombaan dari ruang race control. Ia bertanggung jawab menentukan berbagai keputusan krusial, mulai dari memulai, menghentikan, hingga melanjutkan balapan, termasuk pemberian sanksi kepada peserta.

Peran tersebut menuntut ketegasan, ketelitian, serta kemampuan mengambil keputusan cepat dalam situasi dinamis di lintasan. Selain itu, Race Director juga harus berkoordinasi dengan berbagai perangkat balap seperti marshal, steward, hingga Clerk of the Course.

“Eddy Saputra merupakan pemegang Super Licence FIM dan dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin balapan di level Asia,” kata Priandhi.

Sementara itu, Awallutfi Andhika Putra sebagai International Jury Member memiliki tanggung jawab dalam aspek yudisial balapan. Ia berperan sebagai pengawas sekaligus pengambil keputusan tertinggi dalam hal yang berkaitan dengan regulasi dan sengketa di lintasan.

Penunjukan Awallutfi juga sejalan dengan kebijakan FIM yang mendorong kehadiran figur muda dalam struktur jury, guna menghadirkan perspektif baru dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme.

Priandhi menegaskan, kepercayaan yang diberikan kepada kedua wakil MGPA tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu menghadirkan tenaga profesional yang kompeten dan berintegritas dalam menjaga standar balap internasional.

“Ini bukan hanya soal jabatan, tetapi juga tentang kepercayaan dan profesionalisme. Indonesia mampu berkontribusi dalam menjaga kualitas balap sesuai regulasi FIM,” pungkasnya. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” MGPA Kirim Dua Wakilnya di Ajang ARRC 2026 “

Menata Ulang Arah Pembangunan, NTB Kejar Target Satu Digit Kemiskinan

globalfmlombok.com
-
0
Menata Ulang Arah Pembangunan, NTB Kejar Target Satu Digit Kemiskinan

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mulai merancang fondasi pembangunan jangka menengah melalui Pra-Musrenbang RKPD 2027 dengan satu pesan kunci. Meninggalkan pola kerja lama yang sektoral menuju kolaborasi lintas wilayah yang solid.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP., yang akrab disapa Umi Dinda menegaskan bahwa tantangan pembangunan ke depan tidak lagi bisa dijawab dengan pendekatan parsial. Ia mendorong perubahan cara pandang seluruh pemangku kebijakan, dari kompetisi menjadi kolaborasi.

“Provinsi tidak bisa bekerja sendiri, begitu juga kabupaten/kota. Kita adalah satu kesatuan sistem. Jika tidak sinkron, maka program sebesar apa pun tidak akan berdampak maksimal,” tegasnya saat membuka Pra-Musrenbang di Hotel Lombok Raya Mataram, Selasa (14/4/2026).

Wagub NTB menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi terutama pada ketepatan eksekusi di lapangan.

“Target kita adalah menuntaskan kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen. Program seperti Desa Berdaya harus direplikasi secara masif dengan koordinasi kuat antara provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya.

Umi Dinda secara terbuka menyoroti masih kuatnya ego sektoral dalam perencanaan pembangunan. Kondisi ini, menurutnya, kerap melahirkan tumpang tindih program hingga pemborosan anggaran.

Pra-Musrenbang 2026 dijadikan momentum untuk membongkar pola lama tersebut. Sinkronisasi antara dokumen perencanaan—mulai dari pusat hingga daerah—didorong menjadi fondasi utama agar arah pembangunan lebih terukur dan terarah.

“RPJP bukan sekadar dokumen, tapi kompas. Kalau tidak selaras dengan kondisi riil di lapangan, maka kita hanya berjalan tanpa arah,” ujarnya.

Tiga Agenda Penopang Pembangunan 2027

Dalam kerangka itu, Pemprov NTB menegaskan tiga agenda besar yang akan menjadi penopang pembangunan 2027.

Pertama, Ketahanan Pangan Berbasis Perlindungan Lahan Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, NTB dihadapkan pada tantangan serius berupa alih fungsi lahan dan minimnya regenerasi petani. Pemerintah mendorong penguatan infrastruktur pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan lahan produktif.

Kedua, Akselerasi Ekonomi Digital dan UMKM. Transformasi digital diposisikan sebagai pintu masuk untuk meningkatkan daya saing. UMKM didorong naik kelas melalui adopsi teknologi, bukan sekadar bertahan di pasar lokal, tetapi mampu menembus pasar global.

Yang ketiga, Peningkatan Kualitas SDM. Penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran menjadi prioritas berbasis data. Intervensi diarahkan lebih presisi agar dampaknya terasa langsung di masyarakat.

Pra-Musrenbang Tidak Sekadar Seremoni

Berbeda dari pola sebelumnya, Pra-Musrenbang kali ini tidak lagi sekadar seremoni. Umi Dinda menekankan pentingnya menjadikan forum ini sebagai ruang dialog yang jujur dan terbuka.

Ia meminta kepala daerah dan OPD untuk menyampaikan persoalan nyata tanpa dibungkus laporan normatif. “Saya tidak butuh laporan yang bagus di atas kertas. Saya ingin tahu apa yang macet di desa, apa yang tidak jalan di kabupaten. Dari situ kita cari solusi bersama,” tegasnya.

Pendekatan ini menandai pergeseran dari perencanaan administratif menuju perencanaan berbasis problem solving.

Di tengah keterbatasan fiskal dan dinamika ekonomi global, Pemprov NTB tetap memasang target ambisius: menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit secara merata.

Optimisme ini bukan tanpa dasar. Pemerintah meyakini bahwa dengan perencanaan yang presisi, dukungan data yang kuat, serta kolaborasi lintas sektor, target tersebut dapat dicapai secara bertahap. “Perencanaan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Ia harus hidup, bekerja, dan dirasakan masyarakat,”  ujarnya mengingatkan.

Pada bagian lain, Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menekankan pentingnya orkestrasi pembangunan berkelanjutan yang terarah dan terukur. Capaian indikator tahun 2025 menunjukkan hasil positif, seperti penurunan kemiskinan menjadi 11,38% serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Namun, sejumlah tantangan seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, hingga emisi GRK masih perlu diperkuat.

Ke depan, arah kebijakan pembangunan NTB 2027 difokuskan pada akselerasi pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan dan energi, Pengembangan ekosistem industri agromaritim, serta pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Melalui Pra-Musrenbang ini, diharapkan terbangun kesepakatan kuat antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun RKPD 2027 yang lebih berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB. (ham)

Dana Revitalisasi Sekolah di NTB Capai Rp1 Triliun

globalfmlombok.com
-
0
Dana Revitalisasi Sekolah di NTB Capai Rp1 Triliun

Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah pusat memastikan peningkatan signifikan program revitalisasi sekolah di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2026. Nilai anggaran yang digelontorkan diproyeksikan meningkat hingga tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya dan berpotensi menembus Rp1 triliun.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menyampaikan bahwa pada 2025 NTB hanya memperoleh alokasi sekitar Rp452,99 miliar. Namun pada tahun ini, nilainya meningkat drastis.

“Nah, tahun ini jumlahnya tiga kali lipat, jadi mungkin akan mencapai hampir satu triliun lebih,” ujar Fajar usai kunjungan kerja ke SMAK Kesuma Mataram, Selasa (14/4/2026).

Selain anggaran, jumlah sekolah penerima manfaat program Revitalisasi Sekolah yang merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) juga meningkat signifikan. Jika sebelumnya jumlahnya lebih terbatas, tahun ini diperkirakan mencapai sekitar 1.600 sekolah atau naik tiga kali lipat.

Fajar mengungkapkan, peningkatan tersebut telah dibahas bersama Gubernur NTB dalam pertemuan sebelumnya. Pemerintah daerah berharap agar dukungan revitalisasi terus bertambah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

Dalam kunjungannya ke SMAK Kesuma Mataram, Fajar meninjau langsung hasil pelaksanaan revitalisasi. Ia menilai kondisi ruang belajar menjadi lebih nyaman dan berdampak positif terhadap antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran.

“Tadi saya melihat suasana kelas lebih baik dan anak-anak lebih semangat belajar,” katanya.

Ia menjelaskan, tujuan utama program revitalisasi adalah memastikan seluruh siswa di Indonesia dapat belajar dengan nyaman dan fokus. Selain perbaikan fisik bangunan, pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi pembelajaran seperti papan digital interaktif atau smart board.

Lebih lanjut, Fajar menyampaikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,4 triliun untuk revitalisasi sekolah secara nasional pada 2026. Dana tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 11.000 sekolah, dengan total sasaran hingga 71.000 sekolah secara bertahap.

Prioritas program ini mencakup sekolah rusak, wilayah terdampak bencana, serta daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Selain itu, bantuan perangkat pembelajaran digital seperti interactive flat panel (IFP) juga akan ditingkatkan. Dalam satu sekolah, jumlah perangkat dapat ditambah hingga maksimal tiga unit, menyesuaikan kebutuhan rombongan belajar.

Fajar menegaskan, peningkatan anggaran dan fasilitas ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memajukan pendidikan nasional, meskipun di tengah tantangan ekonomi global.

Sementara itu, Kepala SMAK Kesuma Mataram, Lerisda Sitohang, mengaku bangga atas kunjungan Wamen Dikdasmen ke sekolahnya. Ia menyebut kunjungan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh civitas sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan.

“Kami sangat bangga dan bersyukur mendapat kunjungan ini. Ini menjadi semangat bagi kami untuk terus berkembang,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam kunjungan tersebut Wamen juga meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penggunaan smartboard, serta hasil revitalisasi yang telah rampung pada tahun sebelumnya. (*)

 

 

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Dana Revitalisasi Sekolah di NTB Rp1 Triliun “

Tiga Jaksa Terduga Pemeras Camat Pajo Terancam Sanksi Berat

globalfmlombok.com
-
0
Tiga Jaksa Terduga Pemeras Camat Pajo Terancam Sanksi Berat

Mataram (globalfmlombok.com) – Kasus dugaan pemerasan terhadap Camat Pajo, Imran, oleh tiga oknum jaksa hingga Rp30 juta mendapat perhatian serius Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB).

Asisten Pengawasan Kejati NTB, I Wayan Eka Widdyara, Selasa (14/4/2026), menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir pelanggaran yang dilakukan aparat penegak hukum. Jika terbukti adanya pemerasan dengan memanfaatkan kewenangan, para oknum jaksa tersebut terancam sanksi sedang hingga berat.

“Itu kalau mereka betul berbuat hal dengan memanfaatkan kewenangannya,” ujar Eka.

Ia menjelaskan, Bidang Pengawasan Kejati NTB telah lebih dulu melakukan penelaahan atas informasi yang beredar, baik dari media sosial maupun laporan informasi khusus (lapidsus) yang diterima dari intelijen.

Setelah data awal dikumpulkan, Kejati NTB kemudian mengajukan permintaan klarifikasi kepada pihak terkait. Proses klarifikasi tersebut bertujuan menghimpun keterangan sebagai bahan awal pembuktian.

“Permintaan klarifikasi dalam waktu tujuh hari dan bisa diperpanjang sekali menjadi 14 hari,” katanya.

Eka menambahkan, apabila bukti awal dinilai cukup, penanganan perkara akan ditingkatkan ke tahap inspeksi kasus atau pemeriksaan mendalam. Tahapan ini akan menjadi penentu dalam memastikan ada atau tidaknya pelanggaran.

Jika terbukti, sanksi terberat yang dapat dijatuhkan adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

“Kita tidak bisa menghukum orang tanpa pembuktian. Kalau tertangkap tangan, tentu berbeda,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kejati NTB, Wahyudi, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta klarifikasi terhadap tiga oknum jaksa tersebut. Permintaan dilakukan melalui pertemuan daring karena ketiganya saat ini telah bertugas di luar wilayah NTB.

Dalam pengakuannya, Imran menyebut tiga jaksa yang diduga terlibat masing-masing berinisial J, K, dan IS. Ketiganya merupakan pejabat di Kejaksaan Negeri Dompu saat peristiwa tersebut terjadi.

Imran mengaku dimintai uang hingga Rp30 juta dengan janji dapat meringankan hukuman dalam perkara penganiayaan yang menjeratnya. Namun, ia hanya mampu menyerahkan Rp20 juta secara langsung di kantor Kejari Dompu.

Meski telah menempuh upaya damai dengan korban, proses hukum terhadap dirinya tetap berlanjut hingga ia menjalani penahanan. Ia pun merasa telah menjadi korban penipuan sekaligus pemerasan oleh oknum aparat penegak hukum. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Tiga Jaksa Terduga Pemeras Camat Pajo Terancam Hukuman Berat “

Jembatan Darurat di Sekotong Timur Putus, Akses Warga Kembali Terputus

globalfmlombok.com
-
0
Jembatan Darurat di Sekotong Timur Putus, Akses Warga Kembali Terputus

Giri Menang (globalfmlombok.com) – Jembatan darurat di Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Lombok Barat (Lobar) kembali putus, menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu. Hingga kini, penanganan permanen dari pemerintah daerah belum terealisasi.

Kepala Desa Sekotong Timur, Marwan Hakim, mengatakan jembatan darurat tersebut putus sekitar lima hingga enam hari lalu. Kondisi ini dinilai membahayakan keselamatan warga, terutama anak-anak sekolah.

“Lima enam hari lalu putus lagi. Kami gotong royong memasang tiga batang pohon kelapa agar bisa dilalui, khususnya untuk anak sekolah,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Ia menjelaskan, kondisi jembatan yang tidak layak membuat anak-anak takut untuk menyeberang. Bahkan, sebagian orang tua melarang anaknya bersekolah demi menghindari risiko kecelakaan.

“Karena berisiko, sementara ini hanya bisa dilalui dengan batang kelapa yang kami pasang,” imbuhnya.

Pemerintah desa telah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan meminta Dinas Pekerjaan Umum segera merealisasikan pembangunan jembatan permanen. Berdasarkan informasi yang diterima, proyek tersebut masih dalam tahap persiapan administrasi lelang dan direncanakan mulai dikerjakan pada April ini.

Marwan menegaskan, pihaknya akan menemui Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, untuk memastikan komitmen pembangunan tersebut. Ia khawatir keterlambatan penanganan dapat memicu jatuhnya korban.

Selain pelajar, para guru yang mengajar di wilayah Mareje juga terdampak. Mereka terpaksa berjalan kaki, bahkan ada yang nekat melintasi jembatan dengan kendaraan meski dalam kondisi berbahaya.

“Terpaksa dilalui karena itu satu-satunya akses terdekat,” katanya.

Tak hanya itu, distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut terhambat. Orang tua harus mengambil paket makanan ke seberang jembatan, sehingga dikhawatirkan kualitas makanan menurun akibat keterlambatan distribusi.

Pemerintah daerah berencana menangani pembangunan jembatan bersamaan dengan perbaikan akses jalan menuju wilayah tersebut. Pembangunan jembatan direncanakan menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT), sementara perbaikan jalan dianggarkan melalui APBD murni tahun 2026.

Warga berharap pembangunan jembatan permanen dapat segera direalisasikan agar aktivitas masyarakat kembali normal dan aman. (*)

Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jembatan Darurat di Sekotong Timur Putus “

1...103104105...388Halaman 104 dari 388