Mataram (globalfmlombok.com)-
Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar kajian evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di daerah ini. Langkah ini dilakukan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data guna meningkatkan efektivitas program, memastikan ketercukupan gizi anak, sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.
Evaluasi tersebut dipaparkan dalam Seminar Hasil Kajian yang berlangsung di Ruang Rapat BRIDA Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (13/10/2026).
Koordinator Tim Peneliti BRIDA NTB dalam paparan risetnya menyampaikan bahwa secara umum Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak langsung bagi para siswa, salah satunya menekan angka pengeluaran uang jajan harian keluarga. Kendati demikian, tim peneliti mencatat sejumlah aspek teknis di lapangan yang masih memerlukan perbaikan mendasar.
Beberapa poin evaluasi tersebut meliputi ketepatan waktu distribusi makanan ke sekolah, variasi menu dan cita rasa, kesesuaian porsi dengan kebutuhan gizi anak, hingga pengukuran efek program terhadap daya fokus dan kegiatan belajar siswa. Di samping itu, penelitian menggarisbawahi pentingnya memperkuat keterlibatan pelaku usaha serta penyerapan komoditas pertanian lokal.
Kepala BRIDA Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi menyatakan, indikator keberhasilan program MBG tidak boleh berhenti pada terpenuhinya kebutuhan gizi siswa di sekolah semata.
“Keberhasilan program ini juga diukur dari sejauh mana kontribusinya terhadap perlindungan anak, ketahanan rumah tangga, dan perekonomian daerah,” ujar Gede Putu Aryadi.
Menurut dia, Nusa Tenggara Barat memiliki basis potensi yang kuat di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Oleh karena itu, evaluasi berbasis data riset sangat krusial untuk mengukur sejauh mana komoditas pangan lokal telah terserap dalam ekosistem rantai pasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Integrasi Data dan Pengawasan
Seminar tersebut juga membedah urgensi penguatan tata kelola, pengawasan mutu, serta jaminan keamanan pangan (food safety) secara berkala di setiap unit SPPG.
Perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB yang hadir dalam forum tersebut menekankan pentingnya integrasi data. Pemetaan kebutuhan bahan pangan di tingkat SPPG harus diselaraskan dengan kapasitas produksi petani, peternak, dan pemasok lokal. Bappeda mendorong agar hasil riset BRIDA ini segera ditindaklanjuti menjadi draf policy brief sebagai rujukan teknis bagi pengambil keputusan.
Sementara itu, akademisi dari Universitas 45 Mataram memberikan catatan metodologis terkait pentingnya perluasan keterwakilan sampel penelitian. Kajian lanjutan disarankan untuk memetakan perbedaan karakteristik wilayah perkotaan dan perdesaan, serta merumuskan berbagai alternatif model pengelolaan tanpa mengabaikan standar kesehatan nasional.
Melalui seminar evaluasi ini, BRIDA NTB menargetkan penyusunan rekomendasi kebijakan yang terukur bagi Gubernur NTB beserta jajaran perangkat daerah terkait. Koordinasi lintas sektor dan dukungan data yang akurat diharapkan mampu menjadikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di NTB lebih tepat sasaran, berkesinambungan, serta berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.(ris)
