Giri Menang (globalfmlombok.com) – Program penanganan rehabilitasi sosial korban kekerasan bagi anak, perempuan, hingga korban penyalahgunaan narkoba di Lombok Barat (Lobar) menjadi perhatian serius kalangan DPRD Lobar. Sebab, selama ini Lobar belum memiliki pusat rehabilitasi sosial tersebut.
Dukungan itu ditunjukkan DPRD Lobar dengan menerima usulan penambahan anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Lobar untuk fasilitas dan sarana pemulihan mental kelompok rentan tersebut. Anggaran sekitar Rp600 juta disetujui di APBD Perubahan untuk penambahan itu.
Ketua DPRD Lobar, Lalu Ivan Indaryadi, mengaku penambahan anggaran Dinsos untuk rehabilitasi sosial itu sudah dibahas pihaknya dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) dan Pimpinan Komisi DPRD Lobar, Kamis (17/9).
“Tadi ada beberapa pimpinan komisi menyampaikan bahwa beberapa OPD membutuhkan anggaran. Terutama yang ada di Dinsos, anggaran terkait rehabilitasi sosial,” terang Ivan yang didampingi Ketua Komisi IV, Muhali dan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Dr. Syamsuriansyah kepada awak media.
Politisi Golkar yang akrab disapa Mamiq Bajang Sekotong (MBS) itu memastikan komitmen DPRD mendukung segala program pemda yang langsung menyentuh kepada masyarakat.“Intinya nanti kita akan memperjuangkan. Selama itu kepentingan untuk masyarakat,” tegasnya.
Usulan penambahan anggaran Dinsos untuk rehabilitasi itu mencapai sekitar Rp638 juta.
Pihaknya menilai besaran anggaran itu akan bisa direalisasikan, terlebih masih ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) daerah mencapai ratusan miliar. “Insyaallah bisa (menggunakan SiLPA). Intinya kepentingan untuk masyarakat kita selalu utamakan,” ucap Ketua DPD II Golkar tersebut.
Selama ini penanganan rehabilitasi sosial para korban kekerasan kelompok rentan itu hanya mengandalkan bantuan. Bahkan petugas sosial terkendala operasional atau kendaraan untuk menjemput korban kekerasan. Terkait itu, ketua dewan pun tak memungkirinya.
Dikatakan, Lobar masih minim menganggarkan kebutuhan rehabilitasi sosial itu. Sehingga pihaknya berkomitmen untuk memperhatikan kebutuhan itu demi masyarakat. “Makanya nanti kita akan melakukan pembahasan internal Banggar dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), kita selalu memperjuangkan untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat kita yang ada di daerah kabupaten,” ucapnya.
Proses pembahasan APBD Perubahan terus dikebut eksekutif dan legislatif. Lembaga pemerintahan daerah itu ingin memastikan semua program untuk rakyat bisa terealisasi. MBS mengaku pekan ini pembahasan internal Banggar dan TAPD akan dilangsungkan. Pihaknya mengapresiasi seluruh kepala OPD yang tidak berwakil dalam pembahasan Rancangan APBD Perubahan itu, hingga proses berjalan lancar.
“Minggu ini selesai ya. Mohon doanya teman-teman juga supaya ini lancar dan insyaallah minggu depan pengesahan,” pungkasnya. (her)
