Giri Menang (globalfmlombok.com) – Puluhan massa aksi yang terdiri dari perwakilan warga dan para petani di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mendatangi Kantor Bupati dan DPRD, Rabu (18/11/2026). Dalam aksi ini, warga menyuarakan penolakan keras terhadap penggunaan akses jalan umum dan pemindahan saluran irigasi oleh pihak pengembang perumahan yang berlokasi di samping kantor Camat Labuapi.
Mereka menuntut Pemkab serius menyelesaikan polemik yang telah berlangsung selama kurang lebih setahun ini. Massa yang didampingi oleh aktivis dari Sasaka Nusantara melakukan orasi di depan kantor DPRD Lobar. Mereka menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemkab Lobar dan DPRD Lobar. Dalam orasinya massa mendesak DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar segera turun tangan guna melindungi hak warga serta lahan pertanian yang terancam.
Warga menilai jalan yang digunakan untuk akses proyek perumahan tersebut merupakan fasilitas umum milik masyarakat, bukan untuk kepentingan komersial pengembang. Selain akses jalan, perubahan serta pemindahan jalur irigasi di sekitar lokasi proyek dikhawatirkan memutus sumber pengairan sawah petani.
Perwakilan warga, Asy’ari menyampaikan 13 tuntutan warga. Pertama, warga menolak penggunaan akses jalan warga oleh developer untuk dijadikan akses jalan perumahan atau BTN, karena jalan tersebut adalah jalan umum dan bukan untuk kepentingan komersial pengembang. Kedua sebut dia, warga menolak pemindahan irigasi oleh developer, karena irigasi tersebut merupakan sumber kehidupan petani dan tidak boleh dipindah, ditutup, atau dialihfungsikan dalam bentuk apapun, sehingga para petani dirugikan oleh pihak pengembang.
Warga juga meminta Pemkab dalam hal ini Wabup segera menerima dan memfasilitasi hearing antara masyarakat RT 09 Dusun Labuapi Selatan dengan pengembang dan OPD terkait. Pemkab juga didesak untuk secepatnya membentuk atau menugaskan
tim lintas OPD untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi akses jalan dan saluran irigasi yang dipersoalkan masyarakat. Warga meminta Dinas PUPR melakukan verifikasi status jalan, fungsi jalan, batas ruang
milik jalan, dasar perubahan serta kewenangan pihak yang melakukan
perubahan terhadap akses tersebut.
Mereka mendesak OPD melakukan pemeriksaan teknis terhadap saluran irigasi, termasuk kondisi sebelum
dan sesudah pembangunan, fungsi pengairan, dampak terhadap lahan pertanian dan dasar hukum setiap perubahan yang dilakukan. Selain itu, warga mendesak dilakukan klarifikasi terhadap status, batas, alas hak dan dokumen penguasaan tanah yang digunakan dalam pembangunan perumahan melalui koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat.
Selanjutnya warga meminta Pemkab memeriksa dokumen perizinan
pembangunan, kesesuaian pemanfaatan ruang, Persetujuan Bangunan Gedung
(PBG) apabila dipersyaratkan, serta pemenuhan kewajiban prasarana, sarana
dan utilitas umum. Terkait itu juga, warga meminta Pemkab menglarifikasi dan memverifikasi terhadap dokumen persetujuan warga. Termasuk identitas pihak yang memberikan persetujuan, objek yang disetujui, bentuk persetujuan serta keterkaitannya dengan masyarakat yang terdampak.
Poin tuntutan selanjutnya, warga meminta agar kegiatan yang terbukti tidak sesuai dengan ketentuan perizinan
atau berpotensi mengganggu fungsi fasilitas umum dan irigasi ditangani sesuai
kewenangan, termasuk tindakan penghentian sementara apabila memenuhi
persyaratan hukum. “Dan mendesak Pemkab memberikan jawaban tertulis
dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada masyarakat secara transparan,” tegasnya.
Warga juga meminta agar hak masyarakat atas akses jalan, fungsi pengairan pertanian dan kepastian hukum pertanahan dilindungi serta tidak dikorbankan atas nama pembangunan.
Dan terakhir mereka mendesak Pemkab membentuk atau menugaskan tim lintas OPD untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi akses jalan dan saluran irigasi yang dipersoalkan masyarakat.
Melalui pernyataan sikapnya, massa mendesak Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Barat untuk segera memfasilitasi rapat dengar pendapat (RDP) atau dialog resmi yang mempertemukan warga RT 09, perwakilan petani, dan manajemen perusahaan.
Selain itu, Komisi III DPRD diminta mendorong Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lombok Barat untuk membentuk tim lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna melakukan pemeriksaan lapangan secara menyeluruh. Tim tersebut diharapkan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk memverifikasi status jalan, fungsi ruang, serta dasar hukum perubahan akses jalan dan saluran irigasi sebelum dan sesudah pembangunan berlangsung.
Sementara itu, Sekda Lobar H. Fauzan Husniadi menegaskan Pemkab berkomitmen menuntaskan persoalan konflik akses jalan dan irigasi pertanian yang dikeluhkan warga serta petani sebelum akhir tahun 2026.
“Pemkab tidak akan membiarkan polemik ini berlarut-larut hingga memicu dampak yang lebih luas di lapangan. Komitmen pemerintah daerah jelas untuk menyelesaikan permasalahan itu. Tadi sudah diterima langsung oleh pimpinan kami, Ibu Bupati, dan beliau berkomitmen untuk menyelesaikannya. Insyaallah tahun ini selesai, meskipun waktu tersisa tinggal sekitar satu setengah bulan lagi di tahun 2026 ini,” ujar Fauzan.
Berdasarkan aspirasi yang disampaikan warga, konflik di sekitar kawasan Kantor Camat Labuapi tersebut dipicu oleh dua persoalan utama. Pertama, terganggunya akses saluran irigasi pertanian yang berdampak langsung pada lahan persawahan milik petani. Kedua, persoalan akses jalan sepanjang kurang lebih 100 meter di balik area kantor camat yang berbatasan dengan kavling warga.
“Warga menuntut kepastian penyelesaian dan meminta agar tidak ada lagi korban di lapangan. Memang kemarin sempat ada warga yang jatuh sampai patah tulang. Ini yang menjadi perhatian serius kami agar segera dituntaskan,” tegas Fauzan.
Untuk meredam konflik sekaligus mencari jalan keluar yang adil, Pemkab Lombok Barat menyiapkan dua langkah konkret dalam waktu dekat.
Langkah pertama adalah memediasi dan mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa secara langsung, mengingat selama ini proses mediasi belum pernah mempertemukan kedua pihak dalam satu forum. Langkah kedua, pemerintah daerah akan mengevaluasi seluruh dokumen perizinan yang dimiliki pihak terkait, termasuk perizinan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Fauzan menambahkan, pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dari kepolisian juga telah menyatakan komitmen untuk mengawal situasi agar tetap kondusif serta menahan diri dari tindakan pengamanan sepihak selama proses mediasi dan penyelesaian konflik berlangsung.
Sementara itu, menanggapi aspirasi warga, DPRD Kabupaten Lombok Barat menegaskan komitmennya untuk berdiri bersama masyarakat.
Melalui Komisi III, lembaga legislatif ini menyatakan kesiapannya menindaklanjuti sebanyak 12 poin aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh warga yang merasa terdampak oleh suatu proyek pembangunan.
Anggota Komisi III DPRD Lombok Barat, Lalu Irwan, saat menemui perwakilan warga ia memastikan bahwa pihaknya telah mendengarkan dengan seksama seluruh aspirasi, baik dari sisi masyarakat yang merasa dirugikan maupun dari pihak pengembang.
“InsyaAllah kami di Komisi III siap akan menindaklanjuti, karena pertimbangan hari ini kawan-kawan datang ke sini ke rumah rakyat, dan insya Allah DPRD Kabupaten Lombok Barat, khususnya Komisi III, siap membela rakyat!” serunya.
Meski demikian, ia juga menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan dan anggota Komisi III lainnya yang berhalangan hadir secara langsung karena tengah mendapat penugasan lain. Ia menegaskan bahwa saat ini jajaran DPRD Lombok Barat juga tengah fokus membahas pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Kendati disibukkan dengan agenda tersebut, Lalu Irwan memastikan bahwa begitu pembahasan anggaran selesai, Komisi III akan langsung memprioritaskan penyelesaian persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
“Intinya satu, kami di Komisi III Insha Allah sudah tahu permasalahannya, dan begitu selesai kegiatan (RAPBD) itu, kami di Komisi III akan menindaklanjuti,” pungkasnya. (her)


