Mataram (globalfmlombok.com) – Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau dikenal dengan Pasha Ungu mendesak agar persoalan keterbatasan fasilitas UPT Embarkasi Asrama Haji di NTB segera diselesaikan.
Desakan itu disampaikan Pasha saat kunjungan kerja dan pengawasan ke Kementerian Haji dan Umrah NTB dan UPT Embarkasi Asrama Haji NTB, Jumat (20/11).
Pasha menyoroti keluhan dan aspirasi pihak Embarkasi Asrama Haji NTB terkait keterbatasan kamar dan pengadaan mobil golf sebagai alat transportasi bagi jemaah haji.
Pasha mengatakan, kunjungan Komisi VIII ke daerah tidak sekadar mencatat dan menampung persoalan yang dihadapi UPT di daerah. Tapi juga memberikan solusi atas persoalan tersebut. Dewan, kata dia dapat memberikan solusi baik untuk jangka pendek, menengah, maupun panjang sebagai jawaban atas persoalan yang dihadapi di daerah.
“Nah dalam soal-soal teknis tadi seperti soal mobil golf yang bisa menjadi alat transportasi bagi calon-calon jemaah haji kita yang lansia di asrama haji dari titik satu ke titik lainnya ini saya kira adalah persoalan yang sangat ‘mudah’,” ujarnya, Jumat.
Pihaknya mengharapkan persoalan teknis menjadi masalah yang berlarut-larut. Karena itulah, Pasha mengaku, dirinya bersemangat sekali dalam menyampaikan pendapatnya di hadapan seluruh pimpinan dan anggota Komisi VIII lain.
“Maaf, tadi saya agak sedikit bersemangat. Karena kita harus tunjukkan bahwa DPR tidak sekadar hadir untuk mencatat persoalan tapi untuk menjadi solusi atas persoalan yang ada,” tegasnya.
Selain soal pengadaan tranportasi alternatif bagi jemaah haji, Pasha juga turut menyoroti persoalan ketersediaan kamar bagi masyarakat yang akan berangkat haji yang dinilai belum seluruhnya maksimal secara kualitas dan kuantitas.
Pasha menegaskan, mengingat pembahasan anggaran sudah usai, normatifnya perlu menunggu pembahasan anggaran pada tahun depan. Namun, pihaknya belum memastikan apakah anggaran untuk rehabilitasi dan renovasi fasilitas kamar sudah masuk dalam pembahasan anggaran tahun depan atau belum. “Kalau belum kan harus kita segerakan,” tegasnya.
Komisi VIII, kata Pasha, wajib mendorong pemerintah agar segera memperbaiki persoalan menyangkut infrastruktur yang dihadapi di daerah. Salah satunya melalui usulan penambahan anggaran perbaikan tahun depan.
“Wajib. Wajib untuk memberikan pelayanan terbaik bagi (masyarakat). Bukan hanya diperjuangkan, tapi wajib didistribusikan,” pungkasnya. (sib)


